Tag: headline

BIMA,OBORbima – Pemerintah Kabupaten Bima menandatangani Nota Kesepahaman (MoU), percepatan pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dengan Badan Penyelenggara Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF), Kamis, 24 Juni 2021.

Penandatanganan MoU tersebut dilakukan Bupati Bima, Hj Indah Dhamanyanti Putri SE, di Aula Rapat Utama Kantor Bupati Bima, Godo, Woha. Sedangkan dari pihak BPOLBF langsung dilakukan Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores, Shana Fatina.

Bupati Umi Dinda mengapresiasi dan berterima kasih atas upaya yang telah dilakukan. Penandatanganan MOU hari ini, merupakan tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi (Rakor) pada Senin 21-22 Juni 2021, beberapa hari lalu.

‘’ Sekali lagi terima kasih atas perhatian yang diberikan kepada kami. Sehebat apa pun kami mempromosikan keberadaan Pariwisata di Bima, tanpa dukungan dari BPOLBF tidak ada artinya,’’ujar Bupati di hadapan Sekretaris Daerah Bima, Drs. H. Taufik HAK, M.Si dan perwakilan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI.

Dijelaskan Bupati, Bima memiliki kekayaan alam yang potensial sebagai destinasi wisata. Titik-titik sebagai spot disinggahi wisatawan dari Bali ke Labuan Bajo juga ada di Kabupaten Bima. Oleh karena itu, dengan telah dilakukan penandatanganan MoU ini, Labuan Bajo bisa mempromosikan Pariwisata di Bima.

Wilayah Indonesia Bagian Timur, diakui merupakan wilayah potensial bagi Pariwisata. Tentunya, akan mampu bersaing dengan daerah-daerah lain kalau dikelola dengan baik.

Bupati berharap, potensi Budaya yang dimiliki Bima dapat di kemas menjadi paket wisata, kemudian ditawarkan kepada para wisatawan. Hal itu, kata Bupati Umi Dinda, juga menjadi harapan Menparekraf RI, saat berkunjung beberapa waktu lalu.

Wisatawan itu tidak hanya menikmati di wilayah pesisir pantai, tetapi bisa menikmati paket-paket wisata dan ekraf yang kita suguhkan. Kemudian bisa dinikmati oleh masyarakat sebagi pengelolaannya.

‘’Bantu kami untuk mempromosikan Pariwisata kami. Tarik para wisatawan untuk menikmati daerah kami. Potensi Pariwisata yang cukup besar di daerah kami, dapat di jual dan dipromosikan pula oleh BPOLBF,’’tambah Bupati.

Sementara itu Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF), Shana Fatina, mengaku kehadiran BPOLBF untuk membantu percepatan Pariwisata pada wilayah penyanggah terkhusus Kecamatan Sape dan Lambu.

Dijelaskan Shana Fatina, setelah melakukan survei banyak potensi yang bisa dikembangkan, yang sesuai dengan selera wisatawan atau target pasar.

Shana berharap, potensi-potensi itu segera dipromosikan. Dikemas kemudian dijual sebagai paket-paket wisata. Demikian pula potensi kuliner perlu ditingkatkan dan dikembangkan. Karena, kuliner memiliki potensi yang sangat besar untuk menarik perhatian wisatawan.

=OB.RED=

BIMA,OBORbima – Upaya percepatan pengembangan dan pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di 11 kawasan koordinatif terus dilaksanakan Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) dengan kembali menggelar rapat koordinasi bersama unsur pentahelix melalui Kelompok Kerja lingkup Pemerintah kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Rapat Koordinasi Kelompok Kerja tersebut mengusung tema _“Komunikasi, Koordinasi, Kolaborasi pariwisata Kreatif Berkelanjutan dan Berdaya Saing”_ dan berlangsung selama 2 hari, 21–22 Juni  2021 di Hotel Marina Inn Kota Bima, NTB.

