Kategori: Pemerintahan

BIMA,OBORBIMA.ID – Promosi kesehatan melalui program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) yang dirangkaikan dengan Pembinaan ASN dan Kepala Desa se- Kecamatan Wera yang berlangsung Kamis (8/9) di halaman Puskesmas Wera dimanfaatkan oleh Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE yang hadir bersama Wakil Bupati Drs.H. Dahlan M Noer untuk menyampaikan beberapa arahan kepada para Kades dan ASN.

Di hadapan Camat Wera H. Ridwan S.Sos, Muspika, para kepala desa, kepala sekolah, koordinator wilayah pendidikan dan ASN Bupati menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan Pilkades di tiga desa yang berlangsung damai dan demokratis.

“Saya meminta, agar para Kepala desa baru dilantik bekerja dan menjalankan roda pemerintahan di desa sesuai dengan aturan yang berlaku,”ujarnya.

Bupati Bima yang hadir bersama Staf Ahli Bupati Drs.Isyrah, Asisten III Drs.H. Arifudin, Inspektur H Abdul Wahab Usman SH, M.Si, Kepala BKD dan Diklat Drs.Agus Salim M.Si, Kadis Kesehatan, para kepala OPD terkait dan Kabag Lingkup Setda tersebut mengungkapkan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) baru saja melakukan pemeriksaan bantuan langsung tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa dan akan memilih secara acak 55 desa sebagai subjek pemeriksaan.

“Oleh karena itu, para kepala desa diharapkan agar senantiasa tertib, menata administrasi, mendata dengan baik dan tidak hanya menyelesaikan tanggung jawab dalam pengelolaan dana desa, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana aspek perencanaan, penganggaran dan evaluasi kegiatan dilaksanakan sesuai ketentuan,” Jelas Bupati.

Wakil Bupati Drs. H. Dahlan M.Noer yang juga memberikan arahan kepada para Kades dan ASN kembali menekankan, agar para aparatur selalu menjadi insan pembelajar.

“Guru dan ASN harus selalu mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya dan menegakkan disiplin sebagai modal penting dalam melayani masyarakat,” Ungkap Dahlan.

*OB.002*

BIMA,OBORBIMA.ID – Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri SE menerima Tim Independent Strategic Review Program INOVASI di Kabupaten Bima yang dipimpin Mr. Simon Henderson yang hadir bersama Education Specialist Petra Wiyanto Bodrogini, Subnational Education Nurman Siagian dan Gender Specialist Leya Cattleya Senin (5/9) di Ruang Rapat Bupati Bima.

Bupati Bima dalam sambutanya mengatakan, setiap daerah termasuk Kabupaten Bima, bukan ingin tergantung pada bantuan program pembangunan yang ada, tetapi pemerintah daerah berkeinginan besar agar program ini tetap berlanjut.

“Meskipun ada perubahan nama program, tetapi memiliki tujuan yang sama dengan dukungan program sebelumnya,” ungkap Bupati.

Umi Dinda sapaanya menjelaskan, hal ini dibutuhkan, mengingat kondisi wilayah Kabupaten Bima yang cukup luas dengan 191 desa dan 18 kecamatan.Masih ada beberapa desa yang kategori Terluar, Tertinggal dan Terjauh meskipun pada tahun 2019 sudah tidak termasuk kategori daerah tertinggal namun dalam upaya memajukan dunia pendidikan, kita ingin adanya pemerataan yang lebih maksimal di semua kecamatan yang ada.

“Atas nama Pemerintah daerah dan masyarakat agar dukungan program inovasi ini dapat berlangsung di tahap-tahap selanjutnya,” terang Bupati Bima.

Pada kesempatan tersebut Team Leader Mr. Simon Henderson menyampaikan apresiasi kepada Bupati Bima beserta jajaran dan anggota Tim Literasi Kabupaten Bima dan menyampaikan, bahwa kehadiran Tim untuk menilai sejauh mana dukungan INOVASI dan Department of Foreign Affairs and Trade Australia (DFAT) memberikan manfaat bagi Kabupaten Bima,khususnya untuk Program Literasi.

“Kami juga ingin mendengar apa saja kekurangan program INOVASI, jika ada hambatan atau kendala sehingga masih dapat dilakukan perbaikan ke depannya,”ujarnya.

