Oborbima

Blog

  • Hendak Edarkan Sabu, Pengedar Sabu Ini Diringkus Tim Kaisar Hitam

    Hendak Edarkan Sabu, Pengedar Sabu Ini Diringkus Tim Kaisar Hitam

    KOTA BIMA.OBORBIMA.ID – IS (39) Pengedar asal Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima ini, diringkus Tim Kaisar Hitam Sat Resnarkoba Polres Bima Kota dibawah pimpinan Katim AIPTU Abdul Hafid, S.H., pada Kamis 9 Januari 2025 sekira pukul 18.00 wita di TKP rumahnya di Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima.

    Begitu kabar disampaikan Kapolres Bima Kota AKBP Yudha Pranata, S.I.K., S.H., melalui Kasat Resnarkoba IPTU Dediansyah, SE, Jum’at 10 Januari 2025

    Saat digerebek Tim Kaisar Hitam, jelas Kasat Resnarkoba, IS sedang mengemas barang bukti sabu untuk diedarkan.

    Sejumlah barang bukti berhasil diamankan, saat geledah badan dan seisi TKP dengan disaksikan tokoh masyarakat setempat.

    Barang bukti yang diamankan diantaranya, 6 lembar plastik klip kosong, sendok pipet, 3 buah kaca, bungkusan rokok, handphone dan uang sejumlah Rp 1 juta.

    Tim Kaisar Hitam sambung IPTU Dediansyah SE, lalu melakukan pengembangan disalah satu rumah depan rumah IS.

    Hasilnya sejumlah barang bukti pun didapatkan, Diantaranya, 4 plastik Klip berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu, bungkusan plastik klip kosong, sendok pipet, dompet kecil, plastik kresek dan sebungkus rokok.

    Begitu pun saat pengembangan di TKP ketiga juga di sekitar rumah IS, didapatkan pula sejumlah barang bukti, Diantaranya, 4lembar plastik klip kosong, kotak korek api dan gunting.

    Kata Kasat Resnarkoba, adapun barang bukti sabu yang berhasil disita seberat 0,54 gram.

    “Kini pelaku berikut barang bukti telah diamankan di Mako Polres Bima Kota guna ditindaklanjuti sebagaimana hukum yang berlaku,”pungkasnya.

    *RED*

  • Pemkab Bima Beri Kesempatan Peserta Ajukan Keberatan Hasil Seleksi PPPK

    BIMA.OBORBIMA.ID – Pemerintah Kabupaten Bima berikan kesempatan bagi peserta untuk mengajukan keberatan terhadap pengumuman hasil seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2024.

    Dengan adanya Pengumuman Hasil Akhir Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2024,

    Jika ada yang dianggap tidak memenuhi syarat, peserta dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Panselda Cq. BKD dan Diklat Kabupaten Bima dengan melampirkan bukti dan dokumen pendukung paling lambat tanggal 15 Januari 2025.

    “Kami telah keluarkan pengumuman resmi dengan Nomor 871/11/07.2/2025,” kata Ketua Panitia Seleksi Pegawai Aparatu Sipil Negara (ASN) Kabupaten Bima Adel Linggi Ardi

    *RED*

  • Diduga Edarkan Shabu, Pasutri Asal Sanggar Diamankan Sat Resnakoba Polres Bima

    Diduga Edarkan Shabu, Pasutri Asal Sanggar Diamankan Sat Resnakoba Polres Bima

    BIMA.OBORBIMA.ID – Satuan Resnarkoba Polres Bima terus membuktikan komitmennya dalam memberantas peredaran gelap Narkoba di Wilayah Hukumnya.

    Terkini, Kamis (09/01/25) sekitar Pukul 01.30 Wita berhasil mengamankan Pasangan Suami Isteri (Pasutri) yang diduga mengedarkan Shabu.

    “Pasutri ini diamankan atas dugaan melakukan peredaran gelap Narkotika Golongan satu dalam bentuk bukan tanaman yang diduga jenis shabu.” Ungkap Kapolres Bima, AKBP Eko Sutomo, S.I.K, M.I.K, lewat Kasat Resnarkoba, Iptu Fardiansyah, SH.

