Oborbima

Tag: Pemerintah kabupaten

  • Ini Arahan Wabup Dahlan Saat Irup HUT NTB Ke-65

    BIMA.OBORBIMA.ID – Selain membacakan sambutan tertulis Penjabat Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, Wakil Bupati Bima H. Dahlan M.Noer yang bertindak selaku Inspektur upacara pada Upacara Peringatan HUT Ke-65 Provinsi NTB Senin (18/12) yang berlangsung di Lapangan Upacara Kantor Bupati Bima-Godo, menyampaikan beberapa arahan.

    “Saya berharap para ASN berhati-hati dalam mendiskusikan Capres dan Cawapres. Bapak dan Ibu sebagai ASN penting untuk memastikan pelaksanaan Pilpres dan Pemilihan legislatif Kabupaten Bima berlangsung damai,”katanya.

    Kata dia, Desember mengingatkan kita waktu terus melaju menuju satu permulaan baru yaitu, kita menghadapi perhelatan nasional yang sangat menyita waktu, pikiran yaitu, Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024.

    Di sisi lain, akhir tahun akan menjadi titik untuk melakukan evaluasi terkait capaian selama setahun dan mengidentifikasi kekuatan dan fisik yang telah kita laksanakan selama delapan tahun berjalan.

    “Saya mengharapkan kontribusi positif jajaran ASN. Saya ingin mendorong untuk bekerja keras dan selalu saya ingatkan bahwa kerja keras tidak akan menghianati hasil,”imbuhnya.

    Menutup sambutannya Wabup Dahlan mengingatkan agar jajaran aparatur tetap mengedepankan loyalitas pada kebijakan pimpinan.

    “Dunia birokrasi bersifat linier, hanya ada satu perintah dan pelayanan publik jauh lebih penting dari segalanya”. Tandasnya.

    *OB.05*

  • DKP Kabupaten Bima dan Muna Barat Teken Kerjasama Penyediaan dan Distribusi Bawang Merah

    BIMA.OBORBIMA.ID – Menindaklanjuti Nota kesepahaman MoU yang sebelumnya ditandatangani oleh Bupati Bima Hj.Indah Dhamayanti Putri, SE.M.IP dan Penjabat Bupati Muna Barat, Kamis (7/12) Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bima (DKP) Ir.H.M. Natsir dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Muna Barat La Ode Aka melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang penyediaan dan pendistribusian kebutuhan bahan pangan pokok komoditas pertanian berupa bawang merah antara kedua daerah di Kantor DKP Kabupaten Bima.

    Natsir yang didampingi Kepala Bagian Kerjasama Setda M. Amin dan Kepala Bidang terkait DKP menjelaskan, obyek kerjasama mencakup penyediaan dan pendistribusian kebutuhan bahan pangan berupa bawang merah.

    Kata dia, Kesepakatan Kerja sama tersebut tertuang dalam dokumen nomor : 500.1/100/PKS/2023 dan Nomor: 03.3/025/29/03.11/2023 ditujukan untuk mengendalikan inflasi dalam upaya mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan harga dan kelancaran distribusi dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman.

    “Disamping pemanfaatan sarana dan prasarana pada bidang pendistribusian, hingga pengembangan potensi komoditas unggulan daerah,”terangnya.

    Dalam kerangka kerjasama ini, sambung dia, Kabupaten Muna Barat menyampaikan jumlah kebutuhan pasokan bawang merah, memperoleh informasi dan data tentang ketersediaan stok dan pelaku usaha yang melakukan pendistribusian bawang dan mendapatkan prioritas dalam pemenuhan kebutuhan bawang merah.

    Disamping itu, Kabupaten Muna Barat menyediakan pangsa pasar bawang merah, kemudahan akses distribusi, mengupayakan pembelian bawang merah dengan harga wajar yang saling menguntungkan bagi para pelaku usaha di daerah para pihak

    Sementara, pada sisi Pemerintah Kabupaten Bima, berhak memperoleh pangsa pasar bawang merah, mendapatkan kemudahan akses distribusi, mendapatkan pembelian bawang merah dengan harga wajar yang saling menguntungkan bagi para pelaku usaha di daerah para pihak.

    “Pemkab Bima juga berkewajiban menyediakan jumlah kebutuhan pasokan bawang merah sesuai permintaan, menyediakan informasi/data tentang ketersediaan stok dan pelaku usaha yang melakukan distribusi serta prioritas pemenuhan kebutuhan bawang merah,”bebernya.

