BIMA,OBORBIMA.ID – Peletakan batu pertama oleh Bupati Bima Hj.Indah Dhamayanti Putri SE menandai dimulainya pembangunan Masjid Jami Al-Ihsan Desa Sondosia Rabu (9/11) bersama dengan beberapa tokoh masyarakat setempat. Sebelumnya, konstruksi dasar masjid mulai dikerjakan tanggal 20 Agustus 2022.
Peletakan batu pertama pembangunan masjid seluas 24,85 meter X 23,70 meter berlantai 2 tersebut turut dihadiri oleh Staf Ahli Bupati, Asisten Setda, beberapa Kepala OPD, Kabag Setda, Camat Bolo Dra Hj.Arabiah, para Kades, tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat.
“Terima kasih kepada masyarakat Desa Sondosia melalui panitia pembangunannya sudah mengumpulkan anggaran senilai Rp 400 juta. Jumlah ini tentunya ini merupakan modal yang cukup besar untuk membangun masjid yang menjadi kebanggaan dan simbol bagi masyarakat Sondosia,” Ungkap Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri,SE.
Dikatakan Bupati, membangun sarana umum tidak hanya mengharapkan dukungan dari pemerintah tetapi yang lebih utama adanya kesungguhan hati, kebersamaan yang ditunjukkan. Inilah wujud Gotong royong yang harus kita jaga dan kembangkan dalam kehidupan bermasyarakat.
Sebelumnya, kepala desa Sondosia Samsul H. Abdul Hamid dalam pengantarnya menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bupati dan Jajaran pemerintah Kabupaten Bima di lokasi pembangunan Mesjid Jami’ Al-Ihsan Desa Sondosia.
“Saya mengharapkan doa, dukungan Pemerintah Daerah dan partisipasi seluruh instansi bagi keberlanjutan pembangunan Mesjid tersebut,”harapnya.
Pada peletakan batu pertama pembangunan masjid tersebut, Bupati Bima Hj Indah Dhamayanti Putri menyerahkan bantuan secara pribadi berupa uang tunai Rp 25 juta..
BIMA,OBORBIMA.ID – Wakil Bupati Bima H. Dahlan M. Noer, menjadi pemimpin upacapa Hari Pahlawan Nasional tahun 2022 tingkat Kabupaten Bima yang dihelat di halaman kantor Bupati Bima Jln. Soekarno-hatta No 1 Godo Desa Dadibou Kecamatab Woha Kabupaten Bima Kamis, (10/11/2022).
Upacara memperingati Hari Jadi Pahlawan ke-77 Tingkat Kabupaten Bima tahun 2022 dengan tema “Pahlawanku Teladanku” Dihadiri oleh Wakil Bupati Bima, Sekda Bima, para Asisten, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bima, Ketua TP PKK Kabupaten Bima, Pimpinan OPD lingkup Pemda Bima, Camat dan unsur pendidik.
Wabup Dahlan, menyampaikan, hari Pahlawan setiap tahun kita peringati dengan renungan yang sungguh-sungguh untuk menemukan kembali jejak para Pahlawan dalam hidup kita sebagai Bangsa dan Negara Merdeka. Kita hidupkan kembali dalam benak kita perjuangan para Pahlawan Bangsa. Dari para Pejuang yang gugur dalam palagan pertempuran mempertahankan Kemerdekaan, penting kita resapi semangat dan keikhlasannya.
Dengan hanya berbekal bambu runcing pun, para Pahlawan dengan semangat bergerak serempak menghadang musuh yang merupakan Pemenang Perang Dunia dengan persenjataan terbaiknya. Rakyat bergandeng tangan dengan para Tokoh Masyarakat dan Pemuka Agama berikut pengikut dan santrinya, bersama laskar-laskar pemuda dan pejuang dari seantero Nusantara, semuanya melebur menjadi satu. Merdeka atau Mati!
Para Pejuang Kemerdekaan Indonesia secara gagah berani melawan tentara-tentara musuh yang bersenjata lengkap, tidak akan mau menyerah pada siapapun juga. Para Pejuang sepenuhnya percaya bahwa masa depan kita, Anak dan Cucu kandung Revolusi Indonesia sangat layak untuk diperjuangkan. Para Pejuang telah berkorban sampai tetes darah penghabisan untuk Kemerdekaan yang sesungguhnya dan bukan pemberian dari siapapun, melainkan Berkat dan Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa.
