Kategori: Pemerintahan

  • Wali Kota Bima Hadiri Pelantikan Ketua LPM, RT, RW, dan Karang Taruna Kelurahan Rabangodu Selatan

    KOTA BIMA,OBORBIMA.ID – Wali Kota Bima H. Muhammad Lutfi, SE menghadiri acara Pelantikan dan Pengukuhan Ketua LPM, RT, RW, dan Karang Taruna Kelurahan Rabangodu Selatan Kecamatan Raba Kota Bima Periode 2022-2026, di Lapangan H. M. Nur Alatif, Kelurahan Rabangodu Selatan, pada sabtu, 14 Januari 2023 malam.

    Wali Kota Bima didampingi kepala Dinas Perhubungan Kota Bima, Kabag Prokopim Kota Bima, Camat dan Sekcam Raba, Lurah Rabangodu Selatan, dan Lurah Rabadompu Timur.

    Pada acara pelantikan tersebut, dihadiri pula oleh Anggota DPRD Kota Bima dari Partai Golkar Amirudin, S.IP, H. Ridwan Mustakim dari Partai Demokrat, Bhabinkamtibmas, Babinsa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh wanita dari kelurahan setempat.

    Wali Kota Bima H. Muhammad Lutfi, SE dalam arahannya mengatakan, satu harapannya agar peran RT, RW, LPM, dan karang taruna bisa bersinergi dan bersatu padu didalam memainkan peran di wilayahnya masing-masing.

    “Kita tahu bahwa, Kota Bima telah meletakkan pondasi sistem pelayanan bagi masyarakat berbasis teknologi, dimana sistem pelaporan pengaduan masyarakat yang ada di tingkat RT/RW, semua masalah maupun aspirasi masyarakat dilaporkan melalui HP Android dan diterima oleh operator di Command Center, setelah itu ditindaklanjuti oleh OPD sesuai dengan tupoksi masing-masing perangkat daerah,”katanya.

    Pada saat mencalonkan diri sebagai Wali Kota Bima sambungnya, dirinya pernah berjanji ingin membagikan HP Android bagi RT sebagai fasilitas penunjang tugas ditengah masyarakat, tujuannya adalah seperti saat sekarang, digunakan untuk melayani masyarakat, semata untuk mendekatkan dan memudahkan pelayanan bagi masyarakat.

    “Karena saya menginginkan negara dan pemerintah benar-benar hadir ditengah masyarakat, dan hari ini terbukti, manfaatnya bukan saja dinikmati oleh kita saat ini saja, melainkan dapat pula dinikmati oleh generasi penerus kita, bagi anak cucu kita kelak,” ungkapnya.

    Wali Kota Bima menambahkan, dirinya bersyukur, selama ini sistem dan perangkat yang ada sudah berjalan dengan baik, peran dari pemerintah daerah begitu kuat, apalagi bisa terkontrol dimanapun kepala daerah berada, kelurahan mana yang loyo, RT/RW mana yang tidak ada aduan, begitupun perangkat daerah, mudah dipantau hanya melalui HP yang ada ditangan saya. Imbuhnya.

    Apalagi kedepan lanjutnya, kita buat big data atau basis data terpadu, sehingga setiap kelurahan mudah mengontrol data bantuan bagi masyarakat, tidak ada lagi unsur subyektivitas, tidak ada lagi keluarga lurah, tidak ada lagi keluarga RT/RW, sehingga bantuan mengalir berdasarkan yang berhak menerima. Berapa masyarakat kita yang hidup dibawah garis kemiskinan, jumlah pengangguran, itu semua terdata dengan jelas, begitu juga yang baru lahir, ini baru ada di Kota Bima, belum ada di Kota lain.

    “Kurang lebih proses penginputannya 3 tahun lamanya, insya allah big data nya rampung di tahun 2023 ini,” jelasnya.

    Begitu juga dengan adanya wifi gratis yang terpasang di setiap RW, tujuannya untuk meningkatkan kinerja lurah, RT dan RW, sehingga anak-anak akan terkontrol, ini juga akan meminimalisir adanya pencurian, karna kantong-kantong setiap RW selalu ramai, seluruh perempatan jalan raya dipasang CCTV, sehingga pencurian motor mudah terpantau hanya melalui sistem yang hari ini kita miliki.