Kata Simon dihadapan stakeholder terkait Dinas Dikbudpora, Bappeda, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, DPMD, Dinas Kominfostik dan Kementerian Agama Kabupaten Bima

Menutup pemaparannya, setelah mendengarkan penyampaian OPD dan mitra terkait, Simon mengungkapkan bahwa Tim memperoleh informasi yang luar biasa dan sudah menjawab semua pertanyaan untuk review program dan hasil ini akan kami sampaikan kepada INOVASI dan DFAT Australia sebagai pijakan untuk langkah awal.

*OB.008*

KOTA BIMA,OBORBIMA.ID – Pemerintah Kota Bima meriahkan Hari Ulang Tahun PKH Ke 9 Tahun 2022 Tingkat Kota Bima yang diisi dengan Senam Bersama dengan 8 Ribu KPM PKH, dan Pemotongan Tumpeng HUT PKH. Acara tersebut juga turut dihadiri oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB DR. H. Ahsanul Halik, S.Sos bertempat di Halaman Kantor Walikota pada Sabtu, 3 September 2022.

Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE didampingi Sekda Kota Bima, seluruh Staf Ahli Walikota, seluruh Asisten, Ketua Dekranasda Kota Bima, Wakil Ketua DPRD Kota Bima Syamsurih, SH, FKPD Lingkup Pemerintah Kota Bima, Kepala Baznas Kota Bima, dan para Sponsor dari BUMN dan BUMD.

Para Sponsor yang terlibat memeriahkan Hari Ulang Tahun PKH Kota Bima Ke 9 Tahun 2022 terdiri dari Bank BNI Cabang Bima, Bank NTB Syariah, Bank BRI Cabang Bima, BPJS Cabang Bima, Alfamart Cabang Kota Bima, Aladin Store, Tukad Mas, KPP Pratama Raba Bima, dan lainnya.

Jumlah kupon undian doorprize sebanyak 8 ribu, dengan hadiah atau doorprize terdiri dari Kulkas, TV, Kipas Angin, mesin cuci, dan lainnya.

Kepala Dinas Sosial Kota Bima Yuliana, S.Sos dalam laporannya menyampaikan, pihaknya sangat bangga karena tahun 2022 saat ini pertama kali dilaksanakan HUT PKH ke 9 Kota Bima secara meriah.

“Program PKH hadir di Kota Bima dimulai sejak tahun 2013 hingga saat ini dengan jumlah Kelompok Penerima Manfaat (KPM) sebanyak 8.215”, ungkap Yuliana.

Selama 9 tahun berjalan, kata dia, anggaran yang digelontorkan pemerintah sebanyak 108 Milyar dalam rangka pengentasan kemiskinan di Kota Bima khususnya.

“Berkat kerjasama SDM PKH sebanyak 23 orang, PKH Kota Bima ditingkat provinsi meraih Juara Pertama. Kemudian Juara Kedua, dengan keterlibatan Pemerintah Kota Bima menggelontorkan dana sharing melalui APBD Kota Bima,”terangnya

Pihaknya juga menyampaikan apresiasi disertai ucapan terima kasih yang setinggi-tinggi kepada Walikota Bima atas bantuan hibah sebanyak 34 unit motor sebagai kendaraan Operasional SDM PKH.

Selain itu juga para SDM PKH Kota Bima dibantu biaya operasional Pendamping sebesar 300 Ribu/bulan, laptop serta kebutuhan SDM PKH, dimana semua itu murni bersumber dari Dana Sharing APBD Kota Bima, selain dari Dana Sharing Pemerintah Pusat untuk Program PKH yang masuk di Kota Bima sebesar 108 Milyar sejak tahun 2013 sampai saat ini.

Pihaknya akan meningkatkan kinerjanya, sampai hari ini sebanyak 805 orang yang mencapai kelompok sejahtera, dengan dibantu oleh ketua kelompok atau koordinator sebanyak 300 orang.

Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE dalam sambutannya menyampaikan, PKH secara nasional telah berusia 15 tahun, ditahun 2007 pemerintah telah menggelontorkan Dana PKH dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah.

Ia menjelaskan, Kebetulan PKH Kota Bima sasaran perkotaan dilaksanakan sejak tahun 2013, ini semua dibahas oleh pemerintah bersama DPRD, 2008 mulai dilaksanakan di perkotaan. Harapannya kepada KPM PKH, betul-betul bantuan ini bisa bermanfaat bagi keluarga, bagi anak-anak, bagi keluarga yang telah lulus tergolong sejahtera, imbau Walikota.

“Semoga menjadi keluarga sejahtera, dengan 800 orang yang di tempa berdasarkan hasil musyawarah kelurahan, dengan ikhlas dan secara sukarela dirinya khaturkan terima kasih kepada keluarga yang telah lulus kategori sejahtera”, ucapnya.

Lebih jauh diharapkan Kota Bima di tahun mendatang KPM PKH semakin berkurang, dan keluarga-keluarga menjadi keluarga sejahtera.

Disamping itu harapannya kepada keluarga yang mempunyai anak didik, dapat menjadi anak berprestasi, ini semua wujud dari pemutusan rantai kemiskinan, mempunyai kemampuan berkompetisi dengan siapapun.

“Dirgahayu PKH ke 9 di Kota Bima, mudah-mudahan keluarga PKH akan menjadi keluarga sejahtera ditahun mendatang”, tutupnya.

*OB.008*

BIMA,OBORBIMA.ID – Munculnya beberapa kasus berupa gugatan ahli waris atas kepemilikan lahan yang telah dibangun sarana dan prasarana pemerintah dan publik baik kantor Kepala Desa, UPT Dinas maupun sekolah, mendorong pemerintah daerah untuk memastikan instansi pemerintah baik sekolah, UPTD maupun kantor desa melakukan sertipikasi lahan yang dimiliki.

“Legalisasi aset berupa tanah dan bangunan, harus menjadi prioritas selama Bapak dan Ibu menjabat. Kemudian data aset tersebut diserahkan kepada Bidang Aset BPKAD agar tercatat dalam neraca daerah,”Demikian ungkap Bupati Bima Hj.Indah Dhamayanti Putri SE saat memberikan arahan pada Pembinaan Pegawai dan Aparat Desa Se- Kecamatan Bolo Rabu (24/8) di Halaman Kantor Camat Bolo

Kata dia, Upaya ini penting untuk mengantisipasi tuntutan dari pihak-pihak maupun ahli waris berkaitan dengan aset yang menjadi milik pemerintah daerah.

Selain aspek sertipikasi lahan, Bupati juga meminta agar para kepala desa yang baru dilantik, segera menyampaikan dokumen rencana pembangunan menengah desa (RPJMDes) melihat skala prioritas.

“Dengan perencanaan yang jelas, maka target sasaran yang akan diraih juga akan tergambar secara jelas”. Imbuh Bupati dalam pertemuan yang mengundang para Kepala Desa, Korwil pendidikan, pengawas, Kepala sekolah dan guru Se Kecamatan Bolo.

*OB.008*

BIMA,OBORBIMA.ID –  Puncak peringatan HUT ke – 77 Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tingkat Kabupaten Bima ditandai Upacara Bendera di Halaman Kantor Bupati Bima Jl. Soekarno Hatta No 1 dusun Godo, Desa Dadibou, Kecamatan Woha, Rabu, (17/8/2022). Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE bertindak sebagai Inspektur Upacara.

Upacara bendera dengan Tema “Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat” berlangsung khidmat diikuti Wakil Bupati Bima H. Dahlan M. Noer, M. Pd, Ketua DPRD Muhammad Putera Feryandi dan anggota, jajaran Forkopimda, seluruh kepala OPD jajaran Pemkab Bima, para pejabat di lingkungan Setda Bima, Camat dan Desa serta peserta dari unsur TNI, Polri, dan ASN.

Peringatan Hari Ulang Tahun ke – 77 Kemerdekaan Republik Indonesia, dipimpin oleh Inspektur Upacara ditandai dengan penekanan tombol Sirine. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Teks Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia oleh Ketua DPRD Kabupaten Bima.

Upacara peringatan HUT RI yang ke-77 tahun 2022 bertujuan untuk memupuk kembali makna dari kemerdekaan RI tahun 1945 dan untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, terhadap generasi muda bangsa indonesia.

*OB. ADV*

BIMA,OBORBIMA.ID – Dalam menyongsong Puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia Tingkat Kabupaten Bima tahun ini, suasana tampak lebih meriah dibanding tahun sebelumnya.

