Oborbima

Tag: Headlain

  • Untuk Mendukung SDM Pejabat Yang Bagus, Ketua Dewan Minta PJ Wali Kota Baru, Lantik Hasil JPT Tertinggi

    Untuk Mendukung SDM Pejabat Yang Bagus, Ketua Dewan Minta PJ Wali Kota Baru, Lantik Hasil JPT Tertinggi

    KOTA BIMA.OBORBIMA.ID – Ketua DPRD Kota Kota Bima Alfian Indrawirawan S.Adm minta pada Penjabat (PJ) Wali Kota yang baru nantinya agar melantik pejabat hasil seleksi JPT yang miliki nilai tertinggi.

    Tujuannya kata Dae Pawan sapaanya, untuk mendukung kualitas SDM pejabat yang bagus di dalam pemerintahan, untuk kemajuan daerah dengan didukung oleh  pejabat yang benar-benar memiliki SDM yang unggul.

    “Apalagi di era  revolusi industri 4.0 dengan segala perubahan yang begitu cepat dan persaingan global yang kompetitif,”terangnya Jumat, 12/7/24.

    Menurut ketua DPD II Golkar Kota Bima ini, jika tidak didukung oleh SDM berkualitas dan hanya berdasarkan kedekatan, jangan harap Pemkot Bima bisa beradaptasi dengan perubahan global.

    “Perubahan global saat ini begitu cepat, untuk memajukan daerah, tentunya dalam pemerintahan memerlukan pejabat yang cakap, sehingga dapat mendukung laju pembangunan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat,”pungkasnya.

    Permintaan dirinya di lembaga DPRD, sambung dia, tentunya sejalan dengan harapan masyarakat, agar dalam mengisi posisi jabatan di pemerintahan benar-benar berdasarkan kompetensi dan kualifikasi terbaik yang dimiliki para individu ASN Kota.

    “Banyak ASN potensial yang tidak mendapat jalan, karena praktek pengangkatan pejabat yang mengedepankan kedekatan dan pertimbangan subyektifitas,”imbuhnya.

    *Red*

  • Terima Mandat Partai Demokrat, Dea Yandi Siap Maksimalkan Kesempatan di Pilkada 2024

    BIMA.OBORBIMA.ID – Bakal calon Bupati Bima Muhammad Putera Ferryandi, SE.M.IP menerima surat tugas dari DPP Partai Demokrat. Anak Bupati Bima Hj. Indah  Dhamayanti Puteri ini menegaskan akan memaksimalkan kesempatan yang diberikan melalui surat tugas tersebut dalam Pilkada Kabukaten Bima 2024.

    “Surat tugas itu memberikan suatu motivasi, dorongan semangat kepada kita dan relawan-relawan untuk bergerak. Suatu bentuk motivasi, kepastian ke depan kita harus melakukan apa,” tuturnya.

    Dalam surat tugas tersebut, Dae Yandi perlu memenuhi kriteria pencalonan untuk mendapat rekomendasi dari partai berlogo bintang mercy tersebut.

    “Alhamdulilah saya juga sudah berkomunikasi dengan partai pengusung lain serta tokoh-tokoh yang selama ini dinilai berpengaruh dalam perkembangan Kabupaten Bima,”pungkasnya.

    Sebelumya, Ketua DPD II Golkar  Kabupaten Bima Hj.Indah Dhamayanti SE.M.IP menyampaikan terima kasih dan memberikan apresiasi apresiasi kepada Ketua Umum Partai Demokrat beserta jajaran Partai  yang sudah memberikan kepercayaan kepada Muhammad Putera Ferryandi untuk bertarung pada Pilkada 2024 dan berharap dukungan akan lebih solid untuk mencapai target kemenangan.

    *Red*

  • Teke Teki Siapa Calon Pendamping Dae Yandi di Pilkada 2024 

    BIMA.OBORBIMA.ID – Teka-teki nama calon wakil bupati Bima  dalam perhelatan Pilkada 2024 mendatang terus menjadi perhatian publik. Sejumah partai politik terus melakukan komunikasi politik mencari pendamping yang tepat.

    Sejauh ini, partai politik Golkar baru memperkenalkan satu sosok calon Bupati Bima yakni, Muhammad Putera Feryandi S.Ip.M.Ip. Nama Wakil Bupati Bima Drs.H. Dahlan dan Ady Mahyudi juga terus meramaikan bursa Pilkada 2024.

    Siapakah calon Wakil Bupati Bima yang berpotesi menjadi pendamping bagi Dae Yandi, Adi Mahyudi, Drs. H. Dahlan yang ramai diperbincangkan bila maju sebagai Bakal Calon Bupati Bima.

    Partai Golkar telah mendaftarkan Putra sulung Bupati Bima di 11 partai politik lain untuk bekerja sama. Namun untuk pendamping Dae Yandi belum juga muncul di permukaan.

    Wakil Sekretaris Bidang Organisasi dan Keanggotaan Partai Golkar Dafulah pada media ini mengatakan, bahwa sampai dengan hari calon pendamping Dae Yandi belum ada.

    Bahkan, kata dia, di jajaran Golkar pun belum tau siapa calon pendamping Dae Yandi. “Apalagi beredar informasi ada potensi pendamping Dae Yandi memiliki latar belakang ASN, ya sah-sah saja. Namun sampai sekarang belum ada kok,”ujar om Dafa sapaanya.

    Ketika ditanya kapan nama pendamping Dae Yandi akan di umumkan, ? Dafulah mengatakan bahwa Golkar tetap pada pendirian menunggu keputusan Ketua DPD II Golkar Kabupaten Bima, karena kami tetap tunjuk apa yang perintahkan oleh ketua Partai.

    “Intinya kita tunggu saja, sembari menunggu hasil survei internal Golkar maupun partai lain, “terangnya.

    *Red*

  • Tahun 2024 Kepemimpinan Dinda – Dahlan Berakhir, Sejumlah Lomba Bakal Digelar HJB Ke-384

    BIMA.OBORBIMA.ID – Tahun 2024 merupakan tahun terakhir kepemimpinan Dinda-Dahlan, karena itu agar menjadi warisan, rangkaian kegiatan dan Lomba dilaksanakan sebaik dan semeriah mungkin dibanding tahun sebelumnya, dengan melibatkan sejumlah elemen, stakeholder termasuk dunia usaha.

    “Peringatan Hari Jadi Bima (HJB) Ke-384 Tahun ini mengusung tema, “Sinergi Mewujudkan Bima Ramah Yang Maju”. Tema Bima Maju sejalan dengan tema dan visi di tingkat nasional,”ungkap Dahlan yang didampingi Pj. Sekda Suwandi ST.MT dan Asisten Pemerintahan dan Kesra Fatahullah, S.Pd.

    Pj. Sekda Suwandi ST.MT dalam pemaparannya dihadapan peserta rapat mengungkapkan, dalam memeriahkan HJB tahun ini, beragam pertandingan dan lomba olahraga akan digelar yakni, Event Lari Marathon Bima RAMAH 10 KM yang berkolaborasi dengan KONI dan Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) Kabupaten Bima.

    “Demikian halnya penyelenggaraan Pameran Pembangunan agar bisa disosialisasikan dan disebarluaskan informasinya lebih awal kepada masyarakat,” Jelasnya

    Rapat tersebut dihadiri pengurus KONI dan Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) Kabupaten Bima, Bappeda dan Litbang, Dinas Dikbudpora, Dinas PMD, Dinas PUPR, Dinas Pariwisata, Dinas Kominfostik, Dinas Koperasi dan UKM, PT.PLN Cab. Bima. Juga beberapa Kabag terkait di lingkungan Sekretariat Daerah.

    *Red*

  • Duta Rakyat Monta Desak Kejaksaan Tangkap Kepala Bulog Dan DKP

    BIMA.OBORBIMA.ID – Telah banyak cacatan Sejarah bangsa ini, bahwa Masyarakat miskin dijadikan sebagai obyek korupsi. Setiap penyaluran bansos pasti rentan dikorupsi mulai sekelas mantan Menteri Sosial juliari Batubara, Mantan Kadis Sosial, Andi Sirajudin hingga ke level pendamping di Desa.

    Meski ini sulit dibuktikan sebagai data, paling tidak itulah fakta-fakta yang pernah terjadi disetiap level penyaluran bansos. Tidak ada satu pun Program bantalan sosial yang luput dari korupsi. Korupsi di Indonesia ini bagaikan virus yang menjalar keseluruh tubuh pemerintahan.

    Pemerintahan Kabupaten Bima pun tak luput dari kasus Bansos, sebagaimana diceritakan oleh salah satu Pendamping PKH di kabupaten Bima. Bahwa dulu pada saat program Bantuan pangan Non Tunai (BPNT) dengan mekanisme E-Warung. Dimana masyarakat penerima bantuan disuruh untuk membeli bahan pangan pada E-Warung melalui Kartu Keluarga Sejahtera. Disinilah ruang permainannya.

    Pertama, Dinas memanfaatkan Pendamping baik PKH maupun Pendamping BPNT untuk mengatur E-Warung agar sembako yang akan dibeli oleh Masyarakat itu ditentukan oleh Dinas Sosial Kabupaten. Kedua, Dinsos bekerjasama dengan penyuplai/ditributor baik telur, Apel dll dengan perjanjian ada prosentase dari setiap jenis barang tersebut. Anda bisa bayangkan 1 biji apel dan telur saja itu sudah ditentukan harganya ditingkat E-Warung”. Singkat cerita seorang pengatur di Dinas itu satu kali penyaluran bisa mendapatkan 1 unit mobil Pajero Sport.

    Pada saat yang berbeda, salah satu koordinator E-Warung juga menceritakan kepada media ini, bahwa seorang Pendamping setiap kali pencairan mendapatkan jatah Rp. 200.000 per E-Warung.

    “saya yang mengkoordinir semua E-warung untuk mengumpulkan dana masing-masing 200.000 untuk diberikan kepada Pendamping. Jumlahnya tergantung Jumlah E-Warung, karena satu Desa bisa ada dua E-Warung dan anda bisa hitung berapa Desa per kecamatan,” ungkapnya, sambil meminta Namanya dirahasiakan.

    Cerita diatas membuktikan bahwa bansos selalu ada celah untuk dikorupsi. Sepanjang ada seorang yang senang mengambil jalan pintas untuk kaya, maka sepanjang itu akan ada Korupsi.

    Begitu juga dengan bantuan pangan Beras 10 Kg ini, bukti dugaan penyimpangan diberbagai desa telah dikumpulkan oleh teman-teman BPD dan Desa yang menyoalkan kasus ini.

    Hal inilah yang membuat duta Rakyat Monta marah, melalui Ketua Duta Rakyat Monta, Agussalim, S.Sos, meminta Kepada Badan Pangan Nasional untuk segera berkoordinasi dengan Lembaga hukum yang ada, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya untuk mengatensi khusus kasus pengurangan bantuan pangan 10 Kg tahap dua tahun 2024 di Kabupaten Bima.

    ‘Tangkap dan adili Kepala Perusahaan Umum Badan Logistik Kabupaten Bima (Kurnia Rahmawati) dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bima (Muhamad Natsir) berserta kroni-kroninya,”kecamnya.

    *Red*

  • BULOG Dan Bappeda Diduga “Sengaja” Kurangi Berat Bantuan Beras

    BULOG Dan Bappeda Diduga “Sengaja” Kurangi Berat Bantuan Beras

    BIMA.OBORBIMA.ID – Pemerintah Republik Indonesia (RI) melalui Badan Pangan Nasional /National Food Agency (NFA) sejak tahun 2023 lalu telah meluncurkan kebijakan pemberian Bantuan beras 10 Kg untuk Masyarakat miskin ekstrim.

    Ditahun 2024 program ini telah memasuki tahap dua. Ini bersumber dari Stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP)/CPP yang dikelola Bulog sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah.

    Jumlah sasaran dari Bapanas ini adalah 22 juta Kelompok Penerima Manfaat (KPM) yang tersebar diseluruh Indonesia dengan basis datanya adalah data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE) yang dikelola oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

    Bantuan Pangan Beras ini adalah salah satu dari sekian banyak program bantalan ekonomi pemerintah kepada Masyarakat berpendapatan rendah yang telah berlangsung sejak 2023. Bantuan beras ini sepenuhnya dikelola oleh Badan Pangan nasional Bersama Bulog.

    Kebijakan ini diambil pemerintah sebagai Upaya untuk mengantisipasi dampak El Nino, menjaga stabilitas pangan dan menurunkan kemiskinan. Selain itu Penyaluran bantuan ini bertujuan untuk pengendalian inflasi dan mendukung penstabilan harga beras ditingkat konsumen.

    Apapun nama programnya yang pasti sasarannya adalah untuk Masyarakat miskin. Apalagi bantuan yang satu ini secara khusus untuk kategori mayarakat miskin Ekstrim. Artinya Masyarakat paling miskin.

    Pada media Obor, Senin, 3 Mei 2024, di Kantor Desa Sondo. Muhammad (Ketua BPD Desa Sondo Kecamatan Monta), membeberkan atas temuan terjadinya kekurangan Berat/Netto pada beras bantuan Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional sebanyak 10 Kg Perkeluarga tahap II.

    “Temuan itu terjadi saat kami ke Kantor Desa, kemudian kami melihat ada beras bantuan itu, ya kami main timbang aja, kami temukan kekurangan, kami timbang lagi dan seterusnya. Semua karung yang kami timbang rata-rata ditemukan kekurangan 1-1.5 Kg per karung,” bebernya.

    Pada saat yang sama, Sulaiman, S.Sos (Sekretaris Desa Sondo), juga ikut membenarkan temuan tersebut.

    “kami secara Bersama ikut melakukan penimbangan sebagaima telah disampaikan oleh Ketua BPD. Benar adanya, bahkan kami juga telah berkoordinasi dengan beberapa desa Lingkup Kecamatan Monta, juga menemukan kasus yang sama. Ini artinya dilakukan secara sengaja untuk mendapatkan keuntungan. Saat ini kami terus mengumpulkan bukti, kamin upayakan akan menempuh jalur hukum, karena ini telah merugikan warga kita, bahkan merugikan keuangan negara. Negara membayar 10 Kg padahal dilapangan hanya 8-9 Kg perkarung. Investigasi melalui jalur hukumlah untuk menemukan kerugian tersebut, saat ini hitungan kita bisa tembus milyaran,”terangnya.

    Lebih jauh dikatannya, Ini mungkin sudah berlangsung lama, kebetulan kami Pemerintah Desa, di tahap II ini coba-coba aja melakukan penimbangan, sebelumnya kami tidak lakukan. Akhirnya setelah kami timbang, kami menemukan ada kekurangan 1 Kg setiap karungnya. Kami telah menyimpan Sebagian sebagai barang bukti, kemudian kita dokumentasikan.

    “Kami menduga, ini melibatkan banyak orang, mustahil ini human eror. kami justru mencurigai Bappeda, Dinas Ketahanan Pangan ikut terlibat di dalamnya. Mereka inikan pengawas langsung atas kualitas dan kuantitas barang. Tapi, semua itu kita akan sampaikan dulu kepada Lembaga hukum, Lembaga hukumlah yang akan melakukan penyelelidikan,”tandasnya.

    Kepala Bappeda Kabupaten Bima Taufik, yang dikonfirmasi awak Media ini, memberikan penjelasan, bahwa Program ini adalah Program nasional melalui badan pangan Nasional, yang telah melewati tahap dua bahkan mau tahap Tiga.

    Kata dia, dalam soal temuan itu Bappeda hanya bertanggung jawab soal data Kelompok Penerima Manfaat (KPM). Sementara yang bertanggung jawab atas Kualitas dan kuantitas adalah Dinas Ketahanan pangan kabupaten Bima. Bulog adalah Pelaksana, tapi bulog itu telah melakukan lelang kepada Pihak Ketiga, kita sebutlah kontraktor/Penyedia logistic.

    “Barang itu sebelum dilakukan penyaluran bulog melakukan penimbangan untuk memastikan beratnya sesuai atau tidak. Olehnya demikian silakan tanyakan Kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Bulog. Sementara yang berkaitan dengan data jumlah KPM di Kabupaten Bima mohon datang di Bappeda,” Tutupnya.

    Kepala Bulog Kabupaten Bima, memberikan tanggapan melalui Pesan whatshap menuturkan, Tim tranporter sudah melakukan Pengecekan dan Koordinasi dengan pihak Desa.

