Kategori: Pemerintahan

KOTA BIMA,OBORBIMA. ID – Wali Kota Bima H.M. Lutfi SE melalui Sekretariat Daerah (Sekda) Drs. H. Muhtar Landa membacakan laporan Keterangan Pertanggungjawaban  Walikota Tahun 2021, Jum’at (25/03/22) pada rapat paripurna ke -7 DPRD Kota Bima masa sidang II.

Sekda Kota Bima menyampaikan, LKPJ Walikota Bima ini disusun berdasarkan rencana bangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kita Bima tahun 2018 – 2023, rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2021, Kebijakan umum anggaran, prioritas dan Plafon anggaran, serta peraturan daerah Kota Bima Nomor 12 tahun 2020 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2021 dan peraturan Walikota Bima nomor 84 tahun 2020, tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Bima Tahun 2021

Kata dia, berdasarkan RPJMD Kota Bima tahun 2018 – 2023, Visi Pemerintah Kota Bima adalah “Mewujudkan Kota Bima yang berkualitas dan setara menuju masyarakat maju dan mandiri”.

“Untuk mewujudkan Visi, maka misi yang diemban adalah, mewujudkan masyarakat berkualitas yang berdaya saing, mewujudkan masyarakat sejahtera melalui pemerataan pembangunan dan peningkatan ekonomi masyarakat yang berbasis pengembangan produk unggulan,”ujarnya.

Selanjutnya, kata dia, menghadirkan penyelenggaraan pemerintah dengan mengedepankan prinsip tata kelola pemerintah yang baik. Mewujudkan lingkungan yang berkualitas dan ramah melalui penyediaan infrastruktur pendukung perkotaan yang terintegritas dengan pengurangan resiko bencana. Serta mewujudkan masyarakat yang berkarakter dan agamais.

Dengan pertimbangan keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah Kota Bima tahun 2020, serta permasalahan dan tantangan yang dihadapi pada tahun 2021 terutama menyangkut pembangunan sumber daya manusia serta mendorong pertumbuhan Kota Bima yang berkualitas, maka ditetapkan tema pembangunan Kota Bima tahun 2021.

“Tema tahun tersebut memberikan sebuah gambaran bahwa pemerintah Kota Bima menginginkan arah pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk pertumbuhan kota Bima yang berkualitas dan berdaya saing,”katanya.

Terkait pengelolaan keuangan tahun 2021, lanjut dia, untuk Pendapatan Daerah, target pendapatan daerah Kota Bima tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 745.404.518.907,00., Milyar dan terealisasi sebesar Rp. 729.687.511.750,67 atau sebesar 97,89 persen.

Pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bima tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp. 58.906.077.013,00 dan terealisasi sebesar Rp. 46.993.516.746,67 Milyar  atau 79,78 persen dari target. Target penerimaan daerah dari dana perimbangan bagian pemerintah Kota Bima tahun anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp. 590.389.610.762,00, terealisasi sebesar Rp. 594.010.197.074,00 Milyar atau sebesar 100.61 Persen.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah pada tahun 2021 di targetkan sebesar Rp.17.768.000.000., terealisasi sebesar Rp.17.931.340.700,00 atau 100,92 persen. Dengan kontribusi terbesar dari komponen dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya di targetkan sebesar Rp. 48.315.688.132,00., Terealisasi sebesar Rp.40.727.314.230,00 atau sebesar 84,29 Persen.

Pengelolaan belanja daerah target belanja tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 754.078.303.532,00 dan berhasil terealisasi Rp. 716.700.153.286,42 Milyar atau sebesar 95, 04 persen. Belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer. Komponen belanja operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

Sementara untuk komponen belanja modal terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan irigasi dan jaringan, serta belanja aset tetap lainnya. Untuk target belanja operasi sebesar Rp. 609.884.155.790,00., Mampu direalisasi sebesar Rp. 575.787.111.971,68 atau 94.41 persen

Target belanja modal yang ditetapkan tahun 2021 sebesar Rp.140.957.764.221,45., Telah direalisasi sebesar Rp. 138.378.990.564,74 atau 98,17 persen. Adapun rincian realisasi belanja operasi adalah, belanja pegawai digunakan untuk pengeluaran honorarium atau upah dalam melaksanakan program kegiatan pemerintah daerah yang dianggarkan sebesar Rp. 370.292.078.078,09 dengan realisasi Rp.357.437.167.837,55 atau sebesar 96,52 persen.

Komponen belanja menetapkan target anggaran sebesar Rp.219.942.245.712,46 dengan realisasi sebesar Rp. 200.214.962.134,13 atau sebesar 91,09 Persen. Belanja hibah pada tahun 2021dianggarkan sebesar Rp. 18.200.332.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.16.712.982..000,00 atau 91.83 persen. Belanja bantuan sosial pada tahun 2021 sebesar Rp.1.449.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.422.000.000,00 milyar Atau 98,10 persen.

“Capaian kinerja pemerintah Kota Bima tahun 2021 untuk setiap indikator sasaran strategis kota Bima. Sasaran strategis meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Sasaran ini diukur dengan indikator angka harapan hidup,”tandasnya.

Ia menjelaskan, pada tahun 2021 angka harapan hidup di Kota Bima mencapai 72,24%. Percapaian dari tahun ke tahun. Terus meningkat sebagai acuan angka hidup tahun 2016 sebesar Rp. 69,35%. Kemudian meningkat tahun 2017 sebesar Rp. 69,58 persen dan terus mengalami peningkatan di tahun 2018 sebesar Rp. 69,84 persen. “Di tahun 2019 sebesar Rp. 70,20 persen dan tahun 2020 sebesar Rp. 70,88 persen,”imbuhnya.

Sasaran strategis meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang di ukur dengan indikator indeks pendidikan melebihi target yang ditetapkan tahun 2021 yakni, pada angka 10,64. Sementara realisasi pencapaian angka 12,75 atau capaian kinerja indikator diangka 119,79 persen.

Meningkatnya daya beli masyarakat diukur dengan indikator pengeluaran per kapita. Tahun 2021 sama dengan di tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 1.366.747.

Skor pola ketahanan pangan harapan kota Bima di tahun 2021 mampu melebihi target diangka 85,7 dengan capaian realisasi 85,7 atau memenuhi capaian indikator kinerja sebesar 100 persen. Pertumbuhan ekonomi berdasarkan harga konstan tahun 2016, nilai PDRB Kota Bima hingga tahun 2019 setiap tahun mengalami peningkatan, Akan tetapi tahun 2020 PDRB Kota Bima mengalami penurunan hingga mencapai – 5,31 persen.

“Penurunan tersebut dipengaruhi oleh adanya beberapa faktor, satu faktor yang sangat mempengaruhi penurunan PDRB kota Bima adanya pandemi covid 19 yang berdampak hampir di semua sektor lapangan usaha mengalami penurunan. Namun tahun 2021 PDRB secara berangsur naik menjadi 2,08 persen,”ucapnya.

Sosial, target penanganan PMKS tahun 2021 adalah 60 persen, terealisasi sebesar 66,88 persen atau capaian indikator kinerja 111,46 persen. Target peningkatan kesempatan kerja ditahun
2021 adalah menekan pengangguran diangka 6,25 persen dan terealisasi 3,56 persen atau indikator kinerja di angka 176 persen.

Nilai SAKIP kota Bima tahun 2020 mencapai 67,05 atau kategori B, lebih tinggi dari target yang ditetapkan yakni 65,58. Sementara tahun 2021 nilai SAKIP belum di rilis. Demikian pula skor LPPD Kota Bima tahun 2018 meraih nilai 3,2595 atau kategori sangat tinggi, lebih tinggi dari target yaitu 3,1939. Dalam perjalanannya sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 penilaian LPPD belum di rillis sampai dengan sekarang penyebabnya adalah seperti yang disampaikan oleh pihak kementerian dalam negeri, masih dialkukan penyempurnaan sistim informasi evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah.

Sementara opini pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) sudah pada level WTP selama 6 tahun berturut – turut. Target PAD yang ditetapkan pada tahun 2021 adalah 6,1 persen dari APBD, capaian mengalami kenaikan berada pada angka 7,9 persen atau sbesar 129 persen.

