Oborbima

Blog

  • Launching Kopdes Merah Putih di Desa Bilelando, Wagub NTB: Pastikan Memberi Manfaat Bagi Masyarakat Luas

    Launching Kopdes Merah Putih di Desa Bilelando, Wagub NTB: Pastikan Memberi Manfaat Bagi Masyarakat Luas

    MATARAM.OBORBIMA.ID – Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.IP bersama Bupati Lombok Tengah menghadiri Launching secara virtual zoom Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih Syariah Bilelando, di Dusun Selengaran, Desa Bilelando, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Senin, (21/7).

    Kopdes Merah Putih Syariah Bilelando merupakan salah satu dari dua Koperasi dimana salah satunya di Desa Kekeri, Lombok Barat, NTB, yang dipilih pemerintah pusat untuk diresmikan secara serentak nasional oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto melalui virtual zoom, dengan jumlah Kopdes Merah Putih yang diresmikan sebanyak 80.000 Koperasi se-Indonesia.

    Kabupaten Lombok Tengah dengan 154 desa/kelurahan, merupakan kabupaten yang sudah terbentuk koperasi, dan akan diserahkan Akte-nya secara langsung oleh Bupati.

    Terkait hal ini, Wagub NTB dalam sambutannya mengatakan, Provinsi NTB patut berbangga hati karena menjadi salah satu dari sejumlah provinsi yang ada di Indonesia, sudah berhasil menuntaskan keberadaan cikal bakal Koperasi Merah Putih hampir di seluruh desa, dari 1200 lebih desa/kelurahan yang ada di Nusa Tenggara Barat.

    Kata Umi Dinda sapaanya, Peresmian Kopdes Merah Putih seluruh Indonesia ini merupakan wujud dari mimpi besar Presiden Republik, untuk melihat pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, yaitu mewujudkan Koperasi-koperasi Merah Putih yang sehat di semua Desa/kelurahan di seluruh wilayah Indonesia, tentu khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

    “Untuk itu, saya meminta kepada seluruh jajaran di Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk memastikan launching Kopdes Merah Putih ini tidak sekedar membanggakan diri kita,”katanya.

    Namun ia mendorong seluruh perangkat mulai dari desa hingga kabupaten, untuk dapat memastikan dari sejumlah Kementerian lembaga dan Dinas yang ada di NTB harus bisa terus melakukan pendampingan, sejauh mana Koperasi yang telah terbentuk ini bisa berjalan dengan baik, dapat tumbuh dan memberi manfaat bagi masyarakat luas.

    “Kemudian kepada Pak Kades,— saya harapkan dalam kegiatan Koperasi Desa Merah Putih ini untuk juga lebih banyak melibatkan perempuan. Karena mohon izin Pak Bupati ya,— dalam setiap urusan apabila ada perempuan di dalamnya, maka Insyaallah akan dipastikan berkah dan semuanya berjalan dengan baik,” tutupnya.

    *OB.13*

  • Launching 191 Koperasi Desa Merah Putih, Ini Harapan Bupati Bima

    Launching 191 Koperasi Desa Merah Putih, Ini Harapan Bupati Bima

    BIMA.OBORBIMA.ID – Peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-78, tingkat Kabupaten Bima yang mengusung tema “Koperasi Maju, Indonesia Adil Makmur dan Bermartabat” berlangsung Senin (21/7) di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Bima.

    Peringatan tersebut dirangkaikan dengan Peluncuran 191 Koperasi Desa yang telah berbadan hukum dan tersebar di seluruh desa se-Kabupaten Bima yang ditandai Penekanan Sirine oleh Bupati Bima Ady Mahyudi.

    Dalam arahannya, Bupati Bima Ady Mahyudi menyampaikan, dalam menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat dan kompetitif, pengembangan sumber daya manusia bagi pengelola koperasi dan pelaku UMKM, menjadi salah satu skala prioritas yang secara konsisten terus dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

    “Karena sektor ini bisa memberikan kontribusi yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi Desa, Daerah dan Nasional,”Ungkap Bupati.

