Blog

  • Reses Ketua Dewan di Desa Hidi Rasa Lambu, Warga Minta Ambulance Gratis dan Bantuan Modal Usaha

    Reses Ketua Dewan di Desa Hidi Rasa Lambu, Warga Minta Ambulance Gratis dan Bantuan Modal Usaha

    BIMA.OBORBIMA.ID – Sabtu, 10 Mei 2025, Ketua DPRD Kabupaten Bima Fraksi Partai Golkar Diah Citra Pravitasari Dapil V Sape – Lambu menggelar reses masa persidangan II Tahun 2025 di Desa Hidi Rasa Kecamatan Lambu Kabupaten Bima.

    Pada media ini Diah Citra Pravitasari menjelaskan, Reses merupakan komunikasi dua arah antara legislatif dengan konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala merupakan kewajiban anggota DPRD untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin pada setiap masa reses.

    Kata Dae Dita sapaanya, Reses bertujuan menyerap dan menindaklanjuti aspirasi konstituen dan pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggungjawaban moral dan politis kepada konstituen di Dapil sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan.

    “Reses juga bertujuan untuk mempercepat hubungan Informasi antara pimpinan OPD dengan Kepala Desa, Ketua RT/RW, tokoh masyarakat serta masyarakat itu sendiri, sehingga aspirasi mereka diharapkan menjadi perhatian para pimpinan OPD yang bersangkutan,” ujarnya.

    Pada reses kali ini, sambung Dae Dita, sejumlah aspirasi masyarakat diantaranya bantuan modal usaha untuk UMKM, Bor Air, perbaikan jalan, peternakan serta mobil ambulance gratis mengingat jaraknya sangat jauh dari Rumah sakit maupun Puskesmas,

    “Insya Allah, pada prinsipnya semua akan saya perjuangkan, apa yang menjadi harapan dan inginan warga,”pungkasnya.

    *Adv*

  • Pemkab Bima Komitmen Dukung Pembangunan Sekolah Rakyat

    Pemkab Bima Komitmen Dukung Pembangunan Sekolah Rakyat

    BIMA.OBORBIMA.ID – Pemerintah Kabupaten Bima melakukan tatapmuka dengan Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Nusa Tenggara Barat, Kamis (15/5) di Ruang Rapat Wakil Bupati Bima.

    Pertemuan yang dipimpin Wakil Bupati dr.H. Irfan Zubaedy tersebut terkait rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Bima.

    “Pembangunan sekolah rakyat bertujuan mewujudkan visi mencetak agen perubahan pada setiap keluarga miskin melalui pendidikan berkualitas guna memutus mata rantai kemiskinan,” Ungkap Wabup yang didampingi Staf Ahli Bupati Iwan Setiawan, SE dalam pertemuan yang mengundang beberapa OPD terkait lingkup Pemerintah Kabupaten Bima tersebut.

    Secara tegas, Wakil Bupati mengungkapkan kesiapan dan komitmen jajaran pemerintah kabupaten Bima dalam mendukung hadirnya Program Sekolah Rakyat.

    dr. H. Irfan berharap, dengan persiapan yang matang dan kelengkapan dokumen yang terpenuhi, diharapkan usulan lokasi Sekolah Rakyat dari Kabupaten Bima dapat terwujud dan berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan bagi masyarakat kurang mampu di kabupaten Bima.

    “Agar program ini dapat segera direalisasikan, Pemkab Bima akan membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Sekolah Rakyat dan Tim Teknis dari OPD terkait akan turun lapangan melakukan survei pada lahan 7,2 ha yang disediakan di desa Pandai,” Jelasnya.

    Hal terkait dengan syarat-syarat akan dikaji secara bersama termasuk surat komitmen dari pemkab Bima menyangkut fasilitasi pendidikan sekolah dimaksud.

    “Kadis PUPR dan Perkim segera menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk ketersediaan lahan, akses jalan dan jembatan.
    Dinas Sosial mencari calon siswa dari keluarga miskin serta Dikbudpora mempersiapkan tenaga pendidik dan kependidikan”. Imbuhnya.

    Sementara itu Kepala Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis NTB Agung Stiawan ST,.MT yang hadir dengan Tim Bappeda Provinsi NTB menjelaskan, pihak Pemprov NTB melalui Bappeda dalam tahap perencanaan teknis akan menghibahkan tanah sesuai syarat pembangunan yang berlokasi di Kecamatan Woha. Ungkapnya dalam rapat yang dihadiri Kepala Dinas PUPR Suwandi ST.MT, Kadis Dikbudpora Zunaidin S.Sos.,MM, Kadis Sosial Tajudin SH.,M.Si, dan para pejabat dinas terkait.

    *OB 008*

  • Wali Kota Bima Canangkan Kelurahan Jatibaru Timur Sebagai Kelurahan CANTIK

    Wali Kota Bima Canangkan Kelurahan Jatibaru Timur Sebagai Kelurahan CANTIK

    KOTA BIMA.OBORBIMA.ID – Wali Kota Bima H. A. Rahman H. Abidin, SE membuka kegiatan Pembinaan Statistik Sektoral dan Pencanangan Kelurahan Cinta Statistik (Cantik) yang berlangsung di Aula Kantor Bappeda Kota Bima, Kamis, 15 Mei 2025.

    Acara tersebut turut dihadiri oleh Staf Ahli Wali Kota, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Kominfotik, Kepala Disnaker, Camat Asakota, Plt. Lurah Jatibaru Timur, dan Kepala BPS Kota Bima.

    Dalam sambutannya, Wali Kota Bima menyampaikan bahwa pencanangan Kelurahan Jatibaru Timur sebagai Kelurahan Cinta Statistik merupakan langkah awal penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan data di tingkat kelurahan.

    Program ini dinilai sangat strategis untuk mewujudkan tata kelola data yang tepat sasaran, terarah, dan bermanfaat dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah.

    “Saya berharap program ini menjadi awal yang baik, dan ke depan seluruh kelurahan di Kota Bima bisa dicanangkan sebagai Kelurahan Cinta Statistik. Dengan data yang akurat, kita bisa merencanakan pembangunan, menyalurkan bantuan, serta meningkatkan kualitas SDM dengan lebih tepat sasaran,” tegas Wali Kota.

    Lebih lanjut, Wali Kota juga menyatakan dukungan penuh terhadap upaya peningkatan kapasitas SDM di Kelurahan Jatibaru Timur serta pelaksanaan edukasi statistik kepada masyarakat agar mereka lebih paham dan sadar akan pentingnya data.

    Kegiatan ini menjadi bagian dari sinergi antara pemerintah daerah dan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam mendorong terciptanya ekosistem data yang akurat, terpercaya, dan mudah diakses, guna mendukung tata kelola pemerintahan yang berbasis data (data driven policy).

    *OB.006*

  • Digitalisasi Pembayaran Meningkat, Pemprov NTB Terus Dorong Peningkatan Literasi dan Transksasi Digital

    MATARAM.OBORBIMA.ID – Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE., M. I. P,, mewakili Gubernur NTB menghadiri rapat High Level Meeting (HLM) dan asistensi championship Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB Kamis, (15/5/2025).

    Dalam sambutannya Umi Dinda, sapaan Wagub, menyebutkan Provinsi NTB terus mendorong peningkatan tranksaksi digital di pemerintahan maupun masyarakat. Pemprov NTB terus mendorong penggunaan  Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah(ETPD) di seluruh kabupaten dan kota. Pemkab dan Pemkot di NTB diminta untuk mengintegrasikan pembayaran digital dan meningkatkan Literasi digital di kalangan ASN.

    “Di NTB kita terus mendorong agar semua kabupaten dan kota mengintegrasikan pembayaran digital. Dengan meningkatkan literasi digital di kalangan ASN dan memperluas pemanfaatan QRIS,” tutur Wagub.

    Sementara itu di masyarakat, ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan tranksaksi digital. Tantangan tersebut dijelaskan Umi Dinda di antaranya, kesenjangan infrastruktur digital di daerah 3 T dan rendahnya kepercayaan publik terhadap tranksaksi non tunai. Oleh karena itu, peningkatan literasi digital harus terus dilakukan di kalangan masyarakat, terutama sosialisasi yang masif terkait penggunaan tranksaksi elektronik di kalangan masyarakat, khususnya yang berada di daerah 3 T.

    Umi Dinda juga mengapresiasi berbagai ikhtiar Kantor Perwakilan Bank Indonesia NTB atas ikhtiar yang terus konsisten turun ke Kabupaten dan Kota dalam meningkatkan tranksaksi digital di Provinsi NTB.

    Kepala Kantor Perwakilan BI NTB, Berry Arifsyah Harahap, dalam kesempatan tersebut menyatakan, digitalisasi pembayaran di Provinsi NTB menunjukan perkembangan yang cukup signifikan. Hal ini tercermin dari jumlah akun uang elektronik yang terus tumbuh meningkat di tengah pertumbuhan jumlah kartu debit/kredit yang cendrung stagnan dan bahkan lebih rendah. Secara tidak langsung kondisi ini juga mencerminkan adanya shifting preferensi terhadap penggunaan mobile payment yang lebih tinggi.

    Sejalan dengan itu, QRIS sebagai game charger pembayaran digital juga berkembang cukup signifikan di NTB. Hingga triwulan 1 2025, volume tranksaksi qris meningkat signifikan dan tumbuh hingga 292% (yoy).

    “Hal ini didukung dengan pengguna QRIS dan merchant yang masih menunjukan tren peningkatan sejak diluncurkan tahun 2020. Adapun jumlah pengguna dan merchant QRIS di Provinsi NTB masing-masing sebesar 485 ribu pengguna dan 363 ribu merchant,”imbuhnya.

    *OB.009*

  • Terima Audiensi Forum Guru Non ASN Kategori R2 dan R3, Ini Penjelasan Pemkot Bima

    Terima Audiensi Forum Guru Non ASN Kategori R2 dan R3, Ini Penjelasan Pemkot Bima

    KOTA BIMA.OBORBIMA.ID – Asisten III Setda Kota Bima mengatakan, sampai dengan saat ini pemerintah Kota Bima belum menerima petunjuk teknis soal PPPK Paruh Waktu. Ia menegaskan, setiap langkah itu ada prosesnya.

    Hal itu diungkapkan M Saleh didampingi Kepala BKPSDM Kota Bima saat menerima audiensi forum Guru Non ASN kategori R2 dan R3 di aula Maja Labo Dahu kantor Wali Kota, pada Senin, 14 Mei 2025.

    “Saat ini, BKPSDM sedang memproses pengusulan NIP bagi CASN dan PPPK Tahap 1 tahun anggaran 2024, tidak menutup kemungkinan juga pemerintah pusat sedang melakukan persiapan bagi nasib tenaga honorer kategori R2 dan R3, sesuai Permenpan RB Nomor 16 Tahun 2025 tentang PPPK Paruh Waktu,” ungkap Asisten III.

    M Saleh menyebut, kebijakan tentang penyelesaian penataan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sepenuhnya ada pada kewenangan pemerintah pusat, dalam hal ini melalui Kemenpan RB dan Badan Kepegawaian Negara. Bagaimanapun juga, pemerintah daerah tidak melepaskan diri dari arah kebijakan pusat.

    “Saya harap rekan-rekan bersabar, tetaplah jalani tugas saat ini sebagaimana mestinya, sambil menunggu juklas dan juknis selanjutnya dari Permenpan RB nomor 16 Tahun 2025 tentang PPPK Paruh Waktu,” ucapnya.

    Sementara itu, Kepala BKPSDM Kota Bima, Arief Roesman Effendy, menyampaikan sampai saat ini pihaknya sedang fokus menuntaskan pemberkasan penetapan NIP CASN dan PPPK Tahap 1 yang akan diserahkan secara serentak pada awal Juni 2025.

    Kemudian, pihaknya juga baru saja menyelesaikan tahapan seleksi PPPK tahap 2. Untuk pengumuman hasil seleksi kompetensi PPPK tahap 2 pada tanggal 25-31 Mei 2025.

    Ia menegaskan, penataan tenaga non ASN PPPK tahap 2 untuk proses pemberkasan belum keluar. Saat ini menunggu jadwal lebih lanjut.

    “Saya yakin dan percaya pemkot Bima akan pertimbangkan 2 hal, pertama kemampuan anggaran daerah, dan kedua, kewajaran dan kepatutan bagi tenaga non ASN,” ujar Arief.