    “Tidak benar, semua Desa mengalami kekurangan sebanyak tersebut. Untuk Desa Nontotera permasalahan sudah diselesaikan. Untuk Desa Sondo sedang dilakukan Koordinasi. Pada prinsipnya, Pihak Transporter siap melakukan penggantian kekurangan beras sesuai ketentuan yang berlaku,”ujarnya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan belum bisa dikonfirmasi hingga berita ini diturunkan.

    *Red*

  • BULOG Dan Bappeda Diduga “Sengaja” Kurangi Berat Bantuan Beras

    BULOG Dan Bappeda Diduga “Sengaja” Kurangi Berat Bantuan Beras

    BIMA.OBORBIMA.ID – Pemerintah Republik Indonesia (RI) melalui Badan Pangan Nasional /National Food Agency (NFA) sejak tahun 2023 lalu telah meluncurkan kebijakan pemberian Bantuan beras 10 Kg untuk Masyarakat miskin ekstrim.

    Ditahun 2024 program ini telah memasuki tahap dua. Ini bersumber dari Stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP)/CPP yang dikelola Bulog sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah.

    Jumlah sasaran dari Bapanas ini adalah 22 juta Kelompok Penerima Manfaat (KPM) yang tersebar diseluruh Indonesia dengan basis datanya adalah data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE) yang dikelola oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

    Bantuan Pangan Beras ini adalah salah satu dari sekian banyak program bantalan ekonomi pemerintah kepada Masyarakat berpendapatan rendah yang telah berlangsung sejak 2023. Bantuan beras ini sepenuhnya dikelola oleh Badan Pangan nasional Bersama Bulog.

    Kebijakan ini diambil pemerintah sebagai Upaya untuk mengantisipasi dampak El Nino, menjaga stabilitas pangan dan menurunkan kemiskinan. Selain itu Penyaluran bantuan ini bertujuan untuk pengendalian inflasi dan mendukung penstabilan harga beras ditingkat konsumen.

    Apapun nama programnya yang pasti sasarannya adalah untuk Masyarakat miskin. Apalagi bantuan yang satu ini secara khusus untuk kategori mayarakat miskin Ekstrim. Artinya Masyarakat paling miskin.

    Pada media Obor, Senin, 3 Mei 2024, di Kantor Desa Sondo. Muhammad (Ketua BPD Desa Sondo Kecamatan Monta), membeberkan atas temuan terjadinya kekurangan Berat/Netto pada beras bantuan Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional sebanyak 10 Kg Perkeluarga tahap II.

    “Temuan itu terjadi saat kami ke Kantor Desa, kemudian kami melihat ada beras bantuan itu, ya kami main timbang aja, kami temukan kekurangan, kami timbang lagi dan seterusnya. Semua karung yang kami timbang rata-rata ditemukan kekurangan 1-1.5 Kg per karung,” bebernya.

    Pada saat yang sama, Sulaiman, S.Sos (Sekretaris Desa Sondo), juga ikut membenarkan temuan tersebut.

    “kami secara Bersama ikut melakukan penimbangan sebagaima telah disampaikan oleh Ketua BPD. Benar adanya, bahkan kami juga telah berkoordinasi dengan beberapa desa Lingkup Kecamatan Monta, juga menemukan kasus yang sama. Ini artinya dilakukan secara sengaja untuk mendapatkan keuntungan. Saat ini kami terus mengumpulkan bukti, kamin upayakan akan menempuh jalur hukum, karena ini telah merugikan warga kita, bahkan merugikan keuangan negara. Negara membayar 10 Kg padahal dilapangan hanya 8-9 Kg perkarung. Investigasi melalui jalur hukumlah untuk menemukan kerugian tersebut, saat ini hitungan kita bisa tembus milyaran,”terangnya.

    Lebih jauh dikatannya, Ini mungkin sudah berlangsung lama, kebetulan kami Pemerintah Desa, di tahap II ini coba-coba aja melakukan penimbangan, sebelumnya kami tidak lakukan. Akhirnya setelah kami timbang, kami menemukan ada kekurangan 1 Kg setiap karungnya. Kami telah menyimpan Sebagian sebagai barang bukti, kemudian kita dokumentasikan.

    “Kami menduga, ini melibatkan banyak orang, mustahil ini human eror. kami justru mencurigai Bappeda, Dinas Ketahanan Pangan ikut terlibat di dalamnya. Mereka inikan pengawas langsung atas kualitas dan kuantitas barang. Tapi, semua itu kita akan sampaikan dulu kepada Lembaga hukum, Lembaga hukumlah yang akan melakukan penyelelidikan,”tandasnya.

