Rusdi : Kritikan Pemerintahan IDP – Dahlan Dinilai Gagal Ala Syamsuddin Tanpa Solusi

Headline, Politik166 Dilihat
KABUPATEN BIMA,OBORbima – Salah seorang Koppas ICW Bima Rudi mengatakan, Prolog seorang akademisi adalah seseorang yang bergelut di dunia kampus. Pekerjaannya mengajar mahasiswa dan melakukan penelitian (riset) ilmiah sesuai disiplin ilmunya.

Hasil risetnya bisa jadi bahan ajaran (modul) untuk para mahasiswa dan bisa jadi referensi untuk masyarakat umum dalam menyimpulkan sesuatu masalah. “Kendati hasil penelitian kebenarannya bersifat hipotetis. Pekerjaan akademisi sejatinya pekerjaan yang agung. Karena itu Tutur sapanya adalah tutur kata ilmiah kendati disampaikan disembarang tempat dan kepada sembarang orang,” kata Rusdi dalam siaran persnya Rabu, 1 Januari 2020.

Kata dia, menyoal pernyataan seorang akademisi STIH Syamsudin. SH, MH yang menyorot  kepemimpinan IDP secara babi buta buat saya masih dapat dinilai wajar. Hanya saja, kelemahan Dosen STIH ini tidak menghadirkan indikator-indikator untuk memperkuat argumentasinya mengapa IDP disebut gagal.

“Jika landasan kritikan Syamsuddin hanya didasari kasak kusuk pihak pihak tertentu yang tidak jelas latar belakang ilmu dan pengalamannya (atau berdasarkan pandangan Aktivis Tanpa Rasa Red ). Tentu Syamsuddin telah terjebak dalam dikotomi sukses gagal versi kelompok oportunis yang selalu berorientasi materi (kaum bulgur) bukan dilandasi itikad baik dan nawaitu dalam ikhtiar membenahi tatanan kehidupan berbangsa bernegara/berdaerah, yang tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak,” terangnya.

Jika demikian alur berpikir Syamsuddin, lanjut dia, tentu sangat disayangkan. Sebagai Akademisi yang menjadi soko guru peradaban, Syamsuddin tentu telah mengkerdilkan peran strategis dunia kampus (akademisi) sebagai agen perubahan (agent of change).

“Persepsi yang dibentuk paksa dosen STIH itu adalah persepsi liar sekedar memenuhi selera dan rasa kaum proletariat yang selalu bersandar pada kepuasan pribadi mengabaikan norma norma, etika etika, dan atau adab adab kritik. Kritik terhadap kekuasaan perlu cuma harus seimbang agar terhormat dan bermartabat,” tandasnya.

Menurutnya, kritik yang baik dan benar umumnya harus berlandaskan informasi yang akurat, harus melalui pendekatan data dan fakta empirik. Informasi, data dan fakta tersebut bisa bersumber dari dinamika yang berkembang di Parlemen misalnya, pandangan pandangan umum Fraksi/Komisi terhadap suatu kebijakan pemerintah daerah, terhadap tata kelolah birokrasi oleh pimpinan daerah.

Ditambah lagi sorotan publik yang massif, sorotan pimpinan parpol, pandangan atau pengamat ahli pemerintahan/birokrasi yang berintegritas. “Itu semua harus dilakukan secara masif dan terstruktur sehingga perlu ada pendapat, pandangan, atau pernyataan pernyataan dari akademisi yang berkompeten, agar terjadi keseimbangan yang kemudian diharapkan ada benang merah, bukan justru membangun tradisi debat kusir yang tidak melahirkan suatu kesimpulan yang mengarah pada upaya perbaikan tata kelolah pemerintahan,” tegasnya.

Ia menambahkan, dialektika yang dibangun Syamsuddin tidak lebih dari sekedar anomali rasa yang miskin solusi, dan substansi sangat sarat agitasi. “Kita merasa prihatin dengan cara berpikir kritis ala Syamsuddin yang gagal paham soal tekad besar Pemerintahan IDP – DAHLAN dalam ikhtiarnya membangun Bima RAMAH yang demokratis dan berkeadilan Sosial,” tuturnya mengakhiri.

=OB.002=

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *