Oborbima

Blog

  • Pj. Wali Kota Bima Bersama Forkompinda Gelar Rakor Evaluasi Kesiapan Pelaksanaan Pemilu 2024

    KOTA BIMA.OBORBIMA.ID – Pj. Wali Kota Bima, HM. Rum, menggelar rapat koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) untuk membahas kesiapan penyelenggaraan Pemilu 2024.

    Rapat tersebut bertujuan untuk memastikan suksesnya agenda demokrasi yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang.

    Dalam rakor tersebut, Pj. Wali Kota Bima menekankan pentingnya partisipasi semua pihak dalam proses pemungutan suara guna menjamin penyelenggaraan pemilu yang representatif dan akuntabel.

    HM. Rum juga menegaskan bahwa seluruh sumber daya yang dimiliki Pemerintah Kota Bima akan dialokasikan untuk mencapai tujuan tersebut.

    “Kota Bima, yang memiliki 404 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 42 Kelurahan di 5 Kecamatan, menuntut keterlibatan aktif dari semua pihak, termasuk KPU, Bawaslu, TNI, Polri, Kejaksaan Negeri Bima, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, dan lurah,”urainya.

    Mereka diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat untuk hadir di TPS dan melakukan pencoblosan dengan lancar. Selain itu, dalam rapat tersebut juga telah diidentifikasi potensi kerawanan dan langkah antisipasi yang akan diambil jika kondisi tersebut terjadi pada hari pemungutan suara.

    Ketua KPU menjelaskan, bahwa kesiapan pelaksanaan pemilu telah berjalan sesuai rencana, dengan logistik pemilu yang telah tersampaikan di seluruh TPS Kota Bima.

    Namun, sambung dia, gangguan cuaca dan musim hujan yang sering menyebabkan banjir di beberapa titik di Kota Bima tetap menjadi perhatian khusus.

    “Untuk mengatasi hal ini, KPU, Bawaslu, dan stakeholder terkait telah melakukan upaya antisipasi, termasuk relokasi beberapa TPS yang dinilai rawan terkena banjir,”pungkasnya.

    Rapat ini menegaskan komitmen semua pihak untuk memastikan terselenggaranya pemilu yang aman, lancar, dan adil bagi seluruh warga Kota Bima.

    Menurut Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bima, ada beberapa potensi kerawanan yang perlu diwaspadai dalam penyelenggaraan Pemilu.

    “Beberapa potensi kerawanan tersebut antara lain Potensi penyebaran informasi hoaks atau berita palsu yang dapat mempengaruhi opini publik dan menciptakan ketidakpercayaan terhadap proses pemilu,”tandasnya.

    Hal lain yang perlu diperhatikan adalah Pelanggaran Kampanye dimana kemungkinan terjadinya pelanggaran dalam proses kampanye oleh calon atau tim suksesnya, seperti kampanye hitam, penyebaran uang atau barang untuk mempengaruhi pemilih, atau pelanggaran lain terkait aturan kampanye.

    “Bawaslu juga terus mengawasi terjadinya Potensi terjadinya intimidasi atau kekerasan terhadap pemilih, relawan kampanye, atau petugas pemilu yang dapat mengganggu proses pemungutan suara dan mengancam keamanan,”tandasnya.

    Kerawanan lain yang juga disoroti adalah adanya pemilih Ganda atau Kecurangan dalam Pencoblosan: Potensi terjadinya kecurangan seperti pemilih ganda atau manipulasi hasil pencoblosan yang dapat merusak integritas hasil pemilu.Dan yang terakhir Bawaslu juga mengingatkan agar semua pihak mewaspadai Kemungkinan terjadinya gangguan teknis pada perangkat elektronik atau infrastruktur yang digunakan dalam proses pemungutan suara, seperti kerusakan mesin pemilihan atau jaringan internet yang tidak stabil.

    “Bawaslu Kota Bima melakukan pemantauan dan pengawasan secara intensif untuk mengidentifikasi, mencegah, dan menanggulangi potensi kerawanan tersebut guna memastikan terselenggaranya pemilu yang berintegritas dan adil,”terangnya.

