Blog

  • Wali Kota Bima Kukuhkan 118 CPNS dan 1.080 PPPK: “Jadilah Garda Terdepan Pengabdian dan Perubahan”

    Wali Kota Bima Kukuhkan 118 CPNS dan 1.080 PPPK: “Jadilah Garda Terdepan Pengabdian dan Perubahan”

    KOTA BIMA.OBORBIMA.ID – Suasana haru dan penuh semangat mewarnai prosesi pengangkatan 118 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan 1.080 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kota Bima, yang dilangsungkan di halaman Kantor Wali Kota Bima.

    Dalam kesempatan ini, Wali Kota Bima H. A. Rahman H. Abidin, SE secara langsung menyerahkan SK pengangkatan kepada para ASN baru dan menyampaikan sambutan motivasional yang menggugah semangat pengabdian.

    Hadir mendampingi dalam kegiatan tersebut, Wakil Wali Kota Bima, Ketua dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, serta para Kepala OPD. Ribuan ASN baru bersama keluarga tampak antusias mengikuti rangkaian kegiatan yang menjadi tonggak awal dalam perjalanan karier mereka sebagai pelayan publik.

    Dalam sambutannya, Wali Kota Bima menegaskan bahwa pengangkatan ini bukan semata seremoni administratif, tetapi merupakan momen sakral dan awal dari tanggung jawab besar sebagai abdi negara.

    Ia menekankan bahwa SK yang diterima para CPNS dan PPPK adalah amanah rakyat yang harus dijaga dengan integritas dan pengabdian tulus.

    “Ini bukan sekadar pengangkatan, ini adalah panggilan jiwa. SK ini bukan simbol kekuasaan, tapi simbol tanggung jawab. Bukan kebanggaan pribadi, tapi awal komitmen kolektif membangun Kota Bima,” tegas Wali Kota.

    Lebih lanjut, Wali Kota menyoroti peran penting ASN sebagai wajah birokrasi masa depan Kota Bima yang bersih, efisien, dan responsif. Dalam kaitannya dengan gerakan pembangunan yang tengah digalakkan Pemkot Bima, Wali Kota menggarisbawahi pentingnya peran CPNS dan PPPK dalam menyukseskan Program BISA (Bersih, Indah, Sehat, dan Asri).

    “Program BISA bukan hanya pekerjaan teknis OPD, tapi panggilan moral kita semua. Dari lorong kampung hingga ruang pelayanan, nilai-nilai BISA harus kita hidupkan. Kalian adalah garda terdepan suksesnya program ini,” ujarnya penuh semangat.

    Wali Kota juga mengajak seluruh ASN baru untuk menanamkan sikap siap mengabdi dan siap ditempatkan di mana saja. Ia menekankan bahwa dedikasi ASN harus tercermin dalam sikap rela bekerja dalam senyap, tanpa pamrih, dan menjadikan setiap pekerjaan sebagai ladang ibadah.

    Menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks, Wali Kota mengingatkan pentingnya ASN untuk adaptif, inovatif, dan solutif. Ia juga menekankan pentingnya menjaga integritas dan menjauhi hal-hal yang bisa mencoreng nama baik pribadi maupun institusi.

    “Rakyat tidak menilai seberapa tinggi jabatan kita, tapi seberapa nyata manfaat yang kita hadirkan,” tandasnya.

    Di akhir sambutannya, Wali Kota Bima menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh CPNS dan PPPK yang telah resmi diangkat, sembari mengajak mereka menjadikan momen ini sebagai langkah awal menuju pengabdian yang lebih bermakna bagi masyarakat dan kemajuan Kota Bima.

    “Mari kita buktikan bahwa ASN Kota Bima bukan hanya mampu bekerja, tapi mampu menginspirasi,” tutupnya.