    *OB.008*

  • Ini Arahan Bupati IDP Saat Tasyakuran Hari Bakti Ke-78 PUPR

    BIMA.OBORBIMA.ID – Meskipun dalam nuansa yang lebih sederhana dibanding tahun-tahun sebelumnya, Acara Tasyakuran dalam rangka Hari Bakti PUPR Ke – 78 Tingkat Kabupaten Bima, yang digelar di Workshop PUPR Kabupaten Bima, Senin (04/12), berlangsung khidmat.

    Bupati Bima Hj.Indah Dhamayanti Putri SE, M.IP dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas pengabdian dedikasi serta kerja keras dan kerja berkualitas jajaran Dinas PUPR dalam melaksanakan tugas membangun infrastruktur khususnya di Kabupaten Bima.

    Bupati yang hadir dengan Wabup Drs. Dahlan.M.Noer, Kapolres Bima AKBP Hariyanto,SH, SIK, para Staf Ahli Bupati, Asisten, Kepala OPD, Kabag dan para Camat.

    Dihadapan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bima Suwandi ST, MT, karyawan dan karyawati instansi tersebut mengungkapkan, ke depan ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian insan PUPR, yang pertama adalah kualitas infrastruktur harus benar-benar ditingkatkan.

    “Langkah ini harus dimulai dari tahap perencanaan, pelelangan hingga pelaksanaan yang berkualitas,”katanya

    Begitu juga terkait pengawasan, sambung Umi Dinda, harus dilakukan secara intensif dan berjenjang dengan mengoptimalkan peran dan fungsi teknis serta para konsultan pengawas di lapangan, agar lebih pelaksanaan kegiatan lebih akuntabel, efisien dan mutu pekerjaan sesuai standar.

    “Perlu di perhatikan dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur, kita,rharus senantiasa bekerja dengan sesuai dengan komponen, yaitu bekerja keras bekerja cepat dan bertindak tepat dalam satu tim work,” kata Bupati.

    Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bima, Suwandi, ST, MT, dalam laporannya mengatakan, sejalan dengan tema Bakti Pekerjaan Umum ke-78 tahun 2023, yakni Air Untuk Kesejahteraan Bersama”, tema ini diangkat mengingat air masih menjadi tantangan yang cukup besar di banyak daerah termasuk di kabupaten Bima.

    “Dari sisi akses distribusi, kualitas dan bencana yang diakibatkan oleh air, insan PUPR harus lebih ekstra membangun sinergi dengan berbagai pihak,”Ungkap Suwandi.

    Pada peringatan Hari Bakti PUPR tahun ini, diserahkan cinderamata bagi para ASN Purna Tugas periode deember 2023 yaitu Drs. Iskandar (KUPT kecamatan Monta), Ibrahim, ST, (KUPT Soromandi), Amirudin, (Staf Bidang Tata Ruang), Sujarwo, (Staf UPT Workshop).

    Selain itu dilakukan penyerahan Piala Juara 1 Kejurda Bola Voli yang di serahkan oleh Bupati Bima, Kepada Tim Buldozer PUPR Kabupaten Bima.

    *OB.009*

  • Pemkab Bima – ADRA Helat FGD Antisipasi Bencana Kekeringan

    Pemkab Bima – ADRA Helat FGD Antisipasi Bencana Kekeringan

    BIMA.OBORBIMA.ID – Pemerintah Kabupaten Bima atas dukungan ADRA Indonesia, sebuah lembaga kemanusiaan yang telah beroprasi di Indonesia sejak tahun 1981 dengan fokus Penanggulangan Bencana (PB) sejak tahun 2017 menyelenggarakan Diskusi Terpumpun/Focus Group Discussion (FGD) Aksi Antisipatif Penanganan Bencana Kekeringan Kamis (23/11) di Ruang Pusat Pengendalian dan Operasional (Pusdalops) BPBD kabupaten Bima.

    Manager ADRA Indonesia Amin Magatani secara virtual melalui aplikasi zoom meeting memaparkan, FGD ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang aksi antisipatif terhadap bencana dan pada saat yang sama menyamakan persepsi tentang konsep dan kriteria kekeringan.

    “Di samping itu, yang tidak kalah pentingnya FGD diharapkan mampu mengidentifikasi aksi antisipatif dalam penanganan bencana kekeringan juga mengidentifikasi sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan,”katanya.