    “Kota ini harus aman, dimana-mana yang namanya sebuah kota, yang utama itu harus aman, apalagi Indeks Pengembangan Manusia (IPM) Kota Bima nomor urut 2 di NTB, tapi kita tidak pernah kalah, Kota Bima dalam 3 tahun berturut-turut sebagai daerah dengan pembangunan terbaik, yang menilai bukan dari kota, tapi oleh provinsi, bukan saja berupa fisik, tapi dari berbagai dimensi pembangunan yang ada,”ujarnya

    Menurutnya, kita patut berbangga diri dengan banyaknya prestasi yang dicapai, kita mendapatkan penghargaan sebagai daerah dengan kategori pelayanan terbaik urutan ketiga, itu semua karena kesadaran birokrasi yang kian hari kian membaik, berdasarkan penilaian dari Ombudsman RI.

    “Saya bermimpi kota ini menjadi kota pendidikan, menjadi kota transit perdagangan, makanya kita dirikan kampus IAIN Bima di Kelurahan Kumbe diatas lahan 52 hektar, sehingga anak-anak kita tidak perlu sekolah jauh-jauh, kedepan cikal bakal menjadi universitas islam negeri, semua fakultas ada, tidak perlu jauh-jauh, cukup di Bima,” ujarnya disambut tepuk tangan.

    Pada kesempatan tersebut, beliau juga menyampaikan, dengan kedatangan bapak Presiden Jokowi beberapa hari lalu, kita sudah mengajukan proposal untuk pembangunan bendungan, kita harapkan do’a, mudah-mudahan bendungannya jadi dibangun pada tahun 2024.

    “Alhamdulillah, surat balasan bapak Presiden melalui Menteri Sekretariat Negara Kepresidenan disambut baik melalui Kementerian PUPR, lahan kita diwilayah timur dimanfaatkan dengan baik, dengan kapasitas daya tampung air sebanyak 52 juta kubik untuk kebutuhan air baku, kebutuhan pertanian, dan lain-lain,” sambungnya.

    Mengakhiri arahannya, beliau menyampaikan, dengan keterpilihan pengurus yang baru, saya ucapkan selamat, semoga betul-betul dijalankan amanah ini untuk mengabdi melayani masyarakat yang ada di lingkungan masing-masing.

    “Kemudian kepada pengurus sebelumnya, terima kasih atas segala dedikasi serta pengabdiannya ditengah masyarakat, semoga menjadi ladang amal ibadah untuk dikemudian hari,”Tutupnya.

    Lurah Rabangodu Selatan, Khairul Amar, SE.,MM dalam laporannya menyampaikan, mewakili masyarakat kelurahan Rabangodu Selatan kami sampaikan ucapan terima kasih kepada bapak Wali Kota Bima, telah berkenan hadir mengobati rasa rindu masyarakat yang selama ini benar-benar menginginkan kehadiran bapak Wali Kota Bima untuk hadir langsung ditengah warga Rabangodu Selatan, dan hari ini terbukti. Ungkapnya.

    “Pelaksanaan pelantikan malam ini, mulai dari proses pemilihan hingga pelantikan malam ini, merupakan wujud swadaya murni dari masyarakat, sebagai bentuk harapan serta semangat mereka dalam membangun kelurahan rabangodu selatan yang jauh lebih baik lagi kedepannya,” ungkapnya.

    Dalam masa kepemimpinan Wali Kota Bima 4 tahun terakhir sambungnya, telah banyak merealisasikan visi dan misi, serta program, mulai dari bantuan hibah untuk 3 masjid dan 1 mushala, dari 10 juta untuk mushala, dan 100 juta sampai 150 juta untuk 3 masjid, dan mudah-mudahan pada tahun 2024 mendatang dapat dianggarkan kembali.

