Oborbima

Blog

  • Helat Rembug Daerah Kegiatan Usaha Garam Rakyat, Ini Harapan Kadis Diskanlut

    BIMA.OBORBIMA.ID – Dinas Kelautan dan Perikanan (Diskanlut) Kabupaten Bima kembali menghelat kegiatan Rembug Daerah Kegiatan Usaha Garam Rakyat Tahun anggaran 2023 Kamis, 24/8/23 di Aula Hotel Kalaki Beat.

    Hadir Direktur pengelolaan ruang laut Miftahul Huda, Kadis Diskanlut Kabupaten Bima Ir. Rendra Farid, Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB Lina dan Kabid Ekonomi Bappeda Kabupaten Bima dra. Faridah serta pera petani dan kelompok usaha garam.

    Kadis Kelautan dan Perikan Kabupaten Bima Ir. Rendra Farid menyampaikan, ada 4 ribu Ha lahan produksi garam yang tersebar di 4 Kecamatan di Kabupaten Bima, namun yang sudah digunakan sebanyak 1.700 lebih Ha.

    Kata dia, bahwa harga garam saat ini sudah turun drastis menyentuh angka 40 ribu per karung, namun sebelumnya harga garam sempat menyentuh angka Rp 350 ribu per karung.

    “Dan Alhamdulilah hasil produksi garam di Kabupaten Bima akan dikirim ke daerah Jawa timur, Sulawesi, Sumatra dan NTT. Namun Stok garam di gudang petani di Bima saat ini kosong,” ujar dia.

    Dirinya berharap, harga garam bisa kembali naik, sehingga bisa membawa kesejahteraan bagi masyarakat petani garam.

    Ia menjelaskan, dengan hadirnya program pugar saat ini, sangat membantu petani tambak di daerah, karena ada beberapa program terlaksana yang dirakan manfaatnya oleh petani.

    “Bantuan geoisalator, Saluran, jalan tani tambak sangat bermanfaat dan membantu masyarakat petani,” kata dia.

    Dengan diberikan geoisolator, petani garam dapat meningkatkan produktifitas dan daya saing produksi garam di Kabupaten Bima.

    *OB.008*

  • Wawali Hadiri Pertemuan Forum Koordinasi Stunting Tingkat Kota Bima

    KOTA BIMA.OBORBIMA.ID – Wakil Wali Kota Bima Feri Sofyan, SH menghadiri Pertemuan Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting dirangkaikan dengan Pertemuan Koordinasi TPPS Kota Bima Triwulan III. Bertempat di Aula Kantor Camat Mpunda, Rabu, 23 Agustus 2023.

    Dalam kesempatan tersebut Feri didampingi oleh Perwakilan BKKBN Provinsi NTB, Sekda Kota Bima, Seluruh Staf Ahli, Seluruh Asisten, Kepala Perangkat Daerah yang Mendapat Undangan, Kabag Umum, Kabag Prokopim, Kabag Pemerintahan, Kabag Kesra, Seluruh Camat, Seluruh Kepala Puskesmas se-Kota Bima dan Lurah se-Kota Bima.

    Tim Percepatan Penanganan Stunting (TPPS) Kota Bima telah bekerjasama dengan BKKBN Provinsi NTB selama II Triwulan. Kegiatan tersebut adalah wujud kepedulian Tim TPPS Kota Bima dalam percepatan penurunan stunting agar sesuai dengan target nasional di tahun 2024 dibawah 10%.

    Wakil Walikota Bima dalam sambutannya menyampaikan bahwa isu stunting ini menjadi isu yang sangat kompleks. Oleh sebab itu perlu diawasi sejak calon pengantin hingga anak tersebut berusia 5 tahun.

    “Tugas besar sedang menunggu, sebab stunting ini menjadi isu yang sangat kompleks, kita mulai mengawasi masyarakat sejak calon pengantin, kemudian saat hamil, setelah itu ibu melahirkan dan balitanya perlu kita awasi, dan setelah itu anaknya kita awasi lagi sampai umur 5 tahun,” ucapnya.

    Stunting ini lanjutnya, dapat mengancam keberlanjutan masa depan masyarakat. Karena dalam membentuk SDM yang cemerlang, cerdas dan sehat dibutuhkan asupan dan nutrisi yang baik.

