Kategori: Pemerintahan

KOTA BIMA.OBORBIMA.ID – Penjabat Wali Kota Bima, Ir. H. Mohammad Rum, MT mengikuti acara Program “Jumpai Masyarakat Selesaikan Aneka Persoalan Masyarakat” atau biasa dikenal dengan sebutan “Jum’at Salam” bersama Penjabat Gubernur NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi yang bertempat di Kantor Kelurahan Matakando Kota Bima, Sabtu, 2 Desember 2023.

Program Jum’at Salam yang dicanangkan oleh Penjabat Gubernur NTB ini merupakan agenda ke-7 yang dilaksanakan di Kota Bima. Setelah sebelumnya digelar juga di Kabupaten dan Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

HM. Rum mengucapkan terima kasih kepada Penjabat Gubernur NTB yang memilih Kota Bima sebagai lokasi program Jum’at Salam.

Kata dia, program ini luar biasa sekali, selain bisa bertatap muka dan bersilaturrahim bersama masyarakat, juga dapat mengetahui lebih detail keluhan dan persoalan serta kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat secara langsung.

“Kalau boleh program Jum’at Salam ini diagendakan setiap bulan di Kota Bima,” ujarnya singkat.

H. Rum berharap mudah-mudahan melalui kegiatan ini pertumbuhan ekonomi di Kota Bima meningkat, ekonomi bisa bangkit dan tumbuh hingga pada akhirnya inflasi pun dapat ditekan.

Sementara itu, Penjabat Gubernur NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi menyampaikan acara jumat salam ini dirangkaikan dengan HUT PUPR ke 78. Kota Bima sendiri sebagai lokasi kegiatan Jum’at Salam ke-7 yang merupakan program pemerintah provinsi NTB.

Miq Gita sapaannya, menyebutkan program Jum’at Salam ini dapat menyelesaikan persoalan ditengah masyatakat serta memberi sesuatu yang bisa diberikan dan sebagai ajang silaturrahmi antara pemerintah dengan masyarakat.

“Besok puncak kegiatan HUT PUPR yang akan dilaksanakan di Kota Bima. Tujuannya nanti tamu yang datang dapat bermanfaat bagi pelaku UMKM di Kota Bima untuk tumbuh dan berkembang,” ujar Miq Gita.

Di akhir arahannya, Miq Gita mengingatkan bahwa  Pemilu 2024 sebentar lagi. Ia berharap tetap jaga tali persaudaraan, berbeda pilihan adalah demokrasi.

“Saya ajak kita semua walau pilihan berbeda-beda, kita semua adalah saudara, perbedaan adalah persatuan,” pungkasnya.

Program Jumat Salam tersebut dirangkaikan dengan penyerahan bantuan hasil kolaborasi antara Dinas Sosial NTB dengan Dinas Sosial Kota Bima berupa kursi roda anak 4 buah, alat bantu dengar bagi lansia serta 50 paket sembako.

*Red*

KOTA BIMA.OBORBIMA.ID – Penjabat (Pj) Wali Kota Bima Ir. H. Mohammad Rum, M.T m membuka acara Sosialisasi Pemberantasan Cukai Rokok Ilegal bertempat di Aula Kantor Wali Kota, Jum’at, 1 Desember 2023.

Dalam acara tersebut Pj Wali Kota didampingi oleh Kepala Biro Perekonomian Setda Prov. NTB, Kepala Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Wilayah Sumbawa, Kepala Bappeda, Kasat POL PP, Kepala Dinas Koperindag, Kepala Dinas Pertanian, serta beberapa Kepala OPD.

Sosialisasi ini bertujuan untuk mencegah dan mengurangi peredaran rokok ilegal, meningkatkan kesadaran masyarakat dan Pembasmian rokok ilegal serta membantu Petani tembakau agar harga tembakau menjadi stabil.