    Isu lain yang turut diawasi oleh Bawaslu Kota Bima adalah isu netralitas ASN dalam Pemilu 2024. Bawaslu meminta agar pihak birokrasi lebih bijak dalam beraktifitas dan menyikapi keberpihakan dalam prosesi pemilu 2024 agar tidak terjadi penurunan kualitas demokrasi akibat keterlibatan ASN dalam aktifitas politik praktis.

    Selain itu, Bawaslu Kota Bima juga menyampaikan beberapa kendala terkait penertiban alat peraga kampanye partai politik, Paslon Presiden dan Wakil Presiden serta calon anggota legislatif yang tersebar hampir di semua lokasi strategis di Kota Bima yang masih belum dapat ditertibkan oleh personil Bawaslu yang cukup terbatas jumlahnya.

    “Oleh karena itu, Bawaslu meminta peran aktif penyelenggara pemilu baik KPU hingga kpps bahkan partai politik dan caleg untuk membantu menertibkan alat peraga kampanye tersebut,”harapnya.

    *Red*

  • Pj Wali Kota Bima Musnahkan Kelebihan Kertas Suara Pemilu 2024

    KOTA BIMA.OBORBIMA.ID – Ir. H. Mohammad Rum, MT, selaku Pejabat Wali Kota Bima, turut hadir untuk menyaksikan penandatanganan berita acara pemusnahan kelebihan kertas suara pemilu serta melepas distribusi logistik pemilu untuk Pemilu 2024.

    Jumlah kelebihan kertas suara pemilu mencapai 1159 lembar, terdiri dari 656 lembar kertas suara dalam kategori rusak dan 503 lembar kertas suara dalam kategori baik. Proses pemusnahan dilakukan secara langsung di halaman Kantor KPUD Kota Bima, dimana Pj. Wali Kota Bima, Ir. H. Mohammad Rum, MT, turut mengawasinya untuk memastikan integritas dan transparansi proses tersebut.

    Setelah selesai, Pj. Wali Kota Bima didampingi oleh Ketua KPUD Kota Bima secara resmi melepas distribusi logistik pemilu ke seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kota Bima sejumlah 404 TPS yang tersebar di 41 Kelurahan Kota Bima. Langkah ini menandai tahap penting dalam persiapan menuju pelaksanaan Pemilu 2024, yang menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemilu yang adil, terbuka, dan transparan.

    Pj. Wali Kota Bima memberikan arahan yang tegas dan komprehensif terhadap prosesi distribusi logistik pemilu ke seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kota Bima.

    Ia pun menekankan pentingnya menjaga keamanan, ketertiban, dan integritas selama proses distribusi, serta memastikan bahwa setiap TPS menerima logistik pemilu dengan lengkap dan tepat waktu.

    Selain itu, Pj. Wali Kota Bima juga menyoroti pentingnya koordinasi yang baik antara pihak terkait, termasuk KPUD Kota Bima, aparat keamanan, dan pihak terkait lainnya, untuk memastikan distribusi berjalan lancar tanpa hambatan.

    “Pentingnya memberikan prioritas kepada daerah-daerah yang mungkin memiliki aksesibilitas yang sulit atau berpotensi mengalami kendala logistik,”katanya.

    Diakhir arahannya, Pj. Wali Kota Bima menegaskan komitmennya untuk memastikan bahwa setiap warga Kota Bima memiliki kesempatan yang sama dan mudah untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi melalui Pemilu 2024.

    HM. Rum, Penjabat Wali Kota Bima, menyampaikan harapannya atas kesuksesan penyelenggaraan Pemilu 2024 dengan penuh optimisme.

    “Saya berharap agar Pemilu 2024 dapat berjalan dengan lancar, aman, dan damai, serta memberikan kesempatan bagi seluruh warga Kota Bima untuk menyalurkan hak suaranya secara bebas dan adil,”harapnya.