Jumat tanggal 12 Agustus 2022, jajaran Pemerintah Kabupaten Bima mulai dari pejabat Eselon II, Eselon III, Eselon IV, pejabat fungsional dan staf mengikuti Senam Sehat Bersama yang berlangsung di lapangan Apel Sekretariat Daerah.

Senam sehat yang dipimpin oleh Asisten III Setda Drs.H.Arifudin tersebut dirangkaikan dengan Gerakan Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih.

Arifudin mengungkapkan, bahwa pelaksanaan Gerakan pembagian 10 juta bendera tersebut, merupakan wujud kecintaan ASN dan upaya menyemarakkan peringatan HUT Ke-77 Kemerdekaan RI tahun ini.

“Gerakan ini menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 003.1/4379/SJ tentang menyemarakkan Peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia secara serentak pada hari Jumat jam 08.00 WITA di semua pusat pemerintahan kabupaten dan kota, dan kegiatan tersebut tetap mematuhi protokol kesehatan Penanganan dan pencegahan Covid-19,” Jelasnya.

Selain beragam peringatan dalam bentuk gerak jalan, kata dia, pawai dan kegiatan olahraga seluruh kecamatan, di tingkat kabupaten juga dilakukan lomba olahraga Sepak bola mini, bola voli, tenis meja, Bulutangkis dan olah raga tradisional antar organisasi perangkat daerah.

*OB.12*

BIMA,OBORBIMA.ID – Rapat Koordinasi Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Bima yang beranggotakan 23 personil yang terdiri dari para Kepala OPD terkait Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima, Kantor Pertanahan Kabupaten Bima dan Akademisi dipimpin oleh Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE selaku Ketua Gugus Tugas berlangsung Kamis (11/8) di Hotel Marina Inn Kota Bima.

Bupati Bima yang didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Ir. Indra Jaya, Kepala Dinas Perkim Taufik, ST, MT dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bima , Lalu Makhyaril Huda, S.ST, MM, dalam arahannya mengatakan, Reforma Agraria adalah suatu komitmen pemerintahan Jokowi-JK yang dituangkan dalam Program Nawacita, dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat, terutama para petani, sesuai Perpres Nomor 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria.

Kata dia, Program ini secara fundamental memberikan program-progam yang dapat menuntaskan masalah kemiskinan masyarakat desa, meningkatkan kesejahteraan dengan kemandirian pangan nasional, meningkatkan produktivitas tanah, memberikan pengakuan hak atas tanah yang dimiliki baik secara pribadi, negara, maupun tanah milik umum yang pemanfaatannya untuk kepentingan umum.

“Meskipun pelaksanaan teknis dari Reforma Agraria, ini adalah oleh Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN), namun dalam pelaksanaannya dapat melibatkan OPD dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten,”ungkap Umi Dinda sapaanya.

Oleh karena itu, lanjut ibu dua anak ini, keberadaan Gugus Tugas merupakan ruang untuk menemu kenali dan menjadi titik awal merumuskan permasalahan, melakukan evaluasi dan ada ruang yang lebih besar, untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pertanahan.

Dilirik dari jumlah, ucap dia, per Agustus 2022, aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Bima yaitu, Barang Milik Daerah (BMD) berupa aset tanah per Agustus 2022 sejumlah 3.515 obyek dengan luas 18.757.585 ha, dengan klasifikasi tanah pertanian yang merupakan tanah usaha atau tanah eks jaminan dan tanah perkebunan, dan tanah pekarangan yang diatasnya terdapat gedung dan bangunan kantor, sekolah dan perumahan.

Dari 3.515 obyek aset tanah terdapat 1.305 obyek yang sudah disertipikat (37,13 persen) dan 2.210 obyek (62,87persen) yang belum bersertipikat dan pada tahun 2022 direncanakan sertipikat 118 obyek (3,36 persen) yang saat ini masih dalam proses.

“Terima kasih kepada Kepala PPN beserta jajaran yang telah berkontribusi menyelesaikan masalah aset, dan kasus kebakaran kantor Bupati Bima yang terjadi beberapa tahun lalu menjadi pelajaran penting Pemerintah kabupaten Bima untuk menuntaskan sertipikasi BMD,”imbuhnya.

Pada begian akhir sambutannya, Bupati mengharapkan keberadaan Gugus Tugas Reforma Agraria mampu memberikan solusi atas masalah sektor pertanahan.