Dalam sambutannya HM. Rum menyampaikan tembakau merupakan salah satu komoditas tinggi yang termasuk barang kena cukai yang dipungut dengan cara legal berdasarkan UUD yang kemudian dibagikan lagi ke daerah penghasil cukai hasil tembakau.

“Dengan pengembalian dana bagi hasil tembakau sebesar Rp. 18.084.671.906 Pemerintah Kota Bima mengalokasikan program di bidang kesejahteraan masyarakat 50%, bidang kesehatan 40% dan bidang penegakkan hukum 10% yang difokuskan pada upaya pemberantasan rokok ilegal yang marak beredar di tengah masyarakat,” ucapnya.

Lanjut dalam penyampaianya, HM. Rum juga menjelaskan bahwa di Kota Bima terdapat ada beberapa wilayah atau lokasi pertanian tembakau antara lain di Kelurahan Nitu, Kelurahan Oi Fo’o, Kelurahan Lampe, Kelurahan Jatibaru dan Kelurahan Kolo.

“Hasilnya tidak banyak sehingga bisa dikatakan Kota Bima bukan daerah penghasil tembakau, namun tingkat pengguna tembakau sangat tinggi, yang menjadikan salah satu daerah yang menjadi lalu lintas bagi peredaran rokok salah satunya rokok ilegal,” tegas beliau.

Di akhir penyampaiannya, PJ Wali Kota Bima mengajak kepada masyarakat untuk tidak memperjual belikan rokok secara ilegal dan mengajak kepada masyarakat agar kiranya langsung melaporkan ke pihak yang berwajib jika ada temuan oknum-oknum yang memperjual belikan rokok secara ilegal

“Harapannya agar semua pihak bisa meneruskan point penting dalam sosialisasi ini, bagaimana kita bisa memerangi bersama peredaran rokok ilegal Di kota Bima. Adapun upaya pemerintah dalam memberantas peredaran rokok ilegal dilakukan secara berkala serta melibatkan aparat yang tergabung dalam tim terpadu yang sudah dituangkan dalam keputusan Wali Kota Bima,” tutupnya.

*RED*

KOTA BIMA.OBORBIMA.ID – Penjabat Wali Kota Bima, Ir. H. Mohammad Rum, MT dalam lawatannya kali ini bukan sekedar jalan-jalan biasa, melainkan fokus menuntaskan masalah kebersihan Kota Bima dengan menggandeng dan membangun kemitraan dengan berbagai pihak.

Pj. Wali Kota melakukan Penandatanganan MoU Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Kota Bima dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tentang Komitmen Pemanfaatan Bank Sampah Induk (BSI) dan Optimalisasi Program Pengurangan Sampah di Kota Bima. Senin, 27 November 2023.

Ir. H. Mohammad Rum, MT didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bima mengungkapkan rasa terima kasihnya atas bantuan dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berupa satu unit Bank Sampah Induk (BSI) sebagai bentuk tanggungjawab Pemerintah dalam pengelolaan dan pengurangan sampah yang ramah lingkungan.

Ia menegaskan, bahwa untuk memaksimalkan peran Bank Sampah Induk (BSI) dalam upaya melakukan pengelolaan dan pengurangan sampah, Pemerintah Kota Bima melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bima akan mensupport BSI sepenuhnya dalam rangka penyiapan anggaran dan kegiatan pendukung di Tahun 2024.

“Saya mau Bank Sampah Induk masuk dalam program prioritas pembangunan di tahun depan, untuk itu saya minta kepada kepala Bappeda dan Kepala DLH Kota Bima untuk memasukkan kegiatan ini di Rancangan APBD Tahun 2024. Tahun depan BSI harus sudah mulai beroperasi,” Pungkas HM. Rum.

Sementara itu Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bima Syarief Rustaman, S.Sos., M.AP menambahkan, Bank Sampah Induk (BSI) adalah bank sampah yang dibentuk di setiap kota dan kabupaten administrasi yang berfungsi untuk menampung sampah yang sudah terpilah dari Bank Sampah Unit (BSU) dan menyalurkannya ke industri daur ulang dan/atau di manfaatkan untuk keperluan lainnya.