Direktur Utama (BPOLBF) Shana Fatina dalam sambutannya melalui Direktur Industri dan Kelembagaan Pariwisata BOPLBF Neysa Amelia menjelaskan, peran utama BPOLBF sebagai akselerator pembangunan pariwisata melalui fungsi otoritatif dan koordinatif di kawasan Labuan Bajo dan 11 Kabupaten lainnya di Bima, Flores, Lembata, dan Alor bisa terlaksana jika sinergitas lintas instansi dan lembaga berjalan dengan baik.

“Koordinasi lintas kementerian, lintas kabupaten dan lintas kelembagaan menjadi komitmen BPOLBF, sehingga sinergitas dalam pembangunan pariwisata di Labuan Bajo, Flores dan Bima terlaksana seiring dengan ditetapkannya Labuan Bajo Flores sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas,”terang Neysa.

Neysa menegaskan, sebagai akselerator pembangunan dalam mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing, BPOLBF tentu tidak bisa bekerja sendiri. Keterlibatan unsur pentahelix (akademisi, pelaku bisnis, komunitas, pemerintah, dan media) sangatlah dibutuhkan.

“Sehingga diharapkan melalui sinergitas ini, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif Kabupaten Bima yang berkelanjutan dan berdaya saing mampu diwujudkan melalui sistem perencanaan, serta monitoring yang baik,” lanjutnya.

Di kesempatan yang sama, Bupati Bima melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bima Drs. H.M. Taufik HAK M.Si memaparkan, bagaimana kebijakan Pemerintah Kabupaten Bima dalam menjalankan amanah memperkuat Destinasi Wisata Prioritas di Kabupaten Bima pada 2021 hingga 2025.

“Terdapat 6 kawasan prioritas  pengembangan pariwisata di kabupaten Bima diantaranya Kawasan SALAWA (Sape, Lambu, Wawo), Kawasan Sangiang Api, Kawasan Lewa Mori, Kawasan Tanjung Langgudu, Kawasan Lingkar Tambora dan Kawasan Donggo dan sekitarnya. Pengembangan Ke 6 kawasan tersebut tertuang di dalam Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Bima,” kata Taufik.

Pengembangan kawasan prioritas tersebut lanjutnya, difokuskan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi wilayah Kecamatan Sape dan Kecamatan Lambu dalam memajukan kebudayaan Bima, mengangkat citra Bima, sebagai destinasi kelas dunia serta menjaga kelestarian lingkungan wilayah Kecamatan Sape dan Kecamatan Lambu.

Sebagai informasi, Bima sendiri adalah 1 dari 11 kabupaten kawasan koordinatif BPOLBF yang meliputi hanya 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Sape dan Lambu.

Selain itu, ke 2 Kecamatan baik Kecamatan Sape dan Lambu di Kabupaten Bima tersebut merupakan Kawasan/Area Penyangga dan Transisi Cagar Biosfer Komodo yang ada di Pesisir Timur Sumbawa (Nusa Tenggara Barat) selain Kab Manggarai Barat di Pesisir Barat Flores. Kawasan Cagar Biosfer Komodo ditetapkan UNESCO pada tahun 1977, yang juga meliputi Taman Nasional Komodo (ditetapkan sebagai Taman Nasional pada tahun 1980 dan menjadi situs Warisan Dunia UNESCO pada tahun 1991) sebagai kawasan intinya seluas 173.300 ha.

RED

KOTA BIMA,OBORbima – Wali Kota Bima H.M.Lutfi SE kembali melakukan Mutasi dan Rotasi Jabatan struktural maupun fungsional. Jumlahnya, sebanyak 62 Orang, 57 Pejabat Struktural dan 5 Fungsional.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat administrator, pejabat dan Kepala Sekolah berlangsung Rabu (23/6) di Aula Pemkot Bima.

Prosesi pelantikan berdasarkan SK Wali Kota Nomor :821.2/882/BKPSDM/VI/2021 dan SK Wali Kota Nomor : 821.2/883/BKPSDM/VI/2021.

Wali Kota Bima, H.Muhammad Lutfi, SE dalam sambutannya menyampaikan, rotasi dan mutasi merupakan langkah pembenahan juga peningkatan birokrasi guna memperkuat OPD.