    Dalam mendukung UKM, Kata doa, Pemerintah Kabupaten Bima sangat fokus, konsisten serta berkelanjutan untuk menumbuh kembangkan gerakan Koperasi dan pelaku UKM.

    “Sehingga diharapkan mampu mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memiliki dedikasi, kompetensi, disiplin, jujur, cerdas dan berdaya saing, serta siap dalam mengelola dan mengembangkan Koperasi dan UKM kearah yang lebih maju,”imbuhnya.

    Diakhir arahannya, Bupati berharap kepada para pemangku kepentingan, gerakan Koperasi Desa Merah Putih dapat berkembang dan berkontribusi untuk pembangunan daerah.

    Sebelumnya, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Drs.Dahlan Muhammad dalam pengantarnya mengungkapkan, di kabupaten Bima terdapat 531 koperasi yang mencakup 340 Koperasi Umum, 191 Koperasi merah putih dengan volume usaha/pemberian pinjaman koperasi ke anggota sebesar Rp 137.135.000, dengan jumlah anggota koperasi sebanyak 48.217 orang.

    “Sebanyak 2.701 tenaga kerja yang diserap melalui Badan usaha koperasi di Kabupaten Bima baik modal sendiri maupun modal luar senilai total Rp. 199 milyar,” Terang Kadis.

    Pencanangan tersebut turut hadir, Wakil Bupati Bima dr.H. Irfan Zubaidy dan Ketua Umum GOW Kabupaten Bima Ny. Anita H. Irfan, Sekda Adel Linggi Ardi, S.E dan Ketua DWP Kabupaten Bima Unsur Forkopimda, Kepala OPD, Instansi Vertikal dan Pimpinan BUMN, Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah (DEKOPINDA), serta Pengurus Koperasi dan Koperasi Desa Merah Putih Se-Kabupaten Bima.

    *OB.11*

  • Jalan Sehat “Road to FORNAS VIII”, Ribuan Warga Sumbawa Antusias Berpartisipasi

    Jalan Sehat “Road to FORNAS VIII”, Ribuan Warga Sumbawa Antusias Berpartisipasi

    SUMBAWA.OBORBIMA.ID – Antusiasme masyarakat Kabupaten Sumbawa terlihat tinggi dalam mengikuti kegiatan Jalan Sehat “Road to FORNAS VIII 2025”.

    Ribuan peserta dari berbagai elemen dan organisasi masyarakat memadati kawasan depan Pendopo Bupati Sumbawa untuk mengikuti kegiatan ini pada Minggu (20/7).

    Wakil Gubernur NTB, Indah Damayanti Putri, S.E., M.IP., hadir dan melepas langsung peserta jalan sehat bersama Bupati Sumbawa, H. Syafruddin Jarot, serta Sekda Sumbawa, Dr. Budi Prasetyo.

    Wagub menyampaikan bahwa, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memastikan kesiapan Provinsi NTB dan Kabupaten Sumbawa dalam menyambut pelaksanaan Festival Olahraga Rekreasi Nasional (FORNAS) VIII yang akan digelar pada 26 Juli hingga 1 Agustus 2025.

    “Semangat FORNAS harus sampai ke seluruh kabupaten/kota di provinsi Nusa Tenggara Barat”, ujar tegas Wagub.

    Lebih lanjut, ia menekankan bahwa melalui kolaborasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, kegiatan ini menjadi sarana mengajarkan kebiasaan baik kepada masyarakat, khususnya dalam mencintai olahraga dan menjaga kesehatan.

    *OB.12*

  • Asyik Main Judi Roler, 6 Orang ini Kena Ciduk Tim Opsnal Polsek Rasanae Barat

    Asyik Main Judi Roler, 6 Orang ini Kena Ciduk Tim Opsnal Polsek Rasanae Barat

    KOTA BIMA.OBORBIMA.ID – Tim Opsnal Polsek Rasanae Barat Polres Bima Kota berhasil menangkap judi angka acak yang menggunakan handphone (ROLER) di Lingkungan Binabaru Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima. Penangkapan dilakukan berdasarkan laporan dari masyarakat.

