Blog

KOTA BIMA.OBORBIMA.ID – Dalam suasana penuh kehangatan dan kebersamaan, Wali Kota Bima H. A. Rahman H. Abidin, SE bersama Wakil Wali Kota Bima Feri Sofiyan, SH menghadiri acara silaturahmi bersama masyarakat Kelurahan Kolo di Lapangan Karang Taruna.

Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk mempererat tali silaturahmi, menyatukan kembali energi masyarakat usai gelaran Pilkada.

Di hadapan warga yang hadir, Wali Kota menekankan bahwa pembangunan Kota Bima tidak akan pernah bisa berjalan dengan maksimal, tanpa dukungan seluruh komponen masyarakat.

Ia mengajak semua pihak untuk meninggalkan perbedaan dan mulai menyatukan langkah.

“Pilkada telah usai, saatnya kita rekatkan kembali silaturahmi yang sempat terputus. Tidak ada lagi sekat, tidak ada lagi kubu. Kita semua adalah satu; satu warga Kota Bima yang punya tanggung jawab dan cinta yang sama terhadap tanah ini,”tegasnya.

Wali Kota juga menegaskan bahwa dirinya dan Wakil Wali Kota tidak menutup diri terhadap kritik. Bahkan, ia mengajak masyarakat untuk terus menyuarakan aspirasi demi kemajuan Kota Bima.

“Kami tidak alergi kritik. Tapi mari kita sampaikan kritik itu dengan cara yang santun, karena kritik yang baik lahir dari kepedulian, bukan dari kebencian. Kritik yang membangun adalah bagian dari cinta terhadap kota ini,”ungkapnya dengan penuh ketegasan namun menyejukkan.

Salah satu isu yang turut disorot dalam kesempatan tersebut adalah penataan wajah kota, khususnya terkait keberadaan lapak-lapak PKL yang tidak sesuai aturan.

“Kami tidak melarang berjualan, tapi mari kita tertibkan bersama. Kota ini harus terlihat rapi, nyaman, dan indah. Jangan bangun lapak secara permanen di atas trotoar atau bahu jalan. Mari kita jaga wajah kota ini agar menjadi tempat yang membanggakan untuk kita semua,”ujar Wali Kota.

Mengakhiri sambutannya, ia kembali menegaskan bahwa membangun Kota Bima yang bersih, indah, sehat, dan asri bukanlah pekerjaan satu atau dua orang, melainkan kerja kolektif seluruh warga.

“Saya dan Pak Wakil tidak bisa bekerja sendiri. Kota ini adalah milik kita bersama. Mari kita jaga, kita tata, dan kita majukan dengan semangat kebersamaan dan kesatuan,” tutupnya.

*OB.009*

KOTA BIMAM.OBORBIMA.ID – Wali Kota Bima, H. A.Rahman,SE  memimpin langsung rapat koordinasi dalam rangka pembahasan program prioritas dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.  Jumat, 02 Mei 2025.

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Wali Kota Bima turut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Bima, Sekretaris Daerah Kota Bima, Seluruh Asisten, Staf Ahli, Inspektur Inspektorat, Kepala Bapedda Kota Bima dan seluruh Kepala OPD yang mendapat undangan.

Dalam arahannya, Wali Kota menekankan pentingnya perbaikan tata kelola anggaran dan pelaksanaan program yang sesuai dengan aturan dan kebutuhan riil masing-masing perangkat daerah.

Ia menegaskan bahwa kesalahan-kesalahan pada tahun sebelumnya harus menjadi pembelajaran bersama agar tidak terulang kembali.

 “Hal-hal yang kemarin kurang tepat, ke depan harus kita jalankan sesuai aturan dan kebutuhan OPD. Saya ingin mendengarkan langsung dari setiap OPD bagaimana dana yang disediakan digunakan, dan harus mampu menjelaskan untuk apa dana tersebut dialokasikan,” tegas Wali Kota.

Beliau juga menekankan peran tim klinis Perencanaan dalam memastikan setiap subkegiatan berbasis pada indikator kinerja utama (IKU) dan sesuai pedoman APBD. Baik Bappeda maupun Inspektorat diminta untuk memastikan agar tidak ada pengulangan kesalahan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan.

Wali Kota mengharapkan agar seluruh program yang disusun benar-benar maksimal dalam pelaksanaannya. Ia juga menyampaikan bahwa meskipun fokus saat ini adalah APBD 2025, Pemkot Bima juga akan mulai mempersiapkan APBD 2026 dengan lebih matang dan sesuai aturan.

“Saya butuh kerja keras kita semua. APBD 2025 harus berjalan sesuai aturan main. Saya minta  Inspektorat, dan BPKAD bekerja maksimal. Tahun ini APBD harus benar-benar dikawal secara klinis,” lanjutnya.

