Kategori: Uncategorized

BIMA,OBORBIMA.ID – Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Bima Suryadin dalam siaran persnya mengatakan, pasca bencana banjir yang melanda empat desa di kecamatan Palibelo Kamis, 6 April 2023 Jam 20.00 sampai dengan 23.00 Wita di wilayah kecamatan Palibelo, Woha dan Madapangga, Bupati Bima Hj.Indah Dhamayanti Putri, SE Jumat (7/4) melakukan peninjauan ke lokasi terdampak banjir di kantor Camat dan diterima oleh Camat setempat Kumara Jaya, S.STP, M.M.

Pada peninjauan tersebut, kata Kak Yan sapaanya, Bupati Bima menyerahkan bantuan tanggap darurat dari Dinas Sosial Kabupaten Bima berupa 1.250 kg beras, 300 kotak makanan siap saji dan 240 tas. “Bantuan yang diserahkan juga berasal dari BPBD Kabupaten Bima berupa 115 dus mie dan 35 dus air,”terangnya.

Tidak ketinggalan, sambung dia, pengurus KPRI Teratai yaitu H.Abdul Wahab Usman SH, M.Si, Drs. Agus Salim M.Si dan Drs. Ishaka turut menyerahkan 50 paket bantuan sembako kepada para warga terdampak di Kecamatan Palibelo dan Lambitu.

“Sesuai catatan PUSDALOP BPBD Kabupaten Bima, di Kecamatan Palibelo, curah hujan yang tinggi berdampak pada 20 KK dengan ketinggian genangan hingga 60 cm meluap ke permukiman, persawahan dan jalan raya di Desa Bre, 10 KK dan menghantam pagar Kantor Camat Palibelo serta areal kantor tersebut di Desa Tonggorisa, menggenangi RT 01 Dusun Uma Mee, SDN Belo dan TK Pembina kurang lebih 1 meter akibat luapan sungai Belo,”bebernya.

Desa lain di Palibelo yang turut terdampak adalah Desa Teke dimana luapan air menggenangi 105 KK dan 315 jiwa di desa tersebut.

Pada kunjungan tersebut Bupati Bima didampingi anggota DPRD Mus Muliadin, SH (F.PG), Kepala Pelaksana BPBD Drs.Isyrah, Kadis PUPR Suwandi ST, MT, Kadis Sosial Tajuddin SH, M.Si, Inspektur H.Abdul Wahab Usman SH, M.Si, Kepala BKD dan Diklat Drs. Agus Salim M.Si dan Kepala DPMPTSP Drs. Ishaka.

*OB.009*

BIMA,OBORBIMA.ID – Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bima melalui Bidang Statistik dan Persandian melaksanakan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) dalam rangka penguatan kapasitas, pengembangan serta pemanfaatan Sistem Informasi Bima Satu Data (SIBISA).

Kegiatan dengan tema Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi diikuti oleh Operator Data Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima berlangsung di Ruang Pertemuan Dinas Kominfo dan Statistik Kab. Bima, Kamis (06/04/2023).

“SIBISA sejak launching Desember 2021 walau belum maksimal, telah menunjukkan progress dan peningkatan yang cukup signifikan. Diantaranya, SIBISA sudah terintegrasi dengan NTB Satu Data,” Jelas Arief Rahman, SH.,MH selaku Kepala Bidang Statistik dan Persandian mengawali rangkaian kegiatan pembukaan.

Dijelaskannya, SIBISA memastikan data yang terintegrasi adalah data yang akurat dan mutakhir, sehingga data yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan, dan dapat menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan. Untuk itu, lanjutnya, Dinas Kominfo dan Statistik Kabupaten Bima selaku wali data berkewajiban mengumpulkan dan menghimpun data, terutama data sektoral pada perangkat daerah.

Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Kabupaten Bima, Kamaruddin, S.Sos dalam sambutannya memaparkan, pentingnya penyediaan data yang akurat, mutakhir dan terintegrasi.

Menurutnya, SIBISA hadir dalam rangka mewujudkan tranparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Bima sehingga data dapat mendukung penuh pembangunan daerah.

“Ketersediaan data yang akurat, mutakhir, mudah diakses, dapat dipertanggungjawabkan, terintegrasi serta dapat dibagi-pakaikan menjadi penting perannya dalam perumusan kebijakan arah pembangunan daerah,” jelasnya.