Hari ini pun kita berada dalam perjuangan besar menaklukkan Ancaman dan Tantangan yang nyata berada di hadapan kita. Pemanasan global yang
memicu beragam bencana alam, serta kelangkaan pangan, energi dan air bersih, kiranya perlu kita persiapkan dengan sungguh-sungguh.
Kesiapsiagaan kita menghadapi bencana alam termasuk pandemi COVID-19 serta kelangkaan Sumber Daya, harus senantiasa diperjuangkan secara bersama dengan kesungguhan. Kita mempunyai semua modal dasar untuk menjadi Bangsa Pemenang. Marilah kita bergerak bersama dan maju bersama dengan tekad untuk menang. Sekali Merdeka, Tetap Merdeka.
Untuk itu, kita harus meneruskan Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Baru dan Terbaharukan. Melakukan Pengembangan Sumber Pangan berbasiskan potensi dan kearifan lokal, sebagai solusi pemenuhan kebutuhan pangan dan memperkuat keragaman pangan. Mengelola Sumber Daya Air secara bijak untuk menjamin Keamanan dan Ketahanan Sumber Daya Air yang diharapkan dapat menopang keberlangsungan Hidup dan Kehidupan Generasi kini dan Generasi mendatang dengan lebih baik lagi
Tidak mudah memang tapi pasti bisa. Karena para Pahlawan kita telah memberikan Teladannya. Mereka pada masanya mengajarkan pada kita beragam nilai untuk kita tiru. Kita warisi dan kita ikuti, sehingga jejak kemenangan niscaya akan berada dalam genggaman.
Dengan senjata, dengan pemikiran, dengan karya-karya nyata, para Pahlawan Bangsa telah mengajarkan kepada kita bahwa: kita bukan Bangsa Pecundang. Kita tidak akan pernah rela untuk bersimpuh dan menyerah kalah. Sebesar apapun Ancaman dan Tantangan akan kita hadapi. Dengan tangan mengepal, dan dada menggelora.
“Dari Aceh hingga Papua, saya melihat dan merasakan geliat serta semangat untuk bangkit makin menyala. Masyarakat di mana pun berada menyuarakangairah untuk berantas kebodohan dan perangi kemiskinan dalam arti yang luas. Mulai dari meningkatkan pengetahuan, melatih ketrampilan, sampai dengan budi daya dan pengelolaan hasil bumi,”ujarnya.
Inilah tantangan yang sesungguhnya bagi para Pejuang Muda untuk mengelola kekayaan alam Indonesia yang luar biasa bagi kejayaan Bangsa dan Negara tercinta.
KOTA BIMA.OBORBINA.ID – DPRD Kota Bima menggelar rapat tentang rancangan peraturan daerah kota bima tentang APBD Kota Bima tahun anggaran (TA) 2023 berlangsung di ruang sidang utama Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bima Rabu, 9/11/22.
Fraksi Partai Demokrat yang dibacakan oleh Asnah mengatakan, dalam rangka penyusunan peraturan daerah tentang APBD Kota Bima tahun 2023 ini, pemerintah daerah harus memperhatikan terjadinya sinkronisasi kebijakan derah dengan kebijakan pemerintah pusat dan prinsip-prinsip penyusunan APBD sebagaimana yang telah diamanatkan dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 84 tahun 2022 tentang pedoman penyusunan apbd tahun anggaran 2023.
Kata dia, melihat dan mencermati dokumen penjelasan walikota bima terhadap rancangan peraturan daerah tentang ABPD Kota Bima tahun anggaran 2023 dan kebijakan umum anggaran dan perioritas plafon anggaran sementara tahun 2023, maka fraksi partai demokrat DPRD Kota Bima pada prinsipnya dapat memahami raperda tentang APBD Kota Bima tahun anggaran 2023 ini untuk di bahas pada tingkat pembahasan selanjutnya, dengan beberapa catatan yang perlu mendapatkan perhatian dan pertimbanagan dalam pengalokasian anggaran kegiatan dalam APBD Kota Bima tahun anggaran 2023, sebagai berikut :
1. Fraksi partai demokrat melihat bahwa sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (silpa) tahun 2022 yang masih tinggi yang diproyeksikan sebesar Rp.43 milyar lebih pada apbd tahun 2023, yang tentunya hal ini disebabkan penyerapan anggaran belanja yang tidak maksimal pada tahun sebelumnya.
