Wali Kota Hadiri Kegiatan Pembinaan Aparatur Pengelola Keuangan

Pemerintahan180 Dilihat

KOTA BIMA,OBORbima – Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap pengelola keuangan (Bendahara) baik bendahara gaji, bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan di tiap perangkat daerah yang ada di lingkup Pemerintah Kota Bima. Pembinaan ini dilakukan dalam Rangka meningkatkan pemahaman bendahara perangkat daerah terhadap pelaksanaan tugasnya tahun anggaran 2021.
Pembinaan ini dilaksanakan di Paruga Nae Convention Hall pada Rabu 13 Januari 2021. Hadir pula pada kesempatan tersebut Sekda Kota Bima, Staf Ahli dan Asisten,Kepala OPD lingkup Pemkot Bimadan seluruh bendahara pengeluaran dan gaji di masing-masing perangkat daerah, kecamatan dan kelurahan se-Kota Bima.
Dalam laporan yang disampaikan oleh Kepala  Bidang Perbendaharaan Sri Miftih, S.Sos menyampaikan, bahwa kegiatan bertujuan untuk memberikan pemahaman agar kegiataan pengelolaan keuangan berjalan dengan baik, transparan dan akuntabel sesuai PP 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Sementara itu, Wali Kota Bima dalam arahannya menyampaikan, bahwa sebagai bendahara harus memiliki tanggung jawab jika dikemudian hari terjadi apa-apa.Disampaikannya pula bahwa penerapan TPP untuk ASN di tahun 2021, diharapkannya TPP tidak boleh dijadikan penjamin untuk meminjam koperasi atau bank. 
“TPP akan mampu menunjang kesejahteraan pegawai sehingga mendorong kinerja birokrasi semakin baik,” ujar Wali Kota.
Diingatkannya pula kepada Kepala Perangkat Daerah untuk memilih bendahara yang berdedikasi dan terpercaya. “Jangan dijadikan bendahara orang-orang yang bernilai minus. 
Saya mau budaya birokrasi kita happy, tidak ada ketakutan dan kekhawatiran. Saya ingin semua pengelolaan keuangan berjalan on the track sehingga proses percepatan di Kota Bima semakin baik,”harap Wali Kota.
Selain itu, diharapkannya serapan anggaran harus tepat waktu sebab ini mendorong perekonomian masyarakat. Seluruh perangkat daerah didorongnya untuk menciptakan inovasi-inovasi dan terobosan. “Setiap perangkat daerah harus berpikir keras untuk melahirkan inovasi,” harapnya.
Diakhir arahannya, diminta agar belanja modal harus lebih awal sehingga jangan sampai ada kebijakan dana DAK ditarik seperti pengalaman tahun kemarin.Perangkat Daerah yang menghasilkan PAD, baik retribusi dan lain-lain harus non tunai sehingga pertanggungjawaban balance.
“Buatkan pakta integritas antara Wali Kota dan Perangkat Daerah untuk peningkatan PAD sehingga tujuan pembangunan kita bisa tercapai dengan baik,” ujarnya.
RED

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *