Kategori: Pemerintahan

BIMA.OBORBIMA.ID – Rapat Paripurna ke-2 Masa Sidang I tahun 2024 Senin (4/3/2024) yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD setempat mendengarkan penjelasan Bupati atas pengajuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Perda nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bima, dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima Yasin, S.Pd.I.

Dalam Penjelasan Bupati Bima yang disampaikam oleh Staf Ahli Bupati Iwan Setiawan, SE, menjelaskan, bahwa pada tahun 2021 Perda Nomor 4 tahun 2016 telah dilakukan perubahan dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2022 tentang sistem nasional penelitian, pemgembangan dan penerapan ilmu pengetahuan teknologi, dan Permendagri Nomor 7 tahun 2023 temtang pedoman pembentukan dan nomenklatur badan riset dan inovasi daerah.

Regulasi tersebut, kata dia, mengamanatkan kepada daerah untuk mengoptimalkan kinerja melalui riset dan inovasi daerah yang dituangkan dalam wadah perangkkat daerah yaitu, Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA).

Disampaikannya dihadapan anggota DPRD Kabupaten Bima dan Kepala OPD Lingkup Pemkab Bima, Iwan Setiawan berharap BRIDA mampu memberikan arah kebijakan yang terukur dan tepat sasaran sesuai kondisi daerah.

“Kondsional daerah yang diharapkan seperti pengkoordinasian, sinkroniasasi dan pengembangan inovasi dalam penerapan kegiatan dan kebijakan daerah berbasis data dan hasil penelitian, memberikan arahan kepada para pelaku inovasi baik pemerintah, dunia usaha, para akademisi dan peneliti,”imbuhnya.

Ia menjelaskan, hal ini penting agar memiliki acuan formal, terutama dalam melaksanakan kegiatan inovasi yang difokuskan pada pengembangan pusat unggulan maupun pengembangan pada produk unggulan daerah pada setiap Kawasan strategis

Melalui BRIDA, pemerintah daerah diharapkan dapat melaksanakan rencana induk dan peta jalan pengetahuan dan kemajuan teknologi di daerah yang terkoneksi dengan rencana induk nasional melalui badan Riset dan Inovasi Daerah.

“Besar harapan kami dalam Raperda ini agar kiranya seluruh elemen eksekutif maupun legislatif mendukung dan memberikan pikiran terbaiknya dalam perumusan norma-norma pasal dalam rancangan Perda yang dimaksud,” tutup Iwan Setiawan

*Red*

KOTA BIMA.OBORBIMA.ID – Pemerintah Kota Bima berkesempatan menjadi tuan rumah atas dilaksanakannya Rapat Koordinasi Dinas Kominfotik yang diikuti oleh seluruh Dinas Kominfotik se-NTB.

Asisten I Bidang Pemerintahan Kesejahteraan Sosial Setda Kota Bima Drs. H. Alwi Yasin, M.AP mewakili Pj. Wali Kota Bima memberikan sambutan pada Rapat Koordinasi Kominfotik yang dilaksanakan di Hotel Mutmainnah, 5 Maret 2024.

H. Alwi menyampaikan, bahwa sinergitas antar pemerintah harus dilaksanakan sebagai sebuah kebutuhan bersama.

Oleh karena itu, sambung dia, kegiatan tersebut menurutnya sangat strategis untuk menyampaikan dan melaksanakam program nasional disetiap daerah.

“Kami Kota Bima masih berbenah dan butuh penanganan. Saat ini kami masih terus berpacu untuk melakukan yang terbaik bagi masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, Kadis Kominfotik NTB Dr. H. Najamuddin, S.Sos., MM mengungkapkan bahwa tahun ini Kementerian Kominfo memberikan tugas dan tanggung jawab untuk meningkatkan indeks digital. di NTB sendiri berada pada poin 3,44.

Ia juga menjelaskan bahwa literasi digital itu terbagi menjadi 4 yaitu digital skill, digital ethic, digital safety dan digital culture.

“Semua menjadi bagian dalam upaya mewujudkan indonesia menjadi digital nasion, untuk itu kita harus mulai melakulan pembenahan,” jelasnya.

Sedangkan, Hj. Erni Suryani, S.Sos., MM selaku Ketua Panitia yang juga Selaku Sekretaris Dinas Kominfotik Pemprov NB menyampaikan laporan terkait Rakortek Pemprov NTB ini bertujuan untuk membangun sinergitas kolaborasi dan kerjasama Pemprov dan Kab/Kota yang nantinya memiliki keselarasan program dan kegiatan dalam mengeksekusi seluruh kegiatan kominfotik secara keselurahan.

“Kegiatan ini konsepnya berbeda dengan tahun lalu, tahun ini kita satukan Rakor dan Rakortek yang dibagi menjadi tiap kelompok pada tiap bidang,” imbuhnya.

Ia juga melaporkan bahwa hasilnya diharapkan mampu tersusunnya rekomendasi untuk menjadi pedoman dalam mengimplementasikan program nasional oleh Pemprov dan Kab/Kota.

Kegiatan yang dimulai sejak Tanggal 4 Maret 2024 hingga 6 Maret 2024 tersebut kemudian dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi Teknik (Rakortek) yang diikuti oleh seluruh Kepala Bidang.

*Red*

KOTA BIMA.OBORBIMA.ID – Memasuki bulan suci ramadhan pemerintah pusat melalui Kemendagri menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Daerah melalui Zoom Meeting Senin, 04 Maret 2024.

Dalam rakor tersebut Pj. Wali Kota Bima Ir. H. Mohammad Rum, MT turut serta dalam mengikuti kegiatan rakor dan didampingi oleh Kepala Perangkat Daerah yang Mendapat Undangan.

Jenderal Polisi (Purn) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian., M.A., Ph.D selaku Menteri Dalam Negri menyampaikan bahwa sesuai dengan amanat Presiden RI agar setiap kepala daerah diseluruh provinsi untuk bekerjasama dalam memperhatikan kestabilan harga dan stok bahan pangan.

“Presiden memberikan arahan kepada kepala daerah diseluruh provinsi untuk betul-betul memperhatikan kestabilan bahan pangan di daerah-daerah,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan, agar setiap daerah-daerah bekerjasama untuk memberikan gerakan pangan murah secara merata dan lkukan pemantauan harga bahan pangan di pasar-pasar.

“Untuk teman-teman bulog, laporkan stoknya apakah cukup atau tidak, bersinergi dengan pengendali inflasi di daerah masing-masing dalam hal pangan murah dan juga lakukan pemantauan harga bahan pangan di pasar tradisional dan retail,” ucap beliau.

Di akhir beliau berpesan agar kepada seluruh peserta rakor yang hadir untuk terus menjaga keamanan masyarakat dalam menjalankan ibadah puasa dan bagi masyarakat yang mudik tetap jaga keselamatan.

“Saat ini kita rapat dalam rangka menghadapi hari besar keagamaan yaitu bulan suci ramadhan, pasti nanti ada perubahan pola pada masyarakat, pesan saya tolong jaga kondisi keamanan saudara-saudara kita yang muslim dalam menjalankan ibadah, untuk arus mudik tetap jaga keselamatan kita dalam berkendara dan untuk masalah terpenting kita yaitu bahan pangan agar terus dipantau stoknya tetap tersedia dan harganya terjangkau,” tutupnya.

*Red*

KOTA BIMA.OBORBIMA.ID – Asisten 1 Setda Kota Bima, Drs. H Alwi Yasin, menghadiri acara Tax Gathering 2024 yang diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Raba Bima.

Acara tersebut berlangsung di Aula Hotel Marina Inn Kota Bima, pada Kamis, 29 Februari 2024.

Drs. H Alwi Yasin menuturkan, Tax Gathering merupakan kegiatan rutin yang diadakan oleh KPP Pratama Raba Bima untuk memperkenalkan kebijakan terbaru perpajakan kepada para pemangku kepentingan, baik dari pemerintahan maupun sektor swasta.

Acara ini juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang kewajiban perpajakan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

“Masyarakat perlu memahami betapa pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan untuk mendukung pembangunan dan penyediaan layanan publik, dan sebagai Pemerintah harus terbuka dan transparan dalam menjelaskan kebijakan perpajakan kepada masyarakat untuk mencegah miskonsepsi dan meningkatkan kepatuhan,”ujarnya.

Ia menjelaskan, Tax Gathering adalah salah satu contoh kerjasama yang baik Pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan pemahaman tentang perpajakan dan harus terus ditingkatkan melalui program-program edukasi yang lebih luas.

*Red*

KOTA BIMA.OBORBIMA.ID – Pemerintah Kota Bima melalui Dinas Kominfotik serta Bappeda bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Bima berkolaborasi menggelar kegiatan Pembinaan Statistik Sektoral dalam Upaya Mewujudkan Satu Data Indonesia (SDI).

