Blog

KOTA BIMA,OBORBIMA.ID – Wali Kota Bima H. Muhammad Lutfi, SE pimpin rapat koordinasi percepatan pembangunan Kota Bima yakni relokasi masyarakat terdampak sepanjang bantaran sungai Padolo dan sungai melayu melibatkan jajaran Forkopimda. Selasa, 23 Mei 2023.

Rapat koordinasi yang dilaksanakan di ruang rapat Wali Kota tersebut, H. Muhammad Lutfi, SE didampingi Sekretaris Daerah Kota Bima, Asisten I Setda Kota Bima, Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Bima, Camat, Lurah dan dihadiri oleh Kepala Pengadilan Negeri Raba Bima dan Kabag Ops Polres Bima Kota.

Wali Kota Bima H. Muhammad Lutfi, SE mengatakan, mengingat masih ada masyarakat kita yang tinggal sepanjang bantaran sungai yang belum menempati rumah relokasi yang ada di Kadole, Oi Fo’o dan Jatibaru, tentunya pemerintah memerlukan dukungan dari jajaran Forkopimda baik dari TNI, Polri, Pengadilan, dan elemen lainnya dalam rangka mempercepat proses pengosongan bantaran sungai. Bebernya.

“Mengingat rumah sudah ada, termasuk juga kebutuhan masyarakat yang sangat fundamental berupa air bersih dan sinyal jaringan telekomunikasi sudah ada, semua ini sudah kita selesaikan,” ujarnya.

Dengan adanya program JICA, masih ada sebanyak 101 rumah yang siap direlokasi, yang sebelumnya jumlah 101 KK awalnya tidak bersedia direlokasi dan yang sudah bersedia hampir 2 ribu KK, baik yang menempati di Kadole, Oi Fo’o maupun di Jatibaru. Sambungnya.

Konsep pembangunan rumah relokasi kata beliau, sistemnya swakelola, hingga yang mengelolanya adalah masyarakat melalui kelompok masyarakat yang dibentuk, kecuali di Kadole antara pemerintah bersama TNI melalui MoU. Dengan harapan percepatan pembangunannya mampu diselesaikan sesegera mungkin.

“Sebanyak 1.025 rumah yang direlokasi, 101 rumah yang belum direlokasi tersebar di 2 lokasi yaitu bantaran sungai padolo dan melayu. Tahun ini prioritas disungai padolo, karena kontraknya sudah dimulai tahun ini yang dikerjakan oleh pemerintah pusat,” ungkapnya.

Sementara itu lanjutnya, Kelurahan yang sudah tuntas meliputi Sadia, Lewirato dan Rontu, dan kelurahan yang belum meliputi Manggemaci, Sambinae, Paruga dan Dara.

“Untuk itu, saya minta kepada tim agar manfaatkan sisa waktu sampai tanggal 29 Mei 2023 untuk disosialisasikan pada masyarakat, ada 9 kelurahan yang akan diberikan tali asih, itupun hanya yang memiliki bangunan, untuk tanah tidak. Tanggal 1 Juni 2023 mulai dibongkar, kedepankan upaya humanis dan persuasif,” tegasnya.

Ia menambahkan, tumah masyarakat yang tinggal dibantaran sungai yang akan dilakukan pembongkaran meliputi Kelurahan Dara sebanyak 25 KK, Paruga sebanyak 33 KK, Manggemaci sebanyak 29 KK. Sementara Kelurahan Rontu, Panggi dan Sambinae masing-masing 8 sampai 9 kepala keluarga.

*RED*

KOTA BIMA.OBORBIMA.ID – Wali Kota Bima hadiri Dialog kebangsaan dengan tema “Optimalisasi pencegahan intoleransi dan radikalisme” guna mewujudkan Kamtibnas Kota Bima yang damai dan kondusif, Selasa 23 Mei 2023.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Kecamatan Raba tersebut turut dihadiri oleh Katim Direktorat Pencegahan densus 88, Ketua Tim Densus 88, Kasat intel Bima Kota, Kepala Badan Kesbangpol Kota Bima, Camat Raba serta lurah se-kecamatan raba.

Faktor penyebab seseorang terpapar paham radikalisme dan terorisme antara lain pemahaman agama yang tidak sempurna, kemiskinan, kesenjangan sosial, rasa putus asa, anti demokrasi, kurangnya edukasi, empati yang berlebihan akibat medsos di dalam dan luar negeri sebagai imbas gencarnya arus globalisasi.

Guna mencegah Paham radikalisme dan terorisme Wali Kota Bima Muhammad Lutfi,SE menyampaikan bahwa Birokrasi maupun masyarakat harus peduli dengan pencegahan paham radikalisme dan Terorisme.

“Saya sangat mengapresiasi dengan keberadaan densus 88, sehingga memberikan manfaat dan angin segar bagi masyarakat Kota Bima untuk pencegahan Radikalisasi, karena ini bukan hanya tugas Pemerintah Pusat saja namun tanggung jawab kita semua agar menciptakan situasi yang damai dan kondusif,” imbuhnya.

Tak hanya itu Pemahaman agama perlu ditanamkan Kepada anak-anak sehingga kesadaran masyarakat tumbuh, memberikan ruang kepada mantan Narapida kasus radikalisme dan terorisme dengan memberikan pelatihan dan keterampilan serta memberdayakan ustad serta guru ngaji di lingkungan masyarakat Kota Bima

Peran Babinsa dan Babinkantibnas adalah menanggulangi masalah sosial yang dapat mengganggu utuhnya persatuan dan kesatuan di masyarakat dengan cara sering terlibat aktif dalam kegiatan masyarakat di wilayah binaannya dan juga aktif dalam melakukan kegiatan yang meningkatkan kesadaran hukum ditengah masyarakat.