    Kata dia, Pasutri berinisial SL (L/36) dan NK (P/24) tersebut diamankan di kediamannya, Desa Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima dini hari tadi Pukul 01.30 Wita.

    “Pasutri ini diamankan bersama Barang Bukti (BB) berupa 50 poket bening berisi kristal putih yang diduga Shabu seberat (bruto) 13,70 gram beserta beberapa lembar klip kosong dan sedotan,”bebernya.

    Selain itu, sambung dia, petugas juga turut menyita buku rekening terduga dan uang tunai sebesar Rp. 6.575.000.

    Pengungkapan kasus yang melibatkan Pasutri ini berawal dari adanya laporan masyarakat yang masuk ke Polsek Sanggar yang diteruskan ke Sat Resnarkoba Polres Bima

    “Laporannya masuk sekitar pukul 00.15 Wita,” tukasnya.

    Tak buang waktu, Iptu Fardiansyah langsung memimpin personilnya untuk menindak lanjuti laporan masyarakat yang menyebut adanya indikasi tindak pidana peredaran gelap Narkotika Jenis Shabu yang terjadi di Desa Kore tersebut.

    “Setelah kita melakukan koordinasi dengan Kapolsek Sanggar, IPTU Erich As’ary, kemudian melakukan penyelidikan dan observasi lalu mendatangi tempat tersebut,” tuturnya.

    Tiba di kediaman terduga, petugas menemukan NK/isteri tengah duduk di kasur, sementara suaminya, SL, bersembunyi di kamar mandi kamarnya yang sengaja dia kunci untuk mengelabui petugas.

    “Namun petugas tak terkecoh dan terpaksa mendobrak pintu kamar mandi tersebut dan menemukan pelaku yang berusaha menyembunyikan atau membuang BB di dalam saluran air kamar mandi tersebut,”imbuhnya.

    Hasil penggeledahan yang turut disaksikan warga sekitar, petugaspun berhasil menemukan sejumlah BB dan uang tunai yang diduga hasil penjualan Shabu.

    “Di hadapan petugas, SL mengakui bahwa BB yang diamankan adalah miliknya yang didapatkannya dari Pulau Lombok dengan harga Rp.6.000.000 dengan cara mengirimnya dari Lombok menuju Kabupaten Dompu menggunakan Bis yang bermoduskan paketan tersebut berisikan sayur sayuran yang kemudian diambilnya di Cabang Banggo Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu,”bebernya.

    Lanjut SL, dari 13,70 gram BB tersebut dibaginya menjadi 50 poket, yang dia paket dengan bandrol masing-masing 10 poket seharga Rp.300.000, 20 poket seharga Rp.200.000, dan 10 poketnya lagi seharga Rp.150.000

    “Petugaspun langsung mengamankan keduanya untuk dibawa ke Mako Polres Bima untuk diproses hukum lebih lanjut,”tandasnya.

    Terkait pemasok barang haram jaringan antar pulau ini, lanjut Iptu Fardiansyah, pihaknya masih akan terus melakukan pendalaman.

    “Kami akan mengusut tuntas kasus peredaran Narkoba ini tanpa pandang bulu demi menyelamatkan generasi kita ini dari bahaya laten Narkoba apapun jenisnya,” tegas Iptu Fardiansyah

    *Red*

  • Proyek Normalisasi Sungai Padolo Tahap I Segera Terealisasi

    KOTA BIMA.OBORBIMA.ID – Asisten I Sekretariat Daerah Kota Bima, Drs. H. Alwi Yasin, M.AP, menghadiri rapat percepatan pelaksanaan Paket 1 Proyek Normalisasi Sungai Padolo yang didanai oleh Japan International Cooperation Agency (JICA).

    Kegiatan ini dihadiri juga oleh Plt. Asisten II, Kadis PUPR, Kadis, Perkim, Kalak BPBD, Camat Rasanae Barat, Lurah Paruga, Lurah Dara, serta berbagai pihak terkait, termasuk perwakilan dari pelaksana proyek.

    Dalam rapat ini, Alwi Yasin, mengharapkan pelaksanaan proyek normalisasi sungai Padolo harus segera terlaksana, untuk itu ia meminta kepada semua pihak untuk bersinergi dalam penanganannya, agar proyek bisa berjalan sesuai jadwal dan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan.