Kegiatan yang dilaksanakan pada Rabu (28/2/24) di Ruang Rapat Bappeda ini dibuka oleh Kepala Bappeda Drs Adisan. Dalam sambutannya, Ia menekankan pentingnya perencanaan pembangunan berbasis data berkualitas.

Sementara itu, Kepala BPS Kota Bima Tuti Juhaeti memberikan apresiasi tertinggi kepada Pemerintah Kota Bima atas capaian indeks pembangunan statistik Kota Bima yang mencapai 2,44 sehingga menempatkan Kota Bima menjadi terbaik 3 dalam evaluasi penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) tahun 2023 se-Nusa Tenggara Barat.

“Harapannya untuk penyelenggaraan EPSS 2024 Kota Bima mampu bersaing dengan Pemerintah daerah lain mendapatkan predikat yang lebih baik,” harapnya.

Selain itu, Ia juga mengapresiasi dan memberikan penghargaan kepada Dinas Koperindag Kota Bima dan Dinas Ketahanan Pangan atas data terbaiknya yang mampu menaikan data kota bima sehingga menjadi kota bima terbaik 3 se-Provinsi NTB.

Pada saat sesi pleno Iin Suprihatin Statistisi Ahli Muda Pembina Statistik Sektoral BPS Kota Bima dalam penjelasannya, mengatakan, SDI adalah Kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk.

Tujuan SDI, lanjutnya, adalah guna mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan

“SDI mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (PP) Nomor 39 Tahun 2019,” tambahnya.

Iin berharap agar kedepan sinergitas penyelenggaraan dan tata kelola statistik Sektoral Pemerintah Kota Bima dapat lebih optimal dan terintegrasi serta berbasis sistem aplikasi sehingga mendukung implementasi SDI.

“Untuk itu, dalam waktu dekat kami berharap Forum Satu Data Indonesia tingkat Kota Bima dapat diaktifkan kembali. Pembinaan juga perlu digalakkan serta dukungan dari semua pihak dalam Rangkaian Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2024 yang akan dimulai pada April mendatang,” pungkasnya.

Di Akhir acara, sebagai bentuk apresiasi Pemerintah Kota Bima melalui Dinas Kominfotik Kota Bima menyerahkan piagam penghargaan kepada BPS Bima atas prestasi dan partisipasinya dalam menyusun dan menghimpun data Kota Bima.

*RED*

KOTA BIMA.OBORBIMA.ID – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bima, Drs. H. Mukhtar Landa MH, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) yang membahas rencana penggunaan Dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan inflasi yang tengah menjadi perhatian serius di Kota Bima brtempat di ruang rapat Sekda Kota Bima, Rabu, 28 Februari 2024.

Rakor tersebut bertujuan untuk merumuskan langkah-langkah konkret dalam memanfaatkan dana BTT guna meredam dampak inflasi yang terjadi.

H. Mukhtar Landa menggarisbawahi, urgensi penanganan inflasi sebagai tantangan bersama bagi Pemerintah dan masyarakat.

“Inflasi yang terjadi belakangan ini memerlukan respon yang cepat dan tepat dari Pemerintah dan semua pihak terkait. Dana BTT menjadi salah satu instrumen yang kita punya untuk merespon situasi ini dengan lebih efektif,” ungkap Sekda

Rakor ini dihadiri oleh para pejabat terkait, antara lain, Inspektur, plt Asisten 2, Kepala Bappeda, Kepala BPKAD, Kadis Koperindag, Kadis Perhubungan, Kadis Pertanian, Kadis PUPR, Kadis Ketahanan Pangan, Kadis Perikanan, Kadis Sosial, dan Kadis Tenaga Kerja, serta Kabag Ekonomi.

Diskusi intens dilakukan untuk mengidentifikasi sektor-sektor yang paling terdampak oleh inflasi dan menentukan langkah-langkah strategis dalam menggunakan dana BTT untuk meredam dampaknya.

Sekda Kota Bima menyampaikan bahwa penggunaan dana BTT wajib dan akan diarahkan pada sektor-sektor yang secara langsung mempengaruhi stabilitas harga dan kehidupan ekonomi masyarakat

“ketersediaan anggaran dan masyarakat sebagai sasaran kita, wajib menggunakan dana BTT, jadi uang itu ada sesuai dengan kebutuhan, berapapun yang kita keluarkan itu adalah intervensi BTT termaksut untuk subsidi beras,” ujarnya.

Tak hanya itu, H. Mukhtar juga menegaskan, pentingnya kerjasama dan sinergi serta fokus antara berbagai stakeholder terkait, untuk mengsukseskan upaya-upaya meredam inflasi.