    Ia menegaskan, untuk besaran gaji bagi PPPK Paruh Waktu merujuk pada Permenpan RB Nomor 16 tahun 2025, gaji yang akan diterima sesuai besaran upah yang diterima saat ini atau sesuai UMR, namun akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah.

    *OB.003*

  • Wali Kota Bima Terima Audiensi KOHATI Cabang Bima

    Wali Kota Bima Terima Audiensi KOHATI Cabang Bima

    KOTA BIMA.OBORBIMA.ID – Wali Kota Bima, H. A. Rahman H. Abidin, SE didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bima menerima audiensi Korps HMI-WATI (KOHATI) Cabang Bima di ruang kerja Wali Kota.

    Pertemuan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus diskusi mengenai isu-isu strategis seputar perempuan dan perlindungan anak di Kota Bima, yang disampaikan langsung oleh Ketua KOHATI Cabang Bima.

    Wali Kota Bima mengapresiasi semangat dan komitmen KOHATI dalam memperjuangkan kepentingan perempuan dan anak. Ia mendorong agar KOHATI aktif berkolaborasi dengan DPPPA, Tim Penggerak PKK, dan GOW guna memperkuat edukasi dan advokasi di tengah masyarakat.

    “Saya harap KOHATI dapat menjadi mitra strategis dalam menurunkan angka perceraian dan memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak,” ujar Wali Kota.

    Selain itu, Wali Kota juga mengajak KOHATI untuk turut menyukseskan program unggulan Pemerintah Kota Bima, yakni program BISA (Bersih, Indah, Sehat, dan Aman), yang telah diluncurkan pada peringatan HUT Kota Bima.

    “Mari bersama menjadi garda terdepan dalam mewujudkan Kota Bima yang bersih dan hijau demi masa depan yang lebih baik,”ajak Wali Kota.

    *OB.002*

  • Wagub NTB dan Ketua MPR RI Kunjungi Kelas Komatsu Kerjasama SMKN 6 Mataram dengan Perusahaan Jepang

    Wagub NTB dan Ketua MPR RI Kunjungi Kelas Komatsu Kerjasama SMKN 6 Mataram dengan Perusahaan Jepang

    MATARAM.OBORBIMA.ID -Setelah menjemput di Bandara Internasional Bizam Lombok Tengah, Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, S.E.,M.IP mendampingi Ketua MPR RI, H. Ahmad Muzani melakukan kunjungan di SMKN 6 Mataram. Jumat, (9/5/2025)

    Kunjungan tersebut dalam rangka mengecek kelas Komatsu perusahaan Mesin Jepang yang bekerjasama dengan SMKN 6 Mataram.

    Ketua MPR RI yang didampingi Umi Dinda akrab disapa Wagub NTB dan koordinator Kabeng dan Pengelasan, Derliyana melakukan pengecekan pada alat Ragum (alat penjepit), proses pembuatan kursi taman dan alat pemotong plat

    Sesuai pemantau dan pengecekan kondisi dan aktivitas SMKN 6 Mataram, Ketua MPR RI dan Wakil Gubernur NTB didampingi Asisten II, Kepala Dinas Koperasi UMKM, Kepala Brida NTB melakukan sesi foto bersama  dengan 10 siswa yang akan di magang kan ke Jepang

    Koordinator Kabeng dan Pengelasan, Derliyana menyambut baik kunjungan Ketua MPR RI dan Wakil Gubernur NTB dan ini merupakan perhatian terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh SMKN 6 Mataram

    “Kami bisa mengambil hal baik dari kunjungan ini, seperti saran atau masukkan untuk terus menciptakan inovasi terbaik,” ujar Derliyana

    Untuk diketahui, Komatsu merupakan sebuah perusahaan multinasional asal Jepang yang memproduksi peralatan konstruksi, pertambangan, kehutanan, militer serta mesin diesel dan peralatan industrial, seperti mesin tekan, laser dan generator termoelektrik.

    *OB.008*

  • Kepsek SDN 5 Rabangodu Utara Dukung Siswanya Ikuti Kejuaraan Pencak Silat Bima Championship 2025

    Kepsek SDN 5 Rabangodu Utara Dukung Siswanya Ikuti Kejuaraan Pencak Silat Bima Championship 2025

    KOTA BIMA.OBORBIMA.ID – Sayap Rajawali bekerjasama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) dan Pemerintah Kota Bima serta Pemerintah Kabupaten Bima mengadakan event “Kejuaraan Pencak Silat Bima Championship Tahun 2025” di GOR Panda – Bima.

    Even tersebut akan digelar pada tanggal 24-25 Mei 2025 diikuti ribuan pesilat dari seluruh penjuru pulau, termaksud pesilat dari Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa khususnya.

    Kejuaraan yang mempertandingkan semua kelas dari seluruh kategori dan tingkat pendidikan, mulai dari Pra Usia Dini (TK), Usia Dini (SD/MI), Pra Remaja (SMP/MTs), Remaja ((SMA/SMK/MA) dan dewasa/mahasiswa/umum.

    Siswa-siswi asal SDN 5 Rabangodu Utara ini ikut ambil bagian pada kejuaraan tersebut dengan mengutus ke-8 atletnya.

    Mereka adalah, A. Golongan Usia Dini 2 : 1. Nindia Rafa Chairani Kelas A Putri (28 Kg).2. Zidni ilma Namiah Kelas A Putri (26 Kg).3. Aisyah Sofiah Kelas I Putri (43 Kg).5. Reviana Callysta Yunita Putri Kelas F Putri (38 Kg)

    B. Golongan Pra Remaja :

    1. Berlian Raisya Saleha Kelas C Putri (38 Kg).2. Nur Zhafirah Kelas B Putri (35 Kg).3. M. Zumarullah Ulyaddin Kelas I Putra (56 Kg).

    Kepala SDN 5 Rabangodu Utara Suhardin, S. Pd. M. Si dihadapan pendamping pesilat Khairul, S. Sos, serta guru  Nur Alamsyah, S. Pd  dan para atlet mendukung penuh event dimaksud.

    “Semoga anak-anak ini dapat meraih medali di kancah Nasional tersebut, insyaallah saya selaku kepala Sekolah tidak akan tutup mata untuk mendukung kegiatan tersebut,”harap Arjuna sapaanya Sabtu, 10/5/25.

    Ditempat yang sama, Pelatih Khairul S.Sos, mengucapkan banyak terimakasih kepada Kepala Sekolah yang telah mendukung penuh siswanya.

    “Mudah -mudahan para atlet dapat membawa pulang medali. Dan mengharumkan nama  SDN 5 Rabangodu Utara. Amin,”harap Irul sapaanya.

    *OB.006*

  • Wali Kota Bima Hadiri Munas VII APEKSI di Surabaya, Tegaskan Komitmen Bangun Kota Inklusif dan Berkelanjutan

    Wali Kota Bima Hadiri Munas VII APEKSI di Surabaya, Tegaskan Komitmen Bangun Kota Inklusif dan Berkelanjutan

    KOTA BIMA.OBORBIMA.ID – Wali Kota Bima, H. A. Rahman H. Abidin, SE, menghadiri pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) VII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Tahun 2025 yang digelar di Convention Hall Grand City, Kota Surabaya, Kamis (8/5).

    Kehadirannya turut didampingi oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Bima Drs. H. Alwi Yasin, M.AP, Kepala Bappeda Kota Bima Drs. Adisan, serta Kabag Pemerintahan dan Administrasi Umum.

    Munas VII APEKSI dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bima Arya Sugiarto, yang ditandai dengan pemukulan alat musik tradisional tambur.

    Kegiatan tersebut dihadiri oleh 98 Wali Kota dan Wakil Wali Kota se-Indonesia, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, serta Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi selaku tuan rumah dan Ketua Dewan Pengurus APEKSI.

    Wamendagri Bima Arya dalam sambutannya mengajak seluruh kepala daerah untuk membangun sinergi dalam menyongsong era pemerintahan yang baru.

    Ia menekankan pentingnya perencanaan yang matang, sinergi multipihak, serta efisiensi anggaran demi memperkuat kapasitas fiskal daerah.

    “Tenang, lihat perencanaan, lihat keuangan, diskusi dengan komunitas, dengan kampus, dengan forkopimda, lalu bergerak secara bertahap dengan komunikasi yang baik,” pesannya.