    HM. Rum juga mengharapkan bahwa hasil dari Pemilu 2024 akan mencerminkan kehendak rakyat serta menjadi landasan kuat untuk membangun demokrasi Kota Bima yang lebih baik dan damai dimasa depan.

    *Red*

  • Untuk Optimalisasi Pelayanan Air Bersih Bagi Warga, Pj. Wali Kota Bima Tinjau Kesiapan IPAM Dodu

    KOTA BIMA.OBORBIMA.ID – Pj. Wali Kota Bima, HM. Rum, bersama dengan sejumlah pejabat terkait, melakukan peninjauan terhadap kesiapan Instalasi Pengelolaan Air Minum (IPAM) Dodu di Kelurahan Dodu, Kecamatan Rasanae Timur.

    Dalam kunjungan ini, Pj. Wali Kota Bima bertujuan memastikan bahwa IPAM Dodu siap melayani kebutuhan air bersih bagi warga Dodu dan sekitarnya.

    Pj. Wali Kota Bima menekankan pentingnya menjaga kelestarian sumber air utama IPAM Dodu, yaitu daerah aliran sungai Dodu, agar ketersediaan air dapat terus dioptimalkan.

    “Hal ini merupakan langkah strategis dalam memastikan kelangsungan pasokan air bersih bagi masyarakat,”ucapnya

    Dalam penutupannya, Pj. Wali Kota Bima menegaskan, komitmennya untuk menyelesaikan misi penyediaan air bersih bagi warga Kota Bima pada tahun 2024. “Langkah-langkah konkret telah dirancang dan akan terus diupayakan guna memastikan bahwa setiap warga dapat menikmati akses air bersih yang layak dan berkualitas,”pungkasnya

    Dengan adanya upaya pemantauan dan perbaikan secara berkala, sambung dia, diharapkan IPAM Dodu dapat terus beroperasi dengan efisien dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, serta menjadi contoh dalam pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan.

    “MKedepan sumber mata air Dodu diharapkan dapat menyalurkan air bersih tidak hanya untuk konsumsi warga kelurahan Dodu akan tetapi dapat dimaksimalkan untuk menjadi solusi air bersih di kelurahan lain di sekitar Kelurahan Dodu.

    “Untuk itu, saya harap terbangun kesadaran kolektif dari semua komponen masyarakat untuk melestarikan sumber mata air Dodu dan terus bersinergi dengan semua pihak untuk menjaga keberlangsungan IPAM yang telah dibangun saat ini sehingga fungsi dan manfaat IPAM dapat dinikmati secara luas dan berkesinambungan,” pungkas H. Mohammad Rum.

    Sementara itu, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Junaidin, ST menjelaskan, bahwa infrastruktur utama IPAM Dodu telah direvitalisasi dan beroperasi dengan baik untuk menyalurkan air bersih ke rumah-rumah di wilayah Dodu.

    “Rencananya, pada tahun 2024 ini, akan dilakukan penambahan sambungan rumah baru menggunakan anggaran dari APBD Kota Bima, dan upaya akan terus dilakukan untuk mendapatkan tambahan anggaran melalui program bantuan inpres air bersih dari Pemerintah Pusat,”tandasnya.

    *Red*

  • Banjir Melanda Warga Manggemaci, Pj. Wali Kota Bima Respon Cepat Dengan Tanggap Darurat

    KOTA BIMA.OBORBIMA.ID – Banjir yang melanda wilayah Kelurahan Manggemaci yang terjadi Sabtu 10 Februari 2024 lalu telah menimbulkan dampak signifikan bagi warga setempat.

    Pj. Wali Kota Bima, HM. Rum, segera merespons situasi darurat ini dengan langkah-langkah tanggap dan membantu warga yang terdampak.

    Akibat tingginya curah hujan di wilayah hulu beberapa hari terakhir, Daerah Aliran Sungai Padolo yang melewati Kelurahan Manggemaci meluap, menyebabkan banjir di sebagian besar wilayah Manggemaci. Rumah-rumah terendam air, infrastruktur rusak, dan akses transportasi terganggu, mempersulit aktivitas sehari-hari warga di beberapa titik lokasi.