    *OB.006*

  • Arief Roesman Effendy, Ajak Warga Penanae Sukseskan Program BISA Saat Membuka MTQ

    Arief Roesman Effendy, Ajak Warga Penanae Sukseskan Program BISA Saat Membuka MTQ

    KOTA BIMA.OBORBIMA.ID – Lantunan ayat suci Al-Quran menggema di tiap kelurahan se Kota Bima. Selain menjalankan program pemerintah yang rutin diselenggarakan tiap tahun dalam menyeleksi putra-putri daerah berbakat dalam membaca Alqur’an, pemerintah Kota Bima juga berharap melalui cahaya alqur’an dapat dijadikan sebagai pedoman kehidupan.

    Pemerintah Kota Bima melalui Kepala BKPSDM Kota Bima, Arief Roesman Effendy membuka secara resmi Musabaqah Tilawatil Qur’an tingkat Kelurahan Penanae, pada Jumat malam (30/05).

    Turut hadir pada pembukaan MTQ ini Kepala BKPSDM Kota Bima, Lurah Penanae, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Wanita, Dewan Hakim MTQ, serta masyarakat Penanae.

    Kepala BKPSDM Kota Bima, Arief Roesman Effendy, mengajak seluruh lapisan masyarakat kelurahan Penanae untuk mendukung dan mensukseskan program yang telah dicanangkan Wali Kota Bima dan Wakil Wali Kota Bima, salah satunya yakni program Kota Bima BISA (Bersih, Indah, Sehat, Asri).

    Arief Roesman menyebut, Kelurahan Penanae merupakan kelurahan binaan BKPSDM Kota Bima. Ia mengajak masyarakat binaannya untuk bahu membahu, menciptakan lingkungan bersih, menjaga kebersamaan, serta menjaga ketentraman dan ketertiban didalam kehidupan bermasyarakat.

    “Mari kita dukung program Kota Bima BISA, ciptakan lingkungan yang bersih, dan tetaplah menjaga ketentraman dan ketertiban dilingkungan masing-masing demi Kota Bima yang nyaman dan aman bagi semua orang,” harapnya.

    *OB.002*

  • Terima LHP dari BPK NTB, Ketua DPRD berharap Pemkab Bima Pertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian

    Terima LHP dari BPK NTB, Ketua DPRD berharap Pemkab Bima Pertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian

    BIMA.OBORBIMA.ID – Ketua DPRD Kabupaten Bima Diah Citra Pravitasari menyampaikan apresiasi dan selamat atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke -10 yang kembali diraih Kabupaten Bima dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi NTB pada Selasa (27/05/2025).

    Politisi partai Golkar ini menegaskan, capaian WTP bukan sekadar simbol prestasi, melainkan wujud nyata komitmen bersama dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

    “Capaian ini adalah bukti dari sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan DPRD dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab,” ujarnya

    Menurut Dae Dita sapaanya, keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 10 tahun berturut-turut menjadi dorongan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di masa mendatang.

    “Ini bukan akhir, tetapi awal untuk terus berbenah dan memperkuat tata kelola keuangan yang profesional dan berintegritas,” ucapnya.

    Dalam kesempatan ini, Dae Dita juga menyampaikan terima kasih kepada Kepala Perwakilan BPK Provinsi NTB atas kerjasama yang telah terbina dengan baik selama ini.

    “Kerjasama ini kami harapkan untuk dapat lebih ditingkatkan lagi guna mewujudkan perbaikan-perbaikan Tata Kelola Keuangan Daerah,” pungkasnya.

    *OB.001*

  • Kepala DPPKB Kota Bima Buka Minilokakarya Tingkat Kecamatan RasanaE Timur

    Kepala DPPKB Kota Bima Buka Minilokakarya Tingkat Kecamatan RasanaE Timur

    KOTA BIMA.OBORBIMA.ID – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bima kembali menggelar Mini Lokakarya tingkat kecamatan Rasanae Timur pada Senin, 26 Mei 2025

    Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kota bima Hj. Suharni, SE saat membuka secara resmi menjelaskan menguraikan, bahwa pertemuan ini bertujuan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan program percepatan penurunan stunting di tingkat kecamatan, serta membahas kendala kendala yang ada dilapangan dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam upaya percepatan penurunan stunting yang ada di level kecamatan dan kelurahan.

    Kegiatan ini, sambung Umi Suharni sapaanya, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengenal apa itu stunting, bagaimana menyikapi dan seperti apa peran Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dalam penanganan serta pencegahan stunting.