    Giat gabungan piket fungsi bersama anggota opsnal yang dipimpin langsung oleh Panit 1 Opsnal Reskrim Polsek Rasanae Barat IPDA Muhammad Hilir, S.H, berhasil mengamankan 6 orang terduga pelaku judi angka acak.

    Dari hasil penangkapan, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 769 ribu, 2 unit Hp Android, dan 1 unit Hp Nokia. Barang bukti dan terduga pelaku dibawa ke Polsek Rasanae Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

    AKP Suratno mengatakan, penangkapan judi angka acak ini merupakan hasil dari laporan masyarakat yang merasa terganggu dengan aktivitas judi tersebut.

    “Saya mengimbau masyarakat untuk selalu waspada dan berhati-hati terhadap aktivitas judi dan segera melapor jika mengetahui adanya aktivitas judi di lingkungan sekitar,”himbaunya.

    *OB.12*

  • Wali Kota Bima Akan Wujudkan Program PKH Daerah

    Wali Kota Bima Akan Wujudkan Program PKH Daerah

    KOTA BIMA.OBORBIMA.ID – Wali Kota Bima, H. A. Rahman H. Abidin S.E., menghadiri kegiatan Sosialisasi Program ke-II yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kota Bima Tahun 2025. Jum,at, 18 Juli 2025.

    Dalam kegiatan yang berlangsung di lapangan Dian Rizky Nggaro Lo Kota Bima, Wali Kota menegaskan komitmennya untuk menghadirkan Program Keluarga Harapan (PKH) Daerah sebagai salah satu wujud nyata dari visi dan misi kepemimpinannya.

    Dalam sambutannya, Wali Kota Bima menyampaikan bahwa pada tahun pertama masa kepemimpinannya, Pemerintah Kota Bima akan menyalurkan bantuan PKH Daerah kepada 1.200 penerima manfaat.

    Kata dia, Program ini diharapkan mampu memberikan dukungan ekonomi langsung bagi keluarga kurang mampu agar lebih berdaya dan sejahtera.

    “Ini merupakan langkah awal dari komitmen kami dalam mewujudkan keadilan sosial di tengah masyarakat. Tahun ini kita mulai dengan 1.200 penerima manfaat. Semoga di tahun-tahun berikutnya program ini bisa kita lipatgandakan jumlahnya sesuai dengan kemampuan dan alokasi anggaran daerah,” ujar Wali Kota.

    Kegiatan sosialisasi ini juga dihadiri oleh Kepala Dinas Sosial Kota Bima, para lurah, tokoh masyarakat, serta perwakilan dari kelompok penerima manfaat.

    Selain membahas PKH Daerah, kegiatan ini juga mengupas berbagai program sosial yang akan dilaksanakan sepanjang tahun 2025.

    Dengan adanya program PKH Daerah ini, Pemerintah Kota Bima berharap dapat mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

    Wali Kota Bima juga mengajak seluruh elemen masyarakat dan perangkat daerah untuk mendukung penuh pelaksanaan program sosial demi mewujudkan Kota Bima yang lebih inklusif dan berkeadilan.

    *OB.003*

  • Wagub NTB Kukuhkan Pengurus AAIPI 2025–2028

    Wagub NTB Kukuhkan Pengurus AAIPI 2025–2028

    MATARAM.OBORBIMA.ID – Di tengah tuntutan reformasi birokrasi dan semakin tingginya ekspektasi publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, peran auditor internal pemerintah menjadi semakin krusial.

    Auditor tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra strategis, dalam memastikan bahwa program dan kegiatan pemerintah berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik (good governance).

    Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.IP saat mengukuhkan Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (DPW AAIPI) Provinsi NTB periode 2025–2028 di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur NTB, Jumat (18/7).

    “Di sinilah peran AAIPI menjadi sangat penting. AAIPI harus menjadi lokomotif perubahan, bukan hanya sebagai wadah komunikasi antar auditor, tetapi juga sebagai lembaga yang mampu mendorong terjadinya transformasi dalam sistem pengawasan intern pemerintah di tingkat daerah,” jelas Wagub.