    “Oleh karena itu jika kita abaikan stunting ini dapat menyebabkan masalah IQ dan fisik pada masyarakat, jangan sampai masyarakat kita menjadi manusia-manusia yang kerdil,” terangnya.

    Ia berharap agar OPD yang lain dapat terus bersinergi dalam menekan angka stunting di Kota Bima. Sebab masalah stunting bukan hanya tugas satu OPD saja melainkan tugas bersama.

    “Jangan berfikir stunting ini tugas salah satu OPD, tapi ini menjadi kepentingan bersama, harus dikerjakan secara kolektif serta bahu membahu antara OPD satu dengan yang lainnya,” ujarnya.

    Terakhir Ia berpesan agar dengan terselenggaranya forum koordinasi stunting ini dapat menyamakan satu persepsi dalam menekan penurunan stunting di Kota Bima.

    “Ini untuk menyamakan persepsi kita semua, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan, agar menjadi satu arahan dengan Tim TPPS tingkat Kota, jangan sampai ada perbedaan persepsi dan saling mempengaruhi satu sama lain,” tutupnya.

    *OB.002*

  • Buka Talk Show DBH CHT, Wakil Bupati Ajak Masyarakat Gempur Rokok Ilegal

    BIMA.OBORBIMA.ID – Wakil Bupati Bima Drs. H. Dahlan M.Nor membuka secara resmi Talk Show Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) Rabu, 23/8/23 di aula Kantor Bupati Bima.

    Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Bea Cukai bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Bima melalui Dinas Kominfostik di hadiri oleh Pol PP, Kadis Pertanian, Kabag Hukum, Kominfo, Bea Cukai Sumbawa, Kepala OPD Pemkab Bima, Camat, LSM dan wartawan.

    Dalam sambutanya Wabup Dahlan M.Noer mengajak seluruh peserta kegiatan untuk berperan aktif dalam upaya memutus mata rantai peredaran rokok ilegal di masyarakat. Diantaranya dilakukan dengan turut-serta memberikan edukasi dan pemahaman tentang kerugian negara yang diakibatkan peredaran rokok tidak berpita cukai.

    Tidak cukup sampai di situ saja, Babe demikian biasanya Wakil Bupati tersebut disapa juga menjelaskan tentang kontribusi DBH-CHT dalam mendukung pelaksanaan program-program pembangunan di Kabupaten Bima. Baik di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, pemeliharaan infrastruktur jalan maupun di sector pembangunan lainnya.

    “Melalui Talk Show ini sangat penting kita pahami bersama. Terlebih bagi masyarakat juga para pemuda-pemudi yang tergabung dalam organisasi kemasyarakatan. Harapannya dapat berperan aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang barang yang dikenai cukai,” terangnya.

    Babe menjelaskan, bahwa kita bersama-sama memahami tentang bagaimana pemanfaatan DBH-CHT untuk pembangunan. Juga slogan “Gempur Rokok Ilegal”, artinya ikut membantu stop peredaran rokok yang tidak pakai pita cukai dan pakai pita cukai palsu di pasaran.

    “Ini juga tugas kita bersama di lingkungan sosial masing-masing,” himbaunya.

    *OB.008*

  • Desa Lambu Gelar MUSDes Dalam Rangka Penyusunan RKPDes Tahun 2024

    BIMA.OBORBIMA.ID – Pemerintah Desa Lambu Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, melaksanakan Kegiatan Musyawarah Desa (MUSDes) dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2024. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Desa setempat Rabu, (23/08/2023)

    Kepala Desa Lambu Takdir dalam sambutannya mengatakan, Musyawarah Desa (Musdes) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2024 dan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2024 tersebut adalah untuk menentukan arah kebijakan Pemerintah Desa, baik dalam wilayah pembangunan, pembinaan, pemberdayaan maupun penyelenggaraan pemerintah yang akan dilaksanakan tahun depan.

    Lebih lanjut Kades menyebutkan, dalam pelaksanaan Musdes Penyusunan RKPDes Tahun 2024 ini dimana yang diatur dalam undang-undang tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2023.

    “Musdes penyusunan Rkpdes adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan desa pada setiap pertengahan tahun anggaran dan paling lambat pada bulan september tahun berjalan,”imbuhnya.

    Ia pun berharap agar seluruh masyarakat hendaknya bersama-sama, bergotong royong dan menjalin komunikasi yang baik dengan Pemerintah Desa, sehingga kedepannya nanti Desa Lambu bisa menjadi lebih baik dalam sisi Pembangunan, Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan seluruh aspek yang bisa menjadikan Desa Lambu bisa lebih maju lagi.