Wali Kota juga memberikan arahan agar Sekda terus mengawal proses penyusunan APBD secara menyeluruh, dan meminta para asisten untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan OPD dilaporkan secara rutin kepada Kepala Daerah.

 “Saya ingin setiap OPD benar-benar memberikan kinerja terbaik, melaporkan seluruh kegiatan dan perkembangan yang ada di Pemerintah Kota Bima. Setelah proses klinis selesai, saya ingin setiap OPD melaporkan langsung kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota mengenai penggunaan anggaran yang telah dialokasikan, untuk itu mari kita perbaiki kinerja yang belum maksimal,” harapnya

Rapat ini menjadi momen penting untuk memperkuat sinergi antarperangkat daerah dalam menyusun APBD yang lebih responsif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil pembangunan yang nyata bagi masyarakat Kota Bima.

*OB.004*

KOTA BIMA.OBORBIMA.ID – Pemerintah Kota Bima menerima audiensi dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Muhammadiyah Bima yang berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah.

Audiensi ini membahas sejumlah kritik dan masukan terkait kebijakan anggaran daerah, terutama rencana pembangunan mes Kejaksaan Negeri dan asrama Polres Kota Bima.

Pertemuan tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Bima, Drs. H. Mukhtar, MH, didampingi Asisten I, Kabag Hukum, dan Kasat Pol PP. Ketua BEM UMM Bima, Nabil Fajaruddin, menyampaikan keberatan atas alokasi anggaran untuk pembangunan fasilitas instansi vertikal yang dinilai belum menjadi kebutuhan prioritas masyarakat.

“Kami menilai pembangunan mes Kajari dan asrama Polres belum mendesak, sementara persoalan mendasar seperti keterbatasan air bersih dan buruknya akses internet masih dirasakan warga,” tegas Nabil.

Dalam forum terbuka tersebut, BEM menyampaikan harapan agar APBD Kota Bima diarahkan lebih besar kepada sektor yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat.

Menanggapi aspirasi tersebut, Sekretaris Daerah menjelaskan bahwa sesuai dengan Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2025, pemerintah daerah diperbolehkan memberikan hibah kepada instansi vertikal, termasuk dalam bentuk pembangunan fisik, apabila dinilai mendesak dan relevan.

“Mes Kejaksaan saat ini nyaris roboh, dan asrama Polres sebelumnya telah terbakar. Ini bukan semata-mata soal kelembagaan, tapi soal keberlangsungan fungsi layanan publik dan aspek kemanusiaan,” jelas Sekda.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pembangunan tersebut diharapkan dapat mendukung stabilitas keamanan dan layanan hukum di Kota Bima, yang pada akhirnya berdampak bagi seluruh masyarakat.

Pemerintah Kota Bima menyambut baik audiensi ini sebagai bentuk partisipasi aktif generasi muda dalam pembangunan daerah. Sekda mengapresiasi sikap kritis dan konstruktif dari BEM UMM Bima, serta membuka ruang diskusi lanjutan apabila dibutuhkan.

“Masukan dari mahasiswa seperti ini sangat kami hargai. Pemerintah tidak anti-kritik. Justru ini menjadi pengingat bahwa kebijakan harus dikawal bersama agar tetap berpihak pada rakyat,” tutup Sekda.

*OB.008*

MATARAM.OBORBIMA.ID – Wakil Gubernur (Wagub) Nusa Tenggara Barat (NTB) Indah Dhamayanti Putri memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan pertemuan Komite Pengarah Program Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia (Inovasi) Provinsi NTB di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur NTB untuk membahas perkembangan, hasil dan dampak dari implementasi program melalui program inovasi fase 3, Rabu (30/04/2025).

Inovasi merupakan program kemitraan Pemerintah Australia dan Indonesia yang berfokus menemukan cara-cara yang bisa meningkatkan hasil belajar literasi dan numerasi siswa. Maka inovasi pembelajaran oleh guru penting dilakukan guna meningkatkan hasil belajar literasi dan numerasi siswa yang tergolong masih dibawah rata-rata nasional.

“Inovasi selama 2 fase sebelumnya telah membawa berbagai praktek baik dalam upaya meningkatkan literasi, numerasi serta penguatan tata kelola berbasis bukti dan kebutuhan daerah”, ucap umi Dinda dalam sambutannya.

Kata dia, Pendidikan adalah pondasi utama pembangunan dan untuk membangun pondasi itu kita harus bergerak bersama. “Membangun tidak hanya dari sisi pembangunan infrastruktur, tetapi membangun sumber daya manusia adalah salah satu prestasi yang akan melembagakan kita semua untuk sumber daya manusia NTB 10 sampai 20 tahun kedepan,”ujarnya

Umi Dinda juga menyampaikan bahwa ditahap fase 3 ini tidak hanya melanjutkan tetapi juga memperkuat integrasi dan keberlanjutan.