    Wagub kemudian menyampaikan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pengurus yang baru dikukuhkan. Ia percaya, dengan pengalaman, komitmen, serta integritas yang tinggi, pengurus DPW AAIPI NTB mampu menjalankan amanah ini dengan baik.

    “Keberadaan asosiasi ini menjadi wujud nyata dari komitmen kolektif para auditor untuk terus meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan integritas dalam menjalankan tugas pengawasan yang strategis,” tuturnya.

    Sebagai informasi, saat ini penilaian kapabilitas seluruh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Provinsi NTB berada pada Level 3, yang juga dikenal sebagai level “Integrated”. Ini artinya APIP telah mencapai kematangan dalam menjalankan fungsi pengawasan.

    Wagub kemudian mengapresiasi BPKP Perwakilan NTB, yang telah mengambil inisiatif dan terus menunjukkan konsistensinya, dalam membina serta memperkuat peran auditor intern di daerah.

    Ia pun berharap pengurus AAIPI yang baru dapat segera menyusun langkah kerja strategis, membangun kolaborasi lintas sektor, dan menjadikan organisasi ini sebagai center of excellence dalam pengembangan profesi auditor internal di NTB.

    “Saya ingin menegaskan kembali bahwa Pemerintah Provinsi NTB akan selalu mendukung setiap inisiatif yang bertujuan untuk memperkuat pengawasan intern, memperbaiki tata kelola pemerintahan, dan mendorong profesionalisme ASN. Kita harus bersama-sama mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan transparan,” tutupnya.

    *OB.11*

  • Pemkab Bima Luncurkan Beras Bantuan Pangan

    BIMA.OBORBIMA.ID – Menindaklanjuti arahan Presiden RI dalam upaya menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial maupun untuk menghadapi keadaan darurat, perlu dilakukan penyaluran cadangan beras pemerintah kepada penerima manfaat dengan mengacu pada data tunggal sosial dan ekonomi nasional (DTSEN) Kementerian Sosial RI.

    Sesuai arahan Pemerintah Pusat tersebut, Kamis (17/7) sebanyak 941.480 kg (941,48) ton Beras Bantuan Pangan untuk Bulan Juni dan juli secara resmi dilepas Wakil Bupati Bima Dr H Irfan Zubaidy untuk didistribusikan kepada 47. O74 orang penerima manfaat pada sejumlah kecamatan di Kabupaten Bima.

    Pada launching di Lobi Kantor Bupati tersebut, Wabup didampingi Sekretaris Daerah Adel Linggi Ardi SE, Kepala Dinas Sosial Tajudin SH,.M.Si, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Ir.H.M Natsir, Pimpinan Bulog Bima dan para pejabat eselon III pada Dinas Sosial dan Dinas Ketahanan Pangan pentingnya penyaluran bantuan tersebut untuk membantu warga yang kurang mampu.

    Pendekatan ini sifatnya sementara dan meskipun belum menyelesaikan secara menyeluruh masalah, tetapi penyaluran ini merupakan bagian dari upaya agar ke depan, masyarakat kurang mampu bisa mandiri secara ekonomi.

    “Bagaimanapun ini merupakan bentuk perhatian pemerintah untuk membantu saudara-saudara kita untuk mencukupi kebutuhan dasar pangan berupa beras. Pemerintah daerah akan berupaya seoptimal mungkin untuk mengurangi Angka kemiskinan melalui intervensi beragam program agar keluarga miskin dapat hidup layak,” Terangnya.

    Sebelumnya, Kadis Ketahanan Pangan Ir. H.M. Natsir memaparkan bahwa, instansi yang dipimpinnya akan memberikan kontribusi yang konstruktif bagi pembangunan daerah menyangkut distribusi agar ke depan masyarakat memiliki pilihan dalam mengatasi isu lapangan pekerjaan, pendapatan dan isu kesejahteraan

    Launching penyaluran beras tersebut ditandai dengan pelepasan armada truk pengangkut beras.

