BIMA.OBORBIMA.ID – Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Bima atas keberhasilannya dalam pengendalian inflasi, penanganan kemiskinan, dan percepatan penurunan stunting. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Ady Mahyudi pada ajang Kemendagri Awards – Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Se-Nusa Tenggara dan Maluku yang berlangsung di Merumatta Senggigi, Selasa malam (19/5).
Pada kesempatan tersebut, Kabupaten Bima berhasil meraih penghargaan kategori Pengendalian Inflasi dengan predikat Terbaik II tingkat kabupaten se-Nusa Tenggara dan Maluku. Selain menerima trofi penghargaan, Pemerintah Kabupaten Bima juga memperoleh dana insentif sebesar Rp2 miliar.
Kategori penghargaan ini menilai konsistensi dan efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas inflasi, kepatuhan pelaporan, dukungan anggaran program pengendalian inflasi, hingga efektivitas langkah pengendalian di daerah.
Untuk tingkat kabupaten, posisi Terbaik I diraih Kabupaten Sumba Timur dengan hadiah Rp3 miliar, sementara Terbaik III diraih Kabupaten Maluku Tenggara dengan hadiah Rp1 miliar. Pada kategori pemerintah kota, Kota Tual berhasil menjadi terbaik pertama, sedangkan tingkat provinsi diraih Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Acara tersebut dihadiri kepala daerah dan unsur Forkopimda dari wilayah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara.
Bupati Bima Ady Mahyudi menyampaikan bahwa penghargaan tersebut merupakan bukti nyata keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bima dalam menjalankan berbagai program strategis yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperkuat perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat secara berkelanjutan,” ujar Bupati yang hadir bersama Wakil Bupati Bima dr. H. Irfan Zubaidy dan sejumlah pejabat lingkup Pemerintah Kabupaten Bima.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Bima Hariman, SE., M.Si menjelaskan bahwa upaya penurunan kemiskinan dilakukan melalui kolaborasi 16 perangkat daerah dan 21 puskesmas dengan dukungan 127 sub kegiatan dan total alokasi anggaran sebesar Rp248,2 miliar.
Program tersebut difokuskan pada tiga strategi utama, yakni pengurangan beban pengeluaran masyarakat melalui bantuan sosial dan jaminan kesehatan, peningkatan pendapatan masyarakat melalui pelatihan dan bantuan usaha produktif, serta pengurangan kantong kemiskinan melalui pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat.
Berdasarkan capaian tahun 2025, angka kemiskinan di Kabupaten Bima berhasil turun menjadi 12,59 persen atau menurun 0,32 persen dibanding tahun sebelumnya. Sementara angka kemiskinan ekstrem turun drastis dari 2,04 persen pada 2024 menjadi 0,41 persen pada 2025.
Di sektor kesehatan, Pemerintah Kabupaten Bima juga berhasil menurunkan angka stunting secara signifikan. Melalui alokasi anggaran sebesar Rp53,86 miliar yang tersebar pada 13 perangkat daerah, berbagai program intervensi terpadu dijalankan mulai dari layanan kesehatan ibu dan anak, pemenuhan gizi, sanitasi, hingga edukasi masyarakat.
Hasilnya, prevalensi stunting tahun 2025 berhasil ditekan hingga mencapai 12,22 persen, melampaui target yang ditetapkan sebesar 17,33 persen.
Dalam upaya percepatan pengendalian inflasi daerah, Bupati dan Wakil Bupati Bima turut didukung oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Bima yang dibentuk berdasarkan SK Bupati Bima Nomor 188.45/100/03.4 Tahun 2025. Tim tersebut diketuai Sekretaris Daerah Adel Linggi Ardi, SE dengan Sekretaris Tim Inspektur Kabupaten Bima Iwan Setiawan, SE.
TPID Kabupaten Bima memiliki tugas menyusun kebijakan pengendalian inflasi daerah, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta memastikan langkah penanganan inflasi berjalan efektif dan terukur demi menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bima.
#OB.008#