BIMA.OBORBIMA.ID – Kebijakan penghentian sementara operasional salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Wera memicu gelombang kritik dari masyarakat. Keputusan tersebut dinilai janggal dan terkesan tebang pilih.
Pasalnya, sejumlah SPPG lain di wilayah yang sama juga disebut belum memenuhi standar yang ditetapkan. Namun, hanya satu yang justru dihentikan operasionalnya.
Situasi ini menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Jika standar menjadi alasan utama, mengapa penindakan tidak dilakukan secara menyeluruh dan adil?
“Ini bukan soal satu SPPG saja, tapi soal keadilan. Kalau memang tidak memenuhi syarat, harusnya semua ditindak, bukan pilih-pilih,” ujar salah satu warga Wera dengan nada geram.
Dampak kebijakan ini pun tidak kecil. Para siswa yang sebelumnya bergantung pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini harus kehilangan akses layanan tersebut. Orang tua pun mengaku kecewa karena anak-anak mereka menjadi pihak yang paling dirugikan.
Di tengah polemik ini, peran Asisten Koordinator Wilayah SPPI Kecamatan Wera, Indriani, ikut menjadi sorotan. Ia diduga belum memberikan penjelasan terbuka terkait dasar kebijakan yang diambil, sehingga memicu spekulasi adanya keberpihakan terhadap SPPG tertentu.
Ketiadaan klarifikasi resmi hingga saat ini semakin memperkuat persepsi publik bahwa kebijakan tersebut tidak dijalankan secara transparan.
Masyarakat mendesak agar pihak terkait segera buka suara dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh SPPG di Kecamatan Wera. Transparansi dan keadilan dinilai menjadi kunci agar program yang menyangkut kepentingan gizi siswa tidak kehilangan kepercayaan publik.
#OB.RED#