    “Cegah stunting itu penting! Berencana itu keren!” menjadi pesan utama dalam acara ini, menekankan pentingnya perhatian dan tindakan bersama untuk mengurangi angka stunting di Kota Bima,”pungkasnya.

    Dengan langkah-langkah ini, diharapkan upaya penurunan stunting di Kecamatan Rasanae Timur, dapat berjalan lebih efektif dan mencapai target yang diharapkan.

    *OB.008*

  • Minilokakarya Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kecamatan Rasbar Tahun 2025 Digelar

    Minilokakarya Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kecamatan Rasbar Tahun 2025 Digelar

    KOTA BIMA.OBORBIMA.ID – Dalam upaya serius percepatan penurunan angka stunting di Kota Bima, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana kota Bima, melaksanakan Kegiatan Pertemuan Miniloka karya Percepatan Penurunan stunting Tingkat Kecamatan Rasanae Barat.

    Kegiatan yang dilaksakan di aula Pertemuan Balai Penyuluhan KB Kecamatan Rasanae Barat di hadiri dan di buka secara resmi Oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana kota Bima Hj. Suharni, SE di dampingi oleh Kepala Bidang Ketahanan Dan kesejahteraan keluarga Muhammad ikbal, S.KM.MKM Selasa, 27/5/25.

    Pada kesempatan ini pula kadis PPKB Hj.Suharni, SE menghimbau pada peserta pertemuan untuk mendukung program pemerintah kota bima BISA (bersih, Indah,Sehat dan Asri) di lingkungan nya masing-masing.

    Mantan Camat Rasbar ini menjelaskan, Mini Lokakarya ini berfungsi sebagai sarana evaluasi dan pemantauan pelaksanaan pendampingan keluarga di tingkat kecamatan, dengan merujuk pada Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia

    “Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan pendampingan keluarga dan mencari solusi strategis dalam percepatan penurunan stunting,”terangnya.

    *OB.003*

  • Wakil Wali Kota Bima Bersama Ketua DPRD Terima LHP BPK RI, Komitmen Tingkatkan Tata Kelola Keuangan Daerah

    Wakil Wali Kota Bima Bersama Ketua DPRD Terima LHP BPK RI, Komitmen Tingkatkan Tata Kelola Keuangan Daerah

    KOTA BIMA.OBORBIMA.ID – Wakil Wali Kota Bima, Feri Sofiyan, S.H., menghadiri kegiatan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat, bertempat di Auditorium Kantor BPK RI di Mataram.

    LHP diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi NTB, dan diterima oleh Wakil Wali Kota Bima bersama Ketua DPRD Kota Bima. Penyerahan ini merupakan bagian dari siklus tahunan dalam rangka memastikan transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan pengelolaan keuangan daerah sesuai standar yang berlaku.

    Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Bima menyampaikan apresiasi kepada BPK atas pendampingan dan evaluasi yang konstruktif terhadap pelaksanaan anggaran di Pemerintah Kota Bima.

    Beliau juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus memperbaiki kualitas tata kelola keuangan.

    “Kami akan menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan oleh BPK dalam waktu yang ditetapkan. Prinsip akuntabilitas dan transparansi adalah hal yang tidak bisa ditawar dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan profesional,” ujar Feri Sofiyan.

    Lebih lanjut, Feri Sofiyan menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan ini menjadi bahan evaluasi penting bagi seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran, serta mendorong pelayanan publik yang semakin baik.

    Penyerahan LHP ini turut dihadiri oleh para kepala daerah dan pimpinan DPRD se-Provinsi NTB, serta pejabat struktural BPK RI Perwakilan NTB. Kegiatan ini menandai komitmen bersama untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan berorientasi pada hasil.

    *OB.001*

  • Anugerah Adinata Syariah 2025, NTB Raih Juara Ungguli 31 Provinsi

    Anugerah Adinata Syariah 2025, NTB Raih Juara Ungguli 31 Provinsi

    MATARAM.OBORBIMA.ID – Provinsi NTB meraih juara pertama kategori Keuangan Syariah pada ajang Anugerah Adinata Syariah 2025 yang diselenggarakan oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), mengungguli 31 provinsi lain yang telah membentuk KNEKS.

