Kategori: Pemerintahan

BIMA,OBORBIMA.ID – Diklat Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) lingkup Pemerintah Kabupaten Bima kerjasama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi NTB tahun anggaran 2022 dibuka secara resmi Senin (13/6) diikuti para Kasubag Umum dan kepegawaian Perangkat Daerah berlangsung di Aula Hotel Lila Graha Kota Bima.

Kegiatan tersebut berlangsung selama enam hari kerja pada tanggal mulai tanggal 13 sampai dengan 18 Juni 2022 dan menghadirkan para widyaiswara dari BPSDMD dan Tenaga Pengajar dari Tim BKD Provinsi NTB.

Pada kegiatan yang juga turut dihadiri Kepala Biro Organisasi Pemprov NTB dan Kepala BKD Kabupaten Bima Drs Agus Salim M.Si tersebut, Bupati Bima yang diwakili Asisten III Setda Drs. H. Arifudin dalam sambutannya menjelaskan, Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan profesi yang memiliki kewajiban mempertanggungjawabkan mengelola dan kinerja dengan mengedepankan prinsip penilaian yang mengacu kepada kualifikasi kompetensi dan kinerja ASN.

“Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan diterbitkannya undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN yang diarahkan untuk mewujudkan aparatur yang profesional kompetensi dan kompetitif sebagai bagian dari penjabaran informasi birokrasi,” Kata mantan kepala Bakesbang ini.

Dihadapan 40 peserta yang merupakan pejabat eselon IV terkait bidang kepegawaian OPD tersebut, H. Arifudin mengatakan, bahwa secara kelembagaan pemerintah daerah memandang tujuan penilaian kerja ini memiliki arti penting dalam menjamin objektivitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan prestasi dan karir.

“Penilaian ini sendiri dilakukan mencakup serangkaian analisa terhadap hambatan pelaksanaan pekerjaan ASN bersangkutan untuk mendapatkan umpan balik, dan pada saat yang sama juga menyusun rekomendasi perbaikan dan menetapkan hasil penilaian yang mengacu pada peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja PNS,” Tandasnya.

Sebelumnya, Sekretaris BPSDMD Provinsi NTB Dewi Ritawati, SE, MM dalam sambutannya mengharapkan, agar dalam pelaksanaan kegiatan ini semua peserta bersungguh-sungguh mempelajari apa yang sudah diniatkan awal dalam pelatihan.

“Ini sangat penting karena kita dihadapkan pada organisasi yang terus-menerus mengalami reformasi dimulai dari perubahan peraturan di tingkat pusat yang harus ditindaklanjuti,”Jelasnya.

Kepada para peserta, Dewi mengungkapkan, meskipun dengan keterbatasan pelatihan yang ada, pemerintahan daerah bekerja sama dengan pemerintah provinsi melalui BPSDMD melaksanakan Diklat sebagai satu agenda yang sangat penting. Oleh karena itu diharapkan kepada para peserta agar sungguh-sungguh.

“Manfaatkan dengan baik kesempatan mengikuti pelatihan agar nanti ilmunya dapat diterapkan untuk membantu penyusunan sakit di masing-masing perangkat daerah,”Imbuhnya.

Pelaksanaan Diklat ditandai dengan pemasangan atribut secara simbolis kepada para peserta oleh Asisten III Setda Kabupaten Bima.

*OB.008*

BIMA,OBORBIMA.ID – Pengembangan kapasitas dan kompetensi SDM di Kabupaten Bima menjadi kebutuhan yang sangat penting, terutama dalam peningkatan kemampuan Literasi dan Numerasi.

“Peningkatan Kemampuan Literasi dan Numerasi khusunya di Kabupaten Bima, masih menjadi pekerjaan rumah bagi semua pihak pemangku kepentingan, oleh karena itu dibutuhkan peningkatan SDM yang berkualitas melalui program INOVASI. ” ujar Kepala BAPPEDA Kabupaten Bima, Suwandi, ST.MT, saat membuka kegiatan Inovasi, Berbagi Inspirasi Solusi dari Kemitraan Pemerintah dan LPTK untuk Literasi dan Numerasi Dasar di Provinsi NTB, bertempat di Hotel Marina Inn, Senin ( 13/06 ).

District Coordinator INOVASI wilayah NTB, Toha Arifin, dalam penyampaiannya mengatakan, bahwa melalui kegiatan ini, diharapkan ada peningkatan capaian Literasi dan Numerasi, di lingkungan sosial, dan lingkungan akademik di satuan pendidikan usia dini, dan satuan pendidikan PKBM serta SKB.