    “Alhamdulillah, Pelaksanaan Musdes Penyusunan RKPDes Tahun 2024 dan Daftar Usulan RKPDes Tahun 2024 berjalan dengan lancar dan terjadi interaksi komunikasi, sharing, diskusi dengan audien yang hadir dalam Musdes tersebut, semoga kedepannya Desa Lambu semakin Bangkit Inovatif Sejahtera dan Aspiratif,” pungkasnya.

    Dalam Musyawarah ini turut dihadiri Seluruh Perangkat Desa, Pemerintah Kecamatan Lambu, pendamping desa, babinsa, bhabinkamtibnas, LPMD, bidan Desa, PKK, seluruh ketua RT serta toko masyarakat.

    *OB.005*

  • Wabup Dahlan Pimpin RAKOR Penanganan Stunting

    BIMA.OBORBIMA.ID – Wakil Bupati Bima Drs. H. Dahlan. M. Noer yang didampingi Kepala DP3AP2KB Nurdin, S.Sos dalam arahannya mengungkapkan, isu stunting menjadi perhatian serius Presiden RI karena berkaitan dengan masa depan generasi muda.

    “Untuk ini, saya berharap Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tetap bersemangat dalam bekerja, agar keluarga yang terdampak stunting dan memerlukan perawatan mendapatkan penanganan yang lebih baik. Jelas Wabup dalam Rapat Koordinasi TPPS Kabupaten Bima,”ungkap Wabup

    Terkait progres penanganan stunting, lanjut Dahlan, meskipun terdapat penurunan secara signifikan, namun masih ada desa yang menunjukkan angka stunting tinggi dan perlu dilakukan upaya-upaya yang lebih optimal.

    Sebelumnya, Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB Dr Lalu Makrifudin, M.Si, dalam sambutannya mengungkapkan kepemimpinan Pemerintah Kabupaten Bima khususnya Wakil Bupati selaku ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) menunjukkan kemajuan dalam penanganan stunting. Semoga diberikan kekuatan dalam mewujudkan Kabupaten Bima “zero stunting”.

    Pada Rakor yang mengundang Kepala OPD terkait, para Camat, Kepala desa lokus stunting, penyuluh KB dan Satgas Stunting tersebut Kepala Perwakilan BKKBN mengatakan, pertemuan ini sangat strategis, merupakan tindak lanjut dari pertemuan di tingkat provinsi dan membahas satu isu strategis di tingkat nasional yang dibahas mulai dari tingkat nasional hingga tingkat desa.

    “Penanganan stunting penting dilakukan karena menyangkut masa depan daerah, masa depan masyarakat dan masa depan negara”. Dalam hal ini, hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) menjadi acuan dalam penanganan masalah kesehatan,” Paparnya.

    *OB.006*

  • Tim Verifikasi BNPB Kunjungi Kecamatan Terdampak Bencana

    BIMA.OBORBIMA.ID – Setelah sebelumnya melakukan rapat koordinasi dengan Wakil Bupati H. Dahlan M.Noer beserta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait Selasa (22/8/2023) Tim Verifikasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dipimpin oleh Rudy Supriadi JF Penata Penanggulangan Bencana Ahli Madya pada Direktorat Dukungan Infrastruktur Darurat melakukan tahapan verifikasi lapangan penanganan infrastruktur darurat di sejumlah kecamatan terdampak bencana alam tahun 2023 di Kabupaten Bima.

    Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bima Drs.Isyrah didampingi para pejabat teknis dari Dinas PUPR dan Bappeda yang mendampingi Tim menjelaskan, tahap verifikasi lapangan tersebut merupakan umpan balik proposal permohonan dana siap pakai (DSP) perbaikan infrastruktur darurat di Kabupaten Bima dari Bupati Bima yang ditujukan kepada Kepala BNPB RI pada Bulan April lalu.

    Menindaklanjuti kunjungan Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri SE, M.IP beserta pejabat terkait di kantor BNPB beberapa waktu lalu di Instansi tersebut, BNPB berkomitmen mengucurkan dukungan anggaran untuk penanganan 35 lokasi prioritas terdampak bencana.