*RED*

KOTA BIMA.OBORBIMA – Wali Kota Bima H. M. Lutfi, SE dan Wakil Wali Kota Bima Fery Sofyan, SH, memimpin Rapat Kegiatan Forum Perangkat Daerah RKPD Tahun 2024 dan Rapat Persiapan Festival Rimpu Tahun 2023, bertempat di Ruang Rapat Bappeda Kota Bima, Kamis, 6 April 2023.

Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam rapat tersebut di dampingi oleh Sekda, Seluruh Staff Ahli, Seluruh Asisten, Seluruh Kepala Perangkat Daerah, Seluruh Kabag, dan Camat Se-Kota Bima.

Wali Kota Bima dalam sambutannya menyampaikan, bahwa Penyusunan RKPD Tahun 2024 untuk mengukur capaian-capaian kinerja perangkat daerah di Tahun 2023.

“Penyusunan RKPD Tahun 2024 ini adalah kontinyunitas dari tahun sebelumnya, banyak sekali perangkat daerah yang sampai saat ini tidak sesuai dengan capaian-capaian dan target dari perangkat daerahnya masing-masing,” ucapnya.

Beliau juga mengungkapkan, agar setiap perangkat daerah menyadari program-program kerja mana yang menjadi titik prioritas setiap perangkat daerah.

“Agar disadari program-program mana yang menjadi titik tekan untuk di capai, dengan begitu kita bisa mengukur kinerja kita dari tahun sebelumnya dengan tujuan mempercepat capaian-capain program kerja prioritas di masing-masing perangkat daerah,” ungkapnya.

Ia pun berharap dengan adanya forum ini dapat menggali apa yang menjadi potensi, masalah serta peluang dari setiap program-program prioritas di masing-masing perangkat daerah.

“Saya berharap dengan forum ini kita bisa menggali lebih dalam apa yang menjadi potensi dan problem yang kita hadapi di tahun 2024, serta menelaah capaian-capaian program kerja kita dengan keterbatasan anggaran,” harapnya.

Disamping itu, Wakil Wali Kota Bima dalam sambutannya menyampaikan, bahwa setiap perangkat daerah di minta mempertajam indikator kerja dan target program kerja di tahun 2024.

“Dengan mempertajam indikator kerja dan target program kerja kita di tahun 2024, kita dapat mempercepat tujuan dan sasaran dari program tersebut, sehingga capaian-capaian yang kita rencanakan dapat kita capai dengan tepat sasaran,” ucapnya.

Wawali berharap agar setiap perangkat daerah berfikir secara komprehensif dan tidak mementingkan ego sektoral yang memperhambat kinerja program pemerintah.

“Untuk teman-teman OPD diharapkan lebih komprehensif dan tidak mementingkan ego sektoral, sehingga target program dari setiap perangkat daerah dapat tercapai,” harapnya.

Berdasarkan hasil keputusan Rapat Persiapan Festival Rimpu Tahun 2023, Festival Rimpu akan dilaksanakan pada hari Minggu, 7 Mei 2023, dengan rute dari arah barat start Paruga Nae Kota Bima dan dari arah timur start SMA 1 Kota Bima dan finish di Kantor Wali Kota Bima.

*OB.RED*

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Bima Tahun 2022 disusun dalam rangka memenuhi kewajiban pemerintah daerah berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa LPPD kabupaten/kota disampaikan oleh bupati/walikota kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sistematika penyusunan LPPD Kabupaten Bima Tahun 2022 telah berpedoman pada Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022.

Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bima dan semua pihak yang telah membantu penyusunan LPPD Kabupaten Bima Tahun 2022. Kami menyadari bahwa laporan ini belum sempurna, sehingga kami harapkan masukan atau saran serta koreksi dari pemerintah provinsi, pemerintah pusat demi perbaikan dan penyempurnaan di masa mendatang. Semoga LPPD Kabupaten Bima Tahun 2022 ini dapat memberikan gambaran atas capaian penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bima serta menjadi sarana evaluasi bagi seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bima agar kedepannya meningkatan kinerja secara optimal.

Berikut Kami sampaikan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 berdasarkan realisasi per tanggal 31 Desember 2022 sebelum diaudit oleh BPK RI :

Pendapatan Daerah, pada APBD Perubahan Tahun 2022 ditargetkan sebesar
Rp.1.804.124.798.351.00 dan terealisasi sebesar Rp.1.775.593.701.273,54 atau 98,42%, rincian pendapatan daerah tersebut dijelaskan sebagai berikut :

• Pendapatan Asli Daerah, ditargetkan sebesar Rp.160.302.563.946,00 dan terealisasi sebesar Rp.139.735.558.572,54 atau 87,17 %.
• Pendapatan Transfer, ditargetkan sebesar Rp. 1.623.852.773.835,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.617.563.205.623,00 atau 99,61%.
• Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, ditargetkan sebesar Rp. 19.969.460.570.00 dan terealisasi sebesar Rp. 18.294.937.078,00 atau 91,61%.