    *OB.008*

  • Pemkot Bima Jalin Kerja Sama Strategis dengan Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri

    KOTA BIMA.OBORBIMA.ID – Dalam upaya mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan pelayanan kesehatan di Kota Bima, Pemerintah Kota Bima resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Institut Ilmu Kesehatan (IIK) Bhakti Wiyata Kediri, Kamis, 17 Juli 2025.

    Penandatanganan kerja sama ini berlangsung di kampus IIK Bhakti Wiyata Kediri dan dihadiri langsung oleh Wakil Wali Kota Bima, Feri Sofiyan, SH, beserta jajaran.

    Turut hadir dalam rombongan Pemerintah Kota Bima antara lain Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA), perwakilan Bappeda, serta Tim Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Setda Kota Bima.

    Rektor IIK Bhakti Wiyata Kediri, Prof. Dr. Apt. Muhammad Zainuddin dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan Pemerintah Kota Bima untuk membangun kemitraan strategis ini.

    Ia berharap kerja sama ini dapat memberikan dampak positif, tidak hanya di bidang pendidikan tetapi juga dalam peningkatan layanan kesehatan masyarakat.

    “Selain kerja sama pendidikan, kami juga berharap dapat mendukung kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa kami di wilayah Kota Bima agar semakin dekat dengan masyarakat dan turut berkontribusi nyata,” ujar Rektor.

    Sementara itu, Wakil Wali Kota Bima, Feri Sofiyan, SH dalam sambutannya menekankan pentingnya kolaborasi dengan institusi pendidikan kesehatan seperti IIK Bhakti Wiyata dalam rangka memperkuat kapasitas SDM lokal, khususnya di sektor kesehatan.

    “Kota Bima sedang berbenah, termasuk membangun Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bima. Kami berharap kerja sama ini dapat melahirkan tenaga-tenaga kesehatan muda asal Bima yang bisa kembali dan berkontribusi langsung bagi kemajuan pelayanan kesehatan di daerahnya,” ungkap Wakil Wali Kota.

    Beliau juga menambahkan, ke depan diharapkan adanya penambahan kuota khusus beasiswa bagi pelajar asal Kota Bima yang ingin melanjutkan studi di IIK Bhakti Wiyata, sebagai bentuk nyata perhatian pada pengembangan SDM.

    Penandatanganan MoU ini diharapkan menjadi langkah awal yang konkret dan berkelanjutan untuk membangun sinergi antara dunia akademik dan pemerintah daerah,dengan orientasi utama pada kesejahteraan dan kesehatan masyarakat Kota Bima.

    *OB.009*

  • Usai Buka MTQ Rasana’e Barat, Wali Kota Bima Tinjau Pemasangan Lampu Taman di Kawasan Batas Kota

    Usai Buka MTQ Rasana’e Barat, Wali Kota Bima Tinjau Pemasangan Lampu Taman di Kawasan Batas Kota

    KOTA BIMA.OBORBIMA.ID – Setelah secara resmi membuka MTQ ke-XVIII Tingkat Kecamatan Rasana’e Barat yang digelar di halaman Pondok Pesantren Al-Ikhwan Kelurahan Salama, Wali Kota Bima H. A. Rahman H. Abidin, SE langsung meninjau progres pemasangan lampu taman dan penerangan jalan di kawasan batas Kota Bima sebelah barat pada Selasa malam (15/7).

    Didampingi sejumlah kepala OPD teknis, pengecekan ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Kota Bima untuk mempercantik wajah kota, terutama pada titik-titik perbatasan yang menjadi gerbang masuk wilayah administrasi Kota Bima.

    Dalam keterangannya, Wali Kota menyampaikan bahwa pemasangan lampu taman ini merupakan bagian dari program penataan kawasan strategis kota. Penataan ini tidak hanya menyangkut estetika kota, tetapi juga mendukung aspek keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jalan.

    “Gerbang kota adalah wajah pertama yang dilihat pendatang. Maka harus kita pastikan tampil bersih, terang, dan tertata. Ini juga bagian dari gerakan Kota Bima BISA: Bersih, Indah, Sehat, dan Asri,” ujar Wali Kota.