    “Proyek normalisasi Sungai Padolo ini, secepatnya harus diselesaikan, karena ini sangat penting, untuk mitigasi banjir yang sering melanda Kota Bima. Saya pastikan semua pekerjaan harus dilaksanakan tepat waktu demi kepentingan masyarakat,” ujarnya.

    Kata dia, proyek normalisasi Sungai Padolo merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kapasitas sungai, dalam mengurangi risiko banjir yang selama ini menjadi ancaman serius di Kota Bima.

    “Paket 1 proyek ini mencakup pengerukan, pelebaran, dan penguatan tebing sungai dengan pemasangan Bronjong, serta pembangunan infrastruktur pendukung lainnya,”katanya.

    Selain itu, pihak pelaksana proyek memaparkan perkembangan terkini proyek serta tantangan yang dihadapi di lapangan. Kendala teknis seperti cuaca, adanya sikap warga yang tidak kooperatif, kurangnya koordinasi di lapangan, itu semua menjadi perihal yang dibahas dalam rapat ini.

    Masalah sikap warga yang tidak kooperatif, Alwi Yasin berharap adanya pendekatan persuasif yang dilakukan pemerintah, dalam hal ini, Camat, dan Lurah setempat, untuk memberikan pemahaman, atau edukasi kepada warga, terkaitan dengan pelaksanaan proyek normalisasi sungai Padolo yang sedang dalam tahap pengerjaan, supaya semuanya bisa berjalan baik, dan tidak ada yang dirugikan.

    “Saya harap, Camat Rasanae Barat, Lurah Paruga, dan Lurah Dara, untuk bisa memberikan pemahaman, atau edukasi kepada warga setempat, terkait proyek ini “, harapnya.

    Pemerintah Kota Bima berharap normalisasi Sungai Padolo dapat selesai tepat waktu dan membawa manfaat besar bagi masyarakat Kota Bima, terutama dalam mengurangi dampak banjir yang kerap terjadi.

    *Red*

  • Asisten I Ajak Semua Elemen Jadikan Kota Bima Sebagai Contoh Kota Yang Bersih

    KOTA BIMA.OBORBIMA.ID – Asisten I Setda Kota Bima Drs. H. Alwi Yasin, M.AP memimpin rapat koordinasi terkait pelaksanaan kegiatan kebersihan, ketertiban umum dan keindahan kota. Rabu, 8 Januari 2024.

    Kegiatan rapat yang berlangsung di ruang rapat Asisten I tersebut dihadiri oleh Kasat Pol PP, Kepala Perangkat Daerah yang Mendapat Undangan dan Kabag Hukum.

    Melalui penyampaiannya H. Alwi menekankan pentingnya kolaborasi antara seluruh pihak dalam menciptakan Kota Bima yang bersih, tertib, dan estetis.

    “Kebersihan dan ketertiban adalah cerminan kualitas hidup masyarakat. Kita harus bekerja bersama agar Kota Bima menjadi kota yang nyaman, ramah lingkungan, dan indah dipandang,” tegasnya.

    Ia juga meminta seluruh stakeholder terkait terutama lurah dan camat untuk lebih aktif menggerakkan masyarakat melalui program kerja bakti secara rutin.

    “Semangat gotong royong harus terus kita hidupkan. Ini adalah tanggung jawab bersama, tidak hanya pemerintah tetapi juga seluruh masyarakat Kota Bima,” ujarnya.

    Ia oun berharap hasil rapat ini menjadi langkah awal yang konkret dalam mewujudkan Kota Bima sebagai kota yang lebih baik.

    “Mari kita jadikan Kota Bima sebagai contoh kota yang bersih, tertib, dan indah, sehingga menjadi kebanggaan bersama,” tutupnya.

    Beberapa agenda utama yang dibahas mencakup pengelolaan sampah, penataan kawasan kumuh, pelepasan hewan ternak, penegakan peraturan daerah terkait ketertiban umum, serta rencana penghijauan di ruang-ruang publik.