“Untuk itu fraksi partai demokrat dprd kota bima meminta agar pemerintah daerah betul-betul membuat kajian dan analisa terhadap rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga dapat direalisasikan sesuai dengan target, karena dengan adanya silpa yang begitu besar indikatornya adalah banyak program yang tidak dapat direalisasikan pada tahun sebelumnya,”tetangnya.
Lanjut dia, Partai demokrat dprd kota bima memandang bahwa APBD Kota Bima tahun anggaran 2023 ini dilihat dari sisi pendapatan daerah masih mengandalkan pendapatan transfer pemerimntah pusat.
“Untuk itu diminta kepada pemerintah daerah untuk terus berupaya meningkatan pencapaian pendapatan asli daerah yang lebih baik lagi. Dan kepada tapd diminta untuk memperhatikan anggaran-anggaran perangkat daerah dalam mengoptimalisasikan pencapaian pad,”bebernya.
Fraksi partai demokrat meminta agar dalam penyusunan apbd tahun anggaran 2023 harus memastikan terjadinya sionkronisasi antara arah kebijakan pemerintah pusat dengan arah kebijakan pemerintah kota bima, sehingga pelaksanaan program kegiatan pembangunan yang bersumber dari pemerintah pusat dapat berjalan secara efektif, efisien dan berkeadilan dalam mengakomodir tuntutan perkembangan kebutuhan masyarakat.
Selanjutnya untuk Fraksi partai Amanat Nasional yang dibacakan oleh Syamdin menjelaskaj, mencermati penjelasan walikota bima terhadap rancangan peraturan daerah kota bima tentang apbd kota bima tahun anggaran 2023, serta kebijakan umum anggaran, prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati bersama
Kata dia, Faksi partai amanat nasional menilai, bahwa pemerintah kota bima sebagai mitra kerja dalam pelaksanaan pembangunan selalu berusaha secara optimal untuk memenuhi keinginan dan harapan masyarakat kota bima yang sangat dinamis, dan tetap berupaya secara maksimal dalam merespon berbagai isu-isu strategis, dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah kota bima yang telah ditetapkan melalui rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).
Berkaitan dengan rancangan peraturan daerah kota bima tentang apbd kota bima tahun anggaran 2023 yang telah disampaikan oleh pihak eksekutif, fraksi partai amanat nasional dapat menerima dan memahami raperda tentang apbd kota bima tahun anggaran 2023 untuk dibahas pada tingkat pembahasan selanjutnya dengan catatan sebagai berikut :
Fraksi PAN meminta untuk dinas pol-pp agar menambah personil terutama dibidang trantib, dan hal ini perlu adanya dukungan dalam bentuk penambahan pagu, karena penambahan personil ini merupakan upaya dalam rangka melakukan penertiban pada subyek-subyek pad yang potensial dan pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah.
“Selain itu diminta untuk melakukan evaluasi atau merevisi kembali peraturan daerah nomor 7 tahun 2015 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan kentetraman masyarakat, karena tidak selaras dengan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2018 tentang satuan polisi pamong praja, dan permendagri nomor 26 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan kentetraman masyarakat serta perlindungan masyarakat,”imbuhnya.
Untuk sektor kesehatan, lanjut dia, harus menjadi perhatian serius oleh pemerintah kota bima terhadap ketersediaan sarana, prasarana dan sdm, khususnya tenaga kesehatan (nakes) non asn yang perlu mendapat perhatian dan peningkatan statusnya menjadi tenaga kontrak di dinas kesehatan, tentunya tetap merujuk kepada regulasi yang ada, karena bagaimanapun tenaga kesehatan non asn tersebut memiliki peran terhadap sektor pelayanan kesehatan di kota bima.
“Disamping itu pula diharapkan kepada pemerintah kota bima untuk dapat memperhatikan kondisi bangunan gedung puskesmas kolo dan fasilitas alat kesehatan yang ada didalamnya karena belum sesuai harapan,”terangnya
Sehubungan dengan banyaknya titik-titik strategis untuk dapat dikembangkannya pariwisata kota bima, maka dihasia yang indah.
