Oborbima

Kategori: Uncategorized

  • Bupati Bima Tanda Tangani Kesepakatan Integrasi Kawasan Pertanian Berkelanjutan

     

    BIMA.OBORBIMA.ID – Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE.,M.IP bersama dengan sejumlah Bupati, Walikota dan Pj. Gubernur NTB H. Lalu Gita Ariadi Kamis (2/11) melakukan penandatanganan berita acara kesepakatan tentang sinkronisasi dan integrasi kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) Kabupaten Bima ke dalam revisi rencana tata ruang wilayah (RT RW) Provinsi NTB Di Hotel Lombok Raya Mataram.

    Penjabat (Pj) Gubernur NTB H. Lalu Gita Ariadi M.Si dalam sambutannya mengatakan, bahwa penandatanganan kesepakatan tersebut ditujukan untuk mencapai NTB maju di masa yang akan datang.

    Selain itu lanjut Gita, saat ini provinsi NTB menghadapi sejumlah tantangan dalam tata guna lahan pertanian antara lain pembangunan jalan lingkar, rencana membangunan bypass III jalur lingkar selatan kota Mataram untuk mengurai kemacetan yang terjadi saat ini.

    “Juga pembukaan pusat pertumbuhan ekonomi baru, pembangunan kawasan perumahan baru, kawasan apartemen dipusat kota, menimbulkan alih fungsi lahan yang sangat tinggi,”ujarnya.

    Hal ini kata H.L Gita, menimbulkan kekhawatiran di masa yang akan datang akan mempengaruhi status NTB sebagai daerah swasembada pangan.

    “Karena itulah, perlu pengendalian alih fungsi lahan sawah secara ketat dan berkomitmen untuk mempertahankan kawasan pertanian pangan berkelanjutan dan NTB sebagai lumbung beras,’ Terang Pj. Gubernur.

    Bupati Bima usai penandatanganan kesepakatan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bima Ir.Hj. Nurma M.Si dan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB Muh.Taufiq Hidayah .Sos., MT tersebut mengatakan, beberapa poin yang ditandatangani yaitu upaya pembuatan garis batas (delienasi) kawasan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Bima seluas 38.458,37 hektar.

    Kesepakatan tersebut lanjut Bupati, akan diintegrasikan ke dalam rencana pola ruang revisi RT RW Provinsi NTB dan revisi RT RW Kabupaten Bima.

    “Delienasi lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) ke dalam kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) selanjutnya akan ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Bima,” Terangnya.

    Pada penandatanganan kesepakatan sinkronisasi dan integrasi kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) tersebut dihadiri pula oleh Kadis PUPR Suwandi ST.,MT, Sekretaris Bappeda Dadang Erawan, ST., ME, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bima Lalu Makhyaril Huda, .S.ST., MH dan Kabid Tata Ruang Dinas PUPR Amnah ST.

    *OB.009*

  • Bupati Bima Serahkan Bantuan Alat Pertanian Kepada Petani Tembakau Desa Tonda- Madapangga

     

    BIMA.OBORBIMA.ID + Bupati Bima Hj.Indah Dhamayanti Putri, SE.,M.IP dalam arahannya kepada kelompok tani dan para Penyuluh Pertanian mengungkapkan bantuan mesin dan peralatan pertanian tahun ini diberikan secara khusus kepada petani tembakau.

    Bantuan yang diserahkan yaitu 1 unit traktor roda 2, 1 unit mesin air dan 1 unit mist blower kepada kelompok petani tembakau di desa Tonda. Pada kesempatan tersebut juga diserahkan benih cabai dan tomat, alat penepung, 5 lembar terpal dan 5 unit handsprayer.

    Upaya ini dimaksudkan ada peningkatan jumlah petani tembakau dan masyarakat desa Tonda mendapatkan manfaat dari budidaya tembakau seperti di Kecamatan Sape dan Tambora”. Terang Bupati.

    Komoditi tembakau diharapkan bisa dikembangkan di kecamatan Madapangga. Dengan bantuan mesin dan alat pertanian yang lengkap dari dana DBHCT ini, nantinya petani diharapkan tidak lagi mengalami kesulitan di dalam pengelolaan pasca panen.