Belanja Daerah, pada APBD Perubahan Tahun 2022, dialokasikan sebesar                                              Rp.1.858.624.691.773,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.800.082.580.161,08 atau 96,85%, rincian belanja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

• Belanja Operasi, dialokasikan sebesar Rp.1.306.101.139.943,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.256.157.916.096,08 atau 96,18%.
• Belanja Modal, dialokasikan sebesar Rp. 252.990.748.734,00 dan terealisasi sebesar Rp. 246.632.071.218,00 atau 97,49 %.
• Belanja Tidak Terduga, dialokasikan sebesar Rp.12.933.969.700,00 dan terealisasi sebesar Rp.11.946.886.392,00 atau 92,37 %.
• Belanja Transfer, dialokasikan sebesar Rp.286.598.833.396,00 dan terealisasi sebesar Rp.285.345.706.255,00 atau 99,56 %.

Kebijakan pembiayaan daerah, diarahkan pada Penerimaan Pembiayaan daerah pada Tahun 2022 sebesar Rp.59.099.893.422,00 dan terealisasi Rp.58.394.893.416,52 atau 98,81% dan Pengeluaraan Pembiayaan sebesar Rp.4.600.000.000,00 dan terealisasi Rp.4.200.000.000,00 atau 91,30%.

Dalam upaya mewujudkan Visi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bima Tahun 2021-2026 yaitu “Terwujudnya Kabupaten Bima Yang Ramah (Religius, Aman, Makmur, Amanah dan Handal)”. Berikut kami sampaikan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bima Tahun 2022.

1.Urusan Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

Capaian indikator kinerja daerah pada Tahun 2022 untuk Rata – rata lama sekolah adalah 7,91 tahun. Jumlah ini mengalami peningkatan dari tahun 2021 yaitu 8,17 tahun atau 103,42 % dari target .

Jumlah SD terakreditasi minimal B pada Tahun 2022 sebanyak 318 sekolah Sedangkan jumlah SMP yang terakreditasi minimal B sebanyak 79 sekolah.

1.Urusan Kesehatan

Capaian indikator kinerja daerah pada Tahun 2022 untuk Angka Harapan Hidup adalah 66,87 tahun. Angka ini mengalami peningkatan dari Tahun 2021 yaitu 66,5 Tahun.

Capaian indikator kinerja daerah pada Tahun 2022 untuk Prevalensi Balita Stunting adalah 13,90 %. Jumlah ini mengalami penurunan dari tahun 2021 yaitu 18,2 % atau melampaui 154,68 % dari target RPJMD.

1.Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Capaian indikator kinerja daerah pada Tahun 2022 untuk Persentase Kemantapan jalan adalah 57,23 % atau 475.906 km dari total panjang jalan 831,611 km. Jumlah ini mengalami peningkatan dari Tahun 2021 yaitu 55,6% atau 462.346 km dari total panjang jalan 831,611km

Capaian indikator kinerja daerah pada Tahun 2022 untuk Persentase jaringan Irigasi berfungsi baik adalah 57,83 % atau 6.074 Ha dari luas daerah irigasi kewenangan kabupaten 17.370 Ha. Jumlah ini mengalami peningkatan dari tahun 2021 yaitu 45,5%.

1.Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada Tahun 2022 sebanyak 219 rumah. Jumlah unit rumah kumuh/tidak layak huni sebanyak 35.986 rumah dari jumlah keseluruhan rumah yang ada di Kabupaten Bima sebanyak 116.298 rumah atau 30,94%.

 

5.Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

Dalam rangka penyelenggaraan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan ketertiban, ketentraman umum serta perlindungan kepada masyarakat. Capaian indikator kinerja daerah pada 2022 untuk Persentase Penanganan konflik sosial adalah 100 %. dari target.

Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat juga dilaksanakan oleh BPBD. Capaian indikator kinerja daerah dalam rangka peningkatan kapasitas penanggulangan bencana pada Tahun 2022 sebesar 56%,mengalami peningkatan dibanding capaian 2021 sebesar 48%.

Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat juga dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelematan yang diarahkan untuk pencegahan dan pengendalian kebakaran, penyelamatan serta mengevakuasi korban bencana, hal ini dapat terlihat dari kesiapan relawan yang memenuhi  standar kualifikasi.

5.Urusan Sosial

Capaian indikator kinerja daerah pada Tahun 2022 untuk Persentase perlindungan sosial korban bencana alam dan bencana sosial adalah 100%. Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat setelah tanggap darurat bencana daerah sebanyak 895 orang.

Capaian indikator kinerja daerah pada Tahun 2022 untuk Jumlah Desa yang melaksanakan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) adalah 134 desa. Angka ini mengalami peningkatan dari Tahun 2021 yaitu 40 desa.

 

5.Urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi sebanyank 128 Orang, dan jumlah pencari kerja yang ditempatkan sebanyak 1.733 Orang dari total pencari kerja yang terdaftar sebanyak 1.944 orang atau 89,14%.

 

5.Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Capaian indikator kinerja daerah pada Tahun 2022 untuk Persentase Partisipasi Perempuan dalam Lembaga Pemerintahan adalah 34%. Jumlah ini mengalami peningkatan dari tahun 2021 yaitu 32%.

Capaian indikator kinerja daerah pada Tahun 2022 untuk Cakupan Perempuan dan anak korban kekerasan yang ditangani/ditindaklanjuti adalah 100%. Jumlah ini mengalami peningkatan dari tahun 2021 yaitu 81%.

5.Urusan Pangan

Capaian indikator kinerja daerah pada Tahun 2022 untuk Ketersediaan Energi PerKapita adalah 7.915 Kkal/kapita/hari. Jumlah ini mengalami peningkatan dari Tahun 2021 yaitu 7.356 Kkal/kapita/hari.

Capaian indikator kinerja daerah pada Tahun 2022 untuk Ketersediaan Protein PerKapita adalah 235  Gram/kapita/hari. Jumlah ini mengalami peningkatan dari Tahun 2021 yaitu 189,94 Gram/kapita/hari.

10. Urusan Pertanahan

Capaian kinerja antara lain: pembebasan 6 (enam) lokasi tanah untuk pembangunan kepentingan umum.

 

11. Urusan Lingkungan Hidup

Pengolahan persampahan baik pengurangan maupun penanganan pada Tahun 2022 sebanyak 26.308 Ton dari volume timbunan sampah Kabupaten sebanyak 141,127 atau 18,64%

12.Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jumlah kepemilikan Akta Kelahiran penduduk usia 0-18 Tahun sebanyak   156.661 jiwa dari jumlah penduduk usia 0-18 sebanyak 159.786 jiwa atau 97,14%.

Persentase perekaman dan dan terealisasi memiliki KTP elektronik pada Tahun 2021  sebanyak 310.117 perekaman, mengalami peningkatan pelayanan pada Tahun 2022 sebanyak 347.973 perekaman dari total 388.206 penduduk berumur 17 Tahun keatas yang wajib memiliki KTP elektronik atau 89,64%.

12. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Capaian Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan  Desa yang diarahkan pada terwujudnya kemandirian masyarakat dan desa melalui pemberdayaan dan tata kelola pemerintah yang baik serta pengelolaan potensi yang dimiliki oleh desa, dengan  capaian kinerja  antara lain :

Berdasarkan indeks desa membangun, terdapat 49 desa tertinggal, 106 Desa yang berkembang, 34 desa maju dan 2 desa mandiri..

12. Urusan Perhubungan

Pada Urusan Perhubungan yang diarahkan pada peningkatan mutu pelayanan transportasi daerah untuk menjamin terlaksananya lalu lintas dan barang.

12.Urusan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Pada tahun 2022 dinas KOMINFO sudah meluncurkan Aplikasi Santabe (Sign Authentication Electronic Based)  Aplikasi Santabe ini merupakan aplikasi Tanda Tangan Digital yang sudah digunakan oleh 6 OPD dalam mempercepat penyelenggaran urusan pemerintahan.

12.Urusan Koperasi dan UKM

Pada Tahun 2022 capain Urusan Koperasi dan UKM yang diarahkan terwujudnya koperasi dan usaha kecil menengah yang berkualitas, maju dan berdaya saing dengan capaian kinerja antara lain :

Meningkatnya koperasi yang berkualitas dan Kesehatan KSP/USP 113 koperasi Tahun 2021 menjadi 139 koperasi pada Tahun 2022.

12.Urusan Penanaman Modal

Tahun 2022 capaian Urusan Penanaman Modal diarahkan pada mewujudkan pelayanan prima dan mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanam modal dan investasi dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat Kabupaten Bima.