Fraksi Partai Gerindra yang dibacakan oleh Sudirman DJ SH mengatakan, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) merupakan instrument yang akan dijadikan acuan bagi pemerintah dalam melaksanakan dan membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan, sehingga APBD yang akan ditetapkan, nantinya harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas serta harus dapat dikelola dengan menggunakan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik, agar harapan dan keinginan masyarakat terutama untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan pembangunan yang berkelanjutan di kota bima dapat diwujudkan.
“Pada prinsipnya raperda tentang APBD kota bima tahun anggaran 2023 dapat diterima untuk dibahas pada tingkat pembahasan selanjutnya, dengan harapan agar pihak eksekutif untuk lebih bersemangat dan bekerja keras lagi dalam upaya merealisasikan pendapatan asli daerah,”pungkasnya.
selanjutnya, Fraksi Partai Golkar Amirudin Gina menjelaskan, dapat menerima rancangan peraturan daerah kota bima tentang apbd kota bima tahun anggaran 2023 untuk dapat dibahas pada tingkat pembahasan selanjutnya, dengan catatan, usul dan saran sebagai berikut :
Dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan, pemerintah daerah perlu memperhatikan pembangunan sektor kesehatan dengan memberikan dukungan yang memadai terhadap ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan ditingkat kelurahan seperti polindes dan pustu yangh tidak layak kondisinya serta aset tanah yang menjadi tempat berdirinya prasarana kesehatan.
“Selain itu juga, perlu diperhatikan tenaga kesehatan non asn khususnya yang belum memiliki status kontrak kerja untuk diberikan kejelasan statusnya dengan memperhatikan peraturan yang berlaku dan kondisi keuangan daerah,”ucapnya.
Diminta kepada pihak eksekutif, agar merevisi kembali regulasi tentang ketentraman dan ketertiban masyarakat serta memperkuat satuan polisi pamong praja dengan memperhatikan anggaran dan sumbner daya manusia yang memadai.
“Diharapkan agar memfokuskan pada upaya perbaikan pengelolaan keuangan daerah termasuk di antaranya mengenai pengelolaan belanja daerah, karena dalam kurun waktu beberapa tahun ini, seluruh komponen belanja daerah tercatat terus mengalami peningkatan mulai dari sisi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja daerah lainnya,”tandasnya.
Fraksi partai bulan bintang yang dibacakan oleh Hj. Rini Anggriani mengatakan, memperhatikan penjelasan walikota bima terhadap materi rancangan peraturan daerah tentang apbd kota bima tahun anggaran 2023 yang telah disampaikan dan dokumen kua, ppas tahun anggaran 2023.
“Faksi partai bulan bintang menyampaikan apresiasi kepada pihak eksekutif terhadap upaya-upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah daerah, sehingga memberikan pengaruh pada peningkatan pelaksanaan pembangunan melalui program-program kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja pemerintah daerah yang menjadi dasar dalam penetapan apbd kota bima.,”imbuhnya.
Diminta kepada pihak eksekutif atau dinas terkait, agar dapat segera menyediakan fasilitas umum seperti fasilitas pendidikan, kesehatan dan transportasi yang memadai untuk menjamin keberlangsungan aktifitas kehidupan bagi masyarakat penghuni rumah relokasi di kadole dan oi fo’o.
Diminta kepada pihak eksekutif untuk berinovasi dan berkreativitas dengan melakukan terobosan dalam meningkatan pendapatan asli daerah, sehingga nantinya dapat memberikan dampak manfaat terhadap kemajuan dan peningkatan pembangunan di daerah
“Diharapkan kepada pihak pemerintah daerah untuk membatasi pemberian izin usaha ritel atau minimarket modern yang ada di kota bima dalam rangka memberikan ruang yang cukup bagi usaha masyarakat lokal serta perlu adanya kebijakan daerah untuk mendorong produk lokal dapat diakomodir pada ritel modern, sehingga usaha masyarakat dapat tumbuh dalam rangka menopang ekonomi bagi masyarakat,”bebernya
BIMA,OBORBIMA.ID – “Audit Stunting merupakan upaya identifiikasi risiko, penyebab dan bagaimana mengatasi kelompok yang terkena kasus-kasus yang tergolong sulit termasuk mengatasi stunting pada calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui dan balita,”Demikian arahan Wakil Bupati Bima yang juga Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Bima Drs. H. Dahlan M.Noer Rabu (9/11) saat membuka secara resmi Diseminasi Audit Kasus Stunting (Tahap I) tingkat kabupaten Bima yang diadakan di Aula Dinas P3AP2KB.
