MATARAM.OBORBIMA.ID — Dampak banjir yang melanda sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Barat (NTB) pada awal 2026 memicu kerusakan infrastruktur jalan, khususnya di Pulau Sumbawa yang meliputi Bima, Dompu, dan Kabupaten Sumbawa.
Menyikapi kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi NTB bergerak cepat menyiapkan langkah penanganan darurat guna menjaga konektivitas antarwilayah.
Melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Pemprov NTB mengandalkan skema pendanaan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mempercepat pemulihan akses jalan yang terdampak bencana.
Sekretaris Dinas PUPR NTB, Ilham Ardiansyah, ST., MT., mengatakan bahwa penggunaan dana BTT difokuskan pada penanganan cepat agar ruas jalan yang rusak bisa segera difungsikan kembali oleh masyarakat.
“Penanganan ini bersifat darurat. Kita gunakan BTT agar akses jalan bisa segera pulih, meskipun belum permanen,” ujarnya, Rabu (1/4).
Ia menjelaskan, perbaikan permanen tetap memerlukan proses pengadaan reguler yang membutuhkan waktu lebih panjang sesuai mekanisme yang berlaku.
Di tengah upaya percepatan tersebut, Pemprov NTB juga dihadapkan pada keterbatasan anggaran akibat penurunan dana transfer ke daerah. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya jangkauan pembangunan infrastruktur tahun ini.
“Dengan kondisi anggaran yang ada, kita tidak bisa lagi menggunakan pendekatan pemerataan. Sekarang kita fokus pada skala super prioritas,” jelasnya.
Artinya, hanya ruas jalan dengan tingkat kerusakan paling parah serta memiliki dampak ekonomi strategis yang akan didahulukan dalam penanganan.
Untuk memperkuat respons di lapangan, Gubernur NTB menginisiasi pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC). Tim ini difokuskan menangani kerusakan ringan seperti jalan berlubang yang berpotensi membahayakan pengguna.
“Kerusakan kecil harus segera ditangani agar tidak melebar dan menimbulkan biaya yang lebih besar di kemudian hari,” tambah Ilham.
TRC akan bekerja berdasarkan laporan masyarakat, sehingga partisipasi publik menjadi kunci dalam mempercepat penanganan.
Sementara itu, koordinasi teknis di lapangan diperkuat melalui dua Balai Pemeliharaan Jalan yang berada di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.
Meski demikian, Ilham menegaskan bahwa keberhasilan penanganan sangat bergantung pada dukungan anggaran yang memadai.
“Tim ada, laporan ada, tapi tanpa dukungan anggaran, tentu gerak kita terbatas,” tegasnya.
Dengan kombinasi skema darurat melalui BTT dan kehadiran TRC, Pemprov NTB berharap pemulihan infrastruktur dapat berjalan lebih cepat, sehingga mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi tetap terjaga di tengah kondisi cuaca ekstrem.
#OB.012#