Sementara itu, Hari Nurhadi, M.Pd Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan ( LPMP ), Provinsi NTB, dalam sesi pemaparan materi menyampaikan, Rapor Pendidikan berperan sebagai ” Single Source of Truth “, dengan kata lain, Rapor Pendidikan, seharusnya dijadikan sebagai sumber utama dalam melakukan analisis, perencanaan, dan tindak lanjut, dalam upaya peningkatan kemampuan Literasi dan Numerasi.

Pemaparan materi selanjutnya disampaikan oleh Kepala Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima, Zunaidin S.Sos.MM, yang lebih menekankan kepada Pengaplikasian metode TaRL ( Teaching at The Right Level ), atau Pembelajaran berbasis kemapuan, telah di replikasikan disemua Sekolah Dasar yang ada di Kabupaten Bima.

Kegiatan ini, selain di hadiri oleh perwakilan guru Kabupaten Bima, perwakilan tim program Literasi, juga dihadiri oleh Perwakilan Pemerintah dari Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Dompu, dan Kota Bima.

*OB.009#

BIMA,OBORBIMA.ID – Selain mendapatkan arahan dari Bupati Bima Hj Indah Dhamayanti Putri SE, Silaturahmi dan Pembinaan para Calon Kepala desa di Kecamatan Sape dan Lambu Jumat (10/6) juga dimanfaatkan Wakil Bupati Bima Drs H Dahlan M Noer untuk memberikan arahan kepada Panitia, Calon dan para Kades serta Ketua BPD yang akan mengikuti perhelatan Pilkades Serentak tahun ini.

“Semua yang berkompetisi dalam Pilkades harus memiliki komitmen untuk membangun kerjasama, baik dengan masyarakat, pemerintah kecamatan, Muspika maupun dengan pemerintah daerah. Karena dengan hubungan yang baik, semua bisa dikomunikasikan dengan baik jika ada masalah,” Ungkap Wabup.

Kepada para calon kepala desa, lanjut dia, Panitia dan Ketua BPD dari Lima desa peserta Pilkades Serentak, dirinya mengingatkan agar para calon dan Tim pemenangan, menghindari perbedaan pandangan politik di masa lalu yang dikaitkan dengan Pilkades.

“Jangan ada lagi pihak yang mengungkit perbedaan pandangan politik saat Pilkada kemarin. Saat ini waktunya untuk bersama-sama membangun desa,”katanya.

Senada dengan harapan Wabup Dahlan, Bupati Bima Hj Indah Dhamayanti Putri SE juga menyampaikan agar para Kades dan Muspika sering turun ke desa penyelenggara Pilkades untuk memastikan situasi keamanan dan mendorong partisipasi masyarakat mengikuti tahapan pencoblosan tanggal 6 Juli 2022 mendatang.

“Sukses Pilkades bukan hanya pekerjaan panitia, tetapi yang paling penting adalah partisipasi dan dukungan aktif masyarakat mendukung kinerja panitia, kepala desa dan Muspika dan bagi para calon kades, sekarang saatnya meyakinkan masyarakat untuk menata desa,” harap Bupati.

Kepada para Panitia pelaksana Pilkades, Bupati IDP secara khusus menekankan pentingnya menjaga netralitas dalam bertugas.

*OB.005*

BIMA,OBORBIMA.ID – Silaturahmi dan Pembinaan oleh Bupati Bima Hj Indah Dhamayanti Putri SE, Wakil Bupati Drs. H.Dahlan M.Noer dan Ketua DPRD kabupaten Bima Muhammad Putera Ferryandi S.IP dengan 19 orang calon kepala desa, Panitia Pilkades Serentak dan para anggota BPD pada lima desa Kecamatan Sape berlangsung Jumat (10/6) di Aula Kantor Camat Sape.

Dalam beberapa kontestasi Pilkada dan Pilkades, masyarakat Sape memiliki tingkat kesadaran politik sangat tinggi, dan mentaati regulasi yang ada dengan tingkat kerawanan yang tergolong rendah.

“Oleh karena itu, Pemerintah Daerah berterima kasih kepada semua pihak, karena sejauh ini, tahapan Pilkades di kecamatan berjalan aman dan lancar,”ungkap Bupati didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bima H.Putarman SE, Kepala Dinas Kominfostik Kamaludin S.Sos, Kadis Nakertrans Fatahullah S.Pd dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Ir. Jaidun dan Kadis Pertanian dan Perkebunan Ir.Hj Nurma M.Si.

Kepada para kontestan, Bupati kembali menekankan agar memanfaatkan dengan baik masa kampanye. Semua calon kepala desa harus menghindari kampanye hitam, berbau SARA dan saling menjatuhkan. Manfaatkan semua tahapan kampanye untuk menyampaikan visi, misi dan menjual program selama periode jabatan, jika terpilih dengan melihat potensi yang ada di desa.

“Demikian halnya, program yang dijabarkan harus diselaraskan dengan anggaran yang tersedia dalam satu tahun anggaran,” Imbuh Bupati.