    Dalam menghadapi kondisi darurat ini, Pj. Wali Kota Bima, HM. Rum, bersama timnya, langsung bergerak cepat dengan menginstruksikan OPD terkait untuk memberikan bantuan kepada warga terdampak.

    “Saya minta agar bantuan berupa logistik dan perlengkapan darurat, seperti makanan, air bersih, selimut, dan obat-obatan, segera didistribusikan ke lokasi-lokasi terdampak banjir,” ujar H. Mohammad Rum di lokasi peninjauan.

    Selain itu, upaya siaga evakuasi dan penanganan medis juga harus segera dipersiapkan guna mengantisipasi adanya situasi banjir susulan yang kemungkinan akan terjadi.

    “Hal ini perlu dilakukan secara terkoordinasi untuk memastikan keselamatan dan kesehatan warga. Tim Tanggap darurat dan siaga bencana yang telah dibentuk dibawah komando BPBD harus dikerahkan untuk siaga membantu evakuasi warga yang terperangkap di lokasi banjir,”imbuhnya.

    Pj. Wali Kota Bima, HM. Rum, menegaskan komitmennya untuk terus mendukung dan melindungi warga Manggemaci dalam menghadapi musibah ini. Dia juga mengimbau kepada semua pihak untuk bersatu dan saling membantu dalam proses pemulihan pasca-banjir.

    Mengingat kondisi cuaca dan siklus serta intensitas hujan yang masih cukup tinggi, H. Mohammad Rum meminta agar situasi tersebut berada dalam pemantauan ketat, sementara upaya penanggulangan dan pemulihan harus terus dilakukan dengan penuh semangat dan kepedulian.

    “Warga Manggemaci diharapkan dapat segera pulih dan bangkit kembali dari dampak yang ditimbulkan oleh banjir ini,”harapnya.

    Disela peninjauan kondisi warga kelurahan Manggemaci yang terdampak banjir, Pj. Wali Kota Bima, juga meninjau ketersediaan air bersih di kelurahan Manggemaci dengan melakukan uji coba sambungan rumah dibeberapa rumah warga.

    “Untuk sementara warga dapat memanfaatkan secara kolektif sambungan rumah yang ada guna memenuhi kebutuhan air bersih di Kelurahan Manggemaci. Kedepan Pemerintah Kota Bima berkomitmen untuk terus mengupayakan pemerataan sambungan rumah air bersih sehingga setiap warga tidak lagi kesulitan mendapatkan air bersih,” ungkap HM. Rum.

    *Red*

  • Antisipasi Banjir di DAS Padolo, Pj. Wali Kota Bima Gelar Rakor

    KOTA BIMA.OBORBIMA.ID – Pj. Wali Kota Bima, H. Mohammad Rum, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) untuk mengantisipasi potensi luapan banjir di DAS Padolo, Senin 12 Februari 2024. Rakor tersebut digelar di Ruang Rapat Wali Kota Bima dan dihadiri oleh Badan Wilayah Sungai (BWS) dan PT Waskita NT 1.

    Dalam rapat tersebut, Pj. Wali Kota Bima didampingi oleh Kepala Bappeda, Kadis PUPR, Kalak BPBD, Kadis Perkim, dan beberapa lurah terkait di daerah aliran sungai Padolo. Fokus utama rapat adalah membahas rencana percepatan penanganan program normalisasi sungai dan penguatan tanggul DAS Padolo yang dilaksanakan oleh BWS dan PT Waskita NT 1.

    Terdapat beberapa kendala yang dibahas dalam rapat, terutama terkait penolakan dari sebagian warga terhadap penggunaan lahan mereka untuk area pembangunan dan akses jalan masuknya peralatan berat maupun kendaraan material.

    H. Mohammad Rum meminta kepada pihak terkait untuk segera menuntaskan masalah pembebasan lahan untuk area normalisasi sungai guna memastikan kelancaran program tersebut.