“Dalam upaya meredam inflasi ini, kerjasama dan sinergi kita semua dibutuhkan, saya minta pada triwulan ke 2, kita bantu subsidi setiap kilogram beras untuk diturunkan, sehingga harganya bisa normal dan terjangkau oleh masyarakat,” tegasnya.

Dengan semangat kolaboratif, diharapkan Rakor ini mampu menghasilkan rencana strategis yang dapat meminimalkan dampak inflasi bagi kesejahteraan masyarakat Kota Bima.

*OB.09*

KOTA BIMA.OBORBIMA.ID – Pj Wali Kota Bima, Ir. H. Mohammad Rum, MT, secara resmi membuka acara Sosialisasi Pembentukan Rumah Aspirasi Pemberdayaan Perempuan Kota Bima Tahun 2024. Acara berlangsung di SMAN 4 Kota Bima, Selasa, 27 Februari 2024.

Kepala DPPPA, Syahruddin SH, dalam laporannya menyampaikan, bahwa tujuan dari rumah aspirasi adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta memberikan tempat konsultasi dan diskusi terbuka.

“Saat ini, sudah ada 25 rumah aspirasi dari 41 kelurahan, dan rencananya, pada tahun 2024 ini akan dibangun rumah aspirasi di seluruh wilayah kelurahan,”bebernya.

Dalam sambutannya, H. Mohammad Rum, memberikan apresiasi atas inovasi rumah aspirasi, yang diharapkan dapat mengoptimalkan pelayanan publik di seluruh kelurahan tersebut.

Beliau menekankan pentingnya rumah aspirasi sebagai tempat konsultasi dan penanganan masalah, terutama terkait kekerasan perempuan dan anak.

Tak hanya itu, HM Rum juga menegaskan pentingnya mendapatkan data dan informasi dengan cepat untuk penanganan yang tepat.

“Saya berharap rumah aspirasi dapat beroperasi secara optimal, dengan keterlibatan perwakilan RW, sehingga dapat mengumpulkan data masyarakat dengan cepat dan akurat untuk penanganan yang lebih efektif,” ujarnya.

Dengan kolaborasi yang kuat, diharapkan rumah aspirasi dapat lebih berkembang dalam membantu masyarakat, terutama dalam menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Bima.

*Red*

KOTA BIMA.OBORBIMA.ID – PJ Walikota  Bima , meresmikan Gong Perdamaian Nusantara yang menjadi simbol cinta damai masyarakat setempat. Dalam acara peresmian, PJ Walikota Bima menekankan pentingnya menjaga gong ini sebagai upaya memperkuat semangat perdamaian di Kota Bima

Dalam sambutannya PJ Walikota Bima menyampaikan bahwa keberadaan Gong Perdamaian Nusantara di Kota Bima bukan hanya sekadar simbol, tetapi juga sebagai komitmen bersama untuk melawan radikalisme.

“Masyarakat Bima mencintai kedamaian, dan dengan terbangunnya gong ini, kita yakin radikalisme akan kehilangan tempatnya di kota ini,”ujar PJ Walikota Bima .

Ia juga menyoroti pentingnya peran bersama dalam menjaga perdamaian, membangun toleransi, dan menghormati perbedaan.”Gong ini adalah cermin dari kebersamaan kita untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan damai,” tambahnya.

Dalam acara yang dihadiri oleh PJ Gubernur, Kapolres Bima Kota dan seluruh kepala opede tokoh masyarakat , dan perwakilan dari berbagai lapisan masyarakat, PJ Walikota  Bima secara simbolis memukul gong sebagai tanda dimulainya era baru perdamaian di Kota Bima.

Masyarakat pun merespons positif peresmian tersebut, menyatakan komitmen mereka untuk aktif berpartisipasi dalam menjaga dan merawat Gong Perdamaian Nusantara. Ke depannya, diharapkan gong ini tidak hanya menjadi objek seremonial, tetapi juga sarana untuk membangun kebersamaan dan perdamaian yang kokoh di tengah-tengah masyarakat Kota Bima.

*RED*

KOTA BIMA.OBORBIMA.ID – Aksi perburuan ikan dengan menggunakan bahan peledak masih marak terjadi di wilayah perairan pulau sumbawa, Forkopimda menggelar rapat koordinasi Forum Penanganan Penangkapan Ikan yang merusak sumber daya di wilayah perairan Pulau Sumbawa, bertempat di Marina Inn Hotel pada Kamis, 22 Februari 2024.