    Ia juga menegaskan bahwa efisiensi anggaran bukan hanya soal pemotongan belanja, tetapi lebih pada pengelolaan yang cermat, tepat sasaran, dan berorientasi hasil. Sinkronisasi dan akselerasi program daerah dinilai penting untuk mendukung visi nasional menjadikan Indonesia keluar dari jebakan pendapatan menengah dan menuju Indonesia Emas 2045.

    Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dalam kapasitasnya sebagai tuan rumah sekaligus Ketua Dewan Pengurus APEKSI, menyampaikan bahwa Munas VII APEKSI mengusung tema “Dari APEKSI untuk Negeri” dan dirangkaikan dengan berbagai agenda seperti diskusi strategis, Indonesia City Expo, serta kunjungan lapangan.

    Ia menekankan pentingnya Munas sebagai momentum untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan merumuskan kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat.

    “Forum ini adalah ruang kolaborasi dan inovasi. Kita ingin pemerintah kota tidak hanya hadir sebagai administrator, tapi juga sebagai motor perubahan dan pelayan publik yang tanggap terhadap dinamika masyarakat,” ujarnya. Ia juga mengajak seluruh anggota APEKSI untuk berperan aktif membangun jejaring antarkota yang lebih kuat demi kemajuan Indonesia.

    Wali Kota Bima H. A. Rahman H. Abidin, SE menyambut baik arahan dan inisiatif yang disampaikan Wamendagri dan Wali Kota Surabaya.

    Ia menyampaikan bahwa partisipasi Kota Bima dalam Munas VII APEKSI merupakan wujud komitmen untuk memperkuat jejaring antarkota serta menyusun strategi pembangunan yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.

    “Forum ini menjadi wadah penting dalam merumuskan solusi atas persoalan kota, termasuk peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola yang adaptif,” ungkapnya.

    Kehadiran Wali Kota Bima beserta jajaran pada Munas VII APEKSI di Surabaya menjadi penegasan peran aktif Kota Bima dalam mendorong kolaborasi nasional dan penguatan kapasitas pemerintah kota dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks.

    *OB.008*

  • KP4S RDP Dengan DPRD Kota Bima, Ini Hasilnya 

    KP4S RDP Dengan DPRD Kota Bima, Ini Hasilnya 

    KOTA BIMA.OBORBIMA.ID – Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KP4S), menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan anggota DPRD Kota Bima.

    Kegiatan yang berlangsung di Aula Banggar DPRD Kota Bima itu di Pimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Bima.

    Syamsuri, SH menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap perjuangan KP4S yang memiliki komitmen kuat untuk memperjuangkan terbentuknya Propinsi Pulau Sumbawa.

    “Saya atas nama lembaga menyampaikan aspirasi setinggi-tingginya atas perjuangan serta komitmen kuat teman-teman yang tergabung dalam Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KP4S),”katanya.

    Ketua DPRD Kota Bima pun memberikan kesempatan kepada Ketua KP4S untuk menjelaskan secara terbuka maksud dan tujuannya dalam kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) hari Rabu (07/5).

    Ketua KP4S (Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa)
    Casman Ilmanegara,SH, dalam RDP dengan DRPD Kota Bima menyampaikan, bahwa kedatangannya ke kantor DPRD Kota Bima ini dalam rangka menyampaikan aspirasi terkait isu pemekaran Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa.

    “Kedatangan kami ini untuk menegaskan, bahwa rencana pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa ini adalah hal mutlak untuk diperjuangkan, dan kami meminta dukungan seluruh Anggota DPRD Kota Bima untuk membubuhkan tanda tangan dukungan terhadap apa yang kami perjuangkan saat ini,” urainya.

    Adapun pernyataan Sikap Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KP4S) yang disampaikan oleh M Casman Ilmanegara, SH, yang pertama mendesak DPRD Kota Bima untuk memperjuangkan aspirasi Masyarakat Kota Bima dengan menghadap DPR RI, Kemendagri, dan Presiden Prabowo Subianto untuk meminta mereka mencabut Moratorium dan menetapkan Provinsi Pulau Sumbawa sebagai Daerah Otonomi Baru Prioritas.