    Secara keseluruhan, NTB memborong lima penghargaan pada Anugerah Adinata Syariah 2025. Selain juara pertama kategori Keuangan Syariah, NTB juga meraih juara dua kategori Industri Halal, juara empat kategori Pendidikan dan Pemberdayaan Ekonomi Pesantren, serta juara lima kategori Keuangan Mikro Syariah. Sementara pada kategori Bank Pembangunan Daerah, PT. Bank NTB Syariah mendapat predikat “Excellence in Islamic Banking Literacy and Inclusion Award”.

    Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.IP., di Hotel Le Meridien, Jakarta Pusat, pada Senin (26/5).

    Wagub menyampaikan rasa syukur dan bangganya atas capaian tersebut. Ia meyakini bahwa penghargaan ini akan semakin memperkenalkan NTB sebagai daerah yang unggul dalam pengelolaan ekonomi syariah.

    Ia berharap ajang Anugerah Adinata Syariah dan ASR dapat terus berkelanjutan. Menurutnya, pengembangan ekonomi syariah merupakan tanggung jawab semua pihak. Ia juga menilai bahwa melalui ajang ini yang telah berlangsung hingga tahun ke-8, perkembangan ekonomi syariah di Indonesia semakin terlihat, khususnya di NTB.

    Terkait perkembangan ekonomi syariah di NTB, ia menegaskan bahwa banyak pihak sebelumnya pesimistis terhadap implementasinya.

    “Dan Alhamdulillah termasuk di NTB kami semua mewujudkan melalui perkembangan ekonomi syariah konversi Bank NTB kami sekarang sudah menjadi Bank NTB Syariah dan tadi juga mendapatkan anugerah yang sama dalam kegiatan ini,” ujarnya.

    Ia optimistis dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan, ekonomi syariah Indonesia akan semakin maju, seiring dengan meningkatnya literasi masyarakat terhadap ekonomi syariah.

    Ajang ini digelar bersamaan dengan Anugerah Syariah Republika (ASR) 2025, yang merupakan bagian integral dari Indonesia Shariah Forum (ISF) 2025. ISF 2025 merupakan forum strategis yang mempertemukan regulator, akademisi, dan praktisi ekonomi syariah guna meningkatkan literasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai ekonomi dan keuangan syariah kepada masyarakat luas.

    *OB.009*

  • Ekonomi NTB Minus 1,47 Persen Abdul Rauf Desak Hilirisasi Jadi Prioritas

    Ekonomi NTB Minus 1,47 Persen Abdul Rauf Desak Hilirisasi Jadi Prioritas

    MATARAM.OBORBIMA ID – Anggota DPRD Provinsi NTB dari Fraksi Partai Demokrat, Abdul Rauf, ST, MM dalam siaran persnya menyoroti tajam kontraksi ekonomi NTB sebesar -1,47 persen berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).

    Bang Rauf sapaanya menjelaskan, capaian tersebut sebagai sinyal lemahnya penguasaan daerah terhadap potensi ekonomi yang dimiliki.

    “NTB ini sebenarnya kaya—produksi jagung, bawang merah, tembakau, hasil laut, dan ternak melimpah. Tapi karena tidak ada industri pengolahan, kita hanya jadi penyedia bahan mentah bagi daerah lain. Ini sebabkan ekonomi kita stagnan bahkan menurun,” ujarnya Selasa (27/5).

    Sebagai anggota Komisi II DPRD NTB yang membidangi sektor ekonomi, Abdul Rauf menegaskan pentingnya mengalihkan orientasi ekonomi daerah dari sektor ekstraktif menuju sektor pengolahan. Ketergantungan pada tambang tanpa dukungan sektor hilir dinilainya membuat struktur ekonomi NTB sangat rapuh.

    Dorong Hilirisasi dan Industrialisasi Abdul Rauf menyatakan, komitmennya untuk mendorong program hilirisasi dan industrialisasi komoditas unggulan sebagai strategi membangkitkan ekonomi rakyat. Ia menekankan pentingnya pembangunan pabrik pakan, sentra pengolahan tembakau, dan industri bawang goreng langsung di daerah sentra produksi.