    *Red*

  • PJ Sekda Hadiri Diskusi Teknis dan Kunjungan Lapangan Bersama Tim World Bank Project NURFeP

    KOTA BIMA.OBORBIMA.ID – PJ Sekda Kota Bima, Drs. H. Supratman, M. AP, menghadiri acara diskusi teknis dan kunjungan lapangan yang digelar bersama tim dari World Bank Project NURFeP (National Urban Resilience Framework and Project).

    Kegiatan ini dihadiri juga oleh Plt. Asisten II, Kepala Bappeda, Kadis PUPR, Kadis Perkim, Kedis Pertanahan serta, Kalak BPBD. Acara ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi dan menyusun strategi implementasi proyek peningkatan ketahanan perkotaan di wilayah Kota Bima.

    Dalam sambutannya, Supratman memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihak World Bank, atas kehadirannya, terlebih atas kepercayaan yang diberikan kepada Pemerintah Kota Bima, kaitan dengan program drainase primer yang akan dilaksanakan di beberapa titik di  wilayah Kota Bima.

    “Kami sangat mengapresiasi kehadiran tim World Bank melalui proyek NURFeP ini, dan pada prinsipnya kami selaku Pemerintah Kota Bima, akan memberikan dukungan sepenuhnya, terkaitan dengan hal-hal yang diperlukan, dalam rangka kelancaran program ini”, ujarnya.

    Dan ini, kata dia, merupakan komitmen kami, dan akan kami kawal, mulai dari proses, hingga akhir pelaksanaan.

    Kegiatan ini dilanjutkan dengan kunjungan lapangan ke beberapa lokasi strategis yang menjadi fokus implementasi program NURFeP.

    Adapun lokasi yang dikunjungi oleh tim World Bank melalui program NURFeP ini, mencakup enam ruas yang ditangani, yang pertama, drainase primer, mulai dari Ama Hami, sampai batas kota, kedua, Sambinae, sampai  Padolo, ketiga panggi sampai Padolo, ke empat, Monggonao, Pane, Salama, sampai Melayu, kelima Penatoi, Santi, sampai Melayu, dan yang terakhir, Rite, Matakando, Santi, hilirnya juga sampai ke  Melayu.

    Dalam kunjungan tersebut, tim World Bank bersama jajaran Pemerintah Kota Bima, mengamati potensi serta permasalahan yang dihadapi, seperti pengelolaan infrastruktur, sistem drainase, dan penanganan kawasan rawan bencana, dan lain-lain.

    Perwakilan dari World Bank juga menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dalam merealisasikan tujuan proyek ini. Mereka berharap, program NURFeP dapat menjadi model untuk meningkatkan ketahanan Kota di Indonesia.

    “Kami selaku tim dari World Bank, berharap pelaksanaan proyek drainase primer ini, bisa berjalan sukses, sesuai rencana. Dan tentu kami juga berharap adanya dukungan, dan keterlibatan dari semua pihak terkait”. Harapnya.

    *Red*

  • Pimpin Rakor Program Percepatan Penurunan Stunting Kota Bima Tahun 2025, Ini Harapan Kepala Bappeda

    KOTA BIMA.OBORBIMA.ID – Dalam upaya mempercepat penurunan angka stunting di Kota Bima, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bima, Drs. Adisan, memimpin rapat koordinasi lintas sektor yang berlangsung di Aula Kantor Bappeda Kota Bima.

    Rapat ini dihadiri oleh perwakilan beberapa Kepala Dinas terkait, antara lain, Kepala dinas Kesehatan Kota Bima, Kepala Dinas Kominfotik Kota Bima, Kepala DPPKB Kota Bima, atau yang mewakili, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kita Bima, atau yang mewakili, kader posyandu, serta mitra pembangunan yang terlibat dalam program penurunan stunting.

    Rapat ini bertujuan menyusun langkah strategis guna mencapai target penurunan prevalensi stunting sebesar 14% pada akhir tahun 2025.

    Dalam sambutannya, Adisan menyampaikan, sebagaimana yang diamanatkan oleh Penjabat Walikota Bima beberapa waktu lalu bahwa, penanganan kasus stunting di Kota Bima ini, belum mengalami kemajuan yang signifikan.