“Ada keinginan besar pemerintah daerah untuk menyelesaikan semua masalah tanah dan aset, Tim Gugus Tugas diharapkan benar-benar mendata secara bersama dengan BPN agar semua aset memiliki alas hak yang sah dan tidak mudah diklaim oleh pihak lain mengingat bukti kepemilikan merupakan pijakan ketika muncul masalah hukum,”tandasnya.

Sebelumnya, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bima Selaku Ketua harian Gugus Tugas Reforma Agraria Lalu Makhyaril Huda, S.ST, MM memaparkan, agenda kerja Gugus Tugas Tahun 2022 mencakup penataan aset dengan mengkoordinasikan penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

Dalam rangka penataan aset di Kabupaten Bima, katanua, sumber TORA ini adalah pelepasan kawasan hutan dan Transmigrasi yang belum diterbitkan sertipikat. Agenda lainnya adalah pelaksanaan penataan akses Modal, peningkatan produksi dan pemasaran serta mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian sengketa dan konflik agraria.

“Berkaitan dengan penataan aset melalui program PTSL, pada tahun 2021 dari target 4.000 bidang terealisasi 100% sedangkan di Tahun 2022 dari PTSL 7.500 bidang hingga Bulan Juli yang sudah direalisasikan 868 bidang,”pungkasnya.

Sementara dalam redistribusi TORA, pada tahun 2021 dari target 273 realisasi 100% sedangkan pada Tahun 2022 dari 2.325 target belum ada realisasi.

“Oleh karena itu dukungan jajaran Pemerintah Kabupaten Bima sangat diperlukan bagi pencapaian target tersebut,” Harap Huda.

Pada Rakor tersebut juga dilakukan penyerahan 30 Sertipikat tanah Pemerintah daerah oleh Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Bima kepada Bupati Bima.

*OB.22*

BIMA,OBORBIMA.ID – Bupati Bima yang diwakili Sekretaris Daerah Drs. H. M.Taufik HAK, M.Si membuka secara resmi Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Sinergi Perhutanan Sosial dengan Pemerintah Daerah Rabu, (10/8) dalam rangka meningkatkan sinergitas pelaksanaan program-program lingkungan hidup dan kehutanan, khususnya pelaksanaan program penguatan perhutanan sosial, yang dilaksanakan di Hotel Mutmainnah, Kota Bima.

Turut hadir Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Julmansyah, S.Hut., MAP, Kepala BAPPEDA Kota Bima, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten dan Kota Bima, Kalak BPBD Kabupaten Bima.

Sekda Kabupaten Bima mengatakan, Perhutanan Sosial (PS) merupakan salah satu program prioritas nasional yang bertujuan untuk mendorong pemerataan ekonomi dan mengurangi degradasi hutan.

“Program ini dilaksanakan dalam bentuk pemberian hak kelola atas kawasan hutan kepada kelompok masyarakat yang berada dan memiliki ketergantungan penghidupannya kepada areal hutan di sekitarnya,”Jelas Mantan Kepala Bappeda Kabupaten Bima ini.

Sekda H.M.Taufik menyampaikan, bahwa agenda Rakor selaras dengan Visi membangun Kabupaten Bima yang RAMAH pada Periode II yang dijabarkan dalam Rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun 2021-2026.

“Misi tersebut antara lain, mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dilaksanakan dengan peningkatan kualitas lingkungan dan penanganan kerusakan lingkungan dan hutan baik dalam kawasan hutan tutupan, hutan konservasi maupun hutan rakyat dalam rangka pembangunan berkelanjutan, yang didukung oleh kebijakan regulasi tentang pengelolaan lingkungan dengan tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan dan kelestarian lingkungan,” Ujarnya

Peserta Rakor diharapkan dapat memanfaatkan secara optimal kegiatan ini untuk berbagi pengalaman praktis dan merumuskan secara bersama langkah-langkah strategis pengembangan secara berkelanjutan program Perhutanan Sosial bagi kesejahteraan masyarakat di provinsi NTB, khususnya bagi kabupaten/Kota Bima.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Julmansyah, S.Hut., MAP, menjelaskan, kegiatan ini merupakan kerja sama antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTB dalam menentukan langkah strategis bagaimana menyelamatkan hutan di kota dan kabupaten Bima.