Pada tahun 2021 Kota Bima menetapkan target skor IPM sebesar 86, 00 persen. Capaian berada pada angka 83,42 Persen atau kategori A sebesar 97,00 persen. Pada akhir periode RPJMD Kota Bima tahun 2023, target indeks kesesuaian tata ruang tahun 2021 sebesar Rp. 97 persen dapat dipenuhi dengan realisasi indeks sebesar 97,75 persen atau mencapai 100,75 persen.

Nilai indeks kualitas lingkungan hidup sebesar 79,00 tidak mencapai target yakni sebesar 52,73 atau 66,75 persen. Tahun 2021 propesentase berkurangnya luasan kawasan pemukiman kumuh sebesar 8,35 lebih dari target pada angka 11,66 persen atau 139,64 persen. Sementara prosentase peningkatan rumah layak huni yang ditargetkan dari 0,81 persen terealisasi 0,80 persen atau 98,99 Persen.

Indikator Peningkatan infrastruktur daerah diantaranya, presentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, jaringan irigasi, rumah tangga sanitasi, penggunaan air bersih, dan luas kawasan tepian air yang tertata,

Infrastruktur daerah dan terealisasi sebesar 71,32 persen atau 140, 43 persen. Ketahanan terhadap bencana mencapai angka 74 persen, realisasi yakni pada angka 74 persen atau 100 persen. Keamanan, ketentraman dan ketertiban. penurunan angka kriminalitas sebesar -35, 00 persen, realisasi 6,25 atau capaiannya 560 persen

Selain capaian Atas sasaran strategis, keberhasilan kota Bima juga ditunjukkan dengan capaian prestasi dan penghargaan tahun 2020 dan Tahun 2021, piagam penghargaan atas dukungan dan sosialisasi pelayanan kantor bayar bank syariah sebagai mitra PT Taspen dan pembiayaan pra pensiun BSM kota Bima, Wali Kota Bima mendapat penghargaan atas partisipasi sebagai pemateri dalam seminar, piagam penghargaan sinergitas terbaik kedua Danrem 162/ Wira bakti Mataram.

Selanjutnya, piagam penghargaan sebagai Kita Bima cukup peduli hak asasi manusia dari menteri hukum dan HAM. Anugerah keterbukaan informasi publik tingkat provinsi NTB

“Piagam penghargaan sebagai kota sangat inovatif, innovative goverment award oleh Mendagri RI. Penghargaan Top 99 inovasi pelayanan publik dari Kemenpan RB. Piagam penghargaan kepatuhan standar pelayanan publik dari ombudsman RI,”pungkasnya.

*OB.008*

KABUPATEN BIMA,OBORBIMA.ID – Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri SE mengatakan, Sepanjang tahun 2021, meskipun dalam situasi Pandemi Covid-19, kita masih dapat mencatat prestasi yang cukup membanggakan antara lain dalam bidang Kesehatan, Pemerintah Kabupaten Bima mendapat sertifikat Eliminasi Malaria dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Lalu, Juara 1 Posyandu keluarga tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diraih oleh Posyandu Keluarga Delima I Desa Boke Kecamatan Sape dan Juara I kinerja pengelola DAK non fisik pengawasan obat dan makanan tahun 2021 dari BPOM.

“Selain capaian tersebut, di bidang Olahraga, Kabupaten Bima meraih dua prestasi olahraga pada Tingkat Provinsi/Nasional melalui cabang Sepak Bola yang mampu meraih juara II Liga 3 PSSI dan dari cabang Atletik meraih medali perak pada PON Papua 2021,”ujar Umi Dinda sapaanya saat menyampaikan Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bima Tahun Anggaran 2021 pada Rapat Paripurna Ke-4 DPRD kabupaten Bima masa sidang I Tahun Sidang 2022 di Ruang Sidang Utama DPRD kabupaten Bima.

Di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, berhasil meraih juara II tingkat nasional sebagai Kabupaten terbaik dalam pelayanan KB serentak sejuta akseptor, juga penghargaan sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) peringkat pratama serta Anugerah Parahita Ekapraya kategori pratama tingkat nasional.

Dibidang Inovasi pelayanan publik Pemerintah, Kabupaten Bima selalu masuk dalam top 45 yang merupakan prestasi puncak dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Nasional selama 3 (tiga) tahun berturut-turut. SIMAWAR pada Tahun 2019, GEBRAK BIMANTIKA Tahun 2020, dan Dana Insentif Desa atau DINDA pada tahun 2021.