“Belum tentu semua harapan dan keinginan kita terkabul. Jadi nikmatilah, terlebih regulasi selalu berubah-ubah setiap tahun,” kata HML.

Wali Kota berharap Pejabat yang dilantik untuk terus meningkatkan kinerja.

“Karena sehebat apapun Wali Kota, tidak akan sukses kalau birokrasi atau perangkat nya ke bawah tidak bagus, cakap,” ujarnya.

Wali Kota dengan tegas meminta kepada Sekda Drs.H.Muhtar Landa, untuk melakukan eksekusi oknum yang melakukan pungli.

“Siapapun itu, baik ASN maupun Honorer. Karena yang saya harapkan bukan pungutan melainkan pengabdian,” tegas HML.

Selain itu, lanjutnya, ia juga menghimbau ASN untuk menjalankan tugasnya. Mengingat aturanya sangat ketat.

“Bagi ASN yang tidak bekerja selama tiga bulan langsung dipecat. Bukan oleh wali Kota melainkan sistem,” ancamnya.

=OB.09=

BIMA,OBORbima – Pada periode sebelumnya, Bupati Bima, Hj.Indah Dhamayanti Putri, SE – Wakil Bupati (Wabup) Bima, Drs.H.Dahlan,M.Noer,M.Pd sudah menuntaskan sejumlah Pekerjaan Rumah (PR). Antara lain, Pemindahan Ibu Kota Kabupaten dan Pembangunan beberapa Gedung SKPD.

Diawal periode ke dua, pembangunan Gedung Layanan Perpustaan Daerah. Lokasinya, di Desa Panda Kecamatan Palibelo.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Basirun, S.Pd, M.Pd mengatakan, proyek yang dilaksanakan oleh pihak ketiga tersebut tengah dikerjakan.

“Alhamdulillah, saat ini sedang dikerjakan,” kata Basirun saat ditemui Wartawan Rabu (24/6) di Ruang Kerjanya.

Mantan Pejabat Dikbudpora itu menjelaskan, proyek itu menghabiskan Anggaran Negara sebesar Rp.1,6 Miliar. Tahap pertamanya, baru pencairan Uang Muka 20 persen.

“Anggaran yang sudah dicairkan itu untuk pekerjaan pendahuluan. Seperti penimbunan, pemasangan BOWPlan, pagar keliling, pendirian Rumah Direksi, mobilisasi alat, mobilisasi tenaga kerja, penggalian dan pemasangan tiang cakar ayam,” terangnya.

=ADV=

KOTA BIMA,OBORbima – Musyawarah Daerah (Musda) ke IV Partai Golkar Kota Bima dihadiri oleh Ketua DPD I Provinsi Partai Golkar,  H. Mohan Roliskana, Ketua DPD II Golkar  Kabupaten Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE, dan Ketua DPD II Partai Golkar Kota Bima, Wali Kota Bima H. muhammad Lutfi SE, dan Para Ketua Partai Politik. Kegiatan Musda dilaksanakan di Hotel Home Stay Mutmainnah, Sabtu (19/06/21).

Ketua Panitia Pelaksana Musda IV Partai Golkar, H. Tamzil, SE melaporkan bahwa pelaksanaan Musda IV Partai Golkar Kota Bima adanya surat DPD Partai Golkar Provinsi NTB No.08/Golkar/NTB/IV 2021.

Kata dia, Musda IV Partai Golkar Kota Bima hari ini akan diikuti oleh 10 pemilih hak suara diantaranya, DPD I Provinsi NTB, 1, DPD II Kota Bima 1, Dewan Pertimbangan 1, Pimpinan Kecamatan 5, Organisasi Sayap 1, KPP dan AMPG 1 dan Organisasi yang mendirikan dan didirikan Partai Golkar 1.

“Insya Allah Musda IV Partai Golkar Kota Bima akan berlangsung secara Aklamasi mengantarkan satu kandidat calon ketua Alfian Indrawirawan, S.Adm,”ucapnya.