    Oleh karena itu peran petani sangat diperlukan agar memiliki kemampuan untuk mencoba hal-hal baru yang hasilnya mampu meningkatkan produksi pertanian, juga meningkatkan pendapatan bagi petani setempat”. Jelas Bupati Bima yang hadir bersama Ketua DPRD Kabupaten Bima Muhammad Putera Ferryandi S.IP.,M.IP.

    Pejabat yang turut mendampingi Bupati pada kesempatan tersebut yaitu para Staf Ahli Bupati, Asisten Pemerintahan dan Kesra Fatahullah, S.Pd, Kadis Pertanian dan Perkebunan Ir.Hj.Nurma, M.Si., Kadis Perkim M. Chandra Kusuma AP, Camat Madapangga Tajuddin Noor, S.Sos.

    Sebelumnya, Kadis Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bima Ir.Hj. Nurma., M.Si dihadapan para kepala desa, Ketua BPD, penyuluh pertanian dan masyarakat setempat mengatakan, penyerahan bantuan kepada beberapa kelompok tani khususnya petani tembakau sebagai salah satu desa pengembangan tembakau.

    Kendala pengembangan pertanian di Madapangga adalah kekurangan air sehingga mengurangi produksi. kondisi Ini membutuhkan bor air dalam untuk meningkatkan kapasitas produksi dan menambah intensifikasi pertanaman (IP)”. Jelasnya.

  • Bupati Bima Serahkan Bantuan Bencana Kepada 40 KK

    BIMA.OBORBIMA.OBORBIMA – Bupati Bima Hj.Indah Dhamayanti Putri, SE.M.IP Rabu (1/11) menyerahkan bantuan kepada 40 Kepala Keluarga (KK) senilai Rp 309,5 juta untuk 18 desa di 11 kecamatan yang terdampak musibah bencana alam puting beliung dan kebakaran. Bantuan disalurkan melalui rekening bank masing-masing KK yang besarnya berdasarkan jenis kerugian berat, sedang dan ringan.

    Bupati yang didampingi para Asisten Pemerintahan dan Kesra Fatahullah, S.Pd, para Staf Ahli Bupati dan Kabag Kesra menekankan agar mempermudah proses pengurusan bantuan khususnya bantuan bencana.

    “Tidak boleh ada satu rupiah pun pemotongan atau pungutan terkait pemberian bantuan kepada masyarakat.Kepada seluruh penerima manfaat agar mengambil hikmah dari musibah yang dihadapi agar lebih hati-hati, tidak meninggalkan rumah dalam keadaan kosong dan memastikan kompor, listrik dalam keadaan tidak hidup saat meninggalkan rumah,”Harap Bupati.

    Bupati juga menekankan perlunya kesiapsiagaan menghadapi bencana, baik puting beliung, musim kemarau yang panjang dan juga musim hujan yang bisa menyebabkan hujan ekstrem pada beberapa bulan kedepan.

    “Camat dan Kades agar terus-menerus melatih kesiapsiagaan bencana agar masyarakat lebih siap menghadapi bencana, menetahui dimana titik kumpul dan langkah awal yang bisa dilakukan ketika terjadi bencana,” imbuhnya.

    Penutup arahannya, Bupati Bima mengharapkan kepada para penerima bantuan agar memanfaatkan bantuan untuk hal-hal yang tidak mengarah kepada konsumtif, tetapi dimanfaatkan langsung untuk penanganan rumah terdampak bencana.

    *OB.008*

  • Pj. Wali Kota Bima Bahas Rencana Investasi Penanaman Modal Perhotelan di Jakarta

    KOTA BIMA.OBORBIMA.ID – Pj. Wali Kota Bima, HM. Rum, dalam kunjungan kerja dan memenuhi undangan resmi rapat koordinasi di Jakarta, hari ini sempatkan diri untuk mengadakan pertemuan penting dengan perwakilan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.

    Dalam pertemuan ini dibahas rencana investasi penanaman modal di sektor perhotelan di Kota Bima.

    Dalam Pertemuan tersebut H. Mohammad Rum juga didampingi oleh Asisten II Setda Kota Bima, Drs. H. Abdul Gawis yang turut mendukung langkah-langkah yang diambil Pj. Wali Kota Bima dalam menjalin kerja sama yang erat dengan pihak Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.

    Pj. Wali Kota Bima, HM. Rum, menekankan pentingnya pengembangan sektor perhotelan di Kota Bima sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan sektor pariwisata di wilayah tersebut.

    “Kota Bima memiliki potensi wisata yang luar biasa, dan dengan investasi di sektor perhotelan yang tepat, akan membantu memajukan sektor pariwisata secara keseluruhan,”Katanya.

    Dalam pertemuan tersebut, dibahas pula rencana-rencana konkrit terkait perizinan dan fasilitas yang dapat diberikan oleh pemerintah pusat untuk mendukung investasi di Kota Bima.

    Pihak Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal menyambut baik inisiatif Pj. Wali Kota Bima dan berjanji untuk memberikan dukungan penuh dalam proses investasi tersebut.

    “Rencana investasi penanaman modal di sektor perhotelan ini diharapkan akan membuka peluang baru bagi perkembangan ekonomi di Kota Bima dan secara lebih luas, akan berdampak positif bagi pertumbuhan pariwisata di wilayah Kota Bima dan sekitarnya. Dan diharapkan agar langkah-langkah ini dapat segera diwujudkan demi kesejahteraan masyarakat Kota Bima,”harapnya.

    *OB.003*

  • H. M Rum Penuhi Undangan Peresmian 10 MPP dan Rakor Percepatan Pembentukan MPP

    KOTA BIMA.OBORBIMA.ID – menjadi momen bersejarah bagi 10 kabupaten/kota di Indonesia dengan peresmian Mal Pelayanan Publik (MPP) baru. Kegiatan ini dihadiri oleh H. Mohammad Rum, Penjabat (Pj) Wali Kota Bima beserta seluruh Kepala Daerah se-Indonesia, yang menerima undangan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) untuk menghadiri peresmian dan rapat koordinasi sebagai bagian dari upaya percepatan pembentukan MPP di tahun 2023. Kegiatan ini berlangsung di Ballroom Hotel Bidakara Jakarta Selatan.

    MPP adalah konsep pelayanan publik terintegrasi di mana ratusan izin dan dokumen yang dibutuhkan oleh warga dan dunia usaha dapat diperoleh dalam satu tempat. Saat ini, jumlah MPP di seluruh Indonesia telah mencapai 163 MPP, dengan tambahan sepuluh MPP baru yang diresmikan dalam acara ini, yaitu MPP Buleleng, Sekadau, Palangkaraya, Manggarai Timur, Kupang, Morowali, Bone, Lebak, Aceh Tengah, dan Tulang Bawang Barat. Setiap MPP menyediakan pelayanan ratusan izin dan dokumen yang dibutuhkan oleh masyarakat.

    Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas, menyampaikan selamat kepada warga sepuluh kabupaten/kota yang kini memiliki MPP di daerah mereka. Ini diharapkan dapat memberikan dorongan besar dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di masing-masing daerah. Anas juga menekankan bahwa saat ini porsi MPP semakin merata, baik di kota/kabupaten besar di Pulau Jawa maupun di luar Jawa.

    “Sekarang sudah 50 persen di Jawa dan 50 persen di luar Jawa. Kualitas pelayanan publik semakin merata, sudah Indonesia-sentris, artinya pelayanan yang baik tidak hanya kita jumpai di Jawa, tapi juga di banyak daerah di luar Jawa,” papar Anas.

    Selain peresmian MPP fisik, Anas juga mengungkapkan pentingnya pengembangan MPP Digital. Layanan berbasis digital adalah upaya modernisasi pelayanan publik, tetapi Anas juga mengakui bahwa tidak semua orang bisa mengakses layanan digital. Oleh karena itu, layanan fisik di MPP tetap diperlukan.

    Untuk mempercepat pengembangan MPP, Menteri PANRB mengumumkan bahwa pihaknya telah melakukan transformasi regulasi. Sekarang, MPP tidak harus berlokasi di gedung baru dan tidak wajib memiliki luasan minimal. Anas mendorong pemanfaatan gedung-gedung yang belum terpakai secara optimal untuk menjadi MPP, termasuk aset-aset yang masih idle.

    Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Diah Natalisa, menambahkan bahwa penyelenggaraan MPP adalah salah satu upaya reformasi birokrasi yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. MPP diharapkan memberikan akses yang lebih mudah dan keterjangkauan dalam pelayanan publik, serta mendorong kemudahan dalam aktivitas berusaha di daerah.

    Sementara itu, ditemui usai acara Peresmian bersama dan Rakor Percepatan Pembentukan MPP tersebut, Pj Wali Kota Bima, H. Mohammad Rum, menyambut baik inisiatif peresmian MPP ini sebagai langkah penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik dan efisien di Kota Bima dan di seluruh Indonesia. Keberadaan MPP di daerahnya diharapkan dapat membawa manfaat besar bagi masyarakat Kota Bima.

    Mohammad Rum, menyampaikan apresiasinya terhadap upaya Kemenpan RB dalam mempercepat pembentukan Mal Pelayanan Publik di berbagai daerah di Indonesia. Beliau juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik dan efisien.

    Rapat koordinasi ini juga menjadi forum penting bagi para pemangku kepentingan untuk berdiskusi dan berbagi pengalaman terkait peran Mal Pelayanan Publik dalam melayani masyarakat dengan lebih baik. Dalam pertemuan ini, berbagai masalah terkait pelayanan publik dan upaya peningkatan kualitas pelayanan dibahas secara mendalam.

    “Saya sampaikan apresiasi yang mendalam terhadap Kemenpan RB yang telah menggagas terciptanya Mal Pelayanan Publik di beberapa daerah di Indonesia dan Kota Bima akan segera menindaklanjuti agenda percepatan pembentukan MPP ini, dengan memanfaatkan potensi yang ada guna mewujudkan pelayanan public yang prima dan akuntabel,” pungkas Mohammad Rum

  • Sosialisasi Pendistribusian LPG Tabung 3Kg Tepat Sasaran di Kota Bima Digelar

    KOTA BIMA.OBORBIMA.ID – Sekertaris Daerah Kota Bima Drs. H. Mukhtar Landa MH, menghadiri sosialisasi pendistribusian LPG Tabung 3 Kg Tepat Sasaran di Kota Bima yang turut didampingi oleh Kadis Koperindag, Kepala DPKP, Kepala DPMTSP, Camat Rasa Nae Barat, Camat Asakota serta Lurah se-Kota Bima.

    Kegiatan tersebut dibuka secara langsung oleh Sekda Kota Bima, acara sosialisasi tersebut berlangsung di Aula Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Bima, Selasa, 31 Oktober 2023

    Dalam sambutannya, H. Mukhtar menjelaskan, bahwa Tabung gas LPG adalah kebutuhan yang sangat penting, sebab banyak pengguna yang awalnya dari kompor biasa kini sudah beralih di gas LPG, selain simpel dan awet gas LPG tidak terlalu membebani perekonomian masyarakat ekonomi standar dan kebawah.

    “Oleh sebab itu, saya berharap agar sekiranya kita bisa menyatukan persepsi karena sesuai dengan regulasi yang berlaku bahwa yang layak menerima gas LPG 3Kg itu adalah masyarakat yang ekonominya standar kebawah,” ungkapnya.

     H. Mukhtar berharap, agar sekiranya semua pihak dapat bersinergi dalam mengawal dan memantau penyaluran Gas LPG 3Kg

    “Sudah banyak kejadian selama ini penyaluran gas LPG 3Kg terkesan tidak merata, padahal banyak masyarakat yang ekonominya kebawah sangat membutuhkan. Untuk itu saya berharap bahwa semua pihak untuk ikut mengawal penyaluran gas LPG 3Kg agar semuanya dapat merata,” tegasnya.

    Di Akhir penyampaianya, Sekda Kota Bima mengajak seluruh masyarakat, Lurah, Camat se-Kota Bima agar sekiranya sama-sama bersinergi dalam hal pendataan dan penyaluran gas LPG 3Kg agar muara pendistribusiannya bersifat merata.

    *RED*

  • Pj Wali Kota Bima H. Mohammad Rum Hadiri Rakor Kepala Daerah se-Indonesia

    KOTA BIMA.OBORBIMA.ID – Penjabat (Pj) Wali Kota Bima, Ir. H. Mohammad Rum, MT, hadir dalam Rapat Koordinasi Kepala Daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Rakor yang dihadiri oleh seluruh Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota se-Indonesia ini bertujuan untuk memantapkan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik serta mengoptimalkan implementasi program strategis nasional.

    Dalam pertemuan ini, Pemerintah Daerah diberikan tugas untuk segera membangun Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai langkah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah.

    Pj Wali Kota Bima, H. Mohammad Rum, MT, menyatakanz komitmennya untuk mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik.

    “Kami siap bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah lainnya serta private sektor untuk menciptakan Mal Pelayanan Publik yang efisien dan berkualitas,” ujarnya.

    Rakor ini merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh Indonesia, dan Pj Wali Kota Bima, H. Mohammad Rum, MT, menjadi salah satu pemangku kepentingan yang turut berperan dalam mewujudkannya.

    Isu strategis nasional yang dibahas antara lain adalah ketidakpastian ekonomi global, perubahan iklim dan bencana peperangan yang berimbas baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap Negara Indonesia.

    “Jangan terjebak dengan rutinitas sehari-hari, Kepala Daerah harus mengerti dan memahami kondisi terkini” ungkap Presiden RI, Ir. Joko Widodo pada saat memberikan arahan di moment rakor yang diselenggarakan di Istana  Negara ini.

    “Bekerja, berinovasi dan berorientasi pada hasil”, tambah Jokowi. Lebih lanjut Jokowi menekankan memasuki tahun politik, agar Kepala Daerah tetap menjaga netralitas,”katanya

    Rangkaian kegiatan rakor ini selanjutnya dilaksanakan di Kantor Kemendagri RI. Mendagri RI, Tito Karnavian, dalam arahannya mengungkapkan dengan adanya Keputusan Pilkada Serentak 2024, memberi peluang lahirnya Penjabat Kepala Daerah dengan waktu jabatan yang cukup lama, ini merupakan momentum bagi masyarakat untuk menilai sistem mana yang lebih bagus dalam rekruitment Kepala Daerah, apakah melalui sistem Pilkada langsung atau sistem non Pilkada melalui mekanisme penugasan.

    Dan untuk mengawal dan mengevaluasi sistem penugasan penjabat kepala daerah ini, Pemerintah Pusat melalui Kemendagri RI, akan melakukan evaluasi secara berkala setiap 3 bulan sekali terhadap kinerja para penjabat kepala daerah.

    Rakor ini diikuti oleh 23 Pj. Gubernur, 37 Pj. Wali Kota, dan 133 Pj. Bupati se-Indonesia. Beberapa materi pengarahan diantaranya meliputi isu strategis dari Kemenkeu, Bappenas, Kemenkes, Kemendikbud ristek, Kemenpan RB dan Kementan yang menjadi prioritas untuk segera dilaksanakan.

    Salah satu isu strategis yang juga menjadi pembahasan penting dalam ajang ini adalah isu lonjakan inflasi dan stabilitas harga pangan.

    Kepala Badan Pangan Nasional RI yang menjadi key note speakers pada rakor kali ini, menjelaskan bahwa isu inflasi di daerah merupakan salah satu prioritas yang harus segera ditangani. Pemerintah Pusat melalui kementerian terkait dan Bapanas telah  melaksanakan berbagai upaya strategis dalam menekan laju inflasi dan menjaga kestabilan harga  pangan baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional.

    “Hal ini terealisasi dengan bergulirnya program Gerakan Pangan Murah dan Operasi Pasar setiap Minggu di setiap daerah dengan memanfaatkan Cadangan Pangan Pemerintah dan pemanfaatan Alokasi Dana Dekonsentrasi Nasional yang dapat diusulkan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat,”imbuhnya.

    Akan tetapi, lanjutnya, dalam rangka percepatan penurunan inflasi dan menjaga kestabilan harga pangan, tentunya juga harus dibarengi dengan partisipasi aktif dari semua elemen masyarakat dengan cara efisiensi konsumsi berbagai komoditi yang menjadi penyumbang inflasi. Hal ini dapat dilaksanakan dengan mendukung program konsumsi pangan melalui program B2SA (Beragam Bergizi Seimbang dan Aman).

    “Harapannya, dengan berbagai program ini, sinergi kebijakan pangan nasional dengan kebijakan pangan daerah dapat terus diperkuat  guna menjaga stabilitas harga pangan dan menekan laju inflasi, serta ketahanan pangan nasional dapat terjamin” tutup Kepala Bapanas.

    *Red*

  • Bupati Bima : Camat Optimalkan Pengawasan Dana Desa dan Bansos

    BIMA.OBORBIMA.ID – Rapat Koordinasi Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE.M.IP dengan seluruh camat di 18 Kecamatan dan Kepala unit kerja terkait lingkup Pemerintah Kabupaten Bima Senin (30/10) di Ruang Rapat Forkopimda, selain membahas dinamika yang muncul berkaitan dengan Kamtibmas juga dimanfaatkan Bupati Bima untuk menekankan kembali tugas para Camat dalam monitoring penyaluran dana desa dan bantuan sosial di tingkat desa.

    “Saya minta para Camat berkoordinasi dengan Muspika memantau secara cermat pengelolaan dana desa dan penyaluran bantuan sosial. Berkaitan dengan hal ini, ada beberapa catatan yang perlu dibenahi,”Terang Bupati.

    Selain pentingnya optimalisasi pengawasan kegiatan dana desa, kata Umi Dinda sapaanya, para Camat juga perlu mengoptimalkan pemeriksaan SPJ dana desa.” Hal ini untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam administrasi penyaluran dana desa,”imbuhnya.

    Bupati juga menekankan pentingnya pengawasan pembagian bantuan langsung tunai (BLT) setiap desa. “Penyaluran BLT juga perlu mendapatkan perhatian karena tidak banyak kegiatan fisik yang bisa dilaksanakan di tingkat desa selain penyaluran BLT kepada para penerima manfaat,”harapnya.

    Camat juga diminta terus memantau perkembangan harga barang kebutuhan pokok. Fungsi pengawasan perlu dioptimalkan untuk mengetahui perlu atau tidaknya dilakukan intervensi pasar.

    “Mohon diantisipasi kenaikan harga sembako, meskipun cadangan harga pangan kita tersedia lebih dari cukup. Masyarakat rentan dipengaruhi informasi adanya kenaikan harga barang di luar daerah,” Imbuh Bupati pada Rakor yang menghadirkan para camat, Staf Ahli Bupati Bidang Politik Hukum dan Pemerintahan Afifudin, SE.,MM, Asisten Pemerintahan dan Kesra Fatahullah S.Pd, Kepala DPMD Kamarudin, S.Sos, Kabag Tata Pemerintahan Setda Irfan DJ, SH, Kabag Hukum H.Amar Makruf,SH dan Kabag Ekonomi Setda Andi Haris Nasution tersebut.

    *Red*

  • Peringatan HUT PGRI Ke-78 dan Hari Guru Nasional Tahun 2023, PGRI Kota Bima Gelar Berbagai Lomba

    KOTA BIMA.OBORBIMA.ID – Asisten 3 Setda Kota Bima, Drs. M. Saleh menghadiri sekaligus membuka Peringatan HUT PGRI Ke-78 dan Hari Guru Nasional Tahun 2023 bertempat di SMA Negeri 4 Kota Bima pada Senin, 30 Oktober 2023.

    Turut hadir pada Peringatan HUT PGRI Ke-78 dan Hari Guru Nasional Tahun 2023 tersebut antara lain Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bima, Kepala SMAN 4 Kota Bima, Ketua dan pengurus PGRI Kota Bima, Rektor Universitas Nggusu Waru, Kepala KCD Dikbud Kota dan Kabupaten Bima, Kepala Sekolah SD, SMP, SMA, SMK serta para guru dari berbagai tingkatan satuan pendidikan.

    Asisten 3 Setda Kota Bima, Drs. M. Saleh menyampaikan, guru adalah ujung tombak dan garda terdepan dalam rangka peningkatan mutu sumber daya manusia. Oleh karena itu, ia mengajak untuk senantiasa meningkatkan penghormatan kita semua kepada guru.

    “Atas nama Pemkot Bima, saya mengapresiasi dan terima kasih kepada PGRI yang terus memotivasi dan menyemangati para guru,” ujar M. Saleh.

    M. Saleh mengatakan, terkait dengan sisi penganggaran bagi dunia pendidikan dan kesehatan merupakan skala prioritas secara nasional, lebih khusus menjadi perhatian Pemerintah Kota Bima.

    “Untuk para guru dan PGRI kami mohon tetap berkoordinasi dengan dikpora dan bappeda pada pembahasan perencanaan penganggaran APBD 2024 untuk tetap dikawal, agar guru tetap diperhatikan,” ucapnya.

    Sementara itu, panitia pelaksana kegiatan, Ikbal Tanjung, S.Pd mengatakan, dasar kegiatan ini yakni dalam rangka menyambut dan memperingati HUT PGRI Ke 78 dan Hari Guru Nasional Tahun 2023.

    “Jumlah peserta alhamdulillah begitu antusias mengikuti 6 cabor kegiatan, meliputi cabor futsal, volly ball, senam, tenis meja, buku tangkis dan lomba menyanyi. Pertandingan dimulai tanggal 30 Oktober-25 november 2023,” jelasnya.

    *Red*

  • Hadiri Purna Tugas Kadis DPPKB, Sekda Kota Bima Apresiasi Dedikasi Selama Bertugas

    KOTA BIMA.OBORBIMA.ID – Sekda Kota Bima Drs. H, Mukhtar MH, menghadiri acara silaturahmi purna tugas Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bima, Nurjanah Mustamin S.Sos, yang digelar dengan penuh kehangatan dan kebersamaan.

    Acara tersebut berlangsung di halaman STIT Sunan Giri Lingkungan Karara Kota Bima, Selasa 30 Oktober 2023.

    H. Mukhtar menyampaikan apresiasinya terhadap peran Kepala DPPKB yang telah mengabdikan diri dengan penuh dedikasi selama bertugas.

    Ia menggarisbawahi pentingnya peran DPPKB sebagai ujung tombak perangkat daerah dan mitra kerja lainnya dalam menjalankan program-program pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

    “Kerjasama yang baik dan sinergis adalah kunci keberhasilan setiap program pembangunan. Melalui silaturahmi ini, kita memperkuat hubungan yang telah terjalin dan merencanakan langkah-langkah kedepan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bima,” ujarnya.

    Acara ini juga dihadiri oleh Seluruh Asisten, Seluruh Staf Ahli, para Kepala OPD, Camat, dan perwakilan dari berbagai lembaga dan organisasi mitra kerja DPPKB. Para peserta menyambut silaturahmi ini dengan hangat, menyatakan komitmen mereka untuk terus mendukung program-program yang telah dilakukan oleh DPPKB selama ini.

    Sementara itu, Nurjanah Mustamin yang memasuki masa pensiun menyampaikan terima kasihnya kepada seluruh mitra kerja dan jajaran Pemerintah Kota Bima atas kerjasama yang baik selama bertugas.

    “Saya yakin, dengan dukungan semua pihak, program-program pemberdayaan yang telah kami jalankan akan terus berlanjut dan memberi manfaat besar bagi masyarakat,” ungkapnya.

    Dia berharap kepada siapapun yang diamanatkan untuk memimpin DPPKB setelah periodesasi saya nantinya, agar dapat terus meningkatkan kinerja dan capaian program dengan lebih baik lagi.

    “Tentunya program-program yang telah dilaksanakan selama ini dapat terus dilanjutkan dan berkesinambungan”, pungkas Nurjanah.

    *OB.008*