“Khusus untuk bidang pengelolaan keuangan daerah, pemerintah Kabupaten Bima dalam lima tahun berturut-turut mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” Jelas Bupati di hadapan unsur FORKOMPIMDA, Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten, Kepala OPD, Para Kepala Bagian, Para Camat dan Pejabat Eselon III dan fungsional lingkup pemerintah Kabupaten Bima yang menghadiri Rapat paripurna tersebut.

*OB.13*

BIMA,OBORBIMA.ID – Kerjasama lintas pemangku kepentingan penting untuk mendukung tercapainya Kabupaten Layak Anak (KLA) yang diharapkan dapat menjadi ruang tumbuhkembang anak secara sehat dan sejahtera lahir dan batin.

“Komitmen Pemerintah daerah dalam mewujudkan Kabupaten layak anak jelas, dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Bima nomor 42 tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak (KLA),”Demikian salah satu poin sambutan yang disampaikan secara virtual oleh Bupati Bima Hj.Indah Dhamayanti Putri SE (IDP) pada Rapat Koordinasi Gugus Tugas dalam rangka persiapan evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) Tahun 2021 berlangsung Selasa (15/3) di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Bima.

Rakor dihadiri secara tatapmuka oleh Ketua Komisi IV DPRD kabupaten Bima Ilham Yusuf SH, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Bima Ibrahim Khalil, SH, MH, Kepala DP3AP2KB Drs. Syahrul Sekretaris Bappeda Kabupaten Bima H. Fahrudin S.Sos M.Ap, Kabid Perencanaan Sosial Budaya Bappeda Raani Wahyuni ST MT M.Sc.

Ia menjelaskan, tujuan penyelenggaraan KLA adalah untuk menjamin terpenuhinya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak termasuk anak berkebutuhan khusus (penyandang disabilitas) melalui transformasi konsep hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan pembangunan agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

“Disamping itu, KLA merupakan wahana untuk mengintegrasikan komitmen dan sumber daya bersama antara Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak. Karena itulah tugas bersama adalah memdorong partipasi dan peran aktif semua pihak untuk bekerjasama dalam pencapaian KLA,” Jelas Umi Dinda sapaanya.

Untuk itu, lanjut ibu dua anak ini, semua pihak memberikan dukungan Gugus Tugas KLA, dalam kebutuhan data dan informasi pengisian evaluasi kabupaten layak anak tahun 2021.

Menutup sambutannya, Bupati meminta pihak terkait agar menguatkan upaya peningkatan KLA kabupaten Bima dari tingkat Pratama ke Madya.

“Prasyarat penting yang perlu dilakukan adalah sektor terkait dapat meningkatkan capaian indikator KLA ini,” Tutupnya.

Sebelumnya, Kepala DP3AP2KB Kabupaten Bima Drs. Syahrul memaparkan, perlindungan perempuan dan anak akan disentuh sampai di tingkat desa. dan pemerintah Kabupaten Bima sudah menerbitkan Surat Keputusan (SK) tentang Penetapan 1 desa model dan 15 desa rintisan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) di kabupaten Bima.

“Sejumlah desa tersebut akan menjadi model integrasi program dan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan pencapaian indikator dan mendorong partisipasi masyarakat untuk mendukung pelaksanaan DRPPA,” jelas Syahrul.

*OB.12*

KOTA BIMA,OBORBIMA.ID – Selepas menerima audiensi dari BPJS Ketenagakerjaan di kediamannya, pada Kamis Pagi 10 Maret 2022, Wali Kota Bima H. Muhammad Lutfi, SE menghadiri Rapat Anggota Tahunan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) “Kasabua Ade” yang bertempat di Gedung Seni Budaya, Kota Bima.

Dengan mengusung tema “Mengukuhkan Kebersamaan dan Menguatkan Kemandirian Ekonomi Umat”. Koperasi Kasabua Ade diharapkan mampu menghadirkan solusi bagi anggotanya yang membutuhkan.

Melalui laporannya, Ketua Pelaksana menuturkan, bahwa dengan jumlah anggota sebanyak 347 orang tersebut bisa membuat perputaran roda ekonomi Koperasi berputar dengan positif. Hal ini terbukti dari jumlah kekayaan yang dimiliki oleh Koperasi Kasabua Ade yakni sebesar 12 Miliar rupiah, dan besaran Sisa Hasil Usaha sebesar 600 juta rupiah.

“Mudah-mudahan tahun depan kita bisa menghadirkan seluruh anggota sehingga rapat ini menjadi forum dan media bagi pengurus untuk saling berdiskusi dalam melaksanakan tanggung jawabnya,” Ucap Ketua Pelaksana.

Setelahnya, Wali Kota Bima mengingatkan tentang bagaimana manajemen keuangan dan SDM, dapat membentuk atmosfer perekonomian yang positif dengan memperhatikan pemrasalahan-permasalahan yang berpotensi untuk menghambat perkembangan dari koperasi tersebut. Apabila tidak segera diselesaikan maka permasalahan tersebut akan berpengaruh kepada kepercayaan konsumen atau anggota.

“Catatan bahwa dibalik perkembangan ini pasti ada kendala atau kemacetan. Perlu cara-cara khusus sehingga tidak terjadi orang meminjam menggunakan nama orang lain dan masalah lainnya,” Papar Wali Kota Bima menjelaskan.

Lewat kesempatan tersebut pula secara khusus beliau meminta kepada para pengurus koperasi, agar dapat bekerja dengan baik dalam memanjemen keseimbangan koperasi Kasabua Ade dengan turut melaporkan kepada Pemerintah Kota daftar nama anggota yang dirasa tidak melaksanakan kewajibannya dalam proses simpan pinjam, yang nantinya akan menjadi bahan pertimbangan Pemerintah Kota dalam kepengurusan Jabatan dan Promosi.

“Saya minta nama-nama yang macet disampaikan kepada Pemerintah, agar bisa jadi bahan pertimbangan jabatan dan promosi, karena jika tidak amanah maka akan berpengaruh ke hal-hal lainnya,” Tegas Wali Kota Bima sekaligus mengakhiri sambutannya dan dilanjutkan dengan sesi Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Kasabua Ade Kota Bima.

*OB.008*

BIMA,OBORBIMA.ID – Peringatan Hari Perempuan Internasional (International Woman Day) tanggal 8 Maret sebagai sebuah momentum peringatan untuk perjuangan wanita dalam memperjuangkan keseteraan dan hak-hak perempuan tahun ini diisi dengan beragam kegiatan salah satunya adalah Webinar Nasional yang digagas oleh program INOVASI NTB, Pemerintah Provinsi NTB dan Universitas Hamzanwadi (UNHAM) menampilkan keynote speaker Wakil Gubernur NTB Dr.Ir.Hj Sitti Rohmi Djalilah M.Pd dengan tiga orang pembicara.

Sebanyak 800 peserta yang terdiri dari berbagai daerah di NTB terdiri dari mahasiswa, pendidik, dan umum mengikuti secara virtual pemaparan tiga orang narasumber yaitu, Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE dengan materi “Kontribusi Kepemimpinan Perempuan Pada Ranah Publik, Ketua II Pimpinan Pusat NWDI Hj, Baiq Rohmayani, M.Pd dengan judul materi “Kontribusi Kepemimpinan Muslimat NWDI Dalam Pemberdayaan Perempuan” dan Manager of Management, Evaluation, Research & Learning (MERL) INOVASI Rasita Purba Ph.D dengan materi “Hasil Kajian Kepemimpinan Perempuan di Sekolah” yang dipandu Moderator Dr. Marzoan

Wakil Gubernur NTB Dr. Ir. Hj Sitti Rohmi Djalilah M.Pd  sebagai Keynote Speaker menjelaskan, bahwa perempuan tidak perlu bersaing dengan laki-laki karena setiap perempuan diberikan keistimewaan masing-masing.

“Perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam berkontribusi  lebih besar dalam membangun negara. Juga pada saaat yang sama harus menjadi pionir dalam pembangunan bangsa pada berbagai sektor,”katanya.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri SE yang menjadi Narasumber I memaparkan, peran perempuan dalam ranah publik.