    Kemudian yang kedua, minta DPRD Kota Bima menghimpun seluruh potensi elemen kekuatan rakyat untuk melaksanakan Deklarasi rakyat di wilayah Kota Bima dengan melibatkan unsur Pemerintah Daerah dan Elemen KP4S.

    Selanjutnya yang Ketiga, meminta pihak DPRD Kota Bima untuk membantu menfasilitasi segala kebutuhan Perjuangan yang sedang dilakukan oleh KP4S demi kepentingan masyarakat melalui jalur politik dan koordinasi.

    Setelah menyampaikan 3 point tuntutan, Ketua KP4S dengan tegas meminta pihak DPRD Kota agar serius menanggapi aspirasi yang telah disampaikan.

    Sementara Azhari, SH yang juga Advokat senior mengingatkan DPRD Kota Bima, jangan sampai aspirasi yang kami sampaikan hari ini dibuat kabur, sementara penyambutan terhadap kami hari ini begitu manis.

    Perjuangan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa kata Azhari, SH, adalah bagian dari sejarah perjuangan yang akan dinikmati oleh generasi kita selanjutnya, untuk itu diharapkan kepada DPRD Kota Bima agar serius menanggapi aspirasi yang kami sampaikan hari ini.

    Kemudian selanjutnya Kurniawan S.Sos yang juga Ketua PSI Kota Bima dengan tegas menyampaikan,

    “kami meminta komitmen atau petisi tertulis dukungan kepada teman-teman DPRD Kota Bima yang akan kami serahkan pada aksi tanggal 15 Mai 2025 di Poto Tano Sumbawa Barat,”.

    Kemudian selanjutnya Kurniawan juga meminta Kepada pihak DPRD Kota Bima agar berpartisipasi untuk sama-sama mensukseskan perjuangan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa dengan dukungan sejumlah kendaraan untuk mobilisasi masa yang akan berangkat ke Poto Tano pada tanggal 15 Mai 2025 nanti.

    Disisi lain, Amirudin, S.Sos, yang juga Ketua Karang Taruna Kota Bima berharap pada aksi di Poto Tano Sumbawa Barat nanti, Ketua DPRD Kota Bima bisa ikut serta menyampaikan aspirasi masyarakat Kota Bima.

    “Kami meminta Ketua DPRD Kota Bima bisa ikut serta dalam aksi di Poto Tano Sumbawa Barat nanti untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Kota Bima,” ujarnya.

    Setelah perwakilan dari KP4S menyampaikan apresiasinya, sejumlah Dukungan mengalir dari beberapa fraksi dan komisi yang ada di DPRD Kota Bima, yang diantaranya dari Fraksi Golkar, Demokrat, PKS, Nasdem, PAN, dan Fraksi Merah Putih (Gerindra, dan PDI P).

    Untuk fraksi Golkar sendiri yang di Wakil oleh Gina dengan tegas menyatakan dukungannya terhadap rencana Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa.

    “kami dari Fraksi Golkar mendukung rencana Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa dan bahkan akan memberikan tanda tangan dukungan terhadap perjuangan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa,”.

    Selanjutnya dari Fraksi Demokrat Sukrin, dengan tegas mengatakan, “tidak ada alasan lagi kami menolak untuk membubuhi tanda tangan dukungan terhadap rencana Pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa,”.

    Kemudian dari Fraksi Nasdem Edy H Ahamid, menyampaikan, “Fraksi partai Nasdem siap untuk memberikan dukungan atas rencana Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa,”.

    Sementara Abdul Roby dari Fraksi Merah Putih mengatakan, “Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa ini adalah bagian dari sejarah perjuangan panjang rakyat pulau Sumbawa, dan saya juga kala itu ikut merasakan perjuangan tersebut. Dan tidak ada kata lain lagi, fraksi Merah Putih akan berjuang memperjuangkan terbentuknya Propinsi Pulau Sumbawa ini,” ujarnya.

    Kemudian Fraksi PAN yang disampaikan oleh Ketua DPRD Kota Bima langsung mengatakan, semua fraksi sudah sepakat, termasuk Fraksi PAN, akan ikut mendukung langkah teman teman Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KP4S).

    *OB.009*