Dalam kegiatan Diseminasi Audit kasus stunting tersebut yang dihadiri oleh Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Prov. NTB Drs. Samaan, M.Si, Tim Pakar Hasil Kajian Stunting, beserta perwakilan OPD terkait lingkup Pemerintah Kabupaten Bima, Wabup Dahlan menghimbau semua pihak untuk dapat menyusun program kerja secara sinergis sasaran dan langkah konkrit bagi penanggulangan masalah stunting di Kabupaten Bima.
*Saya berharap diseminasi audit ini harus benar – benar memberikan pelayanan kepada masyarakat. Terutama dalam mensosialisasikan, mendampingi dan meningkatkan kesadaran pemenuhan gizi anak serta mengubah pola asuh untuk mencetak generasi anak sehat dan berprestasi,”harapnya.
Sebelumnya, Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Prov. NTB Drs. Samaan, M.Si juga dalam sambutannya mengatakan, angka stunting di kabupaten Bima juga telah mengalami penurunan sebanyak 13,8% per oktober 2022, dan berharap tim pendamping desa, pemerintah, bahkan swasta terus bersinergi dalam mendampingi para keluarga sasaran secara optimal.
“Karena itu, audit yang pertama untuk kabupaten Bima ini sangat penting dan akan menjadi bahan untuk mendapatkan informasi bagi penanganganan stunting,”imbuhnya.
BIMA,OBORBIMA.ID – Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE, meluncurkan Aplikasi E – TUPA (Elektronik Transaksi Tunai Pajak Daerah) pada Geyar Pajak Tahun 2022, digelar di Kantor BAPPENDA Kabupaten Bima, Rabu, (9/11/2022).
Saat itu hadir juga Wakil Bupati Bima, Sekretaris Daerah Kabupaten Bima, Asisten II, Unsur Pimpinan OPD, Camat se-Kabupaten Bima, pimpinan Bank, PPAT, Samsat, BKP, Kepala Desa dan Juru Pungut se-Kabupaten Bima.
E – TUPA adalah luncuran inovasi layanan pajak daerah untuk mempermudah melakukan pelayanan dan evaluasi terhadap hasil layanan pajak pada BAPPENDA Kabupaten Bima.
Bupati Bima Hj. Indah Damayanti, SE dalam sambutannya mengapresiasi kegiatan gebyar pajak yang dirangkaikan dengan peluncuran aplikasi E-TUPA oleh BAPPENDA Kabupaten Bima.
“Saya apresiasi terhadap gebyar pajak dan peluncuran aplikasi E-TUPA serta pemberian reward terhadap pelaku-pelaku yang memberikan dukungan terhadap keberhasilan kontribusi pajak di Kabupaten Bima,” ungkapnya.
Kata dia, Aplikasi E-TUPA merupakan salah satu aplikasi yang dibuat untuk mempermudah akses layanan pajak.
“Aplikasi E-TUPA ini adalah solusi untuk mempermudah pelayanan pajak di Kabupaten Bima terutama bagi juru pungut yang ada didesa dan masyarakat luas agar proses layanan bisa lebih proporsional dan akuntabel dalam pelayanan pajak tunai daerah Kabupaten Bima,” lanjut Bupati Bima yang biasa disapa Umi Dinda.
Kegiatan peluncuran Aplikasi E-TUPA diawali dengan pemencetan tombol oleh Bupati Bima dan dilajutkan sosialisasi tentang penggunaan Aplikasi oleh Tim dari BAPPENDA Kabupaten Bima.
Bupati Bima dan Wakil Bupati Bima dalan Gebyar Pajak Tahun 2022 juga menyerahkan masing-masing penghargaan dan 1 (satu) unit HP untuk 18 juru pungut yang meraih progres capaian penerimaan pajak diatas 60 persen.