Kata Umi Dinda sapaanya, Pejabat perempuan di Kabupaten Bima mampu menempati posisi strategis, bukan hanya karena dia perempuan, tetapi karena memiliki kemampuan bekerjasama dalam tim.

“Untuk berkiprah secara nyata, tidak cukup dengan gelar yang tinggi, tetapi diperlukan kompetensi agar mampu berkinerja dengan baik, dan kehadiran perempuan dalam ranah publik bukan untuk bersaing dengan laki-laki,”tegas ibu dua anak ini.

Bupati perempuan pertama di NTB ini menjelaskan, dibawah kepemimpinannya visi membangun kabupaten Bima yang Religius, Aman, Makmur, Amanah dan Handal (RAMAH) secara berkelanjutan telah dijabarkan dalam misi Membangun sumber daya manusia (SDM) yang maju, mandiri, berdaya saing dan inovatif dengan pengarusutamaan gender yang menitik beratkan pada pemberdayaan perempuan dan pengarus utamaan gender.

“Program daerah di bidang pelayanan publik, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak memfokuskan pada Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,”katanya.

Aspek lainnya terang Bupati IDP yaitu, Peningkatan kapasitas BPD perempuan melalui Sekolah Anggaran Desa (SEKAR Desa) dan Pemberdayaan perempuan melalui Sekolah Rintisan Perempuan untuk Perubahan (La-RIMPU).

Ia menjelaskan, progam lainnya yang dijabarkan adalah Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), Perencanaan pembangunan inklusif melalui Musrenbang khusus kelompok perempuan, anak, berkebutuhan khusus dan Lansia, Memberikan Kesempatan Kepada Perempuan untuk menduduki jabatan struktural dan Jabatan Fungsional Strategis serta memberikan dukungan kepada organisasi perempuan baik PKK, GOW, IPEMI dan organisasi lainnya.

“Saya mengucapkan selamat hari perempuan internasional kepada seluruh perempuan indonesia. Mari Bergandengan Tangan Untuk Indonesia Lebih Maju,”tutupnya.

*OB.006*

KOTA BIMA,OBORBIMA.ID – Wali Kota Bima H. Muhammad Lutfi, SE menandatangani komitmen bersama pencanangan Provinsi dan Kabupaten/Kota Ramah Perempuan dan Layak Anak di Mataram pada Senin 7 Maret 2022.

Penandatangan ini disaksikan oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, M.Pd. Tidak hanya Kota Bima, adapula Kabupaten/Kota lainnya yang juga menandatangani komitmen bersama ini.

Kegiatan pencanangan Kota/Kabupaten Ramah Perempuan dan Layak anak ini diharapkan dapat menciptakan Kota yang ramah perempuan dan perduli pada anak sehingga sehingga mampu menekan angka kekerasan perempuan dan kekerasan pada anak.

Wakil Gubernur NTB dalam sambutannya mengharapkan, kegiatan ini tidak hanya ceremonialntapi tapi mampu menciptakan komitmen yang kuat dari seluruh Kepala Daerah dan stakeholders yang ada untuk menjalankan program ini dengan sebaik-baiknya.

Kata dia, adapun beberapa point yang tertuang dalam komitmen bersama pencanangan provinsi dan kabupaten/kota ramah perempuan dan layak anak, diantaranya, Mendukung pembentukan provinsi dan kabupaten/kota ramah perempuan dan layak anak, Memfasilitasi kegiatan provinsi dan kabupaten/kota ramah perempuan dan layak anak, Melakukan langkah-langkah kongkret dan berkelanjutan bagi perkembangan Provinsi dan Kabupaten/Kota Ramah Perempuan dan layak anak.

Selanjutnya, Melakukan monitoring dan evaluasi berkala atas pelaksanaan rencana aksi Provinsi dan Kabupaten/Kota Ramah Perempuan dan Layak anak; dan Melaporkan perkembangan Provinsi dan Kabupaten/Kota Ramah Perempuan dan Layak Anak secara berjenjang dan berkala.

“Untuk di Kota Bima sendiri telah mengusulkan 7 (tujuh) kelurahan rintisan dalam menjalankan komitmen tersebut. Selain pencanangan juga diserahkan DAK Non Fisik kepada Kabupaten/Kota se-NTB,”pungkasnya.

*OB.009*