    Untuk itu ia berharap dengan adanya pertemuan hari ini, penanganan kasus stunting bisa mendapatkan solusi yang lebih baik, agar Kota Bima bisa terbebas dari kasus stunting, atau sekurang-kurangnya bisa menekan angka stunting Kota BIma.

    “Kasus stunting, merupakan kasus yang butuh perhatian serius dari kita semua, Untuk itu, saya berharap Dinas terkait, dalam hal ini, Dinas Kesehatan, dan Dinas P2KB, agar lebih melakukan upaya-upaya pragmatis yang lebih intens di lapangan dalam penangananya”, ujarnya.

    Rapat ini membahas sejumlah isu utama, termasuk peningkatan akses gizi, penyediaan air bersih dan sanitasi, serta edukasi bagi ibu hamil, dan ibu menyusui, selain itu, evaluasi program-program yang telah berjalan pada tahun sebelumnya turut menjadi fokus pembahasan, guna memastikan efektivitas intervensi di lapangan.

    Salah satu poin penting yang dihasilkan dari rapat adalah pembentukan tim monitoring dan evaluasi yang akan memastikan setiap program berjalan sesuai target.

    Kepala Dinas Kesehatan Kota Bima menyampaikan, bahwa pihaknya telah mempersiapkan sejumlah program inovatif, termasuk penyuluhan berbasis komunitas dan aplikasi digital untuk pemantauan tumbuh kembang anak.

    Di akhir rapat, Kepala Bappeda mengajak semua pihak untuk berkomitmen dalam menjalankan program ini dengan optimal.

     “Dengan kerja keras bersama, saya yakin kita bisa mencapai target penurunan stunting yang telah ditetapkan, demi masa depan generasi Kota Bima yang lebih baik,” pungkasnya.

    *RED*

  • Bupati Bima Hadiri Tanam Raya Padi Di Lombok Tengah

    BIMA.OBORBIMA.ID – Kunjungan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono B.ENG., M.M., MBA Senin (06/01 2025) pada Tanam Raya Padi GamaGora di Dusun Batu Belek Desa. Pengembur Kecamatan Pujut dan Dialog Tani di Pendopo Bupati Lombok Tengah dihadiri Pj. Gubernur NTB, Bupati Bima yang juga Wakil Gubernur NTB Terpilih Hj.Indah Dhamayanti Putri SE.M.IP.

    Tanam Raya tersebut, juga dihadiri Bupati Loteng H. Lalu Pathul Bahri S.I.P., M.AP, Kasrem 162/WB Kolonel (Inf) Wirawan Eko Prasetyo, Karo SDM Polda NTB Kombes Pol Wayan Ardane S.I.K. M.,Si Kabag Ops Binda NTB Ari Yudha Nofri S.In., M.Si, Kadis Pertanian Provinsi NTB Muhammad Taufieq Hidayat, S.Sos., M.T, Kepala BSIP NTB Dr. Ir. Awaludin Hipi, M.Si, Forkopimda Lombok Tengah dan sejumlah tokoh.

    Kehadiran Bupati Bima pada kesempatan tersebut atas undangan Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPD HKTI) Provinsi Nusa Tenggara Barat.
    Bupati IDP berharap, tanam raya tersebut dapat lebih mendorong produktivitas hasil pertanian dan swasembada pangan di provinsi Nusa Tenggara Barat.

    Usai kegiatan tanam Raya, kunjungan tersebut dilanjutkan dengan dialog Tani yang juga dihadiri Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional (DPN) HKTI Dr. Fadli Zon S.S, M.Sc dan mengundang Forkopimda, pemerintah daerah, kelompok tani, Pemuda Tani dan Wanita Tani di Pendopo Bupati Lombok Tengah.

    *Red*

  • Suryadin : Pelaksanaan Seleksi PPPK Kabupaten Bima Tahun 2024 Sesuai Mekanisme

    BIMA.OBORBIMA.ID – Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Bima Suryadin dalam siaran persnya mengatakan, sehubungan dengan pelaksanaan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kabupaten Bima Tahun 2024, bersama ini kami sampaikan Pada prinsipnya seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024 dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku.

    Kata dia, kebutuhan formasi dimaksud diperuntukkan bagi pelamar Eks Tenaga Honorer Kategori II (Eks THK-II) yang terdaftar dalam pangkalan data (database) pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan aktif bekerja pada instansi pemerintah.