    “Penanganan infrastruktur darurat bencana alam hidrometrologi tersebut diprioritaskan pada perbaikan infrastruktur darurat bidang pengairan, bidang Bina Marga dan Bidang Cipta Karya yang tersebar pada 10 Kecamatan yaitu Palibelo, Woha, Bolo, Madapangga, Lambitu, Ambalawi, Wera, Sape, Wawo dan Langgudu,”bebernya .

    Pada hari I Selasa (22/8) Tim melakukan Verifikasi lapangan di Kecamatan Palibelo, Madapangga dan Kecamatan Woha. Lokasi yang dikunjungi di Madapangga Desa Monggo, Desa Ndano dan Desa Rade.

    *OB.007*

  • Buka MTQ Ke-XVI Tingkat Kota Bima, Ini Kata Wali Kota Bima

    KOTA BIMA.OBORBIMA.ID – Wali Kota Bima H. Muhammad Lutfi, SE membuka secara resmi Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Ke-XVI Tingkat Kota Bima Tahun 2023.

    Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Ke-XVI Tingkat Kota Bima Tahun 2023 ini dipusatkan di Kecamatan Rasanae Timur yaitu di Terminal Kumbe Kelurahan Kumbe Kota Bima pada Selasa, 22 Agustus 2023.

    Pembukaan MTQ Ke XVI Tingkat Kota Bima diawali dengan Pawai Ta’ruf dimulai dari Lapangan Pahlawan Raba dan berakhir di Arena MTQ di Terminal Kumbe yang diikuti oleh seluruh perangkat daerah dan tenaga pendidik dari berbagai tingkatan se-Kota Bima.

    HM. Lutfi merasa bangga karena setiap kegiatan keagamaan masyarakat Kota Bima selalu ikut berpartisipasi serta ikut meramaikan. Hal ini menandakan masyarakat kita tetap menjaga semangat keagamaannya.

    “Mari kawal bersama, mari terus memupuk kebersamaan seperti ini sebagai bagian ikhtiar kita bersama mewujudkan Kota Bima yang religius,” ujar HM. Lutfi saat menyampaikan arahanya pada pembukaan MTQ.

    HM Lutfi menambahkan, yang lebih membanggakan lagi, festival haflah satu bulan yang lalu dihadiri oleh ribuan masyarakat dari berbagai pelosok Kota Bima. Hal tersebut menjadi satu fenomena bahwa masyarakat rindu mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur’an.

    Menurutnya, dalam kepemimpinannya tidak memberikan satu kepuasan atau dalam kata lain tidak bisa memuaskan seluruh masyarakat dengan anggaran yang bisa dikatakan keluasan fiskalnya tidak memadai.

    “Belanja pegawai kita sudah mencapai angka 56%, keluasan fiskalnya tidak sehat sebagai satu daerah. Artinya butuh kerja keras Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk membangun Kota Bima,” ucapnya.

    Ia mengaku bangga dimandatkan oleh masyarakat Kota Bima untuk memimpin Kota Bima, walaupun dengan anggaran terbatas, namun kita berusaha membangun kota ini sejajar dengan kota-kota lainnya.

    Tepat di Hari Ulang Tahunnya yang ke 52 Tahun, Allah SWT memberikan hadiah yang luar biasa yaitu penghargaan Upakarya Wanua Nugraha tahun 2023 dari Menteri Dalam Negeri yakni Juara 1 Regional IV Tingkat Nasional Lomba Kelurahan dan Desa.

    “Ada seberkas sinar bahwa Kota Bima mulai menapakkan kakinya dipentas nasional melalui prestasi dan penghargaan yang sering dicapai. Hal ini bukan berkat kerja keras siapa-siapa, melainkan kerja keras birokrasi dan seluruh masyarakat kita, bukan hasil kerja keras orang per orang,” tuturnya.

    Pada kesempatan tersebut, HM lutfi mengaku bangga bahwa Kota Bima telah memiliki satu data namanya SIMATIK yang belum pernah ada di Indonesia, belum ada di kota manapun, hanya ada di Kota Bima. Ini dirancang kurang lebih 3 tahun.

    “Semua kebijakan-kebijakan kita nanti dalam mengambil keputusan sudah tidak lagi berdasarkan subjektif dari pada orang per orang, namun berlandaskan data. Muskel tingkat kelurahan nanti sifatnya untuk melegetimasi saja”.