    “Dengan adanya Rakor ini, diharapkan langkah-langkah konkret dapat segera diambil untuk mengurangi risiko banjir di wilayah DAS Padolo dan melindungi masyarakat dari dampak yang mungkin terjadi,”katanya.

    Ir. H. H. Mohammad Rum, MT, menegaskan bahwa langkah konkret yang dapat diambil saat ini adalah meminimalisir dampak banjir di wilayah hilir. Hal ini disebabkan karena penanganan kerusakan lingkungan di wilayah hulu membutuhkan rentang waktu yang panjang dan lama.

    Oleh karena itu, sambungnya, dibutuhkan tindakan cepat untuk mencegah kejadian luapan banjir yang berulang dan berdampak lebih besar bagi warga di sekitar aliran sungai Padolo. Ini menunjukkan kesadaran akan urgensi perlunya tindakan segera untuk melindungi masyarakat dari risiko banjir yang dapat terjadi secara berulang.

    “Saya harap beberapa warga yang masih keberatan lahannya digunakan untuk area penataan normalisasi sungai agar segera mendukung berbagai upaya pemerintah dalam meminimalisir kejadian luapan banjir,”harapnya.

    Ia menjelaskan, dalam konteks kemaslahatan bersama memang perlu adanya pengorbanan dan  Pemerintah Kota Bima akan tetapi memperhatikan kewajiban memenuhi tuntutan ganti rugi bagi warga yang lahannya digunakan untuk area pembangunan normalisasi sesuai dengan koridor aturan dn prosedur yang berlaku.

    “Dan perlu diingat bahwa dengan adanya titik lokasi tertentu yang dapat memicu luapan banjir, apabila tidak segera ditangani dengan baik, maka sampai kapanpun area disekitar lokasi tersebut akan terus mengalami luapan banjir, dan itu akan berdampak buruk bagi sebagian besar warga disekitar area tersebut,”  ungkap HM. Rum.

    Selain itu dalam rapat tersebut HM. Rum mendengarkan beberapa pertimbangan teknis tentang strategi pelaksanaan program normalisasi DAS Padolo.

    “Pertimbangan teknis dalam normalisasi sungai untuk meminimalisir banjir meliputi pemetaan topografi sungai, evaluasi hidrologi, desain struktur pengendalian banjir, manajemen sedimentasi, dan pemulihan ekosistem sungai,”imbuhnya

    Semua pertimbangan tersebut akan menjadi arah kebijakan yang akan diambil dalam mempercepat penanganan normalisasi DAS Padolo.

    Disesi akhir, H. Mohammad Rum meminta kepada pihak terkait terutama Dinas PUPR dan Dinas Perkim Kota Bima terus berkoordinasi dengan para lurah yang wilayahnya digunakan sebagai locus normalisasi untuk melakukan sosialisasi dan.

    “Pendekatan intensif kepada beberapa warga akan pentingnya normalisasi sungai guna meminimalisir dampak kerugian yang ditimbulkan banjir,”tandasnya.

    *Red*

  • Bangunan Tracking Mangrove, Pj. Wali Kota Bima Gelar Pertemuan Dengan Perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI

    Pertemuan ini bertujuan untuk membahas progres pengurusan permohonan rekomendasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI terkait rencana pembangunan Tracking Mangrove di kawasan wisata Amahami dan obyek wisata Lawata.

    Dalam arahannya, HM. Rum meminta kepada Dr. Munawar, S.Pi., M.Ec.Dev, Perencana Ahli Madya Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, untuk memberikan dukungan dalam berbagai program Pemerintah Kota Bima guna mempercepat pembangunan bahari di wilayah tersebut agar dapat menyamai kota-kota lain di Indonesia.

    Sementara itu, Dr. Munawar menjelaskan, bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki berbagai program unggulan yang dapat diadopsi oleh daerah, dengan sumber pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    “Ini menunjukkan kerjasama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam memajukan sektor kelautan dan perikanan, serta potensi pengembangan pariwisata bahari di Kota Bima,” Katanya

    Beliau menginformasikan, bahwa terdapat 5 kebijakan KKP berbasis Ekonomi Biru, yaitu Perluasan kawasan konservasi, Penangkapan ikan terukur berbasis kuota, Pembangunan budidaya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan, Pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, dan yang terakhir adalah Pembersihan sampah plastik melalui gerakan partisipasi nelayan atau bulan cinta laut.