    “Hilirisasi bukan sekadar wacana. Ini harus menjadi gerakan nyata yang menciptakan lapangan kerja, menstabilkan harga, dan menjaga nilai tambah tetap berada di NTB,” tegasnya.

    Empat Rekomendasi Strategis Dalam pernyataannya, Abdul Rauf menyampaikan empat rekomendasi strategis kepada Pemerintah Provinsi NTB:

    Membangun industri pengolahan lokal untuk komoditas unggulan seperti jagung, tembakau, dan bawang merah.

    Memperkuat peran koperasi petani dan BUMDes dalam rantai distribusi dan perdagangan.

    Memfasilitasi ekspor langsung dari pelabuhan lokal seperti Bima, Lembar, dan Awang agar nilai ekspor tercatat di NTB

    Mengarahkan APBD untuk mendukung sektor produktif rakyat, termasuk infrastruktur tani, irigasi, pelatihan keterampilan, dan digitalisasi UMKM.

    Bangkitkan Ekonomi dari Akar Rumput Abdul Rauf menegaskan bahwa kunci kebangkitan ekonomi NTB ada pada penguatan sektor rakyat. Ia menyerukan keberpihakan nyata kepada petani, nelayan, peternak, dan pelaku UMKM melalui program hilirisasi yang terukur dan berkelanjutan.

    “Jangan lagi kita bangga panen melimpah jika petani tetap rugi. Saatnya ekonomi NTB bangkit dari akar rumput. Hilirisasi adalah jalan menuju kemandirian ekonomi,” pungkasnya.

    *OB.002*

  • Wali Kota Bima Pimpin Rakor Percepatan Proyek Strategis Nasional

    Wali Kota Bima Pimpin Rakor Percepatan Proyek Strategis Nasional

    KOTA BIMA.OBORBIMA.ID – Wali Kota Bima. H. A. Rahman H. Abidin, SE memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Proyek Strategis Nasional di Kota Bima, diantaranya program NUFReP yang menyangkut pembangunan Drainase Primer dan Kolam Retensi, serta proyek normalisasi sungai program bantuan JICA, bertempat di Aula Parenta kantor Wali Kota, pada Senin, 26 Mei 2025.

    Rapat koordinasi percepatan pembangunan PSN di Kota Bima tersebut dihadiri oleh Wali Kota Bima, Sekda Kota Bima, Plt. Asisten Intelejen Kejati NTB, Dr. Iwan Setiawan, SH, M.Hum, Kasi Pengawasan Program Strategis (PPS) Kejati NTB, Thoriq Mulahela, SH, MH, Perwakilan BBWS Nusa Tenggara I Mataram, Kepala Kejaksaan Negeri Raba Bima, Kepala BPN Kota Bima, Hodijah, Kepala Satker SNVT PJSA, Kepala Satker Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III Dompu-Bima, Kepala Dinas Perkim dan Pertanahan Kota Bima dan Plt. Kepala Dinas PUPR Kota Bima.

    Wali Kota Bima, H. A. Rahman, menyampaikan rapat koordinasi ini dipandang penting, karena menyangkut berbagai program strategis nasional maupun daerah, yang pelaksanaannya menyentuh langsung kehidupan masyarakat Kota Bima.

    “Salah satu fokus utama kita hari ini adalah penyelesaian proyek drainase primer dan proses pembebasan tanah milik warga terdampak sebanyak 101 bidang tanah yang harus diproses pemecahan sertifikatnya, normalisasi sungai melayu dan sungai Romo,” ujar Wali Kota.

    H. Man sapaannya menegaskan komitmennya untuk mensukseskan program strategis nasional di Kota Bima ini berjalan tanpa hambatan dan tanpa masalah. Sehingga proyek ini dapat diselesaikan secara cepat, tepat dan akuntabel.