Kegiatan gebyar pajak dilanjutkan dengan penyerahan door prize kepada peserta pada acara dimaksud yaitu berupa Kulkas, Mesin cuci Kompor gas, Satrika dan lain-lain.
BIMA,OBORBIMA.ID – Apel pagi karyawan dan karyawati di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) kabupaten Bima Rabu, (9/11) dipimpin oleh Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE.
Pada kesempatan apel pagi yang dihadiri Staf Ahli Bupati, Asisten, para Kepala Bagian, Kasubag, Pejabat Fungsional dan Staf tersebut, Bupati Bima secara khusus menyoroti pentingnya jajaran ASN di lingkup Setda menjadi teladan bagi OPD lain dalam hal penegakan disiplin kerja dan kebersihan lingkungan kantor.
“Unit kerja Sekretariat daerah sebagai pusat administrasi pemerintah daerah berbeda dengan OPD lainnya. Meskipun karyawan dan karyawati menempuh jarak yang relatif jauh dari kediaman, namun demikian perlu hadir tepat waktu sesuai ketentuan,”katanya.
Artinya, lanjut Umi Dinda sapaanya, disiplin pada awal jam kantor, harus menjadi perhatian ASN dan pimpinan unit kerja. Karena bagaimanapun sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat perlu memberikan contoh yang dimulai dari diri sendiri.
“Buah dari kedisiplinan seorang ASN akan terlihat ketika seseorang memegang jabatan,”ujarnya.
Karena itu, katanya, kepada para pimpinan unit kerja, agar dalam kegiatan apel, Pimpinan tidak hanya membahas aspek disiplin, tetapi yang paling penting adalah memberikan motivasi kepada para bawahan untuk terus mengubah pola pikir, meningkatkan semangat kerja dan pengabdian.
“Saya mengharapkan, agar para ASN menjalankan tugas pokok dan fungsi dengan baik,”harap ibu dua anak ini.
BIMA,OBORBIMA.ID – Pemerintah Kabupaten Bima Selasa (8/11) menggelar Deklarasi tiga Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STMB) yang dirangkaikan dengan Peringatan Kesehatan Nasional Ke-58 Tingkat Kabupaten Bima Tahun 2022 di Gelanggang Olahraga (GOR) Panda-Palibelo.
3 Pilar STBM tersebut pertama adalah Buang air Besar sembarang (Stop BABS), kedua Cuci tangan Pakai Sabun (CTPS), ketiga pengelolaan air minum dan makanan di rumah tangga (PAMM-RT).
Tampak hadir di acara tersebut Gubernur NTB diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Pemprov NTB Dr. Nurhandiri Eka Dewi, S.AP, M.Ph didampingi Kepala Dinas Kesehatan Prov. NTB.
Deklarasi juga mengundang para kepala OPD, Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua DWP Kabupaten Bima. Juga para Camat, Kepala UPTD Puskesmas dan Kepala Desa Se-Kabupaten Bima.
Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri SE dalam arahannya mengungkapkan, deklarasi STBM tidak hanya sekedar upaya memenuhi ketentuan pencapaian pilar, namun yang terpenting adalah memastikan bahwa pemerintah Kabupaten Bima dan seluruh elemen dan berkoordinasi dengan baik, serta memastikan secara berjenjang upaya menuntaskan masalah sanitasi.
“Bahwa apa yang sudah dideklarasikan harus terus digelorakan, agar masyarakat sejak usia dini membiasakan diri mencuci tangan pada air mengalir dengan sabun untuk menghindari terjangkit penyakit dengan pola atau cara pencegahan yang baik,” Ucapnya.
Asisten Administrasi Umum Prov. NTB Dr. Nurhandiri Eka Dewi, S.AP, M.Ph dalam sambutannya mengungkapkan, sudah ada beberapa kota dan kabupaten yang mencapai 3 Pilar STBM yaitu Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Dompu.
Kata dia, Sanitasi yang sehat adalah sesuatu yang mendasar karena kita tidak tahu kapan munculnya penyakit seperti diare yang menjadi salah satu penyebab utama kematian pada balita.
“Kabupaten Bima diharapkan bisa segera menyusul karena mengingat selisih poin yang tidak jauh berbeda dari daerah lain,”Ungkapnya.