    Lebih jauh Dr. Munawar, S.Pi.,M.Ec.Dev menguraikan, beberapa derivasi program unggulan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI tahun 2024 meliputi peningkatan Produksi Perikanan dimana program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi perikanan melalui pengembangan budidaya ikan, peningkatan kualitas pakan, serta pemberdayaan nelayan dan petani ikan.

    “Prioritas derivasi program selanjutnya adalah Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dengan fokus pada pengelolaan yang berkelanjutan dari sumber daya kelautan dan perikanan, termasuk pengawasan penangkapan ikan yang ilegal dan pembinaan terhadap wilayah konservasi laut,” ujarnya.

    Munawar juga menjelaskan bahwa KKP RI juga memiliki program Pemberdayaan Ekonomi Kelautan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan nelayan melalui pengembangan usaha perikanan skala kecil dan menengah, serta pembinaan koperasi dan kelompok usaha bersama.

    Menutup keterangannya Dr. Munawar mengungkapkan bahwa KKP juga sedang melakukan Pengembangan Pariwisata Bahari dengan cara menggalakkan pengembangan destinasi pariwisata bahari untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, termasuk promosi obyek wisata bahari dan pembangunan infrastruktur pendukung.

    “Dan yang terakhir adalah program Konservasi Ekosistem Laut guna melindungi dan memulihkan ekosistem laut serta habitat penting seperti terumbu karang, mangrove, dan padang lamun melalui program konservasi dan restorasi yang berkelanjutan,”pungkasnya.

    H. Mohammad Rum menyambut baik adanya berbagai program Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, untuk itu beliau berkomitmen untuk menyusun strategi kebijakan yang linear dengan arah kebijakan kementerian guna memacu percepatan pembangunan di Kota Bima yang bermuara pada terwujudnya masyarakat Kota Bima yang sejahtera dan berdaya saing tinggi.

    *Red*

  • Pastikan Kesiapan Pemilu, Pemkab Bima Gelar Apel Siaga

    BIMA.OBORBIMA.ID – Untuk mengantisipasi munculnya kendala yang dihadapi pada tahapan terakhir penyelenggaraan Pemilihan Umum (PEMILU) tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Bima bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) menggelar Apel Kesiap siagaan yang dilaksanakan Senin (12/2) di Lapangan Upacara Kantor Bupati Bima.

    Wakil Bupati Bima H. Dahlan M. Noer yang bertindak selaku Pembina Apel mengawalinya dengan melakukan pemeriksaan pasukan yang dilanjutkan dengan penyampaian sambutan.

    Dahlan dalan sambutannya dihadapan Bupati Bima Hj.Indah Dhamayanti Putri, SE.M.IP, Komandan Kodim 1608/Bima Letkol Inf. Andi Lulianto S.Kom, Kapolres Bima AKBP Eko Sutomo S.IK, M.IK, Kapolres Bima Kota AKBP Yudha Pranata S.IK, para Asisten dan Kepala OPD terkait menyampaikan beberapa hal.

    “Apel kesiapsiagaan yang dilaksanakan dalam masa tenang ini dimaksudkan untuk memastikan pihak terkait baik penyelenggara Pemilu, pemerintah daerah, aparat TNI dan Polri melakukan pengawasan maksimal terhadap tahapan yang tersisa yakni masa tenang dan hari pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024 mendatang,” Ungkap Dahlan.

    Kata dia, Pemilu yang tinggal beberapa hari lagi menuntut kita semua agar mewaspadai segala potensi kerawanan dengan meningkatkan koordinasi, menjunjung tinggi mekanisme dan prosedur yang berlaku, juga mencegah tindakan politik uang kecurangan dan manipulasi suara yang mencederai proses demokrasi.

