BIMA.OBORBIMA.ID – Peringatan Hari Buruh Internasional dan Hari Pendidikan Nasional di Kabupaten Bima diwarnai aksi unjuk rasa gabungan yang dilakukan oleh LMND dan SMI di Kantor DPRD Kabupaten Bima, Senin (4/5).
Aksi tersebut mendapat tanggapan langsung dari Ketua DPRD Kabupaten Bima, Diah Citra Pravitasari, bersama anggota Komisi I dan Sekretaris Dewan.
Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan sejumlah persoalan yang dinilai mendesak untuk segera ditangani pemerintah daerah. Di antaranya dugaan praktik jual beli ijazah, kondisi sarana dan prasarana pendidikan yang belum memadai, hingga keterlambatan pembayaran gaji ASN P3K.
Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Bima Diah Citra Pravitasari S.IP menegaskan, komitmen lembaganya untuk menindaklanjuti seluruh aspirasi melalui komisi terkait.
Dae Dita sapaanya menyebutkan, bahwa DPRD telah menyiapkan langkah konkret, termasuk pengalokasian anggaran sebesar Rp63 miliar guna membayar gaji P3K yang tertunda.
“Kami menerima seluruh aspirasi ini dan akan segera membahasnya secara serius bersama pihak terkait. Hak P3K menjadi prioritas yang harus diselesaikan,” ujarnya.
Selain isu pendidikan dan kesejahteraan ASN, DPRD juga akan mendalami laporan terkait dugaan aktivitas tambang ilegal yang turut disorot oleh massa aksi. Penelusuran akan dilakukan guna memastikan adanya kepastian hukum dan perlindungan terhadap masyarakat.
Aksi yang berlangsung di halaman kantor DPRD tersebut berjalan kondusif. Setelah dialog terbuka dengan pimpinan dewan, massa aksi membubarkan diri secara tertib di bawah pengawalan aparat keamanan.
Aksi ini menjadi pengingat penting bagi seluruh pemangku kebijakan di Kabupaten Bima untuk terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas pendidikan, kesejahteraan tenaga kerja, serta penegakan hukum di daerah.
#OB.006#