Menutup arahannya, Bupati menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menyukseskan Pilkades Serentak tahun ini.

“Pilkades dipandang berhasil apabila tingkat partisipasi pemilih melebihi 70 persen. Oleh karena itu, peran para tokoh untuk memberikan pemahaman dan mensosialisasikan semua tahapan amat diperlukan,”Tandasnya.

*OB.005*

BIMA,OBORBIMA.ID – Rangkaian pembinaan jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) pada enam perangkat daerah Kamis (9/6) oleh Bupati Bima Hj.Indah Dhamayanti Putri SE dan Wakil Bupati Drs H Dahlan M.Noer dimulai di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jalan Soekarno-Hatta Raba.

Bupati Bima yang didampingi Inspektur Kabupaten Bima H.Abdul Wahab Usman SH M.Si dan Kepala BKD dan Diklat selanjutnya melanjutkan kegiatan pembinaan ASN pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Bakesbangpol, Dinas Kelautan dan Perikanan serta Dinas PUPR Kabupaten Bima.

Bupati dalam sambutannya mengungkapkan, bahwa kehadiran dirinya dan Wakil Bupati pada sejumlah OPD yang berkantor di wilayah kota Bima ditujukan untuk memberikan semangat, agar ASN tetap fokus bekerja meskipun ditengah keterbatasan yang ada dan rencana penyerahan Barang Milik Daerah (BMD kepada Pemerintah kota Bima.

Kata dia, berkaitan dengan rencana penyelesaian aset kedua belah pihak, Pimpinan OPD perlu memetakan dan melakukan pendataan jenis aset untuk mengetahui luas lahan, volume bangunan, batasan dan memperhitungkan nilai aset di beberapa kecamatan, agar dapat melakukan secara bertahap pembuatan sertipikat lahan.

“Ini penting untuk bisa memastikan tidak hanya jumlah tetapi nilai dan harga aset tersebut,”Ungkap Bupati.

Dihadapan Kadis Amrin Munawar SE dan ASN Dinas Perindag Kabupaten, Bupati kembali mengingatkan pentingnya OPD bekerja sebagai sebuah tim yang solid.

“Seluruh unsur pimpinan diminta tidak bekerja sendiri-sendiri, dan karena semua bidang yang ada miliki hubungan kerja. Dengan bekerja sebagai tim, maka prestasi adalah kebanggaan bersama dan setiap permasalahan wajib diselesaikan secara bersama,” Imbuh Bupati.

Wakil Bupati Drs. H. Dahlan M.Noer yang juga memberikan arahan kepada para pejabat dan ASN Dinas Perindag mengungkapkan bahwa aspek disiplin harus tetap ditegakkan dan dilaksanakan, karena sudah menjadi sumpah dan komitmen disamping perlu dipahami bahwa pelayanan lebih penting dari segalanya.

“Disamping itu, ASN harus taat kepada kebijakan pimpinan, jika berkinerja dan dengan baik maka peluang promosi ke jenjang lebih tinggi akan terbuka,” Tandas Wabup.

*OB.009*

BIMA,OBORBIMA.ID – Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Bima SURYADIN, S.S., M.Si mengatakan, Penyerahan Barang Milik Daerah (BMD) pemerintah Kabupaten Bima kepada Pemerintah kota Bima dilaksanakan sesuai amanat Undang-undang nomor 13 tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima dan proses tersebut sudah dilaksanakan sejak tahun 2003

Kata Kak Yan sapaanya, mengacu pada ketentuan pasal 17 UU tersebut, ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan UU ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/daerah dan Permendagri nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

“Secara normatif, dalam pasal 1 angka 43 Permendagri nomor 19 tahun 2016 tersebut menyebutkan bahwa hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, antar pemerintah daerah atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian, dimana kriteria dan mekanisme pelaksanaannya mengacu pada pasal 329 dan Pasal 331 Permendagri tersebut,”imbuhnya.

Ia menjelaskan, sejalan dengan kesepahaman yang ditandatangani Bupati Bima menindaklanjuti kesepakatan tersebut, dengan melakukan pembentukan Tim Inventarisasi dan pendataan barang milik daerah dan melakukan pemetaan terhadap aset yang berada di wilayah Kota Bima.

“Langkah lain yang dilakukan adalah melakukan verifikasi dan validasi jenis aset sesuai dengan neraca Pemkab Bima, melakukan klasifikasi aset yang akan diserahkan dan penelusuran kembali sejumlah aset baik bangunan kantor, tanah bangunan lainnya maupun tanah usaha tanah kosong serta rumah dinas yang ada,”katanya.