    “Saya enginstruksikan jajaran Dinas Kesehatan khususnya seluruh Puskesmas yang ada di 18 kecamatan, agar tetap beroperasi dan memberikan pelayanan untuk mengantisipasi jika ada petugas KPPS yang membutuhkan penanganan medis. Hal ini penting, agar kasus yang terjadi pada Pemilu 2019 lalu tidak kembali terulang,” Tutupnya.

    *Red*

  • Pemkot Bima Kembali Ikuti Agenda Rakor Pengendalian Inflasi Daerah oleh Kemendagri

    KOTA BIMA.OBORBIMA.ID – Pemerintah Kota Bima kembali mengikuti rapat koordinasi mingguan terkait pengendalian inflasi daerah oleh Kemendagri, bertempat di Ruang Rapat Wali Kota. Senin, 12 Februari 2024.

    Rakor yang dilaksanakan melalui Vicon tersebut dihadiri oleh Pj. Wali Kota Bima Ir. H. Mohammad Rum, MT dan didampingi oleh Inspektur, Plt. Asisten II Setda Kota Bima, Kepala BPKAD, Kadis Koperindag, Kadis Pertanian, Kadis Perikanan dan Kepala Daerah yang Mendapat Undangan.

    Jend. Pol. (Purn) Prof. Drs. H. Tito Karnavian, M.A, Ph.D selaku Menteri Dalam Negeri menyampaikan ucapan terimakasih karena stabilitas harga pangan memasuki bulan februari masih konsisten.

    Beliau juga menyampaikan terkait pemilu yang semaikn dekat agar tetap terus berkoordinasi dan mengecek harga bahan pangan.

    “Mendekati pemilu yang tinggal dua hari lagi, saya meminta agar kita semua agar tetap mengawal stabilitas harga pangan, karena kita tidak tahu imbas dari pesta demokrasi ini adanya bahan pangan yang naik,” ucap beliau.

    Disamping itu beliau juga memberikan informasi tambahan terkait pemilu yang akan datang bahwa pemilu sudah diatur oleh lembaga independen yaitu KPU dan BAWASLU.

    Ia juga meminta kepada seluruh kepala daerah sebagai kepala kepala pemerintah agar mendukung suksesnya pemilu yang akan datang.

    “Walaupun pemilu telah diatur oleh lembaga independen, namun kita sebagai pemerintah tetap diminta untuk memberikan dukungan demi kelancaran pemilu tersebut dengan meminjamkan sarana prasarana infrastruktur berupa gedung untuk pemilu dan gudang logistik penyimpanan,” pintanya.

    Selain meminjamkan sarana prasarana infrastruktur, pemerintah juga diminta untuk membantu masalah distribusi logistik untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau dan mensosialisasikan hak-hak pemilih kepada masyarakat.

    “KPU juga meminta kepada kita terkait masalah logistik mereka untuk diantarkan ke daerah atau pulau-pulau terpencil serta daerah yang terdampak bencana dan juga mensosialisasikan hak-hak pemilih karena semakin tinggi tingkat pemilih akan memberikan legitimasi yang kuat pada yang terpilih,” ujarnya.

    *Red*

  • Pj Wali Kota Bima Ajak ASN Tingkatkan Partisipasi Pemilu dan Antisipasi Banjir

    KOTA BIMA.OBORBIMA.ID – Pj Wali Kota Bima, Ir. H. Mohammad Rum, M.T, memimpin Apel Gabungan Bersama Seluruh Aparatur Kecamatan Mpunda bertempat di Kantor Camat Mpunda, Senin, 12 Februari 2024.

    Dalam kesempatan tersebut, H. Rum mengajak seluruh ASN untuk menjadi garda terdepan dalam memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, terkait pentingnya menggunakan hak pilihnya di tengah momentum tahun politik yang luar biasa ini.

    “Saya berharapan agar partisipasi masyarakat Kota Bima dalam pemilihan umum mencapai di atas 90%” ucapnya.

     Ia meminta agar peran ASN meski tidak secara langsung dalam mengawal dan mendampingi jalannya pemilihan umum, serta memberikan instruksi agar kendala-kendala yang muncul dapat segera dilaporkan ke penyelenggara pemilu guna memastikan kesuksesan pelaksanaan pemilu.