    Narasumber Hadrianus Edi Handoko dari Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs/UNOCHA), memaparkan aksi antisipatif penanganan dampak bencana kekeringan.

    Menurut Hadrianus, aksi antisipatif adalah serangkai intervent intervensi yang dilakukan ketika ancaman yang menimbulkan bahaya yang akan segera terjadi berdasarkan perkiraan, peringatan dini atau analisis risiko pra bencana titik sambung karena itu lanjutnya menurut Badan PBB yang terkait dengan bencana.

    Dihadapan para peserta FGD dari BMKG, Bappeda, Dinas Sosia, Dinas Pertanian dan Perkebunan, DPMD, Dinas Kominfostik, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda, Komunitas PRB Desa Nata, Waduwani, Tonggorisa dan Desa Sanolo tersebut, Narasumber memaparkan tiga karakteristik aksi antisipatif berkaitan dengan penanganan bencana

    “Aksi antisipatif dilakukan dalam rentang antara peringatan dini, penilaian risiko pra bencana dan saat bahaya terjadi. Rentang waktu ini sangat bervariasi, tergantung pada kualitas prakiraan dan jenis bahaya.
    Karakteristik aksi antisipatif juga mencakup niat melindungi orang dan aset yang kemungkinan akan terkena dampak bencana,”imbuhnya.

    Aksi ini tentu saja, sambung dia, mengandalkan indikator pemicu yang telah disepakati dan berdasarkan informasi risiko. “Sehingga, ketika ada bahaya yang mengancam akan tergambar jelas bagaimana keputusan akan dibuat dan kapan tindakan harus diambil,” Tandasnya.

    Pada kesempatan tersebut, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bima Drs.Isyrah dalam pengantarnya mengungkapkan, aksi antisipatif dalam penanganan bencana merupakan prasyarat penting agar dampak pasca bencana dapat diminimalisir sebanyak mungkin.

    “Hal ini tentu saja membutuhkan peningkatan kapasitas yang memungkinkan SDM yang ada melakukan mobilisasi dan alokasi bantuan, pembiayaan dan distribusi bantuan agar tepat sasaran,” Ungkapnya.

    *OB.08*

  • Ini Pesan Bupati Bima Terhadap 44 Tenaga PPPK

    BIMA.OBORBIMA.ID – Sebanyak 44 Aparatur Sipil Negara formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Optimalisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2023 menerima penyerahan Surat Keputusan (SK) Bupati Bima pengangkatan yang diserahkan oleh Bupati Bima Hj.Indah Dhamayanti Putri, SE.M.IP di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Bima

    Bupati Bima yang didampingi dua orang Staf Ahli Bupati Iwan Setiawan SE, Staf dan Saifullah ST, Asisten I Setda Fatahullah S.Pd, Asisten III Drs. H.Arifudin, Kepala BKD dan Diklat H.Abdul Wahab Usman SH.,M.Si dan Kabag Organisasi Raani Wahyuni, ST.,MT,. M.Sc meminta ASN PPPK yang baru saja menerima SK agar terus meningkatkan disiplin dalam bekerja.

    ASN yang baru menerima SK ini juga diminta untuk menjaga sikap dan perilaku dalam interaksi. Pastikan ada kontribusi nyata kita dalam memberikan masukan dan saran kepada pimpinan untuk menyelesaikan persoalan di kantor.

    “Ke 44 orang tenaga PPPK yang akan masuk dalam satu wadah besar Pemerintah Kabupaten Bima. Sebagai seorang staf dan bawahan yang akan berinteraksi dengan atasan dan rekan kerja. Pertama, harus belajar menyesuaikan diri dimanapun bertugas,”katanya

    Bupati juga perlu mengingatkan bahwa perubahan status menjadi ASN tidak boleh menyebabkan perubahan karakter. Harus tetap menjadi pribadi yang santun, baik dalam bertutur kata, maupun berperilaku di tengah-tengah keluarga dan masyarakat.

    “Pastikan diri kita dihormati dan dihargai dari cara dan sikap kita yang santun. Hal ini penting agar ASN memiliki modal untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat dalam menekuni karir,”Ungkap Bupati.

    *Red*

  • Tahun 2024, Pemkab Bima Akan Bangun Gudang Garam di Desa Pandai

    BIMA.OBORBIMA.ID – Pemkab Bima berencana akan membangun gudang garam tahun 2024 mendatang. Rencana tersebut lantaran stok garam di Bima saat ini melimpah.