Tahapan selanjutnya adalah melakukan rekonsiliasi data BMD Kabupaten Bima yang berada di wilayah kota Bima dengan pihak Pemerintah Kota Bima. Mengingat tahapan dalam mekanisme penyerahan barang milik daerah perlu dilakukan inventarisasi bersama baik administrasi maupun fisik aset secara menyeluruh sesuai ketentuan perundangan yang ada.

“Pada prinsipnya tetap mengacu pada hasil kesepakatan antara kedua belah pihak yang difasilitasi oleh pemerintah Provinsi NTB,”tandasnya.

Ia menjelaskan, Bupati juga sudah melakukan pertemuan dengan unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Bima Rabu (8/6) jam 10.00 Wita untuk untuk menjelaskan kebijakan yang ditempuh dalam penyelesaian BMD.

“Pandangan unsur pimpinan DPRD selaras dengan Pemerintah daerah yang menyepakati penyelesaian BMD tersebut diatur melalui satu mekanisme,”terangnya.

Usai tatap muka dengan unsur Pimpinan DPRD, lanjut dia, Bupati juga melakukan silaturahmi dengan Walikota Bima H Muhammad Lutfi, SE di Ruang kerja Bupati Bima untuk melakukan pembahasan awal penyelesaian BMD kedua pemerintah daerah.

*OB.008*

BIMA,OBORBIMA.ID – Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE bersama Wakil Bupati Bima, Drs. H. Dahlan M. Noer, melakukan pembinaan pegawai serta silaturahmi dengan keluarga besar Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bima, Senin, (6/6/2022).

Bupati Bima dalam arahannya menyampaikan, bahwa tugas pelayanan publik harus menjadi prioritas. “Laksanakan tugas dan fungsi dengan sebaik-baiknya, tugas pelayanan publik harus menjadi prioritas bagi seluruh pegawai lingkup Dinas Kominfo dan Statistik Kab. Bima, ” ujarnya.

Kata Umi Dinda sapaanya, persoalan sinyal terutama area “blank spot” untuk segera dituntaskan. Diakui, persoalan sinyal merupakan salah satu janji politik Bupati Bima – Wakil Bupati Bima.

“Saya berharap persoalan sinyal untuk segera dituntaskan, karena salah satu janji politik kami bersama Wakil Bupati adalah termasuk penuntasan area blank spot termasuk wilayah sinyal lemah,” tegas Ketua DPD II Golkar Kabupaten Bima ini

Ibu dua anak ini juga mengingatkan beberapa program dan kegiatan prioritas lainnya untuk segera dilaksanakan diantaranya, Tandatangan Elektronik dan Sistem Informasi Bima Satu Data (SIBISA).

“Progress (tahapan) tandatangan elektronik yang sudah berjalan dengan baik untuk segera dituntaskan tahapannya, begitupun SIBISA, ” harapnya.

Menutup arahannya, Umi Dinda menekankan pentingnya kerjasama, sinergi serta kolaborasi.

*OB.008*

BIMA,OBORBIMA.ID – Menyusul penandatanganan Kesepakatan Penyelesaian Penyerahan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bima kepada Pemerintah Kota Bima yang berlangsung Senin, (30/5) di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pemerintah Kabupaten Bima siap menindaklanjuti hasil kesepakatan tersebut.

Memperhatikan kesepakatan tersebut, beberapa langkah yang akan segera diambil kedua belah pihak secara bersama-sama sejak berita acara ditandatangani sampai dengan 14 Juni 2020 adalah melakukan inventarisasi, rekonsiliasi dan pertukaran dokumen barang milik daerah yang diperkirakan 391 item aset tidak bergerak.

“Hal lain yang akan segera ditindaklanjuti para pihak bersepakat pada tanggal 15 Juni 2022 akan melaporkan hasil inventarisasi dan Rekonsiliasi barang milik daerah tersebut di kantor gubernur provinsi Nusa Tenggara Barat,”ungkap Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Puteri SE melalui Kabag Prokopimda Setda Kabupaten Bima Suryadin dalam siaran persnya.

Kata Kak Yan sapaanya, nantinya dua poin tersebut akan ditindak lanjuti Pemerintah Kabupaten Bima dan pemerintah kota Bima bersepakat pada tanggal 30 juni 2022 bertempat di kantor gubernur NTB menandatangani berita acara serah terima barang milik daerah dari pemerintah Kabupaten Bima dan kepada pemerintah kota Bima

Kesepakatan yang dua dituangkan ke dalam berita acara nomor 032/032/07.3/2022 dan 032/130/V/2022 tersebut, selain ditandatangani Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri SE dan Walikota H. Muhammad Lutfi SE juga Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Ir.Hj. Rohmi Djalillah M.Pd, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Dr. Tumpak Haposan Simanjuntak, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK Budi Waluya, Ketua DPRD Kabupaten Bima M. Putera Ferryandi S.IP dan Ketua DPRD Kota Bima Alfian Indrawirawan, S.Adm.

*OB.009*