    Ia menegaskan, selain pembangunan infrastruktur skala besar, pemerintah juga terus memperhatikan detail-detail kecil yang berdampak langsung pada rasa nyaman masyarakat. Termasuk di antaranya adalah penerangan di malam hari, baik di jalur protokol maupun kawasan perbatasan.

    Peninjauan ini sekaligus sebagai bentuk respons langsung Wali Kota terhadap aspirasi masyarakat yang sebelumnya mengeluhkan minimnya penerangan di area batas kota, khususnya di malam hari.

    “Ini bukan soal terang atau tidak terang. Ini soal rasa aman warga. Kalau jalan gelap, potensi kejahatan meningkat. Maka kami pastikan semua titik gelap segera kita terangi. Kota ini milik kita semua, dan kenyamanan masyarakat adalah tanggung jawab kami,” tegasnya.

    Wali Kota juga menginstruksikan kepada Dinas PUPR dan OPD terkait agar penyempurnaan pemasangan lampu taman dilakukan secara optimal, baik dari sisi fungsi pencahayaan maupun aspek keindahan tata kota.

    Wali Kota berharap, pembangunan seperti ini tidak hanya dilihat dari sisi proyek, tetapi sebagai ikhtiar menciptakan kota yang lebih manusiawi dan ramah untuk semua kalangan.

    “Penataan kota adalah kerja peradaban. Bukan soal membangun taman atau lampu, tapi membangun rasa cinta warga terhadap kotanya sendiri. Kita ingin Kota Bima ini jadi rumah yang nyaman, bukan sekadar tempat tinggal,” tuturnya.

    Kegiatan malam ini menegaskan bahwa Pemerintah Kota Bima hadir secara nyata di tengah masyarakat bekerja siang dan malam, untuk sebuah kota yang lebih terang, lebih tertib, dan lebih berkarakter.

    *OB.009*

  • Eksekutif Sampaikan Jawaban Atas Pandangan Umum Fraksi Terkait Pertanggungjawaban APBD TA 2024

    Eksekutif Sampaikan Jawaban Atas Pandangan Umum Fraksi Terkait Pertanggungjawaban APBD TA 2024

    BIMA.OBORBIMA.ID – Bupati Bima yang diwakili Sekretaris Daerah Adel Linggi Ardi, SE Senin (14/7) menghadiri Rapat Paripurna ke – 6 DPRD Kabupaten Bima dengan agenda jawaban Bupati Bima, atas pandangan umum Fraksi – Fraksi DPRD, terhadap Raperda tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

    Pada Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Bima Diah Citra Pravitasari dan didampingi tiga unsur Wakil Ketua yaitu Wakil Ketua I Muhammad Erwin, S.IP., M.IP (Fraksi PPP), Wakil Ketua II Ny. Murni Suciyanti (Fraksi PAN), dan Wakil Ketua III Nazarudin SH (Fraksi Nasdem) Sekda memaparkan beberapa poin jawaban.

    Terkait tindak lanjut atas catatan, saran, dan rekomendasi yang disampaikan BPK RI atas hasil audit LKPD kabupaten Bima TA. 2024, sebagaimana disampaikan oleh fraksi Bintang Nurani, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PDI – Perjuangan, dan fraksi Partai Gerindra. Terkait hal tersebut pihak eksekutif telah menindaklanjutinya, baik pada aspek administrasi, penyempurnaan regulasi, maupun pengembalian keuangan daerah/negara.

    “Pemerintah daerah melalui Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi (MP-TGR), sedang secara aktif berupaya untuk mengembalikan keuangan negara,” Terangnya dihadapan anggota DPRD, dan Kepala perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Bima.

    Berikutnya, kata dia, terkait kinerja para pejabat untuk lebih optimal, profesional, kreatif, dan inovatif, terutama dalam peningkatan PAD. Sehingga secara bertahap bisa mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat, yang disampaikan oleh Fraksi PAN, GOLKAR, dan PKS, akan menjadi saran dan masukan yang konstruktif, bagi Pemerintah daerah dalam rangka evaluasi kinerja perangkat daerah, yang memiliki pendapatan asli daerah.

    *OB .008*