    Selain itu, Pj Wali Kota juga menyoroti ancaman banjir yang kerap mengintai saat musim pemilihan umum. 

    “Meskipun banjir merupakan ancaman yang tidak bisa dihindari karena berasal dari hulu di luar wilayah Kota Bima, setiap kelurahan diminta untuk memiliki kesiapsiagaan dalam menangani dampak banjir,” tegasnya.

    Dalam upaya mengantisipasi banjir bandang, Pj Wali Kota meminta kerjasama dari Lurah, Kabinsa, Bhabinkamtibmas, Karangtaruna, dan RPM untuk bersatu dalam mengantisipasi dan menanggulangi dampak buruk yang mungkin terjadi.

    Pj Wali Kota juga menyampaikan bahwa masa jabatannya hampir berakhir, namun ia berharap agar seluruh aparatur pemerintah dapat terus bekerja sama untuk memastikan berbagai program pemerintah dapat diperjuangkan dan sukses bersama demi kemajuan Kota Bima ke depannya.

    *Red*

  • Pj. Wali Kota Bima Tinjau Sejumlah Kelurahan Terdampak Banjir

    KOTA BIMA.OBORBIMA.ID – Penjabat Wali Kota Bima, Ir. H. Mohammad Rum, MT meninjau sejumlah kelurahan terdampak banjir bandang yang terjadi pada Jum’at sore di Kota Bima.

    Hujan yang mengguyur seluruh wilayah Kota Bima dan Kabupaten Bima pada pukul 15:30 sampai pukul 17:30 sore tersebut mengakibatkan luapan air banjir menggenangi 20 kelurahan di Kota Bima.

    Akibatnya, 3 ribu KK terdampak tersebar di 20 kelurahan di Kota Bima. Sementara 3 dari 20 kelurahan terdampak merupakan wilayah lahan pertanian yakni di Kelurahan Lampe, Kelurahan Dodu dan Kelurahan Nungga.

    Merespon hal itu, pemerintah Kota Bima mengeluarkan status tanggap darurat kebencanaan melalui SK Penetapan Tanggap Darurat dan SK pembentukan struktur, nomor 188.45/112/360/II/2024 terhitung mulai 10 hingga 16 Februari 2024.

    H. Mohammad Rum menyampaikan, atas nama pribadi dan pemerintah Kota Bima turut prihatin atas musibah banjir bandang yang menimpa hampir 20 kelurahan terdampak di Kota Bima.

    “Pada peninjauan lokasi yang menjadi sumber luapan di sungai padolo, saya minta agar parapet dinaikkan lagi setinggi 2 meter, dan ini segera dikerjakan melalui dana siap pakai (DSP),” ujarnya saat meninjau pintu air di sungai padolo di RW 01 Kelurahan Dara, pada Sabtu (10/2/2024).

    Selain itu, H. Mohamamad Rum juga mengatakan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima untuk segera mengeluarkan status tanggap darurat kebencanaan dan penetapan struktur yang melibatkan semua pihak, baik pemerintah maupun BUMN/BUMD untuk sama-sama terlibat aktif melakukan upaya terbaik pasca bencana terjadi.

    “Saya juga saat ini telah berkoordinasi langsung dengan pihak BNPB RI maupun pihak provinsi, alhamdulillah direspon sangat baik, apapun kebutuhan kita akan dipenuhi,” tandasnya.

    Pj. Wali Kota Bima yang didampingi Sekda Kota Bima, Kepala BPBD Kota Bima, Kepala PUPR Kota Bima, Kepala Diskominfotik Kota Bima, Kepala Dinas Sosial Kota Bima, Kepala DLH Kota Bima, Camat dan Lurah tersebut meninjau korban terdampak banjir bandang di Kelurahan Dara dan Paruga dengan menyerahkan sejumlah bantuan tanggap darurat yang dibutuhkan oleh masyarakat terdampak.

    *Red*