Disamping itu juga, dengan hadirnya BSI diharapkan mampu bekerja sama dengan TPS3R dan di dapat memotivasi BSU yang ada untuk kembali  bergeliat dalam melakukan pengelolaan dan pengurangan sampah di Kota Bima.

“Bank Sampah Induk merupakan wadah penyangga untuk menampung sampah terpilah sekaligus motivator bagi geliat Bank Sampah Unit dibawahnya. Harapan kami, Bank Sampah Induk juga bisa menjadi support system TPS3R yang ada di Kelurahan Ule,” Terangnya.

Ditanya soal kapasitas produksi, item bantuan dari KLHK dan kapan mulai beroperasinya Bank Sampah Induk (BSI), Ayieff sapaan akrab Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bima mengatakan bahwa, kapasitas produksi Bank Sampah Induk (BSI) 2 ton Perhari terdiri dari olahan sampah Organik dan An-organik.

Selain bantuan berupa bangunan Bank Sampah Induk (BSI), Kota Bima juga mendapatkan bantuan berupa satu unit alat press dan satu unit mesin pencacah. Sedangkan target mulai beroperasinya Bank Sampah Induk (BSI) akan dilaksanakan pada Tahun 2024.

“Kapasitas produksinya kurang lebih 2 ton perhari Organik dan An-organik, insyaallah setelah dilakukan serah terima, awal tahun depan BSI sudah mulai jalan. Selain gedung BSI, kami juga menerima bantuan berupa alat press dan mesin pencacah. Untuk anggaran operasionalnya, saat ini sedang dilakukan proses penggodokan,” Tutupnya.

*Red*

KOTA BIMA.OBORBIMA.ID – Pj Wali Kota Bima Ir. H. Mohammad Rum, MT mengikuti Vicon Pengarahan Mendagri untuk Menjamin Netralitas ASN dalam Menghadapi Tahun Politik, bertempat di Ruang Rapat Walikota. Jumat, 17 November 2023.

Dalam kesempatan tersebut Pj. Wali Kota Bima didampingi oleh Kepala Bappeda, Staf Ahli Bid. Pemerintahan Hukum dan Politik, Kabag Kesbangpol, Kepala BKPSDM, Kadis Kominfotik dan Kabag OPA.

Kepala Kementerian Dalam Negri Jend. Pol. (Purn) Prof. Drs. H. Tito Karnavian, M.A, Ph.D dalam sambutannya menginformasikan bahwa dalam masa kampaye akan dipersingkat selama 75 hari.

“Dipersingkat menjadi dua bulan setengah, mulai tanggal 28 november sampai dengan 10 februari dan lanjuti dengan masa tenang mulai tanggal 11, 12, dan 13 februari,” ucapnya.

Disamping itu, ia juga mengingatkan kepada seluruh ASN, agar tidak terlibat dalam politik praktis dan tidak berpihak kepada calon peserta pemilu.

“Saya selaku kemendagri bertugas sebagai pembina dan pengawas pemerintah daerah serta pengawas kepala daerah dan penjabat, berkewajiban menyampaikan hal ini,” terangnya.

Mendagri juga meminta kepada Bawaslu agar segera menindak oknum ASN yang terlibat, atau ikut dalam politik praktis dan terbukti melanggar dengan melaporkannya ke komisi ASN (KASN) untuk diberi sanksi.

“Kalau memang ada ASN yang sudah diingatkan oleh pemerintah tetap melanggar, berikan sanksi dan berikan rekomendasi,” pinta beliau.

Kemendagri juga bakal memberikan sanksi kepada Pj. kepala daerah yang tidak netral, mulai dari teguran, penurunan jabatan, hingga pemberhentian dengan tidak hormat.

*OB.009*