    Kepala Bappeda Kabupaten Bima Taufik, yang dikonfirmasi awak Media ini, memberikan penjelasan, bahwa Program ini adalah Program nasional melalui badan pangan Nasional, yang telah melewati tahap dua bahkan mau tahap Tiga.

    Kata dia, dalam soal temuan itu Bappeda hanya bertanggung jawab soal data Kelompok Penerima Manfaat (KPM). Sementara yang bertanggung jawab atas Kualitas dan kuantitas adalah Dinas Ketahanan pangan kabupaten Bima. Bulog adalah Pelaksana, tapi bulog itu telah melakukan lelang kepada Pihak Ketiga, kita sebutlah kontraktor/Penyedia logistic.

    “Barang itu sebelum dilakukan penyaluran bulog melakukan penimbangan untuk memastikan beratnya sesuai atau tidak. Olehnya demikian silakan tanyakan Kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Bulog. Sementara yang berkaitan dengan data jumlah KPM di Kabupaten Bima mohon datang di Bappeda,” Tutupnya.

    Kepala Bulog Kabupaten Bima, memberikan tanggapan melalui Pesan whatshap menuturkan, Tim tranporter sudah melakukan Pengecekan dan Koordinasi dengan pihak Desa.

    “Tidak benar, semua Desa mengalami kekurangan sebanyak tersebut. Untuk Desa Nontotera permasalahan sudah diselesaikan. Untuk Desa Sondo sedang dilakukan Koordinasi. Pada prinsipnya, Pihak Transporter siap melakukan penggantian kekurangan beras sesuai ketentuan yang berlaku,”ujarnya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan belum bisa dikonfirmasi hingga berita ini diturunkan.

    *Red*

  • Ketua DPC Hanura, Klaim Dae Yandi Calon Bupati Bima Terkuat

    BIMA.OBORBIMA.ID – Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Bima H. Abdurahman, S. Sos mengklaim bahwa Muhammad Putera Feryandi, S. Ip, M. Ip merupakan calon Bupati Bima terkuat pada Pilkada 2024 ini.

    “Dae Yandi yang juga Ketua DPRD sekarang adalah calon Bupati Bima terkuat pada Pilkada 2024,” terang H. Abdurahman usai menerima berkas pendaftaran di kantor setempat, Senin 3 Juni 2024.

    Kata dia, dukungan masyarakat Kabupaten Bima terhadap anak kandung Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri sekarang ini sangat fantastis.

    “Baliho Dae Yandi berdiri setiap desa dan Kecamatan hampir merata, itu bukti kecintaan masyarakat,” kata anggota DPR Kabupaten Bima aktif dari fraksi Hanura.

    Pencalonan Dae Yandi ini, sambung dia, menjadikan tokoh masyarakat yang ingin maju ikut kontestasi berpikir dua kali.

    “Mana ada calon lain yang gembar gembor calon, mereka pikir harus lawan Sultan Bima,” pungkasnya.

    *Red*

  • Maju Sebagai Calon Bupati Bima, Putra Sulung Bupati Bima Daftar di 10 Partai

    BIMA.OBORBIMA.ID – Setelah daftar sebagai calon Bupati Bima di partai Nasdem, PKB, Demokrat, PDIP dan PPP, Gerindra dan PAN. Kini politisi muda dari Partai Golkar Muhammad Putera Feryandi, S. Ip, M. Ip, mendaftar di partai Hanura, PBB dan Gelora, Senin 3 Juni 2024.

    “Alhamdulilah jajaran DPD II Golkar, hari ini daftarkan Dae Yandi sebagai Calon Bupati Bima di partai Hanura, PBB dan Gelora,” kata Wakil Sekretaris Bidang Organisasi dan Keanggotaan Partai Golkar Dafullah.

    Menurut Om Dafa sapaanya, Ketua DPRD Kabupaten Bima juga merupakan putra sulung dari pasangan Ferry Zulkarnain, ST dan Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE, M. Ip, sampai saat ini telah mendaftar di 10 partai politik untuk maju pada Pilkada Kabupaten Bima.