    Kepala Dinas Perikanan dan Kalautan Kabupaten Bima Ir.Rendra Farid menyampaikan rencana itu sudah diusulkan ke Kementrian untuk bisa direalisasikan tahun 2024 mendatang.

    Diharapkan, gudang garam nantinya bisa menampung ratusan ton garam dari hasil produksi garam di semua wilayah perairan di Kabupaten Bima.

    “Nantinya saat musim hujan, harga garam bisa naik sehingga menguntungkan para petani. Makanya, Insya Allah tahun depan akan ada pembangunan gudang garam,” ujarnya saat memberikan sambutan pada acara kegiatan Peningkatan Kapasitas Koperasi Garam tahun 2023 pada Kamis, 9/11/23 di Hotel Kalaki Baet.

    Menurutnya, gudang garam tersebut direncanakan akan dibangun di Desa Pandai Kecamatan Woha. Karena di wilayah itu sebagai salah satu wilayah penghasil garam terbesar di Kabupaten Bima.

    Selain itu, dengan adanya gudang penyimpanan garam tersebut, maka stok garam akan cenderung stabil, termasuk harga jual garam rakyat.

    Ia menjelaskan, rendahnya harga garam saat musim panen selama ini, salah satunya karena petani biasa menjual garam mereka saat musim panen.

    “Akibatnya harga rendah, karena disana hukum pasar yang berlaku,” katanya.

    Jika, sambung dia, garam hasil produksi mereka disimpan lebih dahulu dan hanya dijual sesuai dengan kebutuhan saat musim panen, ia yakin, harga garam akan stabil.

    “Kalau nantinya ada gudang penyimpanan garam, tentu akan menguntungkan petani garam, apalagi resi dari garam yang disimpan di gudang itu bisa menjadi agunan bagi bank atau koperasi garam,” katanya.

    *Red*

  • Tim LARSI Adakan Survei Akreditasi RSUD Bima

    BIMA.OBORBIMA.ID – Untuk melakukan evalusi bagi peningkatan status Rumah Sakit, Tim Survei Akreditasi Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Indonesia (LARSI) yang dipimpin oleh Ketua Triyanto S. Bialangi, M.Kes dan anggota Suyatno, S.Kep.NS., FISQua Kamis (9/11) melakukan Akreditasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bima di Ruang Pertemuan Lantai III RSUD tersebut.

    Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE.M.IP, Wakil Bupati H.Dahlan M.Noer, Sekda Drs. H.M Taufik HAK. M.Si selaku Ketua Dewan Pengawas, para Staf Ahli, Asisten Sekretariat Daerah, Kadis Kesehatan dan Direktur RSUD Bima drg. H. Ihsan, MPH dalam sambutannya menyampaikan sejumlah hal

    “Akreditasi sudah lama dipersiapkan oleh tim RSUD Bima dan mudah-mudahan berjalan dengan baik agar mampu menunjukkan kualitas pelayanan kepada masyarakat baik kota maupun kabupaten Bima.

    “Kesiapan tidak hanya ditunjukkan pada kunjungan Tim Akreditasi tetapi yang lebih penting dalam setiap pelayanan medis kepada masyarakat dengan menerapkan motto 4S yaitu Salam, Sapa, Senyum dan Sabar. Para tenaga medis yang memberikan pelayanan perlu mengedepankan kesabaran,”Terang Bupati Bima.

    Kata dia, langkah ini diharapkan mendorong peningkatan pelayanan sesuai standar yang telah ditetapkan Kementerian Kesehatan RI.

    “Demikian halnya upaya perbaikan yang akan dilakukan RS dalam rangka perbaikan mutu, kinerja dan penerapan manajemen resiko secara berkesinambungan, sehingga dapat terwujud pelayanan yang berkualitas,” Jelasnya.

    Menutup sambutannya Bupati berharap agar jajaran RSUD bersungguh-sungguh meningkatkan pelayanan dengan mengedepankan prinsip keselamatan pasien, bersikap profesional menjaga mutu pelayanan terstandarisasi, sehingga bisa mencapai status melalui ketentuan dan tahapan yang berlaku.

    Pada kesempatan tersebut, Ketua Tim Akreditasi RSUD Bima Triyanto mengungkapkan, harapan Bupati Bima perlu dijawab oleh tenaga medis dengan pelayanan paripurna kepada masyarakat.

