Kategori: Pemerintahan

KOTA BIMA,OBORBIMA.ID – Pemerintah Kota Bima melalui Sekretaris Daerah Kota Bima Drs. H. Mukhtar Landa, MH memimpin Rapat Koordinasi Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL), bertempat diruang rapat Sekda Jumat, 2/12/22.

Rapat Koordinasi Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) tersebut dihadiri oleh kepala perangkat daerah, Sekcam Raba, Danramil Rasanae, Kapolsek Raba Polres Bima Kota, dan Direktur Utama RSUD Bima.

Salah satu faktor penggerak pertumbuhan ekonomi di Kota Bima adanya pedagang kaki lima. Namun seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan makin banyaknya para pedagang kaki lima, sehingga berdampak negatif dengan adanya pedagang yang berjualan tidak sesuai dengan tempat yang seharusnya yakni berjualan di trotoar, maupun bahu jalan.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima, dan Peraturan Walikota Bima Nomor 40 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima.

Menyikapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Kota Bima Drs. H. Mukhtar Landa, MH mengatakan, pihaknya secara tegas menyikapi adanya pedagang kaki lima yang berjualan diatas trotoar dan bahu jalan.

“Lakukan sosialisasi dengan melakukan pendekatan secara kemanusiaan dimulai hari ini untuk membongkar secara mandiri lapak-lapak pedagang yang dibuat secara permanen, jika masih terlihat sampai besok, tertibkan,” tegasnya.

H. Mukhtar juga meminta bantuan TNI, Polri, dan perangkat daerah terkait, untuk sama-sama mengawal penertiban pedagang yang berjualan pada tempat yang tidak seharusnya.

Ia menjelaskan, kegiatan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima bertujuan, pertama, mewujudkan adanya tertib lingkungan yang serasi yang meliputi penertiban umum dan kebersihan lingkungan, kedua, terwujudnya lokasi tempat usaha bagi pedagang kaki lima yang sesuai dengan peruntukan tata ruang dan perencanaan kota.

Selanjutnya, ketiga, berfungsinya sarana kelengkapan kota yang sesuai dengan fungsinya, keempat, tumbuhnya wirausaha yang tangguh, mandiri dan kuat, kelima, erpenuhinya kebutuhan pembeli atau masyarakat sesuai dengan pertumbuhan kota dan gaya hidup masyarakat perkotaan.

*OB.009*

BIMA,OBORBIMA.ID – Setelah melalui proses dan sejumlah tahapan yang difasilitasi oleh pemerintah Provinsi NTB dan Kementerian Dalam Negeri terkait penyelesaian batas wilayah antara Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu, Rabu (2/11) Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE dan Bupati Dompu H. Kader Jaelani disaksikan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc , , menandatangani Berita Acara Kesepakatan Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2016 tentang batas daerah Kabupaten Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu bertempat di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur NTB.

Dalam penandatangan yang berlangsung sore hari tersebut, Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE didampingi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bima Drs. H. Taufik HAK, M.Si, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Ir. Indra Jaya dan Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Bima.

Penanda tanganan tersebut juga dihadiri Forkopimda Provinsi NTB, Forkopimda Kabupaten Dompu dan Tim Penegasan batas daerah Provinsi NTB dab kabupaten Dompu. Menindak lanjuti hasil kesepakatan tersebut, kedua pemerintah daerah dan Tim Penegasan Batas Daerah NTB melakukan rapat dan peninjauan ke lokasi tempat batas wilayah yang bermasalah antara Bima-Dompu.

Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc, dalam penyampaiannya mengucapkan rasa syukur atas terselesaikannya masalah Tapal Batas Wilayah Bima-Dompu dan berharap kedepannya tidak ada lagi ada masalah yang terjadi.

Sementara itu Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE, mengatakan, Pemerintah Kabupaten Bima telah menyepakati titik-titik batas wilayah yang telah disepakati bersama dengan Pemerintah Kabupaten Dompu.

“Tujuan utama penandatangan kesepakatan bersama ini ialah, merupakan bentuk tanggung jawab Pemerintah Daerah, sehingga nantinya tidak menjadi warisan dari pemerintahan kita yang akan terus dipermasalahkan dikemudian hari,”ujarnya.

Selanjutnya, sambung Umi Dinda, kesepakatan bersama yang ditandatangani akan dijadikan dasar dan dibserahkan ke pemerintah pusat untuk melakukan revisi Permendagri Nomor 37 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat.

*OB.009*

BIMA,OBORBIMA.ID – Sebanyak 39 paket hibah peralatan processing kegiatan Pelatihan Inkubasi Bisnis Program Perluasan Kesempatan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi diserahkan oleh Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE Selasa (1/11) di Ruang Rapat Utama kantor Bupati Bima.

Para penerima bantuan tersebut berasal dari Kecamatan Wera, Ambalawi, Palibelo, Bolo, Woha dan Sape dan masing-masing menerima paket berisi 7 unit peralatan kerja yaitu, kompor gas dan regulator, oven, mixer, wajan, kukusan kerucut, gulungan mie dan loyang.

Bupati Bima yang didampingi Kabid Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Disnakertrans Ruvaidah, ST, MT dan Fungsional Pencari Kerja, Sub Koordinator Perluasan Kesempatan Kerja Wahyudin SE, MM dalam sambutannya mengatakan, bantuan hibah tersebut merupakan salah satu bagian dari program menciptakan wirausaha baru ( SI PERKASA PLUS) yang menjadi program prioritas dari Visi Misi Bupati Bima.

“Bantuan ini sejalan dengan arah kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Bima Tahun 2021 – 2026 yang diarahkan pada upaya mencetak wirausaha muda melalui sejumlah kegiatan antara lain Pelatihan dan manajemen usaha (Siperkasa) dan Kupu-kupu, Pemanfaatan rumah produksi, promosi tenun dan rumah kemasan. Juga pemberian dukungan peralatan dan modal usaha, akses pasar dan fasilitasi perizinan usaha,” Terang Bupati.

Sebelumnya, Kabid Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Disnakertrans Ruvaidah, ST, MT menjelaskan, kegiatan inkubasi bisnis ini dalam prosesnya melalui tahapan pendataan yang diprioritaskan pada 6 kecamatan yaitu Wera, Ambalawi, Palibelo, Bolo, Woha dan Sape sebanyak 39 orang yang terbagi dalam 3 angkatan pelatihan.

“Pelatihan yang diberikan selain difokuskan dengan ketrampilan juga dibekali dengan ilmu kewirausahaan/Bisnis bermitra dengan Pengurus Ikatan Pengusaha Muslimah (IPEMI) Kabupaten Bima,”ujarnya.

Selain diberikan pelatihan dan peralatan usaha, kata dia, juga diberikan pendampingan oleh untuk memastikan progres dan keberlajutan program dan usaha dari penerima alat.

*OB.009*

BIMA,OBORBIMA.ID – Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Suryadin S.S, M.Si dalam siaran persnya menjelaskan, hingga Kamis (13/10) Jam 21.00 WITA, Tim IT BKD dan Diklat Kabupaten Bima telah berhasil melakukan import Data Tenaga Non ASN ke dalam aplikasi sebanyak total 5.416 yang terdiri dari 2.112 Tenaga Honorer Kategori II (THK-II) dan 3.304 Tenaga Penunjang Utama (TPU).

“Dalam melakukan Import Data ini, terdapat beberapa kendala dalam tahapan input, karena ada perbedaan data pada nomor induk kependudukan (NIK) dan identitas dan akan dilakukan perbaikan identitas berkas yang disampaikan kepada BKD,”kata Yan sapaanya melansir pernyataan Kepala BKD dan Diklat Kabupaten Bima Drs. Agus Salim, M.Si Jumat (14/10) saat Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE dan Wakil Bupati Drs. H. Dahlan M. Noer melakukan inspeksi dan kunjungan kerja ke kantor BKD kabupaten Bima.

Kata Yan, Bupati pada kesempatan tersebut menginstruksikan agar BKD segera menyampaikan data mutakhir hasil pendataan tersebut kepada masyarakat.

“Secara khusus, Bupati mengingatkan kepada para operator yang melakukan import ribuan data tersebut selalu berhati-hati dan jangan ada kesalahan dalam melakukan import data tenaga Non ASN,”ucapnya.

Setelah menyelesaikan import data THK-II dan TPU, lanjut dia, Tim IT BKD akan melakukan import data tenaga sukarela yang memenuhi syarat dari Tenaga Tekhnis Administrasi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Tenaga Kesehatan dan Tenaga Guru.

*OB.008*

BIMA,OBORBIMA.ID – Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dusun Sigi Desa Rabakodo Kecamatan Woha menjadi duta Kabupaten Bima untuk mengikuti Penilaian oleh Tim Provinsi pada Lomba Posyandu Tingkat Propinsi NTB Tahun 2022 yang dilaksanakan Selasa, (20/9) di Balai desa Rabakodo, Woha.

Dalam penilaian tersebut, Wakil Bupati Bima Drs. H. Dahlan HM.Noer dalam sambutan penerimaan tim menyampaikan, revitalisasi Posyandu. Pada kegiatan yang juga dihadiri Kepala DPMD Kabupapten Bima H. Putarman, SE, Kepala Dinas Kesehatan Fahrurrahman, SE, M.Si, Camat Woha Irfan dan MUSPIKA Kecamatan Woha, Kepala desa Rabakodo Drs. Zumardin, Wakil Bupati Bima Drs. H. Dahlan M. Noer tersebut mengatakan, revitalisasi itu pada prinsipnya mengintegrasikan pelayanan lainnya ke dalam Posyandu seperti pelayanan Paud, Bina Keluarga Balita (BKB) dan Bank Sampah.

Wabup Dahlan mengungkapkan, bahwa Posyandu telah berperan penting dalam memperluas dan mendekatkan akses pelayanan Kesehatan masyarakat seperti pada program Keluarga Berencana, yang terbukti mampu menjalankan fungsi mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memelihara Kesehatan reproduksi.

“Saya mengapresiasi kinerja seluruh lini dalam penanganan stunting di Kabupaten Bima. Di Kabupaten Bima, Pokja Posyandu sudah terbentuk di 678 seluruhnya menjadi Posyandu keluarga,”katanya.

Ia menjelaskan, Pada tahun 2015-2016 masih di angka 20-30%, dan data terakhir angka stunting sudah di angka 13,19%.

Mengakhiri pengantarnya Wabup Dahlan berharap Kabupaten Bima dapat meraih prestasi terbaik menjadi Juara I tingkat Provinsi NTB tahun 2022, seperti yang di raih desa Boke kecamatan Sape pada tahun 2021.

Sementara itu, Ketua Tim Penilai yang juga Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMD Dukcapil) Provinsi NTB Dr.H.Ashari, SH, MH yang hadir dengan Kadis Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi NTB menyatakan, bahwa kegiatan ini menjadi agenda tahunan lingkup Pemerintah Provinsi NTB.

Kata dia, Posyandu keluarga adalah terobosan dan program unggulan NTB Gemilang sehingga diharapkan seluruh masyarakat dapat menjadikan posyandu sebagai wadah pelayanan kesehatan terdekat di keluarga.Desa wajib mengalokasikan pendanaan untuk penyediaan alat kesehatan di Posyandu.

“Lomba ini menjadi instrumen bagi pemerintah Provinsi NTB melalui dinas terkait untuk melakukan evaluasi dan pembinaan capaian kinerja Posyandu yang ada di kabupaten/kota,” Ungkapnya.

Setelah prosesi penyambutan, Kepala Desa Rabakodo menyerahkan Dokumen penilaian kepada Ketua Tim Penilai dan penyerahan Komposter Bag dari Ketua Tim Penilai kepada Wakil Bupati Bima.

*OB.009*