    *RED*

  • Ini Arahan Wabup Dahlan, Saat Melepas Purna Tugas Empat ASN Bappeda

    BIMA,OBORBIMA.ID – Wakil Bupati Bima H..Dahlan M.Noer saat memberikan memberikan sambutan pada pelepasan empat orang ASN purna tugas yang mengabdi di Bappeda kabupaten Bima Senin (2/1) di halaman kantor instansi tersebut mengatakan, Bappeda sebagai “jantung” pemerintah daerah harus kuat berlari menangani bidang perencanaan.

    “Dari tahun ke tahun, angka stunting di Kabupaten Bima terus mengalami capaian penurunan yang signifikan. Hal ini antara lain karena peran Bappeda sebagai salah satu leading sektor. Demikian pula penurunan angka kemiskinan, Bappeda harus memastikan capaiannya sesui sesuai dengan yang target yang telah ditetapkan,” Jelas Dahlan.

    Sebelumnya, Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Bima Suwandi ST, MT dalam pengantarnya mengungkapkan, purna tugas adalah satu keniscayaan bagi ASN.

    “Selama mengabdi di instansi pasti ada tutur kata dan tindakan yang kurang berkenan di hati, baik dari unsur pimpinan maupun staf Bappeda. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati mohon maaf yang sebesar-besarnya,” Kata Suwandi.

    Dirinya juga mengharapkan agar silaturahmi yang sudah terjalin dengan baik selama ini dapat terus telah terjalin dengan baik selama ini dapat terus dijaga.

    Empat orang ASN purna tugas tersebut adalah H. Fahruddin, S.Sos, M.Ap, Dra. ST. Haronah, Taufik S.Sos dan Hj. Elfi Sahara

    *RED*

  • Pimpin Apel Gabungan, Ini Kata Wali Kota Bima

    KOTA BIMA,OBORBIMA.ID – Wali Kota Bima H. Muhammad Lutfi, SE mengawali tahun baru 2023 menjadi Pemimpin Apel Gabungan, dirangkaikan dengan Penandatanganan Perjanjian Kinerja, di halaman Kantor Wali Kota, pada Senin, 2 Januari 2023.

    Wali Kota Bima didampingi Sekretaris Daerah Kota Bima, seluruh Staf Ahli, seluruh Asisten, seluruh Kepala Perangkat Daerah, seluruh Kabag, seluruh Camat dan Lurah se-Kota Bima.

    Mengawali arahannya, Wali Kota Bima H. Muhammad Lutfi, SE mengatakan, dalam kepemimpinan beliau kurang lebih 4 tahun terakhir, baginya rasanya ini baru sebentar, padahal kita sama-sama merasakan betapa kita semua dipacu untuk bekerja keras sesuai dengan tuntutan yang ada pada Organisasi Perangkat Daerah masing-masing.

    “Visi-misi yang saya tuangkan dalam gagasan bisa dicapai, sudah barang pasti semua ini membutuhkan suatu kinerja yang luar biasa. Saya apresiasi kepada OPD yang memang bekerja dengan sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah,” ungkap Wali Kota.

    Wali Kota Bima menambahkan, kita juga turut prihatin karena masih ada OPD yang kurang memahami tugasnya dan mencintai pekerjaannya. Ini artinya belum semua ASN kita memiliki rasa tanggungjawab seutuhnya.

    “Saya menghimbau kepada kepala OPD untuk terus meningkatkan kinerja, terapkan aturan tanpa pandang bulu sebagai pertanggungjawaban tidak hanya kepada negara, tapi juga pertanggungjawaban kepada Allah SWT, lakukan tindakan tegas sesuai dengan aturan yang berlaku,” tegasnya.

    Kata dia, demi daerah kita yang kita cintai, dirinya tidak takut untuk menonjobkan yang tidak disipilin dan tidak mengikuti aturan, karena tidak mudah menjaga lingkungan yang sehat.

    “Di tahun keempat ini bekerjalah dengan sungguh-sungguh, ini tahun baru, semangat semakin baru menyongsong tahun ini. Saya selaku kepala daerah mengajak kita semua, kita curahkan waktu tenaga dan pikiran dengan tiada henti untuk membangun daerah, dengan mengedepankan Maja Labo Dahu,” pintanya.

    Diakhir arahannya, ia pun berharap kepada Aparatur Sipil Negara, jadilah motor penggerak di tengah masyarakat kita, kalau ada sampah pungutlah. “Jadilah panutan, karena ASN itu pamong, dan panutan bagi warga masyarakat,” Tutupnya.

    Usai Acara apel gabungan, kemudian dilanjutkan dengan Penandatanganan Perjanjian Kinerja antara lain, Setda Kota Bima, DPMPT-SP Kota Bima, Dukcapil Kota Bima, Dinas Sosial Kota Bima, dan Dikpora Kota Bima.

    *OB.005*

  • Awali Hari Kerja Perdana Tahun 2023, Bupati Bima Pimpin Apel Perdana di Dinas PUPR

    BIMA,OBORBIMA.ID – Mengawali hari kerja perdana tahun 2023, Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE didampingi Asisten III Drs.H. Arifudin, Sekretaris BKD Laily Ramdhani S.STP M.M, Pelaksana Harian (Plh) Kadis Drs.H. Sunardi dan para Kabid Dinas PUPR Senin (2/1/2023) memimpin Apel Pagi Dinas tersebut.

    “Meskipun Kadis Definitif sudah memasuki masa purna tugas, saya ingin memastikan kegiatan administrasi dan teknis Dinas PUPR tetap berjalan sebagaimana mestinya,”Ungkap Bupati.

    Terkait tugas pokok dan fungsi Dinas PUPR, Bupati menangaskan, bahwa pada bulan Januari hingga Februari 2023, intensitas curah hujan masih cukup tinggi. “Oleh karena itu, jajaran dinas jajaran Dinas PUPR harus memastikan kegiatan fisik dan teknis tidak terjadi kerusakan,”ujar Umi Dinda sapaanya.

    Trkait penanganan infrastruktur jalan, Bupati mengungkapkan, bahwa masih ada sorotan publik berkaitan dengan kinerja dinas PUPR dalam hal penanganan jalan dan jembatan.

    “Untuk itu saya berharap kepada para pejabat terkait dan staf untuk lebih intensif melakukan pengawasan dan evaluasi kondisi infrastruktur jalan dan jembatan yang ada di wilayah kecamatan dan desa untuk selanjutnya dilaporkan kepada atasan. Dengan demikian maka kita akan mendapatkan data yang akurat sebagai acuan perencanaan penanganan kerusakan infrastruktur tersebut,”pungkasnya.

    *OB.009*

  • Taat Arahan KPK, Pemkot dan Pemkab Bima Gelar Rakor Lanjutan Penyerahan Aset BMD

    KOTA BIMA,OBORBIMA.ID – Pemerintah Kota Bima melalui Sekretaris Daerah Kota Bima Drs. H. Mukhtar, MH kembali melaksanakan rapat koordinasi lanjutan penyerahan Aset (BMD) Barang Milik Daerah Kabupaten Bima yang berada di Kota Bima, bertempat di ruang rapat Sekda Kabupaten Bima di Kecamatan Woha Kantor Bupati Bima, Selasa, 27 Desember 2022.

    Pada rapat koordinasi tersebut, dihadiri oleh Sekda Kota Bima, Sekda Kabupaten Bima, Inspektorat Kabupaten Bima, Asisten III Setda Kota Bima, Kepala BPKAD Kota dan Kabupaten Bima, Kabag Pemerintahan Setda Kota Bima, Kabag Hukum Kota dan Kabupaten Bima, dan Kabid Asset BPKAD Kota dan Kabupaten Bima beserta jajaran.

    Sekretaris Daerah Kota Bima Drs. H. Mukhtar, MH menyampaikan, rapat koordinasi hari ini yakni dalam rangka wujud tindaklanjut hasil rekonsiliasi BMD Kabupaten Bima berupa Tanah dan Bangunan yang berada di wilayah Kota Bima sesuai Berita acara inventarisasi nomor 032/575/07.3/2020 dan nomor 900/943/BPKAD/XI/2020, tanggal 27 November Tahun 2020, terdapat sebanyak 391 BMD yang akan diserahkan kepada Pemkot Bima.

    “Berdasarkan berita acara tersebut, Pemkab Bima secara bertahap telah menyerahkan BMD tersebut kepada Pemkot Bima, dengan rincian, pada tahun 2020 diserahkan sebanyak 10 BMD, tahun 2021 sebanyak 20 BMD, dan tahap 1 pada tgl 30 Juni 2022 sebanyak 280 BMD, kemudian pada tahap 2 tanggal 27 Desember diserahkan sebanyak 41 BMD,” beber Sekda.

    H. Mukhtar menambahkan, dalam rakor antara dua pemerintah daerah yang diibaratkan seperti ibu dan anak tersebut, selain menghasilkan kesepakatan penyerahan Barang Milik Daerah yang tertuang dalam berita acara kedua belah pihak, juga menyerahkan daftar Piutang sebesar Rp. 15.641.455.290.

    “Piutang tersebut akan ditagih oleh Pemkot Bima kepada pihak ketiga dan menjadi Pendapatan Asli Daerah Kota Bima,” ungkapnya.

    Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Bima, Drs. H. M. Taufik HAK, M.Si mengatakan, pada kesempatan hari ini kita tunaikan kewajiban kita, janji kita didepan ketua KPK RI pada waktu itu.

    “Saya rasa cukup jelas, Bupati Bima sudah menyampaikan kepada saya, berdasarkan arahan dari KPK RI, bahwa batas akhirnya bulan desember 2022 ini semua harus beres, sehingga hari ini semuanya harus final, dan hari jum’at tanggal 30 Desember 2022 bisa kita serahkan ke Pemerintah Kota Bima,” ujarnya.

    Oleh karena itu lanjut H. Taufik, kita ingin nyaman, apalagi sebentar lagi dirinya akan memasuki usia pensiun, sesuai arahan dari KPK bulan ini harus clean and clear, sesuai dengan MoU yang disepakati bersama antara kedua belah pihak, baik itu Pemerintah Kabupaten Bima maupun Pemerintah Kota Bima.

    *OB.007*

  • BPK Serahkan LHP Kepatuhan Pengelolaan BLT Desa Kepada Bupati Bima

    BIMA,OBORBIMA.ID – Bupati Bima Hj.Indah Dhamayanti Putri, SE Indah Damayanti Putri bersama Wakil ketua DPRD Muhammad Aminurlah SE Bupati menerima Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2022, Jumat (23/12) di Kantor BPK Perwakilan Provinsi NTB Jalan Udayana Nomor 22 Mataram.

    Hasil pemeriksaan BLT diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi NTB Ade Iwan Ruswana, SE,.M.M. Ak, CA, CSFA kepada Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Bima yang diawali dengan penandatanganan berita acara Serah terima LHP.

    Ade Iwan Ruswana dalam sambutannya dihadapan Sekda Provinsi NTB H. Lalu Gita Aryadi, Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB, para Bupati Lombok Timur, Lombok Tengah dan Lombok Utara serta masing-masing Ketua DPRD serta para Inspektur Kabupaten menjelaskan, disamping yang reguler, pemeriksaan kepatuhan juga ada yang bersifat tematik nasional atau kinerja secara nasional dan dikoordinir oleh Pusat.

    “Pemeriksaan BLT dari dana desa pada empat Kabupaten di NTB ditujukan untuk melihat efektivitas bantuan dana desa,”katanya.

    Dari hasil pemeriksaan tersebut, kata dia, ada beberapa hal yang direkomendasikan antara lain, agar dilakukan penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan BLT yang dibiayai dari dana desa yang mencakup proses perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban.

    “Rekomendasi lainnya agar penyeluran BLT lebih secara tepat sasaran, tepat waktu, tepat nilai dan menyusun bukti pertanggungjawaban yang valid dan lengkap. Juga mengoptimalkan sosialisasi, pendampingan dan perencanaan pemeriksaan sana desa pada tahun berjalan serta tindak tindak lanjut hasil pengawasan,”imbuhnya.

    Bupati Bima usai menerima LHP menjelaskan, hasil pemeriksaan tersebut akan menjadi acuan bagi evaluasi penyaluran BLT di 191 desa.