Menurut Tamzil, terlaksananya Musda IV ini, berkat dukungan beberapa pihak, ucapan terimakasih kepada Wali Kota Bima H. Muhammad Lutfi, SE,
ketua DPD Partai Golkar Kota Bima beserta jajaran pengurus, semoga setiap langkah dan tetesan keringatnya mendapat ganjaran pahala dari Allah.

“Semoga musda IV ini menjadi momentum untuk mengasah dan memacu semangat para kader untuk menghadapi pilkada yang akan datang. Semoga Kita menjadi Kader yang pantang mundur di Medan laga,”pungkasnya.

=OB.01=

BIMA,OBORbima – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima berkomitmen tetap mendukung pembangunan Rumah Khusus korban bencana banjir Bima beberapa waktu lalu.

Komitmen itu dengan menyiapkan lahan dan memastikan lahan untuk pembangun hunian tidak sedang bermasalah.

‘’Pemerintah tetap bekerja sesuai ketentuan dan peraturan yang ada secara terus menerus,’’ujar Kabag Tatapem Setda Bima, Drs. H Masykur, di ruang kerjanya, Jumat 18 Juni 2021.

Pernyataan tersebut disampaikan Kabag Tatapem, menyikapi issu miring bahwa telah terjadi dugaan praktek tidak sehat terhadap penentuan pembayaran ganti kerugian hak-hak milik masyarakat setempat.

Dijelaskan H Masykur, tanah lokasi pembangunan hunian di Desa Tambe tersebut milik Pemerintah Daerah dan juga milik masyarakat. Untuk tanah masyarakat akan dilakukan pemberian ganti kerugian berupa tanah pengganti.

Jika tanah milik masyarakat masuk dalam lokasi pembangunan, Pemkab telah melakukan konsultasi publik dengan pihak-pihak terkait. Bersama pemilik tanah, sekaligus menyampaikan tahapan-tahapan pelaksanaan pengadaan tanah.

‘’Oknum masyarakat yang diduga mencatut atau memiliki sertifikat diatas tanah aset pemerintah daerah, saat ini sedang dilakukan verifikasi di lapangan. Bersama pihak Pertanahan Kabupaten Bima. Sertifikat tersebut telah ditarik Pemerintah untuk dihapus. Selanjutnya status tanah tersebut menjadi tanah negara,’’tambah Kabag Tatapem.

Bagaimana dengan akan dilakukan tukar guling? Menurut Kabag H Masykur, tahapan pengadaan tanah saat ini masih dalam tahap pemetaan untuk tanah pengganti.

Belum sampai pada tahap pemberian ganti kerugian dalam bentuk tanah pengganti. Terhadap objek pengadaan tanah yang masih bermasalah, akan dilakukan penelitian secara cermat dan mendalam. Terkait bukti formil maupun materil terhadap dokumen kepemilikan.

‘’Sekali lagi Pemerintah tetap bekerja sesuai aturan dan mekanisme,’’ katanya.

=OB.RED=

BIMA,OBORbima – Alhamdulilah, untuk ketiga kalinya dalam tiga tahun terakhir, inovasi yang merupakan karya para ASN yang mengabdi di lingkup pemerintah Kabupaten Bima, kembali tampil di ajang kompetisi inovasi tingkat nasional setelah pada tahun-tahun sebelumnya Inovasi sentuh perempuan dengan SIMAWAR dan GEBRAK Bimantika tampil hingga level Top 45 tingkat nasional.

Tahun ini Ini, Inovasi Dana Insentif Desa (DINDA), sebuah inovasi yang ditujukan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan desa dalam mengatur tata kelola pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa sebagai upaya mengurangi kesalahan administrasi dengan orientasi menjadi pemerintahan yang tertib dan transparan.

Usai menerima informasi resmi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi RI, Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri SE, Kamis (17/6) mengatakan, kita berharap dengan memberikan alokasi DINDA ini, kepada sejumlah desa, akan terpacu untuk bagaimana melakukan perencanaan dengan baik, melibatkan seluruh pihak yang ada di desa. Juga memastikan porsi anggaran itu tercukupi dan mencakup semua unsur yang ada di desa.

