KOTA BIMA.OBORBIMA.ID – Pemerintah Kota Bima kembali mempertegas komitmennya dalam pengendalian banjir melalui penguatan sinergi bersama World Bank dalam program National Urban Flood Resilience Project (NUFReP). Kunjungan tim misi World Bank ini berlangsung di Aula Maja Labo Dahu dan menjadi bagian dari agenda monitoring serta evaluasi pelaksanaan program.
Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Wali Kota Bima H. A. Rahman H. Abidin, Wakil Wali Kota Feri Sofiyan, Sekretaris Daerah, jajaran OPD, serta perwakilan dari Kementerian PUPR, Kementerian Dalam Negeri, dan Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I.
Dalam pertemuan itu, tim misi World Bank menilai bahwa implementasi program NUFReP di Kota Bima menunjukkan progres positif dan berjalan sesuai tahapan. Hal ini mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam menangani persoalan banjir secara sistematis dan berkelanjutan.
Wali Kota Bima menegaskan bahwa banjir masih menjadi isu strategis yang memerlukan penanganan terpadu. Ia menyebut bahwa program NUFReP tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memperkuat sistem mitigasi serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap risiko bencana.
“Melalui kolaborasi ini, kita tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga membangun ketahanan masyarakat. Pemerintah daerah berkomitmen penuh dari sisi kebijakan, pembiayaan, hingga keterlibatan masyarakat,” ujarnya.
Perwakilan World Bank, Evi Herniasari, menyampaikan bahwa kesiapan daerah menjadi indikator penting dalam keberhasilan program. Ia menilai Kota Bima telah menunjukkan kesiapan yang baik dari aspek anggaran, regulasi, hingga kelembagaan.
“Kota Bima berada pada jalur yang tepat. Sinkronisasi kebijakan dan dukungan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam percepatan program ini,” jelasnya.
Sebagai daerah dengan tingkat kerentanan banjir yang cukup tinggi, Kota Bima menjadi salah satu prioritas dalam implementasi NUFReP. Pendekatan yang dilakukan pun mencakup pembangunan infrastruktur pengendali banjir, penguatan sistem peringatan dini, hingga peningkatan kapasitas pemerintah dan masyarakat.
Sementara itu, perwakilan Kementerian PUPR menekankan pentingnya pemeliharaan infrastruktur seperti drainase, normalisasi sungai, dan kolam retensi agar tetap berfungsi optimal.
Kementerian Dalam Negeri juga mendorong penguatan regulasi daerah, khususnya dalam penataan ruang berbasis mitigasi bencana.
Dari sisi perencanaan nasional, Bappenas menegaskan bahwa NUFReP merupakan bagian dari strategi menghadapi perubahan iklim serta mendukung pembangunan kota berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan World Bank menjadi kunci utama keberhasilan program ini.
Sebagai tindak lanjut, pertemuan ini menghasilkan sejumlah kesepakatan penting, di antaranya percepatan penyusunan Detailed Engineering Design (DED), pengadaan lahan, serta penguatan kelembagaan forum pengurangan risiko bencana.
Menutup kegiatan, pihak World Bank menyampaikan optimisme bahwa dengan sinergi yang kuat, Kota Bima berpotensi menjadi model penanganan banjir perkotaan di kawasan timur Indonesia.
Program NUFReP sendiri merupakan program jangka menengah yang didukung pendanaan World Bank, dengan fokus pada pembangunan infrastruktur, penguatan sistem peringatan dini, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi risiko banjir.
Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan penanganan banjir yang lebih terintegrasi, adaptif, dan berkelanjutan di Kota Bima.
#OB.008#