    “Di samping itu, hasil pemeriksaan tersebut akan menjadi motivasi bagi aparat yang melaksanakan tugas di tingkat desa untuk bekerja lebih profesional dan mematuhi prosedur,”pungkasnya.

    *OB.008*

  • Wali Kota Bima Terima 27 Dokumen Sertifikat Aset Tahap II Dari BPN

    KOTA BIMA,OBORBIMA.ID – Wali Kota Bima H. Muhammad Lutfi, SE menerima sebanyak 27 Dokumen berupa sertifikat aset tahap kedua dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bima, setelah sebelumnya pada tahap pertama telah diterima sebanyak 38 dokumen berupa sertifikat aset dari total lebih kurang 80 obyek. Bertempat di Kelurahan Rabadompu Barat Selasa, 20 Desember 2022.

    Program KPK yaitu capaian indikator MCP salah satunya tentang manajemen aset, dalam hal ini Pemerintah Kota Bima telah menjalin kerjasama dengan menggandeng Badan Pertanahan Nasional Kota Bima berkenaan dengan penertiban aset-aset daerah yang belum memiliki kekuatan hukum sesuai aturan yang berlaku.

    Wali Kota Bima H. Muhammad Lutfi, SE melalui Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Kota Bima, Drs. Adisan menyampaikan, ini adalah salah satu program KPK yaitu indikator capaian MCP, salah satunya tentang manajemen aset, dalam hal itu pemerintah Kota Bima telah melakukan kerjasama yang lebih kongkrit dengan BPN tentang penertiban aset-aset daerah yang ada diwilayah Kota Bima.

    Kata dia, Pemerintah kota Bima akan terus melakukan upaya penertiban aset dengan mengsertifikasi aset-aset pemerintah, sehingga mempunyai bukti kepemilikan hak yang sah secara aturan.

    “Alhamdulillah, BPN sekarang juga memiliki sikap yang sama sebagai institusi yang menerbitkan sertifikat, selama ini sejak kepemimpinan Pak Supriyadi sudah banyak sertifikat aset pemerintah Kota Bima yang diterbitkan,” ujarnya.

    Selanjutnya, lanjut dia, nanti akan berproses pada aset yang belum memiliki alas hak, sehingga target capaian MCP Kota Bima akan lebih meningkat lagi. Tutupnya.

    Sementara itu, Kepala BPN Kota Bima Supriyadi, S.SiT, M.AP mengatakan, hari ini merupakan tahap kedua penyerahan berupa dokumen sertifikat aset Kota Bima sebanyak 27 sertifikat.

    Selain itu juga kata dia, selain menyerahkan 27 dokumen sertifikat aset, juga dalam rangka menyampaikan tentang sistem Pengamanan aset dengan sistem informasi geografis, dan penyelesaian secara menyeluruh aset Kota Bima pada tahun 2023.

    “Penyerahan sertifikat tahap II hari ini sebanyak 27, sehingga total penyerahan 65 sertifikat tanah aset Pemkot, artinya sudah 85 % dalam kurun waktu satu bulan,” ungkap Supriyadi.

    Ia menambahkan, selain sertifikat tanah, juga disiapkan aplikasi untuk memantau dan mengamankan aset berbasis webGIS, sehingga mudah di akses dan dipantau tiap saat melalui Aplikasi PASTI KOBI.

    “Semua ini dalam rangka peningkatan indexs capaian MCP Kota Bima, maka pada tahun depan akan ada 300 bidang lebih yang akan dilaksanakan percepatan sertifikasi aset milik Pemkot Bima,” tutupnya.

    *OB.006*

  • DWP Kabupaten Bima Gelar Peringatan HUT Ke-23, Bupati Bima : DWP Tunjukan Prestasi 

    BIMA,OBORBIMA.ID – Acara Puncak peringatan Hari Ulang Tahun ke-23 Dharma Wanita Persatuan (DWP) Tingkat Kabupaten Bima Tahun 2022 yang dipusatkan di halaman Kantor Bupati Bima dengan Senin (19/12) ditandai dengan pemotongan tumpeng HUT organisasi tersebut.

    Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE yang hadir bersama unsur Pimpinan DPRD, Forkopimda, Sekda Drs.H.M. Taufik. HAK. M.Si dan para pejabat Eselon II atas nama Pemerintah Daerah dan masyarakat menyampaikan apresiasi atas rangkaian seluruh kegiatan DWP yang begitu banyak memberikan warna dan semangat bagi seluruh anggota Dharma Wanita.

    “Saya menyampaikan apresiasi atas rangkaian acara yang dilaksanakan benar-benar melibatkan seluruh anggota DWP sesuai dengan kondisi dan kemampuan yang dimiliki,” Ungkap Bupati.

    Dihadapan Ketua DWP Kabupaten Ny. Aenal Asiah H. M.Taufik HAK, Bupati Bima menambahkan, perlu dicatat oleh seluruh pengurus dan anggota, bahwa tidak semua orang bisa menjadi anggota DWP, karena hanya bagi yang berstatus istri ASN.

    Oleh karena itu, dirinya menitipkan harapan agar dalam menjadi anggota DWP, tidak sekedar menghadiri kegiatan, tetapi menjadikan ajang untuk melatih diri, menunjukkan kemampuan dan meningkatkan kepercayaan diri.

    ‘Berikan jawaban atas keraguan orang terhadap keberaan DWP dengan menunjukkan prestasi dan terus meningkatkan kekompakan karena setiap sukses adalah buah dari kebersamaan,” mbuhnya.

    Usai sambutan dan arahan Bupati, dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng HUT Ke-23 DWP Tingkat Kabupaten Bima.

    *OB.007*

  • Wabup Dahlan Paparkan Program Unggulan NTB Saat Jadi Irup HUT NTB ke-64

    BIMA,OBORBIMA.ID – Wakil Bupati Bima Drs. H. Dahlan M. Noer menjadi Inspektur Upacara (IRUP) dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Nusa Tenggara Barat (HUT NTB) ke 64 tahun 2022, Sabtu (17/12), yang bertempat di Halaman Kantor Bupati Bima, Godo, Woha.

    Dalam upacara HUT NTB ke-64 tingkat Kabupaten Bima tahun 2022 juga dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Bima Muhammad Putera Ferryandi, S.IP, segenap unsur Forkopimda, pimpinan DPRD, para pejabat eselon II dan Eselon III dan pimpinan instansi vertikal serta BUMN.

    Dihadapan seluruh OPD dan peserta upacara yang hadir, Wabup H.Dahlan M. Noer yang membacakan amanat Gubernur NTB dan memaparkan sejumlah program unggulan Pemerintah Provinsi NTB seperti Industrialisasi, Posyandu Keluarga, Beasiswa Luar Negeri, Desa Wisata dan Zero Waste, serta program unggulan lainnya.

    Kata dia, berdasarkan Sistem Informasi Data Tunggal (SIDT) per 22 November 2022, UMKM NTB berjumlah 278.811 unit usaha dan koperasi sebanyak 534 unit, total KUMKM per 22 November 2022 sebanyak 279.345 unit, 7.676 Posyandu keluarga yang dikembangkan menjadi pusat layanan Kesehatan plus telah menjangkau sampai ke dusun-dusun.

    “Progresivitas serta terobosan ini juga mendukung program unggulan Zero Waste dalam pelibatan masyarakat, serta target bebas sampah 2023. Dimana terjadi peningkatan Neraca pengelolaan sampah dari 20,06% di tahun 2018, menjadi 50,44% di tahun 2022.” Ujar Wabup Dahlan.

    Melalui Program unggulan 99 Desa wisata, lanjut dia, pemerintah provinsi mendorong kehadiran kelompok sadar wisata yang mengelola potensi desa wisata masing-masing, dan hingga tahun 2022 NTB memiliki 445 desa wisata.

    “Selain itu dalam program 1.000 cendekia sejak tahun 2019 hingga tahun 2022, total penerima penerima beasises (awardee) tercatat 4.470 orang, dengan rincian awardee luar negeri 765 orang dan awardee Dalam negeri 3.705 orang,”bebernya.

