Kategori: Ragam

KOTA BIMA.OBORBIMA.ID – Wali Kota Bima H. A. Rahman, SE menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Bima, yang membahas sejumlah agenda penting, termasuk penyampaian laporan khusus panitia DPRD terhadap Raperda Kota Bima, pengambilan keputusan DPRD, pendapat akhir Wali Kota, serta penjelasan terkait Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Jum’at, 08 Agustus 2025.

Rapat yang digelar di ruang sidang DPRD Kota Bima  tersebut turut dihadiri oleh Sekda Kota Bima, seluruh asisten dan staf ahli Setda, kepala bagian, kepala OPD, ketua dan sekretaris KPU, ketua dan sekretaris Panwaslu, pimpinan partai politik, Ketua MUI, asosiasi profesi dan pengusaha, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta camat dan lurah se-Kota Bima.

Dalam sambutannya, Wali Kota Bima H. A.Rahman SE, menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD yang telah menyelenggarakan rapat paripurna tersebut.

Ia menegaskan bahwa pembentukan Raperda RPJMD Kota Bima Tahun 2025-2029 diharapkan mampu memberi manfaat besar bagi masyarakat.

“RPJMD ini menjadi pedoman untuk mewujudkan visi terwujudnya masyarakat Kota Bima yang maju, bermartabat, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Menurutnya Visi tersebut, akan diwujudkan melalui lima misi, yakni memperkuat ketahanan sosial yang religius dan berbudaya; meningkatkan kualitas SDM yang maju dan berdaya saing; mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional; meningkatkan ketahanan ekologi yang terintegrasi dan berkelanjutan; serta membangun ekonomi inklusif yang berkeadilan.

Wali Kota menambahkan, pemerintah telah menyiapkan program prioritas, antara lain percepatan pengentasan kemiskinan, peningkatan mutu pendidikan, dan layanan kesehatan yang merata dan terjangkau.

“Pendidikan harus berkualitas untuk mencetak generasi berdaya saing dan berkarakter, sementara kesehatan harus bisa diakses semua kalangan dalam rangka menyiapkan generasi emas Kota Bima,” tutupnya.

*OB.09*

KOTA BIMA.OBORBIMA.ID – Wali Kota Bima, H. A. Rahman H. Abidin, SE, menghadiri Rapat Paripurna Ke-9 DPRD Kota Bima masa sidang III tahun dinas 2025 yang digelar dengan dua agenda utama, yaitu:

 Penyampaian jawaban Wali Kota Bima atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Bima terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan Wali Kota,

Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Bima yang akan membahas Raperda tersebut secara lebih mendalam.

Rapat paripurna ini dihadiri oleh seluruh Anggota DPRD Kota Bima, para Staf Ahli dan Asisten Setda, Kepala Perangkat Daerah, para Kepala Bagian, Camat, dan Lurah se-Kota Bima. Turut hadir pula pimpinan partai politik, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta organisasi kepemudaan dan wanita.

Rapat dibuka secara resmi oleh Ketua DPRD Kota Bima beserta unsur pimpinan dewan. Agenda kemudian dilanjutkan dengan penyampaian jawaban resmi dari Wali Kota Bima terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas Raperda usulan Pemerintah Kota Bima.

Dalam sambutannya, Wali Kota Bima menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh fraksi DPRD Kota Bima atas masukan, kritik konstruktif, dan dukungan yang telah disampaikan. Beliau menegaskan bahwa seluruh pandangan tersebut akan menjadi catatan penting dalam menyempurnakan dokumen Raperda yang tengah dibahas.

“Atas penyampaian fraksi-fraksi DPRD Kota Bima, izinkan saya menyampaikan penghargaan dan apresiasi. Pandangan, saran, dan masukan dari seluruh fraksi menjadi perhatian penting bagi kami dalam menyempurnakan dokumen RPJMD ini, agar lebih komprehensif, realistis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Kota Bima,” ungkap Wali Kota Bima.

Lebih lanjut, Wali Kota menegaskan bahwa Pemerintah Kota Bima memiliki harapan dan semangat yang sejalan dengan fraksi-fraksi DPRD dalam menjawab isu-isu strategis pembangunan daerah, terutama di bidang pembangunan ekonomi, kemasyarakatan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Harapan kami sama dengan yang termuat dalam pandangan umum berbagai fraksi DPRD Kota Bima, yaitu dokumen RPJMD Kota Bima Tahun 2025–2029 dapat menjawab dan menjadi solusi terhadap isu strategis daerah. Untuk mewujudkan percepatan pembangunan, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan hilirisasi produk pertanian, perikanan, peternakan, serta menghadirkan pemerintahan yang bersih dan profesional,” tambahnya.

Menutup sambutannya, Wali Kota Bima kembali menyampaikan terima kasih atas sinergi dan kerja keras seluruh unsur pimpinan dan anggota DPRD Kota Bima dalam mendukung proses penyusunan dan pembahasan Raperda RPJMD.

“Saya berharap dukungan DPRD Kota Bima tetap berlanjut hingga tahapan evaluasi di tingkat Pemerintah Provinsi, agar Raperda RPJMD 2025–2029 dapat segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah yang sah,”harapnya.

*OB.11*

KOTA BIMA.OBORBIMA.ID – Wali Kota Bima, H. A. Rahman H. Abidin, SE, menghadiri Rapat Paripurna Ke-8 DPRD Kota Bima dalam masa sidang III tahun dinas 2025 yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Bima. Rapat ini mengusung tiga agenda penting, yakni:

Penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Bima terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan Wali Kota Bima, Penyampaian laporan Badan Anggaran DPRD Kota Bima terhadap Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, serta Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Perubahan APBD Kota Bima Tahun Anggaran 2025.

Rapat paripurna ini turut dihadiri oleh seluruh anggota DPRD Kota Bima, para Staf Ahli dan Asisten Setda, Kepala Perangkat Daerah, para Kepala Bagian, Camat dan Lurah se-Kota Bima. Turut hadir pula pimpinan partai politik, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta perwakilan organisasi pemuda dan wanita.

Rangkaian rapat dimulai dengan pembukaan resmi oleh Ketua DPRD Kota Bima beserta unsur pimpinan DPRD. Agenda pertama diawali dengan penyampaian laporan Badan Anggaran DPRD Kota Bima terhadap KUA dan PPAS Perubahan APBD tahun anggaran 2025 yang disampaikan oleh Juru Bicara Badan Anggaran.

Selanjutnya, seluruh fraksi DPRD Kota Bima menyampaikan pemandangan umum terhadap Raperda usulan Wali Kota Bima. Pemandangan umum tersebut disampaikan dengan semangat membangun dan menunjukkan dukungan positif atas program-program yang diusulkan Pemerintah Kota Bima melalui Raperda.

Sebagai penutup rapat, dilakukan penandatanganan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 oleh Wali Kota Bima, Ketua DPRD Kota Bima, dan unsur pimpinan DPRD lainnya. Penandatanganan ini menjadi simbol kuatnya kolaborasi antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam menjaga kesinambungan pembangunan dan pelayanan publik di Kota Bima.

Melalui momen ini, Pemerintah Kota Bima menyampaikan apresiasi atas dukungan DPRD Kota Bima terhadap kebijakan fiskal daerah yang disusun demi memperkuat akselerasi pembangunan, peningkatan pelayanan masyarakat, dan stabilitas ekonomi daerah.

*OB.11*

KOTA BIMA.OBORBIMA.ID – Rabu, 6/8/25, Personel Sat Polairud Polres Bima Kota Bripka Najamuddin melaksanakan Monitor kegiatan nelayan tempat pelabuhan Sape.

Kegiatan tersebut dilakukan guna mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat pesisir serta menyampaikan pesan-pesan kamtibmas, khususnya terkait keselamatan saat melaut.

Dalam siaran persnya Kasat Iptu Budi Rohadi S.H menjelaskan, Personel Sat Polairud Polres Bima Kota mengingatkan masyarakat pesisir agar selalu mengutamakan keselamatan saat melaut dan menangkap ikan, terutama dengan memperhatikan cuaca serta gelombang laut yang tinggi yang dapat membahayakan jiwa para nelayan.

“Tak kalah penting, warga dan nelayan juga dihimbau untuk tidak menggunakan bahan peledak dalam menangkap ikan, karena selain membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain, hal tersebut juga melanggar hukum dan merusak ekosistem sungai dan laut,”katanya.

Kegiatan ini, sambung dia, menjadi wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, khususnya bagi komunitas nelayan pesisir sungai agar tercipta situasi kamtibmas yang kondusif dan aman.

*OB.008*

KOTA BIMA.OBORBIMA.ID – Dalam upaya menjaga keselamatan masyarakat pesisir serta memastikan keamanan aktivitas di wilayah perairan, Satuan Polisi Perairan dan Udara (Sat Polairud) Polresta Bima Kota  melaksanakan kegiatan sambang dialogis kepada masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah perairan Pelabuhan Bima pada Selasa, 5/8/25.

Kegiatan ini dipimpin oleh Aipda Irfan, bersama personel lainnya. Dalam sambang tersebut, petugas memberikan himbauan kamtibmas kepada para pengguna jasa pelabuhan.

“Dengan melakukan sambang dialogis, meningkatkan kesadaran keamanan masyarakat, serta menciptakan kerja sama yang baik antara Sat Polairud dan masyarakat dalam menjaga keamanan perairan,”ungkap Kasat Polairud Polres Bima Kota Iptu Budi Rohadi S.H

Selain itu, Sat Polairud Polresta Bima Kota juga mengajak seluruh pekerja di pelabuhan untuk ikut berperan serta dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan pelabuhan.

“Kolaborasi antara masyarakat maritim dan kepolisian dinilai penting dalam menciptakan suasana yang aman dan kondusif di wilayah hukum perairan Kota Bima,”pungkasnya.

Selama kegiatan berlangsung, situasi di lokasi tetap dalam keadaan aman, tertib, dan kondusif. Kegiatan seperti ini akan terus dilaksanakan secara rutin sebagai bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, khususnya dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada warga yang beraktivitas di wilayah perairan.

*OB.11*

KOTA BIMA.OBORBIMA.ID –Pertandingan Lomba Dayung FESTIVAL SANGIANG API 2025 sudah berlangsung selama lima hari, begitu sangat seru disaksikan semua penonton bersorak menyaksikan perlombaan lomba dayung.

Polairud Polres Bima Kota selalu sigap dalam melaksanakan pengamanan (PAM) di sekitar perlombaan tersebut pada Sabtu, 02/8/25.

Dalam siaran persnya Kasat Polairud Polres Bima Kota Iptu Budi Rohadi S.H menuturkan, pelaksanaan lomba dayung FESTIVAL SANGIANG API tengah berlangsung hingga hari ini, pelaksanaan pertandingan tersebut menarik perhatian warga, sehingga tidak heran lokasi pertandingan menjadi ramai.

Oleh sebab itu kata Kasat, Ps.Kasubnit Patroli Bripka Fajarnuari bersama 2 Personil melaksanakan Giat PAM Monitoring Lomba Dayung. Tidak hanya menjaga keamanan terhadap lomba, namun anggota ini sekaligus memberikan himbauan kepada penonton terutama anak-anak yang menonton pertandingan ditepi laut.

“Kondisi penonton terutama anak anak yang berdiri ditepi laut untuk melihat pertandingan dapat menjadi musibah, karena jika tidak hati-hati dapat terjadi kecelakaan seperti jatuh kedalam laut yang dalam, apalagi bagi mereka yang tidak bisa berenang, sehingga kepada penonton terutama anak-anak agar tidak terlalu ditepi demi keselamatan,”ajaknya.

Kasat menambahkan, Polri akan mengawal perhelatan Lomba Dayung FESTIVAL SANGIANG API hingga penutupan. “Mudah mudahan sampai penutupan situasi kondisi Kegiatan  dapat tercapai dengan Aman dan tentram tanpa ada kejadian yang menonjol,”tutup Kasat.

*OB.11*

KOTA BIMA.OBORBIMA.ID – Personil Sat Polairud Polres Bima Kota Piket Jaga Regu Satu rutin melakukan pengawasan dan pemantauan aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Bima Jumat, 1/8/25.

Pantauan itu rutin dilakukan guna mencegah terjadinya penyelundupan barang illegal maupun terlarang lainnya yang masuk dan keluar melalui jalur laut serta pencurian barang penumpang.

“Kegiatan ini selalu dilakukan antisipasi tidak ada penyelundupan masuk dan keluarnya barang-barang terlarang serta pencurian di atas kapal,” ungkap Kasat Polairud Polres Bima Kota Iptu Budi Rohadi S.H

Selain itu, kata Budi sapaanya, anggotanya juga selalu mengimbau para buruh pelabuhan agar selalu mengutamakan keselamatan saat bekerja serta bersama-sama menjaga kamtibmas.

“Pemantauan dan pengawasan ini merupakan salah satu tugas pelayanan Polri untuk memberikan rasa aman dan nyaman,” tutupnya.

*OB.008*

Oleh: Abdul Rauf, ST, M – Anggota DPRD NTB, Komisi II (Bidang Ekonomi )

MATARAM.OBORBIMA.ID – Kondisi kemiskinan ekstrem di Nusa Tenggara Barat (NTB) masih memerlukan perhatian serius dan langkah taktis dari seluruh pemangku kepentingan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, per Maret 2025 angka kemiskinan di NTB berada pada 11,78 persen atau sekitar 654.570 jiwa, dengan kemiskinan ekstrem masih bertahan di angka 2,04 persen, setara lebih dari 113.000 jiwa penduduk.

Tiga kabupaten tercatat sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan ekstrem tertinggi di NTB, yakni Kabupaten Lombok Timur, Lombok Utara, dan Kabupaten Bima.

Di Lombok Timur, sebanyak 58.262 rumah tangga dikategorikan sebagai miskin ekstrem, berdasarkan data P3KE dan hasil verifikasi lapangan.

Lombok Utara mencatat angka 5,79 persen, tertinggi secara persentase di NTB.

Kabupaten Bima mengalami lonjakan tajam menjadi 13,88 persen pada Maret 2024, jauh di atas rata-rata provinsi.

Kondisi ini menjadi sinyal tegas bahwa kemiskinan ekstrem belum terkendali secara menyeluruh, meskipun berbagai program telah dijalankan. Di tengah potensi sumber daya alam NTB yang melimpah — mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, hingga pariwisata — angka ini menunjukkan bahwa kebijakan belum sepenuhnya berpihak pada ekonomi rakyat kecil.

Permasalahan yang Dihadapi:

1. Kelemahan validasi dan integrasi data kemiskinan membuat intervensi sering salah sasaran.

2. Program bersifat konsumtif dan tidak berkelanjutan. Banyak bantuan sosial tidak disertai dengan transformasi ekonomi rumah tangga miskin.

3. Potensi lokal belum dioptimalkan berbasis desa dan kebutuhan pasar.

4. Kurangnya pengawasan dan keterbukaan terhadap hasil program pengentasan kemiskinan.

Langkah Solusi yang Perlu Didorong:

Sebagai anggota Komisi II DPRD NTB yang membidangi ekonomi dan keuangan, saya menyampaikan beberapa langkah strategis yang perlu segera dilaksanakan:

1. Percepatan konsolidasi dan verifikasi data Regsosek, P3KE, dan DTKS berbasis desa untuk memastikan program tepat sasaran.

2. Implementasi Program “Desa Mandiri Ekonomi” dengan pendekatan berbasis potensi lokal: pertanian terpadu, peternakan rakyat, UMKM berbasis keluarga, serta koperasi produksi..

3. Refocusing anggaran daerah pada sektor produktif dan kegiatan padat karya yang menyerap tenaga kerja lokal.

4. Peningkatan keterbukaan dan akuntabilitas program pengentasan kemiskinan, termasuk penyediaan dashboard publik yang dapat dipantau oleh DPRD, masyarakat, dan media.

Komitmen Pemerintah Provinsi NTB:

Pemerintah Provinsi NTB, melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, telah menempatkan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagai salah satu prioritas utama pembangunan daerah. Komitmen ini diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor dan penekanan pada pendekatan pembangunan berbasis desa, serta integrasi data kemiskinan dengan sistem pelayanan sosial daerah.

Komisi II DPRD NTB menyambut baik komitmen tersebut dan siap mengawal implementasinya melalui fungsi penganggaran dan pengawasan, agar betul-betul menyentuh sasaran dan memberi dampak nyata di lapangan.

Kemiskinan ekstrem di NTB, khususnya di Lombok Timur, Lombok Utara, dan Kabupaten Bima, adalah tantangan serius yang tidak cukup dijawab dengan program jangka pendek. Diperlukan reformasi arah kebijakan ekonomi yang berpihak pada rakyat, berbasis data yang akurat, serta melibatkan partisipasi masyarakat sejak dari perencanaan.

Kami di Komisi II DPRD NTB akan terus mendorong kebijakan yang adil dan berbasis bukti, agar NTB benar-benar mampu keluar dari belenggu kemiskinan ekstrem, bukan hanya dalam angka statistik, tapi dalam kualitas hidup nyata masyarakat.

(*)

KOTA BIMA.OBORBIMA.ID – Pam hari ke-3 Festival Sangiang Api menunjukkan semangat dan integritas Sat Polairud Polres Bima Kota bersama Pos SAR Bima dalam menjaga keamanan dan keselamatan selama festival berlangsung.

Dalam siaran persnya, Kasat Sat Polairud Polres Bima Kota Iptu Budi Rohadi S.H menjelaskan, kolaborasi ini penting, untuk memastikan semua aspek pengamanan baik di darat maupun di perairan, berjalan lancar.

Kata Kasat, mereka berupaya memastikan kelancaran acara, keselamatan peserta dan pengunjung, serta mencegah terjadinya gangguan keamanan.

“Satuan Polairud Polres Bima Kota bersama Pos SAR Bima secara aktif melakukan patroli di sekitar lokasi festival, baik di darat maupun di perairan, untuk memantau situasi keamanan,”ujarnya Rabu, 30/7/25.

Ia pun menghimbau kepada peserta dan pengunjung festival, untuk selalu memperhatikan keselamatan diri dan mengikuti arahan petugas.

“Dengan semangat dan kesiapannya, Sat Polairud dan Pos SAR Bima berperan penting dalam menciptakan suasana festival yang aman, lancar, dan kondusif, sehingga masyarakat dapat menikmati acara dengan nyaman,”imbuhnya.

*OB.002*

KOTA BIMA.OBORBIMA.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bima melalui Badan Musyawarah (Banmus) menggelar rapat penting, dengan agenda Penyusunan Perubahan Jadwal Kegiatan Rapat-Rapat DPRD Kota Bima untuk Masa Sidang III Tahun Dinas 2025.

Rapat ini berlangsung di Ruang Rapat Utama DPRD Kota Bima.
Selasa, 29 Juli 2025.

Rapat Banmus ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Bima, Syamsurih, S.H., didampingi oleh Wakil Ketua II DPRD, M. Ryan Kusuma Permadi, S.H., hadir pula perwakilan dari eksekutif, Asisten III Sekda Kota Bima, Drs. H. Muhammad Saleh.,yang didampingi oleh Kepala Bappeda Kota Bima, serta para anggota Banmus dari unsur fraksi-fraksi. Turut hadir Sekretaris DPRD Kota Bima, beserta jajaran sekretariat untuk mendukung kelancaran pelaksanaan rapat.

Dalam rapat tersebut, dibahas sejumlah penyesuaian jadwal kegiatan legislatif yang dinilai perlu untuk disesuaikan dengan dinamika pelaksanaan program kerja, perkembangan situasi di lapangan, serta sinkronisasi dengan agenda Pemerintah Kota Bima.

Beberapa kegiatan yang dijadwalkan ulang antara lain penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi Dewan terhadap Rapperda usulan Wali Kota Bima masa sudang III tahun 2025, penyampaian laporan banggar DPRD, terhadap KUA, dan PPAS, dan jadwal penyampaian laporan panitia khusus DPRD Kota Bima, terhadap raperda Kota Bima.

Ketua DPRD Kota Bima dalam arahannya menyampaikan bahwa, perubahan jadwal ini dilakukan agar pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD tetap berjalan efektif dan efisien, serta mampu merespons kebutuhan masyarakat secara tepat waktu.

“Perubahan jadwal ini merupakan langkah strategis agar kinerja lembaga legislatif bisa semakin optimal, terutama dalam menjalankan fungsi pengawasan, legislasi, dan anggaran,” ujar Ketua DPRD.

Hasil rapat Banmus ini nantinya akan dituangkan dalam Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kota Bima dan menjadi acuan resmi bagi seluruh alat kelengkapan Dewan dalam menjalankan tugasnya pada sisa Masa Sidang III Tahun Dinas 2025.

Dengan adanya penyusunan ulang jadwal ini, DPRD Kota Bima menegaskan komitmennya untuk terus bekerja secara profesional, responsif, dan akuntabel demi kemajuan Kota Bima dan kesejahteraan masyarakat.

*OB.11*