BIMA.OBORBIMA.ID – Pemerintah Kabupaten Bima secara resmi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang dibuka oleh Wakil Bupati Bima, dr. H. Irfan Zubaidy, di Aula Masjid Agung.
Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah, jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), unsur DPRD, Forkopimda, tokoh masyarakat, akademisi, hingga berbagai elemen pemangku kepentingan.
Musrenbang RKPD ini menjadi forum strategis tahunan dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Bima untuk tahun 2027.
Kegiatan tersebut sekaligus menjadi ruang sinkronisasi antara aspirasi masyarakat dengan kebijakan pembangunan yang selaras dengan program pemerintah provinsi maupun nasional.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa Musrenbang tidak boleh dimaknai sekadar sebagai agenda seremonial atau rutinitas administratif.
Ia menekankan bahwa forum ini harus menjadi ruang produktif untuk melahirkan kebijakan yang konkret, terukur, dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Musrenbang RKPD Tahun 2027 harus menjadi momentum untuk melahirkan program-program yang benar-benar solutif, tepat sasaran, dan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa arah pembangunan Kabupaten Bima tetap berpedoman pada visi pembangunan daerah periode 2025–2029, yakni “Mewujudkan Bima Bermartabat yang Berkemajuan, Makmur, Tangguh, dan Berkelanjutan.” Visi tersebut, menurutnya, harus diterjemahkan ke dalam program kerja yang realistis, terintegrasi, dan berorientasi pada hasil.
Wakil Bupati juga menyoroti sejumlah tantangan pembangunan yang dihadapi daerah, mulai dari dinamika ekonomi global dan nasional, keterbatasan fiskal daerah, hingga kebutuhan pembangunan yang terus meningkat. Oleh karena itu, ia menginstruksikan seluruh perangkat daerah agar mampu bekerja lebih inovatif, efisien, dan adaptif terhadap perubahan.
“Kita harus mampu menyusun perencanaan yang cerdas, tidak hanya berbasis keinginan, tetapi juga berbasis data dan kebutuhan nyata di lapangan,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, Pemerintah Kabupaten Bima menetapkan sejumlah prioritas pembangunan untuk tahun 2027. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi fokus utama melalui penguatan sektor pendidikan dan kesehatan. Selain itu, percepatan penurunan angka kemiskinan dan pengangguran juga menjadi agenda penting melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Di sektor ketahanan pangan, pemerintah berkomitmen untuk menjaga stabilitas ketersediaan pangan sekaligus memperkuat peran petani dan sektor agraris sebagai tulang punggung ekonomi daerah. Sementara itu, pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah terus dilanjutkan, termasuk pembangunan jalan, jaringan irigasi, penyediaan air bersih, serta peningkatan sanitasi.
Tak kalah penting, aspek tata kelola pemerintahan juga menjadi perhatian serius. Pemerintah daerah berupaya mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Wakil Bupati juga mengajak seluruh peserta Musrenbang untuk aktif berpartisipasi dalam diskusi, menyampaikan gagasan secara terbuka, serta mengesampingkan kepentingan sektoral demi kepentingan bersama.
Ia menekankan bahwa seluruh usulan yang telah dihimpun dari tingkat desa hingga kecamatan harus dipilah dan diprioritaskan secara objektif, sesuai dengan kebutuhan mendesak masyarakat dan kemampuan keuangan daerah.
“Keberhasilan pembangunan daerah bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan tanggung jawab kita bersama. Sinergi dan kolaborasi adalah kunci utama,” tambahnya.
Melalui Musrenbang RKPD Tahun 2027 ini, diharapkan lahir rumusan kebijakan pembangunan yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi benar-benar implementatif dan mampu mendorong percepatan kemajuan Kabupaten Bima ke arah yang lebih baik.
#OB.012#