    Di tahun keempat sebagai respresentasi keberhasilan berbagai program unggulan, juga ditopang dengan event international seperi MotoGP, WSBK, MXGP, IATC, Iron Man, Shell ECO Marathon, Konvensi G20, World Muscle Tour and Sport Festival, meningkatkan pertumbuhan ekonomi NTB Triwulan I 2022 tertinggi Nasional 7,76%, Triwulan II 5,99% dan triwulan III 7,10 %.

    Menutup Sambutan Gubernur NTB yag dibacakan, Wabup Dahlan menyampaikan pada tahun 2023 segera kita songsong bersama tahun politik menuju pesta demokrasi 2024 dengan riang gembira, penuh rasa kekeluargaan, rasa persahabatan, saling menyayangi, saling mendukung.

    “Saya ingin berpesan dan menghimbau kepada segenap masyarakat NTB untuk tetap menjaga kondusivitas daerah, jaga selalu keamanan, ketertiban dan kedamaian wilayah masing-masing.” Tutup Wabup Dahlan.

    *RED*

  • Sosialisasi Penilaian Resiko Kecurangan Digelar

    KOTA BIMA,OBORBIMA.ID – Pemerintah Kota Bima melaksanakan Sosialisasi Penilaian Resiko Kecurangan yang diprakarsai oleh Inspektorat Kota Bima. Senin, 12 Desember 2022.

    Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan di Aula Kantor Wali Kota Bima tersebut dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kota Bima Drs. H. Mukhtar, MH, yang diikuti oleh seluruh Staf Ahli, seluruh Asisten, seluruh Kepala, Sekretaris, dan Kasubag Perencanaan Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Bima.

    Kepala Inspektorat Kota Bima Drs. H. Azhari, M.Si dalam laporannya mengatakan, kegiatan sosialisasi Penilaian Resiko Kecurangan ini sangat penting dilakukan guna dalam rangka menindaklanjuti berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

    “Kepala perangkat daerah wajib melakukan penilaian resiko untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme dilingkungan pemkot Bima,” ungkapnya.

    H. Azhari menambahkan, selain PP nomor 60, juga ada Peraturan Walikota Bima nomor 47 Tahun 2022 tentang kebijakan Pengendalian Kecurangan di Lingkup Pemerintah Kota Bima, yang dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada penyelenggara daerah dalam memahami dan mengendalikan kecurangan, yang berindikasi tindak pidana korupsi, dengan tujuan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman.

    “Roh yang dibangun oleh KPK ini demi penegakkan dan pemberantasan korupsi kepada penyelenggara negara, siapa penyelenggara negara itu, ya kita-kita yang hadir ini, dan penyelenggara negara diwilayah tanah air ini,” cetusnya.

    Ia pun berharap semoga ditahun 2023 mendatang sudah tidak ada lagi kecurangan, dan sudah tidak ada lagi korupsi.

    “MCP Kota Bima saat ini berada pada angka 79 %, merupakan angka tertinggi di NTB, kalau MCP Kabupaten/Kota di NTB rata-rata 56 %, Kota Bima paling tertinggi capaian MCP saat ini,” Tutupnya.

    Sekretaris Daerah Kota Bima Drs. H. Mukhtar, MH dalam arahannya menyampaikan, atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Kota Bima menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Inspektorat dan jajaran yang telah menginisiasi acara sosialisasi ini.

    “Sebetulnya apa yang kita lakukan pasti dalam benak dan hati kita, apakah yang kita lakukan ini sudah sesuai dengan regulasi atau kita lakukan secara curang, karena manusia diciptakan untuk memahami itu,” cetus Sekda.

    H. Mukhtar berharap jangan alergi dengan inspektorat, koordinasi dan komunikasikan segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah dengan inspektorat.

    “Saya yakin teman-teman di inspektorat saat ini tidak seperti jaman bahula, dulu jika datang inspektorat pasti merasa takut karena diperiksa, dimintai uang, dan lain sebagainya, saat ini sudah tidak ada itu, karena inspektorat sudah disiapkan TPP terbesar urutan kedua dibawah saya selaku Sekda,”. Tutupnya.

    *OB.004*