“Rakor ditujukan untuk membangun kesepahaman bersama antara pusat, provinsi dan Kabupapetn/kota dalam mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis perhutanan sosial di wilayah NTB,” Ujar Kadis LHK NTB.

*OB.17*

BIMA,OBORBIMA.ID – Tim SurfAid Indonesia, organisasi nirlaba yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, ketahanan dan kemandirian masyarakat di daerah terpencil yang terhubung melalui kegiatan surfing/selancar dengan sumber pendanaan dari Australia & New Zealand Rabu (10/8) melakukan silaturahmi dengan Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri SE di Pendopo Bupati Bima.

Pada tatapmuka tersebut, Bupati didampingi Kepala Bappeda dan Litbang Suwandi ST MT, Kadis Lingkungan Hidup Ir. Jaidun, Kabid Perencanaan Pembangunan Ekonomi Ashadi SKM, M.Kes. Sementara Tim SurfAid terdiri dari Manajer Nusatani Chandra Nurhasanuddin, Project Manager Nusatani Bima Hasudungan Sahat Maruli Tua dan Field Coordinator Rahmatinnija memaparkan informasi terkait pelaksanaan kegiatan SurfAid di Kabupaten Bima periode 2019-2022.

Bupati Bima pada tatapmuka tersebut mengungkapkan, dalam banyak kegitan sektoral cenderung mentik beratkan pada aspek fisik, padahal peningkatan kapasitas SDM sangat dibutuhkan.

Oleh karena itu, kata dia, Pemerintah daerah memberikan apresiasi atas dukungan SurfAid dalam memfasilitasi peningkatan kapasitas, dan mengubah pola pikir para petani khususnya di kecamatan parado sebagai lokasi proyek.

“Pasca dikeluarkannya kabupaten Bima dari daftar daerah tertinggal oleh Kementerian Desa, maka tantangan organisasi perangkat daerah terkait adalah mencari terobosan dan inovasi agar peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat berlangsung secara berkelanjutan,”ujarnya.

Menyinggung keberadaan aset yang berasal dari kegiatan proyek, dengan akan berakhirnya masa kerja Program Nusatani di kecamatan Parado, sejumlah aset yang ada akan diserahkan kepada kelompok petani penerima manfaat.

“OPD terkait melakukan pengawasan dan pemerintah desa diminta menjaga dan memelihara aset yang diserahkan tersebut,”jelas Bupati.

Sebelumnya, Manajer Nusatani Chandra Nurhasanuddin dalam penjelasannya kepada Bupati Bima memaparkan, di kabupaten Bima, lokasi kerja SurfAid di Kabupaten Bima adalah di Kecamatan Parado yang mencakup 5 Desa dan melaksanakan Program bernama Nusatani.

“Program ini menekankan pola pendekatan pertanian yang sensitif gizi. Tujuan tujuan jangka panjang adalah meningkatkan status ekonomi dan ketahanan pangan masyarakat terpencil di Kecamatan Parado, Kabupaten Bima dengan sasaran program sebanyak 1.000 Petani kecil dan keluarganya di Kecamatan Parado,”terangnya.

Ia menjelaskan, SurfAid dan Pemerintah Kabupaten Bima kembali menandatangani memorandum Saling Pengertian (MSP)/ MoU sebagai dasar pelaksanaan kerja sama MSP tersebut berlaku mulai Maret 2020, hingga Juni 2024. Hingga Juli 2022, sejumlah capaian Nusatani antara lain terbentuknya dua kebun percontohan (demo farm) dengan sistem irigasi sederhana di desa Lere dan desa Parado Wane dan pelatihan bagi 900 petani berkaitan dengan pertanian sensitif gizi.

“SurfAid juga memfasilitasi pelatihan bagi Pelatih (ToT) praktek pertanian, penanganan dan praktek keuangan yang baik bagi pendamping desa, relawan pertanian dan penyuluh pertanian, juga menerbitkan 4 sertipikat badan hukum badan usaha milik desa,”imbuhnya.

Capaian lainnya berkaitan dengan keberadaan proyek adalah menurunnya jumlah balita yang mengalami berat badan kurang dan tidak adanya kasus stunting selama periode Maret, hingga Juli 2022 dan terlatihnya 246 personil relawan Covid-19

*OB.23*