    Tim Akreditasi menyampaikan terima kasih kepada Direktur RSUD Bima beserta seluruh jajaran yang sudah memfasilitasi Survei.

    *OB.09*

  • Tanda Tangani Kerjasama Pendampingan Program Stunting Dengan Kejari, Ini Harapan Bupati IDP

    BIMA.OBORBIMA.ID – Bupati Bima Hj.Indah Dhamayanti Putri, SE. M.IP dan Kepala Kejaksaan Negeri Bima Dr. Ahmad Hajar Zunaidi MH didampingi Kasi Datun dan Kasi Intel Kejari, Staf Ahli Bupati Asisten Setda, Kepala Bagian Hukum Setda Senin (6/11) menandatangani Nota kesepahaman Rencana Aksi Perubahan Peningkatan Manajemen Kolaborasi Penanganan Stunting (MAKO NANTING) melalui Pendampingan dan Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Negeri Bima yang berlangsung di Ruang Rapat Forkopimda Kantor Bupati Bima.

    Bupati Bima dalam sambutannya mengatakan, penanganan stunting menjadi perhatian Bapak Presiden dan Wakil Presiden di mana di setiap daerah dipastikan untuk membentuk tim terpadu yang melakukan kerjasama penanganan stunting. Sehingga diharapkan ada langkah nyata yang dilaksanakan dan langsung pada akar permasalahan.

    “Dari 191 Desa padat pada 18 kecamatan hingga saat ini masih ada sejumlah desa lokus stunting yang perlu menjadi perhatian kepala organisasi perangkat daerah (OPD),”katanya.

    Oleh karena itu, lanjut Umi Dinda sapaanya, Pemerintah Kabupaten Bima menyampaikan terima kasih kepada Kepala Kejaksaan Negeri beserta jajaran yang sudah melakukan pendampingan program stunting dalam kerangka MOU dengan pemerintah Kabupaten Bima.

    “MoU diharapkan menjadi acuan dalam melaksanakan aksi bersama terkait penurunan angka stunting. Semoga ikhtiar bersama ini dapat dibuktikan dengan aksi nyata dengan pencapaian sesuai target yang telah ditetapkan,” Imbuh Bupati.

    Kepala Kejari Negeri Bima, Dr. Ahmad Hajar dalam pemaparannya sebelum penandatanganan MoU mengungkapkan, kondisi saat ini penanganan stunting saat ini memiliki kelemahan. Aalntara lain kesalahan dalam aspek perencanaan dan ancaman korupsi serta belum optimalnya pelayanan

    “Di sisi lain, Kejaksaan belum mempunyai manajemen pendampingan stunting. Oleh karena itu, Kejaksaan hadir melakukan pendampingan, penyuluhan dan sosialisasi anggaran dan bahaya stunting serta intervensi spesifik agar anggaran stunting tepat sasaran,”ujarnya.

    MOU ini juga penting agar anggaran stunting tepat guna, tepat sasaran, meningkatnya kesadaran masyarakat tentang penanganan stunting serta menguatnya kolaborasi.

    “Disamping, pada saat yang sama ada peningkatan derajat kesehatan masyarakat, turunnya tingkat kejahatan dan meningkatnya kepercayaan publik kepada penyelenggara pemerintahan daerah,”Kata Kajari.

    *OB.009*

  • Bupati Bima Tanda Tangani Kesepakatan Integrasi Kawasan Pertanian Berkelanjutan

     

    BIMA.OBORBIMA.ID – Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE.,M.IP bersama dengan sejumlah Bupati, Walikota dan Pj. Gubernur NTB H. Lalu Gita Ariadi Kamis (2/11) melakukan penandatanganan berita acara kesepakatan tentang sinkronisasi dan integrasi kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) Kabupaten Bima ke dalam revisi rencana tata ruang wilayah (RT RW) Provinsi NTB Di Hotel Lombok Raya Mataram.

    Penjabat (Pj) Gubernur NTB H. Lalu Gita Ariadi M.Si dalam sambutannya mengatakan, bahwa penandatanganan kesepakatan tersebut ditujukan untuk mencapai NTB maju di masa yang akan datang.

    Selain itu lanjut Gita, saat ini provinsi NTB menghadapi sejumlah tantangan dalam tata guna lahan pertanian antara lain pembangunan jalan lingkar, rencana membangunan bypass III jalur lingkar selatan kota Mataram untuk mengurai kemacetan yang terjadi saat ini.