    Turut hadir mendampingi Wali Kota Bima yakni Ketua TP-PKK Kota Bima Hj. Eliya H. Muhammad Lutfi, Sekretaris Daerah Kota Bima, Kepala Inspektorat Kota Bima, seluruh Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Bima, Camat dan Lurah se Kota Bima. Selain itu, dihadiri juga oleh Ketua MUI Kota Bima, Anggota DPRD Kota Bima, Kasdim 1608 Bima, tokoh agama serta tokoh masyarakat di Kecamatan Rasanae Timur.

    *OB.002*

  • Tim Verifikasi BNPB Adakan Rakor Dengan Pemkab Bima

    BIMA.OBORBIMA.ID – Tim Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dipimpin oleh Rudy Supriadi JF Penata Penanggulangan Bencana Ahli Madya pada Direktorat Dukungan Infrastruktur Darurat bersama dua personel yaitu M. Nafis dan Edwar Steven Sugiarto staf Direktorat Dukungan Infrastruktur Darurat Senin (21/8) melakukan Rapat Penanganan Darurat Bencana dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Bima di RM. BBA Dorobelo.

    Wakil Bupati Drs.H. Dahlan M.Noer saat pertemuan dengan Tim verifikasi menyampaikan apresiasi, karena menjadikan kabupaten Bima sebagai salah satu daerah prioritas penanganan konstruksi pasca bencana.

    “Mudah-mudahan Kabupaten Bima mendapatkan dukungan dana siap pakai (DSP) perbaikan infrastruktur darurat dari BNPB sebagai bukti ikhtiar nyata dalam membangun,”Ujar Wabup yang didampingi Kalak BPBD Drs. Isyrah, Kadis PUPR Suwandi, ST, MT, Kabag AP Setda Bohri Rahman ST, para Kabid Dinas PUPR dan para Kabid BPBD dan Kabid Bappeda.

    Sementara itu, Ketua Tim Rudy Supriadi menyampaikan terima kasih atas sambutan hangat dari jajaran Pemerintah Kabupaten Bima.

    Menurutnya, kehadiran Tim BNPB di tengah upaya pemerintah daerah dalam penanganan bencana diharapkan memiliki pandangan yang sama terkait skala prioritas penentuan dukungan yang akan diberikan.

    “Selama dua hari kegiatan peninjauan dan verifikasi lapangan, Tim BNPB akan mengoptimalkan penanganan kebutuhan masyarakat dan hasil peninjauan akan menjadi acuan rekomendasi Pimpinan BNPB dalam penentuan penanganan skala prioritas bantuan,”Jelasnya.

    Tahun Anggaran 2023, lanjutnya, Pemkab Bima mendapatkan alokasi Rp. 21 Miliar bantuan penanganan infrastruktur darurat bencana alam untuk dialokasikan pada 35 lokasi prioritas.

    Selama dua hari, Tim BNPB didampingi OPD terkait, melakukan verifikasi lapangan di kecamatan Palibelo, Woha, Bolo, Madapangga, Lambitu, Ambalawi, Wera, Sape, Wawo dan Langgudu.

    *RED*

  • Wakil Walikota Bima Buka Diseminasi Hasil Audit Kasus Stunting di Kota Bima

    KOTA BIMA.OBORBIMA.ID – Wakil Walikota Bima Feri Sofyan, SH membuka Pelaksanaan Diseminasi Hasil Kajian dan Rencana Tindak Lanjut Audit Kasus Stunting, bertempat di Aula Kantor Camat Mpunda, Senin, 21 Agustus 2023.

    Dalam kesempatan tersebut Wakil Walikota didampingi oleh Sekda Kota Bima, Asisten I Setda Kota Bima, Kepala Bappeda, Kepala DPPKB, Kadis Kesehatan, Kadis PUPR, Kepala DLH, Kadis Sosial, Kadis Ketahanan Pangan, Kepala RSUD Kota Bima, Camat se-Kota Bima, Kepala Puskesmas se-Kota Bima dan Lurah Sadia.

    Audit kasus stunting merupakan kegiatan prioritas pada rencana aksi nasional percepatan penurunan stunting, sedangkan tujuan dari audit kasus stunting adalah untuk mencari penyebab terjadinya kasus stunting tersebut sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa.

    Kegiatan audit stunting dilakukan melalui empat tahap, yakni pembentukan tim audit, pelaksanaan audit kasus stunting, managemen pendampingan keluarga dan desiminasi tindak lanjut.

