MATARAM.OBORBIMA.ID — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai menata arah pembangunan jangka menengah melalui Pra-Musrenbang RKPD 2027 dengan menekankan pentingnya kolaborasi lintas wilayah dan meninggalkan pola kerja sektoral.
Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.IP., menegaskan bahwa tantangan pembangunan ke depan tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan parsial. Menurutnya, sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menjadi kunci utama agar program pembangunan berjalan efektif.
“Provinsi tidak bisa bekerja sendiri, begitu juga kabupaten/kota. Kita adalah satu kesatuan sistem. Jika tidak sinkron, maka program sebesar apa pun tidak akan berdampak maksimal,” ujarnya saat membuka Pra-Musrenbang di Mataram, Selasa (14/4).
Ia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya terletak pada perencanaan, tetapi juga pada ketepatan pelaksanaan di lapangan.
Pemprov NTB menargetkan penurunan kemiskinan ekstrem hingga mendekati nol persen sebagai bagian dari upaya menekan angka kemiskinan secara keseluruhan ke level satu digit.
Program berbasis pemberdayaan masyarakat, seperti Desa Berdaya, disebut akan diperluas dengan dukungan koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah provinsi dan daerah.
Dalam arah kebijakan pembangunan 2027, Pemprov NTB menetapkan tiga prioritas utama. Pertama, penguatan ketahanan pangan melalui perlindungan lahan pertanian dan pembangunan infrastruktur pendukung.
Kedua, akselerasi ekonomi digital dan penguatan UMKM agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Ketiga, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penanganan stunting, kemiskinan ekstrem, dan pengangguran berbasis data.
Wagub juga menyoroti masih adanya ego sektoral dalam perencanaan pembangunan yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih program dan inefisiensi anggaran. Karena itu, Pra-Musrenbang dijadikan momentum untuk memperkuat sinkronisasi perencanaan dari tingkat pusat hingga daerah.
“RPJP bukan sekadar dokumen, tapi kompas pembangunan. Harus selaras dengan kondisi riil agar arah kebijakan tidak melenceng,” tegasnya.
Berbeda dengan sebelumnya, forum Pra-Musrenbang kali ini didorong menjadi ruang diskusi terbuka. Kepala daerah dan organisasi perangkat daerah diminta menyampaikan persoalan secara jujur dan faktual.
“Saya tidak butuh laporan yang bagus di atas kertas. Saya ingin tahu persoalan nyata di lapangan agar kita bisa mencari solusi bersama,” ujarnya.
Pemprov NTB optimistis target penurunan angka kemiskinan dapat dicapai secara bertahap meski di tengah keterbatasan fiskal dan dinamika ekonomi global. Dengan perencanaan yang lebih presisi, dukungan data yang kuat, serta kolaborasi lintas sektor, pembangunan diharapkan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Perencanaan harus hidup dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tutupnya.
#OB.007#