    “Juga pembukaan pusat pertumbuhan ekonomi baru, pembangunan kawasan perumahan baru, kawasan apartemen dipusat kota, menimbulkan alih fungsi lahan yang sangat tinggi,”ujarnya.

    Hal ini kata H.L Gita, menimbulkan kekhawatiran di masa yang akan datang akan mempengaruhi status NTB sebagai daerah swasembada pangan.

    “Karena itulah, perlu pengendalian alih fungsi lahan sawah secara ketat dan berkomitmen untuk mempertahankan kawasan pertanian pangan berkelanjutan dan NTB sebagai lumbung beras,’ Terang Pj. Gubernur.

    Bupati Bima usai penandatanganan kesepakatan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bima Ir.Hj. Nurma M.Si dan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB Muh.Taufiq Hidayah .Sos., MT tersebut mengatakan, beberapa poin yang ditandatangani yaitu upaya pembuatan garis batas (delienasi) kawasan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Bima seluas 38.458,37 hektar.

    Kesepakatan tersebut lanjut Bupati, akan diintegrasikan ke dalam rencana pola ruang revisi RT RW Provinsi NTB dan revisi RT RW Kabupaten Bima.

    “Delienasi lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) ke dalam kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) selanjutnya akan ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Bima,” Terangnya.

    Pada penandatanganan kesepakatan sinkronisasi dan integrasi kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) tersebut dihadiri pula oleh Kadis PUPR Suwandi ST.,MT, Sekretaris Bappeda Dadang Erawan, ST., ME, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bima Lalu Makhyaril Huda, .S.ST., MH dan Kabid Tata Ruang Dinas PUPR Amnah ST.

    *OB.009*

  • Bupati Bima Serahkan Bantuan Alat Pertanian Kepada Petani Tembakau Desa Tonda- Madapangga

     

    BIMA.OBORBIMA.ID + Bupati Bima Hj.Indah Dhamayanti Putri, SE.,M.IP dalam arahannya kepada kelompok tani dan para Penyuluh Pertanian mengungkapkan bantuan mesin dan peralatan pertanian tahun ini diberikan secara khusus kepada petani tembakau.

    Bantuan yang diserahkan yaitu 1 unit traktor roda 2, 1 unit mesin air dan 1 unit mist blower kepada kelompok petani tembakau di desa Tonda. Pada kesempatan tersebut juga diserahkan benih cabai dan tomat, alat penepung, 5 lembar terpal dan 5 unit handsprayer.

    Upaya ini dimaksudkan ada peningkatan jumlah petani tembakau dan masyarakat desa Tonda mendapatkan manfaat dari budidaya tembakau seperti di Kecamatan Sape dan Tambora”. Terang Bupati.

    Komoditi tembakau diharapkan bisa dikembangkan di kecamatan Madapangga. Dengan bantuan mesin dan alat pertanian yang lengkap dari dana DBHCT ini, nantinya petani diharapkan tidak lagi mengalami kesulitan di dalam pengelolaan pasca panen.

    Oleh karena itu peran petani sangat diperlukan agar memiliki kemampuan untuk mencoba hal-hal baru yang hasilnya mampu meningkatkan produksi pertanian, juga meningkatkan pendapatan bagi petani setempat”. Jelas Bupati Bima yang hadir bersama Ketua DPRD Kabupaten Bima Muhammad Putera Ferryandi S.IP.,M.IP.

    Pejabat yang turut mendampingi Bupati pada kesempatan tersebut yaitu para Staf Ahli Bupati, Asisten Pemerintahan dan Kesra Fatahullah, S.Pd, Kadis Pertanian dan Perkebunan Ir.Hj.Nurma, M.Si., Kadis Perkim M. Chandra Kusuma AP, Camat Madapangga Tajuddin Noor, S.Sos.

    Sebelumnya, Kadis Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bima Ir.Hj. Nurma., M.Si dihadapan para kepala desa, Ketua BPD, penyuluh pertanian dan masyarakat setempat mengatakan, penyerahan bantuan kepada beberapa kelompok tani khususnya petani tembakau sebagai salah satu desa pengembangan tembakau.

    Kendala pengembangan pertanian di Madapangga adalah kekurangan air sehingga mengurangi produksi. kondisi Ini membutuhkan bor air dalam untuk meningkatkan kapasitas produksi dan menambah intensifikasi pertanaman (IP)”. Jelasnya.