“Kami selaku pemerintah sudah menyediakan aplikasi Saninu yang memudahkan masyarakat untuk melaporkan kondisi keamanan dan ketertiban umum guna mencegah radikalisme, sehingga kejadian yang ada dimasrayakat bisa terdeteksi dengan cepat,”Ucapnya

Diakhir beliau berharap agar seluruh camat, lurah, babinsa dan Babinkatibnas berkoordinasi dengan baik, dengan harapan pencegahan terhadap tumbuh kembangnya paham radikalisme dapat dideteksi dan diminimalisir sejak dini.

“Kalau daerah kita aman maka prestasi akan kita ukir,” Tutupnya

KOTA BIMA.OBORBIMA.ID – Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE menyerahkan bantuan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) secara simbolis kepada keluarga penerima manfaat Kota Bima, bertempat di halaman kantor Walikota Bima Selasa, 23 Mei 2023.

Dalam sambutannya, HM. Lutfi memaparkan bahwa, bantuan CPP adalah program kebijakan pemerintah pusat guna mengantisipasi dampak kenaikan harga bahan pokok sebagaimana amanat Perpres 125 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah..

Hal ini yang menjadi landasan Pemerintah Kota Bima untuk meluncurkan bantuan CPP dengan menyasar keluarga penerima manfaat melalui Dinas Sosial dan Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima bekerjasama dengan Pimpinan Cabang Bulog dan Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Badan Ketahanan Pangan Nasional.

“Tujuan peluncuran program CPP ini adalah untuk menjaga kecukupan pangan di Kota Bima baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Dengan harapan ketersediaan Pangan di tengah masyarakat dapat dipenuhi dengan cara mobilisasi dan distribusi yang cepat, baik untuk keperluan konsumsi, mengantisipasi keadaan darurat maupun mengantisipasi gejolak harga,” ungkap HM. Lutfi.

Kata dia, dalam Program CPP yang diinisiasi oleh Badan Ketahanan Pangan Nasional tersebut, Pemerintah Kota Bima mendapat alokasi bantuan CPP sebanyak 150 Ton/Bulan selama 3 Bulan dengan target sasaran keluarga penerima manfaat sebanyak 15.427 KPM.

“Jadi secara keseluruhan alokasi bantuan CPP kota Bima tahun ini adalah sebesar 450 ton bahan pangan yang diperuntukan bagi 15.427 KPM,”tutup HM. Lutfi.

*OB.09*

KABUPATEN BUMA.OBORBIMA.ID -Pemerintah Daerah melalui Inspektorat Kabupaten Bima Senin, (22/5) melakukan pencanangan Program Asistensi dan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa (APIP LENGA Desa) yang ditandai pemukulan Gong oleh Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri,SE di Kantor Inspektorat Kabupaten Bima.

Bupati yang didampingi Wabup H. Dahlan M.Noer, Sekda Drs. H.M. Taufik HAK, M.Si, para kepala OPD Terkait, Camat dan 18 Kepala Desa Pilot Project Program APIP LENGA Desa tersebut.

“Pencanangan APIP Lenga Desa merupakan langkah yang positif mengingat dalam sistem pengelolaan Dana Desa, sering muncul kecurigaan dan dipolitisasi jika tidak dibarengi dengan keterbukaan informasi publik,”ungkap Bupati Bima.

Karena itu, Kata Umi Dinda sapaanya, program yang dicanangkan ini diyakini akan membawa perubahan dalam pengelolaan dana desa dengan mengambil pilot project 18 desa yang baru saja mengikuti Pilkades serentak beberapa waktu lalu.

Menutup arahannya Bupati Bima mengharapkan agar program APIP Lenga Desa ini, tidak hanya dicanangkan, tetapi benar-benar terlaksana dan aparat desa memahami peran desa, Kecamatan dan Inspektorat.

Senada dengan Bupati, Wabup Dahlan yang juga memberikan arahan kepada para camat dan kepala desa pada kesempatan tersebut mengungkapkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) “nafasnya” untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengeluarkan dari rantai kemiskinan, meningkatkan derajat kesehatan.

“Program APIP LENGA Desa sangat bermanfaat bagi kepala desa dalam pengelolaan dana desa karena merupakan satu hal baru yang sebelumnya tidak ada,” Ungkap Dahlan.

Sebelumnya, Inspektur Kabupaten Bima H. Abdul Wahab Usman SH, M.Si dalam laporannya menjelaskan bahwa program APIP Lenga Desa lahir dari keinginan yang kuat dan pengalaman agar ke depan, pemerintah Desa jauh lebih baik dengan menerapkan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel partisipatif dan disiplin anggaran.

“Mengingat pendampingan tidak bisa dilaksanakan secara menyeluruh sehingga dipilih masing-masing satu desa sebagai percontohan pendampingan dan ke depan diharapkan bisa menjadi desa model bagi desa lain di sekitarnya,” Jelas Wahab.

Acara kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Inspektur Kabupaten Bima dengan para kepala desa yang disaksikan oleh Bupati, Wakil Bupati dan para camat.

*OB.02*