    Kepala Dinas DPPKB Kota Bima Nurjanah S.Sos dalam sambutannya menyampaikan bahwa dari data Sample kasus stunting yang telah dilakukan identifikasi pada tahun ini terdapat 129 sample kasus stunting di 5 Kecamatan se-Kota Bima.

    “Identifikasi dan seleksi kasus stunting yang dituangkan dalam kertas kerja antara lain yaitu Calon Pengantin atau yang biasa kita sebut Catin terdapat 25 kasus, ibu menyusui dan nifas 15 kasus, Balita 30 kasus dan ibu hamil 59 kasus,” ucapnya.

    Wakil Walikota Bima dalam sambutannya mengapresiasi Pencapaian Dinas DPPKB Kota Bima yang telah mengambil langkah cepat dalam penanganan kasus stunting di Kota Bima.

    “Saya memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Dinas DPPKB yang telah melakukan percepatan penurunan kasus stunting di Kota Bima ini, sehingga kita bisa menyentuh angka 12,7%,” ucapnya.

    Diakhir beliau berharap agar semua stakeholder yang terlibat dalam kasus stunting dapat terus bersinergi bersama, dengan harapan angka stunting di Kota Bima bisa di tekan lebih rendah lagi.

    “Saya mengharapkan kerjasama kita semua, karena hal ini tidak bisa dilakukan secara mandiri semua harus bahu membahu agar angka stunting kita ini bisa ditekan serendah-rendahnya, tentu saya dan kita semua tidak ingin kedepannya masyarakat kita terkena stunting,” tutupnya.

    *OB.08*

  • Dinda-Dahlan Hadiri Peringatan HUT Ke-12 RSUD Sondosia

    BIMA.OBORBIMA.ID – “Rumah Sakit Sondosia adalah kebanggaan masyarakat Kabupaten Bima dan dengan segala keterbatasan yang ada, Saya dan Bapak Wakil Bupati akan terus berupaya agar RSUD Sondosia menjadi pusat pelayanan medis bagi masyarakat Bima dan Dompu maupun dari daerah lainnya,”Demikian ungkap Bupati Bima Hj.Indah Dhamayanti Putri SE, M.IP yang didampingi Wakil Bupati H. Dahlan M.Noer saat menyampaikan sambutan pada puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-12 RSUD Sondosia yang dipusatkan di rumah sakit tersebut.

    Bupati yang didampingi para staf ahli, Asisten, Inspektur dan Kepala OPD terkait lingkup Pemkab Bima dalam arahannya di hadapan Direktur RSUD Sondosia Dr. Firman, MPH, dokter, para tenaga medis dan tenaga keperawatan mengharapkan agar HUT ke-12 ini dapat menjadi wahana untuk merenungkan perjalanan fasilitas kesehatan yang sudah mengalami beberapa ujian ini.

    Menurut Bupati, salah satu tantangan RSUD Sondosia adalah melengkapi fasilitas pendukung sehingga dengan jumlah dokter spesialis yang sesuai standar Rumah Sakit memungkinkan untuk ditugaskan memenuhi kebutuhan jasa pelayanan medis yang memadai.

    “Karena itu, membesarkan pusat pelayanan kesehatan membutuhkan kebersamaan. Saat RS ini menghadapi masalah, pegawai harus tetap bekerja secara profesional dan jangan mementingkan kepentingan pribadi,”imbuhnya.

    Menutup arahannya, Bupati Bima memberikan apresiasi atas kinerja dokter spesialis yang sudah mengabdi di RSUD Sondosia, karena bagaimanapun kehadiran dokter spesialis merupakan prasyarat penting keberlanjutan kegiatan operasional rumah sakit.

    Sebelumnya, direktur RSUD Sondosia Dr.Firman MPH dalam pengantarnya mengungkapkan bahwa, instansi yang dipimpinnya berusaha untuk memperluas jangkauan dan mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat.

    “Saya mengharapkan dukungan semua pihak, agar RSUD Sondosia disamping menjadi pusat pelayanan gawat darurat juga dapat meningkatkan cakupan pelayanan,”harapnya.

    Peringatan HUT ke-12 RSUD Sondosia tahun ini ditandai dengan pemotongan tumpeng dan launching profil pelayanan RSUD tersebut.

    *OB.002*