    “Sebelumnya sudah daftar sebagai calon Bupati Bima di 7 partai, hari ini tambah 3 partai, jadi total 10 partai,” terangnya.

    Ia pun berharap, 10 partai yang telah di daftarkan ini dapat mengusung Dae Yandi menjadi Bupati Bima.

    Sementara itu, Ketua DPC Hanura Kabupaten Bima H. Abdurahman, S. Sos menjelaskan, pihaknya menerima seorang tokoh juga sebagai politisi dari partai Golkar mendaftar sebagai calon Bupati Bima.

    “Kami sudah menerima berkas pendaftaran Dae Yandi, berikutnya akan diajukan ke DPW dan DPW lah yang akan menentukan,” ujar dia.

    Intinya kata dia, Hanura optimis akan mengusung Dae Yandi.”Insya Allah Hanura tetap mengusung Dae Yandi menjadi Bupati Bima,”pungkasnya.

    Sementara Ketua DPC PBB Kabupaten Bima Ahmad, SH juga menyampaikan hal yang sama, pihaknya telah membuka pendaftaran, dan hari ini menerima pendaftaran Dae Yandi sebagai calon Bupati Bima.

    “Alhamdulillah PBB dipinang oleh Dae Yandi sebagai kendaraan politik di Pilkada Kabupaten Bima, InsyaAllah kami akan bersama Golkar,” jelasnya.

    Senada disampaikan Sekretaris Pokja Partai Gelora Kabupaten Bima Irwan, SH, Terima kasih telah melakukan hati ke Gelora, sebagai partai yang baru masuk parlemen hasil Pileg 2024, pihaknya sangat terbuka.

    “Kita akan dorong Dae Yandi menjadi Calon Bupati Bima,” tandas anggota DPRD terpilih ini.

    *Red*

  • Pemkab Bima Kembali Raih WTP Ke-9

    BIMA.OBORBIMA.ID – Tahun 2024, jajaran Pemerintah Kabupaten Bima di bawah kepemimpinan Bupati Hj.Indah Dhamayanti Putri SE.M.IP dan Wakil Bupati H.Dahlan M.Noer kembali meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan NTB setelah dilakukan rangkaian pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2023 oleh instansi tersebut.

    Laporan hasil pemeriksaan tersebut diserahkan oleh Kepala BPK Perwakilan NTB Ade Iwan Ruswana, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA Kamis (20/5) di kantor BPK setempat.

    Bupati Bima Hj.Indah Dhamayanti Putri SE.M.IP hadir bersama Ketua DPRD kabupaten Bima Muhammad Putera Ferryandi S.IP, M.IP, Inspektur Drs.Agus Salim M.Si, Sekretaris DPRD Edi Tarunawan, SH, Kepala BPKAD Adel Linggi Ardi, SE, Pj Sekda Suwandi ST.MT dan beberapa kepala daerah dan kepala OPD terkait Se-NTB.

    Usai penyerahan, Bupati Bima mengungkapkan, kerja keras jajaran pemerintah Kabupaten Bima dalam pengelolaan keuangan daerah telah membawa Kabupaten Bima kembali mempertahankan predikat WTP ini.

    “Hasil review BPK atas hasil pemeriksaan harus menjadi pedoman dalam peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah, baik pada sisi pendapatan, penganggaran, pelaksanaan anggaran maupun penyelesaian program dan kegiatan pada semua OPD,” Ungkap Bupati.

    Sebelumnya, Kepala BPK NTB Ade Iwan Ruswana dalam sambutannya mengungkapkan, penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) LKPD 2023 kepada DPRD dan pemerintah daerah. dapat dilaksanakan meskipun ditengah padantya kegiatan.

    “Proses pemeriksaan sudah berjalan lancar sesuai dengan standar, melalui prosedur audit yang lengkap mulai dari reviu dokumen, wawancara, konfirmasi dan sejumlah prosedur lainnya sedemikian rupa dan telah melewati reviu secara berjenjang,”ujarnya.

    Beberapa catatan BPK kepada para kepala daerah perlu menjadi perhatian, antara lain menghindari over estimate pada aspek pendapatan, harus mengacu kepada estimasi secara riil potensi yang dimiliki termasuk perencanaan penganggaran.

    *Red*