Rapat koordinasi yang dihadiri Penjabat Wali Kota Bima, Ir. H. Mohammad Rum, MT, Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE., M.IP, Direktorat Polisi Air dan Udara (Polairud) Polda NTB serta para kepala desa di Kecamatan Lambu dan Kecamatan Sape tersebut dibuka secara resmi oleh Penjabat (Pj) Gubernur Nusa Tenggara Barat, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si.

Penjabat (Pj) Gubernur NTB, H. Lalu Gita Ariadi mengatakan, lebih awal ia mengapresiasi seluruh jajaran forkopimda, baik pemerintah Kota Bima, pemerintah Kabupaten Bima maupun jajaran TNI/Polri yang telah berjuang keras mengawal penyelenggaraan pesta demokrasi pada pemilu 2024 sehingga berjalan dengan baik dan lancar.Walau di sebagian desa di Kabupaten Bima akan melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU).

“Dinamika yang terjadi bagian dari rona-rona demokrasi, namun saya meyakini semua ini akan terselesaikan dengan baik,” ujar Miq Gita sapaan Pj. Gubernur NTB.

Miq Gita menambahkan, kaitan dengan maraknya aksi perusakan ekosistem laut dengan cara bom rakitan yang dapat merusak serta mengancam kehidupan ekosistem laut, rapat koordinasi yang dilakukan saat ini ialah bagian dari ikhtiar bersama mewujudkan serta menjaga ekosistem laut dari ancaman ulah tangan manusia.

Menurutnya, ancaman pidana nya sangat jelas, disamping dapat mengancam keselamatan jiwa dari para nelayan, juga dapat mengancam serta merusak kehidupan ekosistem laut.

“Langkah dan tindakan tersebut dapat di minimalisir sekecil mungkin, agar kekayaan laut yang kita miliki terjaga, sehingga dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang,” ucapnya.

Senada yang disampaikan Pj. Gubernur NTB, H. Mohammad Rum, Penjabat Wali Kota Bima menyampaikan terimakasih atas adanya kegiatan ini, walaupun lokasi di Sape, jika bicara di Kota Bima yang menjadi nelayan mayoritas nya di Kelurahan Kolo.

Kalau ditarik dari garis pantainya, baik dari Kolo, Wera hingga Sape merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, upaya kolaborasi bersama menjaga dan melindungi ekosistem perairan kelautan kita sangatlah penting.

“Jika ini dijaga betul, maka akan ada pertumbuhan ekonomi baru di wilayah timur. Stop pengeboman ikan dengan cara ilegal, karena akan merusak biota laut,”Tegas H. Mohammad Rum.

*RED*

KOTA BIMA.OBORBIMA.ID – Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Bima menyelenggarakan rapat koordinasi yang membahas serta mengevaluasi berbagai aspek kinerja kantor. Rapat ini diadakan di kantor KSOP Bima dan dihadiri oleh Pejabat (PJ) Walikota Bima.

Dalam rapat ini, berbagai isu strategis terkait pengelolaan pelabuhan, keamanan, dan pelayanan publik dibahas secara mendalam.

Evaluasi kinerja tahun sebelumnya menjadi fokus utama, dengan pembahasan terkait pencapaian target, efisiensi operasional, dan upaya perbaikan yang diperlukan,”ungkap PJ Wali Kota Bima.

PJ Walikota Bima memberikan arahan penting terkait peran KSOP dalam mendukung pembangunan kota serta mengatasi tantangan yang dihadapi.

Diskusi yang intensif antara pihak KSOP dan PJ Walikota menciptakan ruang untuk ide-ide inovatif yang dapat diterapkan guna meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Ia menjelaskan, rapat ini juga mencakup pembahasan rencana kerja tahunan, alokasi anggaran, dan langkah-langkah strategis yang akan diambil oleh KSOP Bima untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

“Pihak-pihak yang terlibat sepakat untuk bekerja sama secara sinergis demi peningkatan keseluruhan kinerja kantor dan dampak positifnya pada pembangunan wilayah,”terangnya.

Rapat koordinasi ini menjadi wadah efektif bagi perwakilan KSOP dan PJ Walikota Bima untuk saling berkomunikasi, berbagi visi, dan menyatukan langkah-langkah untuk meraih keberhasilan bersama. Kesepakatan dan hasil rapat akan menjadi dasar untuk perencanaan dan implementasi kebijakan dalam menjalankan tugas KSOP Bima sepanjang tahun 2024.

*Red*