“Zul Anti Kritik”, Tak Usah Jadi Pemimpin NTB

Opini105 Dilihat

Oleh : Zangaji Sape

Pemimpin itu dicintai dan dibenci, sekaligus pula dipuji dan dicaci. Beban besar yang ada pada pundaknya, menjadikan ia sebagai tumpuan harapan besar keseluruhan kepentingan publik. Karenanya, pemimpin itu mestinya bukan sembarang orang. Harus benar-benar orang pilihan, yang pikiran dan jiwanya tangguh, tentu pula disokong oleh fisik yang kuat dan sehat.

Ajaran Plato tentang pemimpin harus filsuf menegaskan kekuatan pikiran sebagai jangkar berdaulatnya kepemimpinan yang tangguh. Bahasa filsuf tak hanya berkaitan dengan kebijaksanaan pemimpin dalam menjalankan tugasnya, lebih dari itu, kekuatan pikiran filsuf harus mampu memproyeksikan masa depan bangsa yang dipimpinnya.

Karakteristik pemimpin yang dikemukakan Plato sebenarnya telah ada pada diri Zulkieflimansyah Gubernur NTB saat ini, Zul mampu memproyeksikan masa depan NTB dengan ide dan gagasan besar industrialisasi dengan menyusun strategi terbaik bagi pencapaian yang berjangka. Pondasi industrialisasi yang di bangun dengan melanjutkan beberapa program besar sebelumnya merupakan pekerjaan besar dan membutuhkan figur-figur birokrasi yang mampu menjabarkan gagasan besar ini.

Pada dasarnya Zul telah melakukan hal yang menurutnya sudah on the track untuk mencapai pondasi yang kokoh dalam membangun NTB, hanya saja Zul lupa bahwa kehadirannya sebagai pemimpin atas dasar usungan Partai Politik dan segenap pernak-perniknya dalam Pemilukada sebagai wujud Negara demokrasi.

Zul semestinya tidak terjebak dalam politik blok birokrasi, dalam keadaan seperti ini maka akan senantiasa timbul persoalan, siapa mengontrol siapa dan siapa pula yang menguasi, memimpin dan mendominasi siapa, persoalan ini sebenarnya merupakan persoalan klasik sebagai perwujudan dikotomi politik.

Sebagai wujud dari seorang pemimpin Zul harusnya memiliki ketegasan untuk menempatkan birokrat yang minimal ditingkat Kepala Dinas mampu mengeksekusi ide dan gagasan besar yang sudah menjadi visi dan misi pembangunan industrialisasi, sehingga segenap kerja yang diwujudkannya adalah proyeksi, bukan reaksi terhadap hal-hal sederhana dari masalah kedaerahan yang kita hadapi. Belakangan elite birokrasi kita mudah riuh pada hal remeh-temeh, mungkin ini wujud dari pembelaan dirinya.

Geger tentang gagalnya Industrialisasi, tertundanya Motor GP Mandalika, gagalnya zero waste, gagalnya NTB Asri dan Lestari, yang mendapat respons reaktif, bahkan destruktif dari elite politik dan masyarakat kita, ini menandai yang mereka garap adalah hal-hal sederhana, dari wacana dan opini remeh temeh, yang sesungguhnya tak terlalu perlu direspons serius.

Era disrupsi teknologi informasi memungkinkan masyarakat kita bisa memilah dan memilih gagasan dan pandangan yang baik dan buruk atau pula benar dan salah. Pemimpin tak perlu membela diri, karena yang bisa membela dirinya hanya hasil kerja dan pencapaian prestisius dari proyeksi besar yang digarapnya. Pemimpin akan terus dianggap melakukan pengibulan, kebohongan, dan kedustaan selama tak ada hasil kerja konkret dari keseluruhan hal yang dijanjikan.

Membela diri dengan membeberkan pencapaian-pencapaian tak lebih dari dramatisasi pencitraan, yang bisa saja dianggap sangat tidak penting, selama rakyat masih merasakan tidak hadirnya mereka dalam ruang kehidupannya.

Mereka harus hadir sebagai jembatan emas. Jembatan dari keseluruhan proyeksi yang digarapnya. Pemimpin memiliki tugas besar yang tidak sederhana dalam upaya merealisasikan segenap hal yang dicanangkan.

Kehadiran birokrasi, seperti kepala dinas atau jabatan setingkatnya dan keseluruhan struktur hingga tingkat terendah di bertugas untuk menyederhanakan gagasan besar dari Gubernur, supaya dapat terealisasi dalam kehidupan nyata.

Zul sebagai pemimpin adalah panglima terdepan, pencapaian-pencapaian besar tak lepas dari kontribusi besarnya. Di sini ketangguhan pemimpin sangat dibutuhkan. Ketangguhan dari kritik, sebagai tumpuan dari keseluruhan kepentingan publik, pemimpin akan terus dicaci dengan beragam kecaman dan kritik, yang kadang-kadang tidak jelas juntrungnya.

Namun, ini sudah kondrat kepemimpinan. Kalau yang diharapkan hanya kecintaan dan pujian dari rakyat, lalu menafikan kebencian dan cacian dari rakyat, tak usah jadi pemimpin. Kondrat kepemimpinan itu sudah pasti tak lepas dari kritik. Bahkan, idealnya sebaik apapun kepemimpinan suatu rezim, harus terus dikritik.

Hal ini dalam upaya menjaga keajekan pemimpin dalam jalan yang benar. Karena kecenderungan untuk menyimbang, kata Lord Acton, akan terus abadi dalam kekuasaan para pemimpin.

Ketangguhan Zul sebagai pemimpin sangat menentukan arah pembangunan. Saya jadi teringat catatan dari Hobbes tentang negara ideal. Baginya, negara harus hadir seperti Leviathan. Hobbes menghendaki negara berwibawa dalam pandangan rakyatnya, sehingga stabilitas keamanan dan distribusi kesejahteraan dapat terwujud.

Kewibawaan suatu daerah tentu ditentukan oleh ketangguhan pemimpinnya. Pemimpin tangguh adalah segalanya. Karena ketangguhan mendasari segala proyeksi, kebijakan, dan eksekusi yang dilakukan oleh suatu rezim

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *