Kategori: Pemerintahan

  • Bupati dan Wabup Lakukan Penghijauan dan Inspeksi Kondisi Jalan di Lambitu

    BIMA,OBORBIMA.ID – Kunjungan Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri dan Wakil Bupati Drs. H. Dahlan M.Noer yang didampingi Kadis Lingkungan Hidup Ir. Jaidun, Kepala Pelaksana BPBD M. Chandra Kusuma AP, Camat Lambitu Abdul Hafid S.Sos Jumat (11/2) secara khusus melakukan penghijauan dengan penanaman beberapa jenis pohon buah di areal tegalan Kebun Percontohan Tanaman Buah seperti kelengkeng, durian dan mangga serta tanaman buah lainnya pada areal seluas 1 ha di Desa Kuta Kecamatan Lambitu.

    Menurut Bupati, kerusakan lingkungan hutan di wilayah hulu seperti kecamatan Lambitu dan beberapa kecamatan lainnya, akan langsung berdampak pada terjadinya bencana banjir dan tanah longsor yang akan menimpa warga masyarakat yang tinggal di daerah hilir hingga teluk Bima.

    “Oleh karena itu, kegiatan penghijauan di wilayah-wilayah tersebut perlu terus-menerus dilakukan bersama masyarakat agar keberadaan hutan sebagai penyangga kehidupan dapat kembali berfungsi,” Ungkap Bupati.

    Di lokasi penghijauan tersebut, Bupati juga secara khusus melakukan briefing kepada sejumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOLPP) yang bertugas di kecamatan Lambitu.

    “Personil Satpolpp sebagai garda terdepan pengamanan kebijakan kepala daerah, harus turut serta bersama elemen masyarakat lainnya melakukan penyelamatan lingkungan dan melarang perusakan hutan sebagai sumber kehidupan,” Tegas Bupati.

    Selain melakukan kegiatan penghijauan, Bupati dan Wabup juga melakukan inspeksi kondisi infrastruktur jalan dan jembatan di sepanjang ruas menuju kecamatan tersebut.

    “Terkait deker yang mengalami kerusakan akibat diterjang banjir di areal So Loko Leu desa Kuta, saya langsung menginstruksikan kepada Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bima Ir. H. Nggempo MMT untuk melakukan perbaikan,”ucapnya.

    Kata ibu dua anak ini, Ruas jalan tersebut akan diperbaiki dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2022 dan mulai dilakukan ditender dalam beberapa hari ke depan

    *OB.003*

  • Wali Kota Bima Hadiri Pelantikan Ketua LPM, RW, RT, dan Karang Taruna Kelurahan Rontu

    KOTA BIMA,OBORBIMA.ID – Wali Kota Bima H. Muhammad Lutfi SE menghadiri pelantikan Ketua LPM, RW,RT, dan Karang Taruna Kelurahan Rontu Kecamatan Raba masa bhakti 2022-2026 yang diselenggarakan di Aula Kantor Kelurahan Rontu pada Kamis, 10 Februari 2022.

    Hadir pula pada kegiatan tersebut Wakil Ketua DPRD Kota Bima Syamsurih, SH., Asisten I Setda Kota Bima, Camat Raba beserta jajarannya, Lurah Rontu, Lurah se-Kecamatan Raba, Toga, Toma serta Ketua LPM, RW, RT dan Karang Taruna yang akan dilantik.

    Kepala Kelurahan Rontu Amiruddin S.Sos dalam laporannya menyampaikan, adapun yang akan dilantik pada sore ini yaitu Ketua LPM, Ketua RW sebanyak 5 RW, Ketua RT sebanyak 10 RT dan karang taruna masa bhakti 2022-2026.

    Wali Kota Bima H. Muhammad Lutfi SE dalam arahannya menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas terpilihnya Ketua LPM, RW, RT dan Karang taruna yang baru di Kelurahan Rontu.

    Wali Kota Bima mengharapkan kepada Ketua RW dan RT yang baru, agar aktif dalam mengajak masyarakat untuk melakukan vaksin, baik vaksin dosis pertama maupun dosis kedua.

    Pada kesempatan tersebut Wali Kota juga menyampaikan himbauan Presiden RI tentang pentingnya vaksin dosis kedua, karena masyarakat yang hanya melakukan vaksin pertama tidak ada manfaatnya dibandingkan masyarakat yang sudah vaksin lengkap pertahanan tubuhnya lebih kuat dan tidak akan menjadi transmisi untuk proses penularan.

    Ia pun mengajak masyarakat yang ada di Kelurahan Rontu untuk menjadi contoh bagi kelurahan lainnya serta lebih mengenal teknologi, karena Kota Bima sekarang menjadi satu-satunya Kota Smart City yang ada di Provinsi NTB. Ini terbukti dengan adanya pembangunan command center melalui program/program didalamnya sebagai pendukung operasional Pemerintahan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

    “Mari kita bahu membahu wujudkan harapan masyarakat untuk memajukan Kota Bima, Kota Bima milik bersama mari kita pertontonkan bahwa demokrasi berjalan dengan sungguh-sungguh di Kota Bima,” Ajak Wali Kota Bima.

    Diakhir sambutannya Wali Kota Bima mengingatkan kepada masyarakat Rontu untuk selalu menjaga kebersihan jalan yang ada di bantaran sungai karena jalan ini dibangun oleh worldbank.

    *OB.004*

  • Wali Kota Bima Ikuti Peresmian TribunLombok.com dan Webinar Nasional Secara Daring

    KOTA BIMA,OBORBIMA.ID – Wali Kota Bima H. Muhammad Lutfi, SE menghadiri secara daring Launching TribunLombok.com, Kamis, 10 Februari 2022 di Ruang Command Center Kota Bima.

    Diresmikan secara virtual, TribunLombok.com sendiri merupakan sebuah portal berita online yang dimiliki Tribun Network dalam memperluas jaringan pemberitaan di Indonesia khususnya NTB.

    Peresmian tersebut dirangkaikan pula dengan webinar nasional yang mengusung tema “MotoGP dan Manfaatnya untuk Nusa Tenggara Barat”. Dengan menghadirkan keynote speaker antara lain, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., M.Sc dan Bupati Kabupaten Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri, S.IP dan diikuti oleh seluruh Kepala Daerah Kabupaten/Kota se-NTB.

    Bambang Soesatyo mengungkapkan, bahwa dampak positif dari adanya perhelatan MotoGP mampu memperkenalkan Indonesia ke mata dunia yang akan menyaksikan event internasional tersebut.

    Kata dia, Kehadiran Sirkuit Mandalika juga mampu memperbaiki perputaran ekonomi di Provinsi NTB. Sebab, ajang MotoGP memberikan manfaat jangka panjang bukan hanya di sektor industri tetapi juga sektor ekonomi dalam skala makro.

    “Selain meningkatkan PAD juga mampu meningkatkan pemasukan hotel dan lainnya yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah Mandalika,” jelasnya.

    Oleh karena itu, Bambang Soesatyo menekankan bahwa masyarakat NTB harus segera melakukan vaksinasi serta menyediakan tenaga kesehatan yang memadai dari segi kualitas maupun kuantitasnya.

    Dalam kesempatannya Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc yang akrab disapa Bang Zul mengatakan, bahwa Sirkuit Mandalika adalah salah satu sirkuit terindah di dunia.

    “Hamparan lautan dan gunung sebagai icon destinasi yang semakin mengindahkan suasana di Mandalika,” tuturnya.

    Selain Sirkuit Mandalika di Pulau Lombok, Gubernur juga mengungkapkan bahwa pertengahan tahun 2022 nanti akan hadir sirkuit MXGP di Pulau Sumbawa.

    H. Muhammad Lutfi, SE selaku Wali Kota Bima dalam wawancaranya mengatakan, kehadiran MotoGP di NTB akan membawa suatu perubahan yang cukup besar pada sektor ekonomi. Terlebih di Bidang UMKM yang nantinya dapat mempromosikan produknya ketika event tersebut dilaksanakan.

    “Produk-produk UMKM yang ada akan dipamerkan di sana, sehingga apapun bentuknya MotoGP ini merupakan suatu kebanggaan bagi NTB baik dari Pulau Sumbawa maupun Pulau Lombok,” jelasnya.

    Menanggapi peran dan kesiapan Kota Bima Bima sebagai bagian dari provinsi NTB terhadap potensi dampak dari penyelenggaraan MotoGP salah satunya adanya kunjungan wisatawan, Walikota Bima menyatakan kesiapannya.

    “Tentu nanti ada wisatawan asing yang akan lebih lama stay di NTB, cukup dengan 45 menit perjalanan (via udara) turis dapat menikmati wisata bahari yang dimiliki oleh Kota Bima serta kuliner khas yang dimiliki tak kalah dengan daerah lain,” ungkapnya.

    Ia menjelaskan, Wisata Bahari yang ditawarkan Kota Bima seperti Pantai Lawata dengan kelengkapan penunjangan petualangan pantai dan lautnya, Pantai Kolo, kegiatan diving dan snorkling dengan berbagai kekayaan alam lautnya, keberadaan kuliner ikan bakar yang melimpah tersebar dibeberapa titik baik di Kota Bima maupun Kabupaten Bima yang menjadi ciri khas Bima beserta keunikan lainnya.

    Tak lupa, Wali Kota Bima juga memberikan ucapan selamat atas dilauncingnya TribunLombok.com, berharap dengan hadirnya TribunLombok.com mampu mempromosikan keindahan wisata yang ada di NTB.

    *OB.008*

  • Bupati Bima Terima Kunjungan Kerja Pansus I DPRD NTB

    BIMA,OBORBIMA.ID – Kunjungan Kerja Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dipimpin Abdul Rauf ST, MM/Partai Demokrat beserta Sirajudin SH (Komisi I/PPP) dan Abdul Talib (Komisi I/Gerindra) yang berasal dari DAPIL Kabupaten Bima, Kota Bima dan Dompu secara khusus menjaring aspirasi dari para Kelompok Petani Garam bagi penyusunan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi NTB Kamis (3/02) diterima Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri SE di Ruang Rapat Bupati Bima.

    Pansus secara langsung melakukan dialog dengan 20 kelompok petani garam dari beberapa sentra garam di Kabupaten Bima.

    Bupati yang menerima Kunker tersebut didampingi Asisten II Setda Ir. Indra Jaya, Staf Ahli Bupati Iwan Setiawan SE, Kadis Kelautan dan Perikanan Ir. Rendra Farid, Kadis Koperasi dan UMKM Drs. Dahlan, Kabag Kerjasama Setda dan Pejabat terkait Dinas Perindag, Pertanian, Bagian Perekonomian dan Sekretariat DPRD kabupaten Bima.

    Bupati Bima dalam pengantarnya menyampaikan ucapan terima kasih atas perhatian DPRD dan Perangkat Daerah terkait Pemerintah Provinsi NTB yang telah mengagendakan penyerapan aspirasi para petani garam di Bima terkait peningkatan kualitas, distribusi garam dan akses pemasaran.

    “Kunjungan Pansus I hari ini untuk melihat secara langsung kondisi ril di lapangan mengingat Kabupaten Bima merupakan produsen dan memiliki lahan garam terbesar. Dalam beberapa tahun terakhir, ada dukungan Program Garam Rakyat (PUGAR) pada beberapa sentra produksi garam namun masih ada kendala antara lain belum semua petani menggunakan sistem geo isolator padahal upaya ini diharapkan bisa meningkatkan potensi garam dan menembus pasar,”katanya

    Namun demikian, kata dia, kita juga patut mengargai pola pengolahan garam secara tradisional yang masih diterapkan di beberapa kecamatan. “Kita berharap ada kolaborasi dan sinergi untuk mencari jalan terbaik agar kualitas garam menjadi lebih baik dan pangsa pasar mengalami peningkatan,”ucapnya.

    Karena itulah,sambung dia, pada hari ini semua pemangku kepentingan dalam tata kelola garam rakyat seperti kelompok petani garam mencari solusi secara bersama untuk hari ini dan esok sehingga permasalahan yang selama ini dihadapi seperti aspek kualitas dapat ditangani.

    Terkait dukungan pemerintah daerah, katanya, akses pemasaran akan terus didorong dan saat ini, PD Wawo sebagai badan usaha milik daerah yang menangani tata niaga garam sudah mendapatkan lisensi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan mulai memproduksi garam. masih dalam aspek pemasaran, kita sudah membuka kerjasama dengan tiga daerah yaitu Kota Bima, Dompu dan Sumbawa dan akan diperluas lagi dengan pemerintah Lombok Barat terkait kebutuhan PDAM Lobar.

    “Mudah-mudahanpaya ini, mendapat dukungan DPRD Provinsi untuk membuka peluang kerjasama antar provinsi,”Kata Bupati.

    Sebelumnya, Ketua Pansus I DPRD NTB Abdul Rauf ST, MM dalam pengantarnya memaparkan, Tim yang dipimpinnya menitik beratkan pada pengelolaan garam.

    “Mudah-mudahan pertemuan dengan kelompok petani garam bisa mendapatkan masukan dan informasi yang tengah dihadapi para petani. Masukan ini penting sebagai acuan pembahasan rancangan Perda tentang perlindungan petani garam karena ini merupakan problem yang terjadi di kabupaten Bima,”imbuhnya.

    Dalam hal penyusunan Perda lanjut Politisi Partai Demokrat ini, Tim sudah melakukan kunjungan ke kabupaten Lombok Barat dan Lombok Timur dan hasil kunjungan tersebut akan dibahas dengan para petani terkait teknologi dan inovasi tata kelola garam yang diterapkan.

    “Pansus juga melihat bahwa kabupaten Bima lebih serius melakukan pengelolaan garam dimana 85 persen garam ada di Bima dan serius soal penganggaran,”tandasnya.

    Disamping itu, ucap dia, kehadiran Pansus I juga untuk mendalami masalah yang akan diformulasikan dalam regulasi dari hulu sampai hilir, termasuk didalamnya tata niaga garam yang saat ini sesuai hasil pemetaan kebutuhan mencapai 50 ton per hari.

    “Hal ini yang bisa dibahas dan mendapatkan masukan dari para petani garam dan para pemangku kepentingan agar melahirkan Perda yang sesuai kebutuhan masyarakat Bima,”Tandas mantan aktifias mahasiswa Malang ini.

    *OB.008*

  • Wali Kota Bima Tunjuk Drs. Adisan Jadi Plt. Asisten Administrasi Umum

    KOTA BIMA,OBORBIMA.ID – Berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas yang ditandatangani Wali Kota Bima H. Muhammad Lutfi, SE per tanggal 31 Januari 2022, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bima Drs. Adisan ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Kota Bima.

    “Penunjukan tersebut, berdasarkan surat nomor 821.2/737/BKPSDM/I/2022 tentang Surat Perintah Pelaksanaan Tugas tertanggal 31 Januari 2022 mengangkat Drs. Adisan yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima sebagai Pelaksana tugas (Plt.) Asisten Administrasi Umum Setda Kota Bima terhitung mulai tanggal 1 Februari 2022,”ungkap Kepala BKPSDM Kota Bima Drs. H. Abdul Wahid

    Kata dia, Pengangkatan Drs. Adisan sebagai Plt. Asisten Administrasi Umum bukan tanpa alasan, ini dikarenakan Ir. Syamsuddin Asisten Administrasi Umum sudah purna tugas sejak tanggal 31 Januari 2022 (Senin Kemarin) sehingga terjadi kekosongan pada jabatan Asisten Administrasi Umum.

    “Penunjukan Plt (Pelaksana Tugas) ini sampai dengan waktu yang ditetapkan terlampaui dan belum diperoleh pejabat definitif. Maka, pelaksana tugas tersebut dapat diberikan perpanjangan paling banyak satu kali penugasan dengan surat perintah pelaksana tugas perpanjangan,”ujarnya.

    *OB.002*

  • Launching Film Dokumenter “Majestic Tambora, Wabup Dahlan Paparkan Potensi Jalur Sanggar

    BIMA,OBORBIMA.ID – Wakil Bupati Bima Drs. H. Dahlan M. Noer menghadiri Launching Film yang berjudul “Majestic Tambora”. Film atas kerja sama Balai Taman Nasional Tambora Baraka Bumi Production tersebut dalam rangka promosi dan pemasaran taman nasional, yang bertempat di Teater Perpustakaan Nasional RI, Jakarta Pusat (31/1).

    Launching Film Dokumenter yang resmi dilaunching langsung oleh Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Ir. Wiratno, M.Sc, juga dihadiri oleh Wakil Bupati Bima, Bupati Dompu Kader Jaelani, Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, dan Kepala Badan Lembaga Pemerintah Non Pemerintah lainnya.

    Dalam sambutannya Wabup Dahlan menyampaikan terima kasih kepada Dirjen BKSDA karena telah mendorong sehingga film dokumenter ini dilaunching, guna mempromosikan dan memasarkan Balai Taman Nasional Tambora yang ditunjuk melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.111/Menlhk-II/2015 tentang perubahan fungsi dalam fungsi pokok kawasan hutan dari kawasan cagar alam, suaka marga satwa dan taman buru menjadi Taman Nasional di Kabupaten Bima dan Dompu.

    “Dari Catatan sejarah yang ada, terdapat tiga Kerajaan terdampak letusan Tambora yaitu Kerajaan Tambora, Pekat dan Sanggar,”katanya.

    Dari ketiganya, lanjut dia, Kerajaan tertimbun yakni, Kerajaan Tambora dan Kerajaan Pekat sedangkan yang masih ada sisa peradaban adalah Kerajaan Sanggar.

    “Pemutaran film dokumenter ini selain sebagai napak tilas sejarah, juga merupakan wahana penting untuk memaparkan pentingnya mengelola bentangan alam Tambora yang saat ini ada di dua Kabupaten serumpun yaitu Dompu dan Bima,”ucapnya.

    Wabup Dahlan secara khusus menjelaskan, alasan keunggulan Kabupaten Bima mengelola Tambora, sebab jika dibandingkan dengan dengan jalur pendakian Doro Ncanga (Dompu) hanya melihat Padang Savana, sementara jika melalui Jalur Sanggar (Piong) bisa menikmati wisata sejarah dan budaya bekas kerajaan Sanggar.

    *OB.005*

  • Bahas Pembangunan KTN, Sekda – Satgas Sinergitas BNPT Jalin Silaturahmi

    BIMA,OBORBIMA.ID – Pertemuan Silaturahmi Sekretaris Daerah kabupaten Bima Drs.H.M. Taufik HAK M.Si dengan Kepala Sub Bagian Satuan Tugas (Satgas) Sinergitas Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Wilayah NTB LetKol (sus) Harianto yang didampingi Sub Koordinator Pelaporan BNPT Eddy Purwanto beserta empat orang anggota tim sinergitas berlangsung Senin, (31/01) di Ruang Rapat Sekretaris Daerah.

    Tatapmuka tersebut secara khusus membahas pembangunan Kawasan Terpadu Nusantara (KTN) sebagai salah satu bentuk upaya penanggulangan radikal terorisme melalui pendekatan lunak (soft approach) dengan membentuk sebuah wadah kolaborasi dan terbukanya kemitraan terpadu dalam penanggulangan terorisme dari hulu ke hilir.

    Pada Pertemuan tersebut Sekda didampingi Kepala Badan Kesbangpol kabupaten Bima Drs. H. Arifudin dan Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda.

    Dalam sambutannya Sekda mengatakan, bahwa dalam upaya deradikalisasi dan mengurangi paham radikal terorisme, maka pemerintah daerah dan semua pihak perlu merangkul semua elemen yang terpapar faham tersebut, untuk membangun daerah.

    Berkaitan dengan hal ini,kata dia, Badan Kesbangpol diminta untuk meningkatkan pembinaan kepada masyarakat dan juga pada saat yang sama melakukan pengawasan.

    “KTN merupakan satu langkah strategis untuk meminimalisasi radikalisme. Oleh karena itu pihak-pihak terkait, baik pemerintah daerah, BNPT maupun perangkat daerah terkait perlu duduk bersama, agar implementasi program KTN ini dapat berjalan efektif sesuai harapan dan juga dipahami oleh masyarakat,”katanya.

    Dengan demikian, lanjut dia, maka perlu pendekatan humanis dan pembinaan berkelanjutan serta pendampingan di tingkat masyarakat yang terpapar agar mereka memahami pendekatan yang dilakukan.

    Kasubag Satgas Letkol Harianto dalam pemaparannya mengatakan, sinergitas antar kementerian dan lembaga yang telag dibangun BNPT dimulai pada tahun 2016 dengan 17 kementerian dan hingga tahun 2020 telah mendapatkan dukungan penuh 38 kementeriaan/lembaga melalui realisasi 478 kegiatab pada 14 daerah kabupaten/kota di NTB, Sulawwesi Tengah dan Jawa Tengah.

    Ia menjelaskan, KTN akan dapat dioptimalkan keberadaannya sesuai rekomendasi pemerintah daerah secara sektoral pada beragam aktifitas ekonomo baik pariwisata, peternakan, pertanian maupun sektor ekonomi lainnya.

    “Belanja (penjajakan) permasalahan dan potensi di tingkat daerah oleh Tim Satgas BNPT merupakan tahapan untuk mensinergikan dengan program di tingkat pusat, mengingat potensi dan dinamika masing-masing wilayah berbeda dan memerlukan pemndekatan yang berbeda pula,” pungkasnya.

    *OB.007*

     

  • Bupati Bima Bersama Dandim 1608/Bima Serahkan Bantuan Pada Korban Kebakaran di Desa Maria

    BIMA,OBORBIMA.ID –  Bupati Bima Hj. Indah Damayanti Putri, SE, bersama Dandim 1608/Bima Letkol Inf Muhammad Zia Ulhaq, S. Sos, menyerahkan bantuan tanggal darurat untuk korban kebakaran bernama Alamsyah di Desa Maria, Kecamatan Wawo Kabupatrn Bima, Sabtu, (29/1/2022).

    Usai menghadiri kegiatan vaksinasi, Bupati Bima juga Dandim 1608/Bima melihat langsung kondisi korban kebakaran yang menimpa keluarga Alamsyah.

    Tiba di lokasi, Bupati dan Dandim disambut oleh Kepala Desa, Babinsa, Babinkantibmas serta masyarakat, Bupati kemudian langsung menemui Alamsyah warga yang menjadi korban musibah.

    “Atas nama pemerintah dan pribadi, saya ikut rasakan duka yang mendalam atas musibah yang menimpa,” ujar Umi Dinda sapaanya

    Pada kesempatan tersebut, ibu dua anak ini turut menyerahkan bantuan berupa uang tunai, sembako dan tarpal sebagai bentuk penanganan awal.

    “Saya akan sampaikan ke Dinas Perkumpulan, untuk dibangunkan rumah layak huni malalui program bedah rumah,” katanya.

    *OB.001*

  • Lakukan Penanaman dan Reboisasi, Sekda Kota Bima Harap Terus Melakukan Perawatan

    KOTA BIMA,OBORBIMA.ID – Sebagai salah satu upaya dalam mengurangi resiko banjir, Pemerintah Kota Bima terus melakukan upaya-upaya pencegahan salah satunya menanam pohon kemiri disepanjang perkebunan jagung milik masyarakat.

    Sekretaris Daerah Kota Bima Drs. H. Mukhtar, MH mengimbau kepada masyarakat untuk terus melakukan perawatan.

    “Karena apa yang kita tanam ini, hasilnya akan dimanfaatkan oleh rakyat,” ungkap H. Mukhtar ketika melakukan penanaman di Area Perhutanan Sosial Gapoktan Batawawi, Ntobo, Jum’at, 28 Januari 2022.

    Ia berharap, dengan kerja sama antara pemerintah dan pasyarakat, untuk merawat tanaman agar bisa tumbuh dengan baik serta mampu menyerap air hujan.

    “Ini sebagai salah satu upaya kita dalam menanggulangi masalah banjir yang selama ini terjadi di Kota Bima,” tutupnya.

    Sementara itu, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial Drs. Abdul Gawis berharap kegiatan ini bukan hanya sekedar menanam tetapi juga untuk merawat sehingga memberikan hasil yang akan berimplikasi pada hutan.

    “Pemerintah bersama Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) menanam pohon tahunan ini. Sehingga banjir di Kota Bima bisa diminimalisir,” katanya.

    Ia juga menekankan kepada pemilik lahan untuk tetap merawat tanaman, agar memberikan efek domino untuk perekonomian masyarakat.

    Kegiatan Gerakan Pekan Penanaman dan Reboisasi ini juga diikuti oleh Staf Ahli, Asisten, Kepala Bagian dan Staf Lingkup Sekretariat Daerah Kota Bima.

    *OB.001*

  • Sekda Kota Bima Ikuti Program PTSL Secara Daring

    KOTA BIMA,OBORBIMA.ID – Sekretaris Daerah Kota Bima, Drs. H. Muhtar Landa, MH menghadiri Sosialisasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang melalui Video Confrence padaa Kamis, 27 Januari 2022.

    Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Wali Kota tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman (PERKIM) Kota Bima beserta jajarannya serta Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Bima beserta jajarannya.

    Menteri ATR Dr. Sofyan A Djalil, SH, MA, MALD menyampaikan dalam sambutannya bahwa, pada tahun 2017 Kementerian ATR telah melakukan pembuatan sertifikat sebanyak 27 juta sertifikat, dan pada tahun 2020 melalui pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) pihak ATR telah mempercepat pembuatan sertifikat sebanyak 50 juta sertifikat.

    “Hampir 40% tanah di Indonesia sudah terdaftar dan besertifikat,” tegasnya.

    Kata dia, bahwa masyarakat kita saat ini masih keberatan dalam membayar pembuatan sertifikat, oleh karena itu beliau berharap kepada Kepala Daerah di seluruh Indonesia untuk berinisiatif dalam permasalahan kepemilikan sertifikat ini.

    “Kami mengharapkan Bupati dan Wali Kota diseluruh Indonesia mendorong pemerintah daerah untuk melakukan door to door dengan bekerja sama dengan Dinas Pendapatan Daerah dan ATR,” ungkapnya.

    Terakhir, beliau menyampaikan bahwa pemerintah daerah dapat memberikan data-data kebutuhan masyarakat dan keringanan dalam pendaftaran tanah.

    “Kami dari pihak ATR akan bekerja sebaik-baiknya membantu semua kepala daerah untuk membuat negara kita menjadi tertib,” tutupnya.

    *OB.009*