    “Juga bagi tenaga Non-ASN) yang terdaftar dalam pangkalan data (database) tenaga NonASN pada BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit dua tahun terakhir secara terus menerus,”ujarnya Kamis, 2/1/25.

    Menurutnya, bagi pelamar pada Formasi Jabatan Tenaga Teknis dan bekerja pada unit kerja UPTD, Puskesmas, Korwil Dikbudpora, Satuan Pendidikan, RSUD Bima, RSUD Sondosia, dan Perangkat Daerah, pengalaman kerja dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) yang membawahi unit kerja dimaksud.

    “Bagi pelamar yang bekerja di unit kerja yang dipimpin oleh pejabat Administrator atau Eselon III (Kantor Camat), pengalaman kerja dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja yang ditandatangani oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Bima melalui Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bima,”terangnya.

    Untuk dokumen Surat keterangan (Suket) pengalaman kerja dilengkapi juga dengan Surat Pertanggungjawaban mutlak (SPTJM) dari pimpinan perangkat kerja masing-masing.

    “Artinya, jika di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian, maka hal tersebut merupakan tanggungjawab penuh kepala unit kerja bersangkutan,”bebernya.

    Sesuai ketentuan Peraturan Kepala BKN nomor 1 tahun 2019 bahwa BKD selaku tim Verifikator hanya melakukan pencocokan persyaratan dan dokumen yang di upload peserta.

    “Jika ada peserta yang dianggap tidak memenuhi syarat, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Panselda c.q BKD dan Diklat dengan melampirkan bukti dan dokumen pendukung. Kemudian Panselda akan melakukan pemeriksaaan dan investigasi bersama dengan Inspektorat dan Bagian Hukum Setda atas keberatan dimaksud,”tegasnya.

    Hasil pemeriksaan disampaikan kepada Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) untuk dilakukan proses verifikasi dan pengolahan data kembali.

    “Apabila aduan keberatan terbukti maka Panselnas akan menyampaikan kembali kepada Panselda untuk melakukan perubahan pengumuman hasil seleksi,”pungkasnya.

    *Red*

  • Pemkab Bima Umumkan Kelulusan PPPK Tenaga Teknis dan Nakes

    BIMA.OBORBIMA.ID – Sesuai dengan jadwal pelaksanaan seleksi pengadaan PPPK Tahap I bahwa pengumuman hasil seleksi kompetensi PPPK paling lambat diumumkan tanggal 31 Desember 2024.

    Plt. Kepala BKD dan Diklat Kabupaten Bima Laily Ramdhani S.STP.,MM menjelaskan, sehubungan dengan jadwal tersebut pemerintah kabupaten Bima, baru menerima hasil pengolahan nilai seleksi kompetensi PPPK untuk formasi Jabatan Fungsional Kesehatan dan Jabatan Tenaga Teknis.

    Selanjutnya, kata dia, untuk hasil pengolahan nilai Jabatan Fungsional Guru masih menunggu pengumuman lebih lanjut dari Panselnas.

    “Untuk itu pemerintah kabupaten Bima mengumumkan secara resmi hasil seleksi PPPK jabatan Fungsional kesehatan dan Jabatan Tenaga Teknis terlebih dahulu sesuai hasil yang diterima dari panselnas,”katanya.

    Dijelaskan Laily, sesuai hasil koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota lainnya di lingkup provinsi NTB juga untuk formasi Fungsional Guru memang belum ada yang menerima dari Panselnas.

    Saat ini, pengolahan nilai Fungsional Guru oleh Panselnas belum selesai dikarenakan adanya rekon nilai sertifikat pendidik (Serdik) atau PPG bagi guru. Sehingga di perlukan koordinasi dengan kemendikdasmen terkait peserta guru yang memiliki serdik atau PPG tersebut.

    “Sehingga diharapkan kepada semua peserta formasi fungsional guru agar bersabar dan kita doakan bersama semoga panselnas bisa segera menyelesaikan pengolahan nilai untuk fungsional guru agar bisa kita umumkan secara resmi,”harapnya.

    *Red*