KOTA BIMA.OBORBIMA.ID – DPRD Kota Bima, selasa (11/7/2023) kembali melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) persoalan kelangkaan LPG 3 kg. Namun para wakil rakyat kali ini sangat menyesalkan sikap Pertamina Bima yang tetap tak mau hadir.
RDP dipimpin Hj Gina Andriani (Golkar), Syamsuddin (PAN) dan Taufik AK (PPP) diruang ruang rapat DPRD Kota Bima itu hanya dihadiri dua agen penyalur dan pihak SPBE Oi Niu.
Saat RDP terungkap dari pengakuan SPBE dan Agen bahwa kelangkaan LPG beberapa waktu lalu bukan merupakan tanggungjawab pihaknya, pasalnya penyedia gas LPG itu adalah Pertamina.
Sedangkan SPBE hanya menerima penyaluran gas dari Pertamina untuk diisi kedalam tabung, kemudian Agen yang mendistribusikan ke Pangkalan.
Anggota DPRD Kota Bima, Syamsuddin menyampaikan kekecewaannya atas sikap manajeman Pertamina Bima yang tak pernah mau menghadiri undangan RDP oleh DPRD
kami sangat sesalkan, harus mereka (Pertamina) hadir agar kita semua tahu apa menjadi akar masalahnya dan apa solusinya, sehingga kedepan tak lagi muncul masalah sama,” pungkas Duta PAN itu.
Masalah LPG ini meyangkut hajat hidup masyarakat luas, akibat kelangkaan LPG membuat masyarakat sangat resah, apalagi ada yang menjualnya sampai tiga kali lipat dari Harga Eceran Tertinggi (HET), dari RP 15 ribu sampai ke angka RP 40 ribu.
Selain itu, Syamsuddin juga mencecar sikap Agen selaku distributor yang ternyata bertanggungjawab terhadap pangkalan, sementara kenyataannya banyak beredar LPG 3 kilogram ke pengecer.
LPG 3 kilogram tak boleh diperjual belikan diatas HET, faktanya selalu terjadi dan ini karena kelemahan pengawasan Agen ke pangkalan.
“Agen harus berikan saksi tegas bila ada pangkalan sengaja menjual LPG ke pengecer yang menjual jauh di atas HET,” tegasnya.
Sementara Hj Gina Andirani pun berharap pihak Pertamina hadir, agar kedepan apa menjadi problematika kelangkaan LPG tak kembali terulang, apalagi alasan pertamina karena hari libur, itu menurut duta partai Golkar sangat tak masuk akal, harusnya sebelum libur pasokan dilebihkan agar tak menjadi masalah.
Pada Agen pun, dirinya mewanti-wanti agar perketat pengawasan pada Pangkalan LPG, agar tak sembarangan menjual ke pengecer sebelum kebutuhan masyarakat berhak di penuhi.
Duta PPP, Taufik lebih tegas lagi, memberikan warning pada Agen agar jangan hanya tahu kalau ada pangkalan menjual di atas HET dan ke pengecer, namun membiarkan itu terjadi dan ini sangat merugikan masyarakat.
Untuk itu, DPRD berharap kejadian kelangkaan LPG tak lagi terulang kedepannya, karena sudah sangat meresahkan, karena ini menyangkut salah satu kebutuhan paling pokok.
“ kami selaku wakil rakyat berpesan agar jangan sampai terus terulang, evaluasi prosesnya,” harapnya.
Dirinya ikut menyorot sikap pertaminan yang tak mau hadir, sama saja memang tak mau memberikan penjelasan atas kelangkaan terjadi padahal dari keterangan Agen dan SPBE, Pertaminalah yang paling bertanggungjawab.
*RED*