“Disamping pentingnya aspek pelaksanaan sampai dengan pengawasan dan pertanggungjawaban,”ungkap ibu dua anak ini.

Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Syamsul Bahrain ST,. M.Si menjelaskan, kepastian tampilnya Inovasi DINDA pada TOP 99 Nasional Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2021 berdasarkan Surat Deputi Pelayanan Publik nomor B/112/PP.00.05/2021 tentang Finalis Top Inovasi Pelayanan Publik KIPP di lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD tahun 2021.

“Tim Panelis Independen telah melakukan penilaian 1.609 proposal yang terdiri dari 1.458 proposal kelompok umum dimana Kabupaten Bima juga termasuk di dalamnya, 49 proposal kelompok replikasi dan 102 proposal kelompok khusus,” terangnya.

Dari jumlah tersebut, kata dia, Tim kemudian melakukan penjaringan dan tercatat 260 proposal yang memenuhi syarat dengan 201 proposal kelompok umum, 28 proposal kelompok replikasi dan 31 proposal kelompok khusus.

Sementara itu, salah seorang inisiator Inovasi DINDA, Raani Wahyuni, ST, MT, M.Sc memaparkan, faktor penentu keberhasilan Inovasi DINDA ialah adanya kolaborasi lintas sektor antara Pemerintah Daerah (Bappeda, DPMD, BPPKAD dan Kecamatan), Pemerintah Desa, dan Dukungan Organisasi diluar pemerintah (NGO) seperti KOMPAK dan Seknas Fitra/SOLUD NTB.

“Semoga kerjasama ini dapat terus ditingkatkan dan lebih dioptimalkan untuk mendorong pengembangan DINDA ke depan,” terang Raani.

Ditambahkan Raani, Sejak DINDA diterapkan, 48 dari 191 desa di Kabupaten Bima mampu menetapkan APBD Desa dua bulan lebih cepat dari sebelumnya, desa mengalokasikan pelayanan dasar sebesar minimal 20%, serta anggaran yang lebih berpihak kepada masyarakat miskin dan rentan.

“Kehadiran DINDA juga mendorong desa mulai aktif menggunakan basis data terpadu (BDT) sebagai dasar perencanaan program pengentasan kemiskinan, adanya keselarasan dan sinergi antara kabupaten, kecamatan dan desa dalam menanggulangi kemiskinan serta munculnya perencanaan pembangunan desa berbasis lokal,” ungkapnya.

=OB.09=

KOTA BIMA,OBORbima – Wali Kota Bima H. Muhammad Lutfi, SE bersama Dandim 1608/Bima dan Kapolres Bima Kota melakukan peninjauan vaksinasi covid 19 bagi masyarakat bertempat di Puskesmas Penanae Kota Bima pada Rabu, 16 Juni 2021.

BIMA,OBORbima – Bupati Bima Hj Indah Dhamayanti Putri SE, melantik 40 Pengurus Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kabupaten Bima, periode 2021-2027, Rabu 16 Juni 2021 pagi, di Aula Rapat Utama, Kantor Bupati Bima. PABPDSI ini pertama terbentuk di Kabupaten Bima dengan empat divisi.

Ikut hadir pada acara pelantikan tersebut yakni Ketua Umum Nasional, Feri Radiansyah, ST, MM, Ketua Provinsi A Jubaer, S.Pd, M.Sn, Ketua Persatuan Anggota BPD Kabupaten Bima M. Kasim, SH. Pimpinan DPRD Kabupaten Bima, Kadis Depemdes Kabupaten, Dandim 1608 Bima dan sejumlah pengurus dan anggota yang dilantik.

Bupati menyampaikan ucapan selamat, atas dilantiknya PABPDSI dan menyumbang Rp 10 juta, sebagai kas awal organisasi. Banyaknya pandangan dan pendapat miring hadirnya PABPDSI, menurut Bupati adalah hal yang wajar.