    “Saya yakin dan percaya, jika program nasional ini (normalisasi sungai, drainase primer dan kolam retensi) mampu kita tuntaskan dengan baik, tidak menutup kemungkinan pemerintah pusat akan menghadirkan program-program strategis lainnya di Kota Bima,” ungkap Wali Kota.

    Ia menambahkan, kita tidak hanya berbicara soal administrasi, lebih dari itu kita bicara tentang amanah dan tanggungjawab kita kepada masyarakat.

    “Untuk itu, jika kita bekerja dalam satu gerak langkah, maka berbagai program strategis ini akan mampu kita selesaikan,” pungkasnya.

    *OB.002*

  • Ketua DPRD Kota Bima dan Anggota Terima Audensi Warga Nitu

    Ketua DPRD Kota Bima dan Anggota Terima Audensi Warga Nitu

    KOTA BIMA.OBORBIMA.ID –  Pimpinan dan Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota terima audensi Kelurahan Nitu, Kelurahan, Kecamatan Raba Kota Bima, Terkait dengan Permasalahan Jaringan Telekomunikasi Jum’at, 23 Mei 2025.

    Rapat koordinasi tersebut dipimpin langsung oleh ketua DPRD Kota Bima, Syamsurih S.H., ditemani Anggota Komisi III, Iwan Qamarruzaman, H. Muhammad Erwin, Asnah Madilau, S.H., Sekwan  Siswadi, S.Si, M.Ak, CRMO., beserta Staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima.

    Rapat audensi ini dihadiri Sekretaris Daerah Kota Bima, Asisten I dan Asisten II Sekretariat Daerah Kota Bima, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ( BPKAD ) Kota Bima, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Bima ( KOMINFOTIK ) Kota Bima, Camat Raba dan Lurah Nitu.

    Pada kegiatan audensi tersebut, warga kelurahan Nitu  meminta Pemerintah Kota Bima melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik ( KOMINFOTIK ) Kota Bima untuk segera menghadirkan Jaringan Internet di Kelurahan Nitu, Karena selama ini warga Nitu benar – benar terisolir jauh dari jangkauan jaringan internet dan mengalami masalah minimnya sinyal dan jaringan telekomunikasi, termasuk blankspot di beberapa area.

    Ada juga yang mengeluhkan begitu lamanya warga nitu menanti adanya jaringan telekomunikasi karena beberapa wilayah masih kesulitan mendapat jaringan, bahkan warga sampai rela naik gunung atau turun ke perkotaan untuk bisa mengakses jaringan telekomunikasi.

    Selain jaringan internet, warga Kelurahan Nitu juga meminta agar disepanjang jalan menuju Kelurahan Nitu dipasangkan lampu penerangan jalan, sebab selama ini jalan menuju Kelurahan Nitu sangat gelap gulita.

    Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Bima ( KOMINFOTIK ) Kota Bima Drs. H. Mahfud M.Pd menyampaikan, akan segera merealisasikan kebutuhan warga di keluhan tersebut  dengan memasang jaringa internet dan pemasangan CCTV.

    “Dalam waktu dua bulan ini Pemerintah Kota Bima akan segera memasang jaringan internet dan juga dipasangkan CCTV di dua titik, yakni di Nitu I dan di Nitu II,” ujarnya.

    Ia menjelaskan, pihaknya sudah menyediakan anggaran untuk pemasangan jaringan internet di  dua keluhan tersebut.

     “Jaringan internet yang akan dipasang itu berupa Starlink, yang anggarannya telah dialokasikan sebesar Rp. 211.000.000 dimana biayanya ini ditanggung oleh Pemerintah Kota Bima,” jelasnya.

    Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bima Syamsurih S.H., berharap agar Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Bima ( KOMINFOTIK ) Kota Bima dapat menepati janjinya, karena selama ini warga Kelurahan Nitu benar – benar terisolir dari jangkauan jaringan internet. dan juga menjadi permasalahan yang dapat menghambat akses informasi, komunikasi, dan potensi pembangunan di wilayah tersebut.

    “Intuk masalah lampu penerangan Insyaallah teman – teman Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima yang ada di Dapil Raba bisa membantu untuk memasanganya, kalaupun ada Dana aspirasinya,” terangnya

    *OB.007*