12.Urusan Perpustakaan dan Kearsipan

Untuk penyelenggaraan urusan perpustakaan dan kearsipan diarahkan pada peningkatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dan pengelolaan kearsipan sesuai standar baku oleh semua perangkat daerah.Selanjutnya pada penyelenggaraan Urusan Pilihan, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Urusan Kelautan dan Perikanan

Untuk mendukung penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan pada Tahun 2022 diarahkan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan yang unggul. Dengan capaian  kinerja antara lain : Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) pada tahun 2022 sebanyak 260.801,60 Ton.

12.Urusan Pertanian

Dalam upaya mendukung penyelenggaraan Urusan Pertanian pada Dinas Pertanian dan Perkebunan, pada Tahun 2022 dengan capaian produksi padi sebanyak 243.679 ton, jagung sebanyak 608.912 ton, kedelai sebanyak 3.817 ton dan bawang merah sebanyak 143.051 ton.

Sementara itu, Urusan Pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, dalam peningkatan hasil produksi peternakan dan pencegahan penyakit menular ternak, dengan capaian kinerja antara lain :

Jumlah populasi dari seluruh ternak sebanyak 477.632 ekor pada Tahun 2022  juga telah dilaksanakan vaksinasi ternak baik ternak besar, ternak kecil dan unggas  sebanyak 226.465 ekor atau 47,41%.

1.Urusan Pariwisata

Pada Tahun Anggaran 2022 penyelenggaraan Urusan Pariwisata, diarahkan pada program pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan peningkatan ekonomi kreatif serta adanya kunjungan 12.565 orang wisatawan domestik.

1.Urusan Perindustrian dan Perdagangan

Dengan capaian kinerja antara lain Jumlah pelaku usaha pada Tahun 2021 memiliki  izin sesuai ketentuan sebanyak 9.850 izin mengalami peningkatan pada Tahun 2022 sebanyak 12.025 izin dari jumlah keseluruhan pelaku usaha diwilayah kabupaten sebanyak 26.689.

Selanjutnya kami sampaikan pelaksanaan urusan penunjang Pemerintah Daerah sebagai berikut :

1.Penyelenggaraan Urusan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2022 yang diarahkan pada koordinasi, perencanaan, pelaporan dan mengevaluasi serta penyusunan dokumen RPJMD dan RKPD dengan capaian Kinerja antara lain :

Tingkat Kesesuaian dokumen RKPD Tahun 2022 dengan Dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 adalah sebesar 100 %, dengan rincian 174 Program dan 509 kegiatan dengan sub kegiatan 1.886.

Jumlah usulan masyarakat melalui musrenbang partisipatif tingkat kecamatan yang terakomodir dalam dokumen RKPD Kabupaten Bima Tahun 2022 sebanyak 512 usulan kegiatan dari 1.111 total kegiatan keseluruhan atau 46%.

1. Penyelenggaraan Urusan Keuangan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tahun 2022 diarahkan pada peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta penataan asset.
2. Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, pada Tahun 2022 peningkatan profesioanl sumber daya aparatur pemerintah daerah melalui proses rekrutmen yang bermutu dan transparan serta Pendidikan dan pelatihan dalam mengasah kemampuan ASN.
3. Penyelenggaraan fungsi penunjang lainnya/pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat, pada Tahun 2022 dengan Capaian indikator kinerja daerah pada upaya tindak lanjut pengawasan pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 88% dibandingkan Tahun 2021 mencapai 85%.
4. Penyelenggaraan fungsi penunjang lainnya Bappenda, Tahun 2022 yang diarahkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta meningkatkan kesadaran masyarakat atas kewajiban mambayar pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain. Pada Tahun 2022 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bima sebesar Rp.139.735.558.572,54 dari target Rp.160.302.563.946,00 atau 87,17%.

Penyelenggaraan fungsi penunjang lainnya, yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah, pada Tahun 2022 dengan Pencapaian indikator kinerja daerah dalam rangka inovasi daerah pada Tahun 2022 pada bidang inovasi daerah mencapai 39,87 poin menjadi daerah yang inovatif.

Penyelenggaraan fungsi penunjang lainnya pada Sekretariat Dewan dialokasikan diarahkan antara lain untuk memberikan pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

Urusan pemerintahan umum Kesatuan Bangsa dan Politik yang diarahkan pada untuk program pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik yang sehat dan kehidupan berdemokrasi serta pembinaan kerukunan antar suku dan umat beragama dalam penanganan konflik yang akan terjadi..