“Itu sesuatu yang wajar dalam sebuah dinamika. Karena belajar itu bukan saja dari sisi regulasi yang kita tahu, melainkan dari adanya beda pendapat,’’ujar Bupati.

Dijelaskan Umi Dinda, kita tidak hanya meyakini kebenaran dari apa yang kita pelajari. Akan tetapi, juga bagaimana kita menghadapi situasi yang sedikit berbeda dari biasanya.

Pemerintah Daerah, melalui leading sector tidak pernah merasa menyepelekan apa yang sedang dihadapi oleh segenap anggota Pengurus. Itu semua adalah proses pendewasaan dalam menjalankan tugas dan pengambilan keputusan terhadap masyarakat.

Pengurus harus siap memberikan sumbangsih tenaga dan pikiran untuk kemajuan bangsa dan daerah.

‘’Hadirnya Ketua Umum di tengah-tengah kita semoga menjadi inspirasi bagi kita. Untuk terus belajar. Dan menggali berbagai potensi yang ada,’’kata Bupati.

Sinergitas seluruh pekerja di masing-masing Desa dan Kecamatan akan mampu menyelesaikan, membenahi dan menghadapi setiap persoalan yang ada. Kepada pimpinan DPRD Kabupaten Bima, Bupati meminta agar dapat memperhatikan PABPDSI melalui anggaran.

Bupati Bima mengapresiasi yang telah dilakukan pengurus PABPDSI Kabupaten Bima. Lewat forum yang baru dibentuk ini kitga niatkan membangun Dou Ma Labo Dana Mbojo.

=OB.99=

KOTA BIMA,OBORbima – Pemerintah Kota Bima bersama lembaga kemanusiaan Endri’s Foundation (EF) menyerahkan kursi roda kepada penyandang difabel di Kota Bima.

Kegiatan kemanusian yang digelar di Halaman Kantor Wali Kota Bima pada Rabu, 16 Juni 2021 tersebut berjalan dengan penuh haru.

Wali Kota Bima, H. Muhammad Lutfi, SE yang didampingi oleh Ketua TP-PKK Kota Bima Hj. Ellya HM. Lutfi sangat mengapresiasi dan mendukung kegiatan kemanusiaan tersebut karena memperjuangkan hak-hak kemanusiaan.

“Saya meyakini segala sesuatu yang kita tanam pasti akan membuahkan hasil,” jelasnya.

H. Lutfi mengatakan ucapan terima kasihnya kepada Endri Foundation, Ia berharap organisasi kemanusiaan ini tetap jaya dan dapat memberikan satu wajah sebagai organisasi yang bergerak dibidang kemanusiaan dan dapat menjadi contoh bagi organisasi lain khsusunya di Kota Bima.

“Saya yakin dan percaya dibawah kepemimpinan Adinda Endri cukup luar biasa baik ditingkat pusat maupun daerahnya,” tutur H. Lutfi.

Selaku Pimpinan Daerah, Ia mengatakan siap membuka diri untuk mensupport segala hal terkait kemanusiaan.

“Sehingga anak-anak kita, keluarga kita, bisa kita berikan fasilitas terbaik dari segala bidang,” tutupnya.

Sementara itu Presiden Yayasan Endri’s Foundation, H. Endry Susanto menjelaskan bahwa kursi roda tersebut merupakan hibah dari salah satu yayasan di Australia Barat yaitu Wheelchairs For Kids Inc. Permintaan kursi roda tersebut melalui proses yang cukup panjang dan harus melalui empat kementrian.

“Melalui empat kementerian yaitu Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan dan Kementerian Perdagangan,”

Ia berharap kepada Wali Kota Bima beserta jajarannya untuk bekerja sama dengan semua elemen masyarakat.

“Saya berharap dengan semangat yang dimiliki oleh Wali Kota, dedikasinya yang sangat luar biasa diharapkan pesan-pesan kemanusiaan bisa kita bekerja sama dengan baik,” katanya.

Kegiatan ini juga turut diikuti oleh Sekretaris Daerah Kota Bima, Asisten I dan III Pemerintah Kota Bima.

=OB.09=