“Pastikan rencana inovasi fase 3 ini, benar-benar selaras dengan RPJMD NTB dan dokumen perencanaan sektor pendidikan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau justru keluar dari prioritas daerah,” sambungnya.

Umi Dinda menegaskan, bahwa fokus inovasi fase 3 ini pada penguatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan khususnya tentang literasi dan numerisasi semua sejalan dengan prioritas nasional dan juga lokal.

“Kita dorong model-model inovatif yang sudah terbukti efektif pada fase sebelumnya, untuk direplikasi dari sistem pendidikan daerah baik melalui Peraturan Daerah (Perda) Peraturan Gubernur (Pergub) maupun regulasi teknis lainnya dan perkuat keterlibatan pemerintah Kabupaten/Kota sebagai unjuk tombak pelayanan pendidikan dasar dan terus membangun komitmen dan dukungan lintas sektor,” tutup Ummi Dinda.

*OB.009*

KOTA BIMA.OBORBIMA.ID – Wakil Wali Kota Bima Feri Sofiyan, SH didampingi oleh Asisten III bidang Administrasi Umum Setda Kota Bima Drs HM Saleh serta Kepala BKPSDM Kota Bima Arief Roesman Effendy, S.T., M.S.c., M.T menerima Silaturahmi Forum Teknis Honorer (FORKOT) Kota Bima, Rabu (30 April 2024).

Pada momentum silaturahmi yang berlangsung di Ruang Kerja Wakil Wali Kota Bima tersebut, Ketua FORKOT Kota Bima menjelaskan terkait status Honerer R2 dan R3 yang berjumlah 1.128 orang.

“Isu yang berkembang bahwa kami yang berstatus R2 dan R3 ini masih belum jelas. Apakah akan diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu atau akan dirumahkan seperti isu yang tersebar dan ini sangat meresahkan kami”. Ujar Ketua FORKOT.

Menanggapi keresahan tersebut, Feri Sofiyan menjelaskan sesuai dengan Keputusan Menpan RB No.16 Tahun 2025 tentang PPPK Paruh Waktu yang dimana telah mengatur skema PPPK Paruh Waktu untuk pegawai non-ASN yang terdaftar di pangkalan data BKN.

“Saya merasa, seharusnya sudah tidak ada keresahan yang dialami teman-teman FORKOT karena sesuai regulasi tersebut bahwa PPPK Paruh Waktu diperuntukkan bagi honorer R1, R2, R3, dan R4 yang tidak lulus formasi seleksi PPPK 2024,” Jelas Wakil Wali Kota yang biasa disapa Aba Feri tersebut.

Kata dia, bahwa target penyelesaian PPPK Tahap I dan Tahap II yaitu pada 01 Oktober 2025 dan akan diangkat serta dikontrak sesuai regulasi yang berlaku. PPPK Paruh Waktu akan ditempatkan pada dinas-dinas yang membutuhkan. Di gaji sesuai dengan kemampuan daerah dan akan dievaluasi kinerjanya setiap tahun.

“Saya harap teman-teman dapat bekerja dengan tenang dan tetap memberikan yang terbaik untuk pemerintah daerah sambil menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Mari kita bersama-sama membangun dan mewujudkan Kota Bima yang lebih maju dan bermartabat,”Tutup Wakil Wali Kota.

*OB.009*

KOTA BIMA.OBORBIMA.ID – Wali Kota Bima H A Rahman H Abidin, S.E menerima kunjungan silaturahmi dari Lembaga Pengembangan Partisipasi Demokrasi dan Ekonomi Rakyat (LP2DER), Selasa (29/04/2025) bertempat di Ruang Kerja Wali Kota Bima.

Direktur LP2DER menyampaikan terkait rencana kunjungan silaturahmi Wahid Foundation bertemu Wali Kota Bima pada tanggal 02 Mei 2025, mendatang.

Selain itu, kata dia, kegiatan lanjutan yang akan digelar pada tanggal 06 Mei 2025 berpusat di Kantor Bupati Bima, juga dilaporkan LP2DER pada kesempatan silaturahmi tersebut.

“Pertemuan juga menjadi ajang evaluasi dan penguatan program Islam Nteli Harud Fi, yang telah berjalan sejak tahun 2021. Program ini difokuskan pada pemberdayaan masyarakat melalui penghijauan dan pelestarian lingkungan di 10 kelurahan di Kota Bima dan 10 desa di wilayah Kabupaten Bima,”katanya

Ia menjelaskan, beberapa kelurahan yang menjadi bagian dari program jangka panjang ini antara lain ule, lelamase, ndano nae, jati baru, dan jatibaru timur serta 5 Kelurahan lainnya

H A Rahman menyambut baik berbagai langkah positif dari program tersebut dan menyatakan dukungan penuh terhadap berbagai kegiatan organisasi maupun lembaga dalam upaya mendorong pelestarian lingkungan serta pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

*OB.09*