Selanjutnya kami sampaikan pelaksanaan Tugas Pembantuan sebagai berikut :

1. Pada Tahun anggaran 2022, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima mendapatkan alokasi anggaran APBN dalam bentuk Dana Tugas Pembantuan (TP) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI sebesar Rp.3.222.550.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.222.029.600,00 atau 99,98%. Anggaran tersebut diarahkan untuk peningkatan Pengelolaan Perikanan dan Kelautan (Peningkatan sarana dan prasarana pemasaran bagi usaha mikro) dengan kegiatan pembangunan gudang Garam rakyat, pembangunan saluran produksi tambak, pembangunan jalan produksi tambak dan pengadaan sarana produksi garam.
2. Penyelenggaraan tugas pembantuan Kementerian Perdagangan di Kabupaten Bima, pada tahun 2022 mendapatkan alokasi anggaran sebesar 3.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.2.769.378.800,00 atau 92,31% yang diarahkan untuk Pembangunan Konstruksi Fisik sebanyak 12 ( dua belas) Unit Kios dan 1 (satu) unit Los Pasar Bolo.

 

Sepanjang Tahun 2022, Kabupaten Bima mencatat prestasi yang cukup membanggakan antara lain:

1. Dibidang Kesehatan, terverifikasi sebagai kabupaten yang sudah mencapai 3 pilar STBM yaitu stop buang air besar sembarangan, cuci tangan pakai sabun dan pengelolaan air minum dan makanan yang aman.
2. Dibidang Olahraga, Kabupaten Bima meraih juara 3 pencak silat tingkat nasional, juara 4 nasioanal liga sepakbola PSSI
3. Dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, berhasil mendapatkan Kabupaten Layak Anak tingkat pertama dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
4. Dibidang Keuangan mendapatkan penghargaan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah dengan nilai tertinggi untuk kota dan kabupaten se-NTB dengan nilai 82,488. Berdasarkan indikator penilaian antara lain : 1. Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran 2. Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD 3. Transparansi pengelolaan keuangan daerah 4.penyerapan anggaran 5. Kondisi keuangan daerah 6. Opini BPK.

Penutup

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bima dibuat dalam rangka mewujudkan tertib pelaksanaan fungsi Pemerintahan Daerah, khususnya kewajiban Kepala Daerah dalam hal pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Presiden. LPPD diharapkan juga dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja baik makro maupun mikro dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bima, sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan berbagai urusan yang menjadi kewenangan dan ketentuannya.

Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah pada Tahun Anggaran 2022 patut disyukuri. Keberhasilan diraih atas kerjasama dan partisipasi semua komponen Pemerintahan Daerah yaitu jajaran Pemerintah Daerah baik di Tingkat Kabupaten, Kecamatan maupun Desa. Pemerintah Kabupaten Bima juga memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada DPRD Kabupaten Bima, Forum Koordinasi Pimpinan  Daerah, Organisasi Kemasyarakatan,  Organisasi Sosial Politik,  Lembaga Profesi,  Perguruan Tinggi, Tokoh-tokoh  Agama,  Insan Pers,  dan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Bima yang mendukung situasi dan kondisi tetap terjaga kondusif sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berjalan tertib, lancar dan sukses. Namun disadari, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai, analisa, evaluasi serta saran dan kritik  digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pemerintahan dan pelayanan publik untuk mendukung tercapainya good governance pada masa mendatang.

#RED#

KOTA BIMA,OBORBIMA.ID – Wali Kota Bima H. Muhammad Lutfi, SE Tinjau Aktivitas Dapur Umum milik Dinas Sosial Kota Bima Selasa, 5 April 2023 malam ini.

Wali Kota BIma didampingi Kepala Dinas Sosial Kota Bima Yuliana, S.Sos dan jajaran.

Yuliana mengatakan, sampai dengan malam ini sebanyak 2 ribu nasi bungkus telah terdistribusi bagi warga terdampak banjir kemarin, selain makanan siap saji yang telah dibagikan tadi malam.

Selain itu juga lanjutnya, pihaknya juga menyampaikan bahwa akan ada bantuan yang diberikan oleh Dinas Sosial Provinsi NTB untuk bantuan tanggap darurat pasca banjir 4 April 2023 kemarin.

“Disaat yang sama pula, Dapur Umum Milik BPBD Kota Bima terus menyalurkan bantuan tanggap darurat pasca banjir kemarin,”ujarnya.

*OB.009*