BIMA.OBORBKMA.ID – Penghentian sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Wera memicu keresahan di tengah masyarakat.
Kebijakan tersebut dinilai tidak konsisten, lantaran hanya satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang disuspensi, sementara beberapa lainnya disebut juga belum memenuhi standar.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, sejumlah SPPG di wilayah Wera seperti SPPG Oi Tui, SPPG Tawali 2, dan SPPG Nangawera diduga belum sepenuhnya memenuhi standar operasional. Namun, hanya satu titik layanan yang dihentikan, sehingga memunculkan tanda tanya dari masyarakat.
“Kalau memang alasannya standar, seharusnya semua yang tidak memenuhi juga ditindak. Ini yang membuat kami bingung,” ujar salah satu warga.
Dampak penghentian tersebut dirasakan langsung oleh para siswa dan orang tua. Selama ini, program MBG menjadi penopang kebutuhan makan anak-anak di sekolah. Kini, orang tua harus kembali menyiapkan bekal atau memberikan uang jajan tambahan.
“Anak-anak sudah terbiasa dengan program ini. Tiba-tiba dihentikan, tentu memberatkan kami,” keluh seorang orang tua siswa.
Sejumlah kepala sekolah di Kecamatan Wera juga mengaku belum mendapatkan penjelasan resmi terkait penghentian program tersebut. Mereka menyampaikan keluhan kepada pihak terkait, mengingat MBG sangat membantu menunjang kebutuhan gizi siswa.
“Kami berharap ada kejelasan, karena ini menyangkut kebutuhan dasar anak-anak di sekolah,” ujar salah satu kepala sekolah.
Upaya konfirmasi kepada pihak penyelenggara juga belum mendapatkan respons. Asisten Koordinator Wilayah SPPI, Indriani, disebut telah dihubungi melalui telepon, namun tidak diangkat. Pesan yang dikirim melalui aplikasi WhatsApp juga hanya terbaca tanpa balasan.
Masyarakat dan pihak sekolah mendesak adanya transparansi serta penjelasan resmi terkait dasar penghentian program MBG di Kecamatan Wera. Mereka berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret agar program tersebut dapat kembali berjalan secara merata dan adil.
Kondisi ini menegaskan pentingnya konsistensi kebijakan dan komunikasi yang terbuka, terutama dalam program yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat.
#OB.002#