KOTA BIMA,OBORBIMA.ID – KETUA Majelis Pertimbangan Karang Taruna (MPKT) Kota Bima Alfian Indrawiran S.Adm mengapresiasi atas terselenggaranya kegiatan Bimtek Karang Taruna yang di gagas oleh FPKT.
“Bimtek ini sangatlah positif, semoga rencana tindak lanjut dari acara ini terealisasi dengan baik,” pungkas Ketua DPRD Kota Bima ini saat memberikan sambutan acara Bimtek Karang Taruna.
Kata Dae Pawan sapaanya, peran Karang Taruna digaris sebagai salah satu kekuatan masyarakat, pelaku utama pembangunan, dirasakan cukup banyak dan terus berkembang sesuai dengan perkembangan keadaan.
Namun jika hal itu ditempatkan dalam posisinya sebagai generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa Indonesia, maka peran Karang Taruna tersebut cukup proporsional sebagai upaya mempersiapkan diri sedini mungkin untuk menyongsong masa depan bangsa.
“Melalui kegiatan ini diharapkan Karang Taruna dapat mengelola organisasinya secara profesional baik dari segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan dari segi pengawasan,”ujarnya.
KOTA BIMA,OBORBIMA.ID – Forum Pengurus Karang Taruna (FPKT Kota Bima) menggelar kegiatan Bimtek seluruh Karang Taruna Kecamatan, dah Kelurahan. Kegiatan Bimtek ini mengambil tema “Kita Wujudkan Sumber Sumber Manusia (SDM) Karang Taruna yang unggul, mandiri dan bertaanggung Jawab” pada Rabu, 9/11/22 di Gedung Perpustakaan Kota Bima.
Dalam sambutanya Ketua Panitia Bimtek Muslim mengatakan, bahwa tujuan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan SDM Karang Taruna.
Kata dia, bahwa selama ini karang taruna banyak sekali tidak paham dengan administrasi, sehingga ketika kita mengikuti lomba karang taruna di tingkat Provinsi selalu kandas.
*Oleh sebab itu, dengan kegiatan Bimtek Insya Allah masalah administrasi akan bisa di selesaikan. Lewat kesempatan ini saya mengajak seluruh Karang Taruna untuk bisa mengikuti kegiatan bimtek ini,”ajaknya.
Sementara itu, Asisten I Kota Bima menyampaikan, bahwa Pemuda harus ikut andil dalam pembangunan Kota Bimam
“Pemuda khususnya pengurus karang taruna yang merupakan bagian dari masyarakat harus hadir dan ikut andil untuk kemajuan di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan berperan aktif dalam pembangunan Kota Bima” katanya.
Ia pun mengucapkan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. “Acara ini sangatlah positif, semoga rencana tindak lanjut dari acara ini terealisasi dengan baik,” pungkasnya.
Tampak hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua DPRD Kota Bima selalu ketua MPKT FPKT Kota Bima, Asisten I, Kepala Dinas Sosial Kota Bima, dan Koperindag
KOTA BIMA,OBORBIMA.ID – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bima menggelar kegiatan Diseminasi Dan Rekonsiliasi Audit stunting Di Kota Bima Selasa, 8/11/22 di bertempat di Laluna FiX Cafe & Resto Lawata .
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Asisten I Pemerintah Kota Bima Bpk. Drs. H.Abdul Gawis, M.Si mewakili Walikota Bima, Kaper BKKBN NTB dan Rombongan, Tim Pakar AKS Kota Bima, Satgas Stunting dan Undangan.
Kepala Dinas PPKB Nurjanah, S.Sos dalam sambutannya menyampaikan, bahwa progress penurunan stunting di Kota Bima sangat menggembirakan, berdasarkan data hasil input EPPGRM Prosentase kasus stunting Kota Bima sudah berada pada angka 13,93 % per Bulan Oktober 2022.
Kata dia, Diseminasi Dan Rekonsiliasi Audit stunting terkait Penurunan angka stunting menjadi salah satu hal yang diprioritaskan di Kota Bima. Inipun menjadi begitu penting, untuk percepatan penurunan stunting.
“Pemkot Bima melaksananan Diseminasi Dan Rekonsiliasi Audit stunting bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui penyebab resiko stunting, kemudian dari hasil identifikasi dilakukan analisis guna memberikan rekomendasi sebagai upaya pencegahan yang harus dilakukan,”ujarnya
