Oborbima

Kategori: Pemerintahan

  • Pj. Wali Kota Bima dan Ketua DPRD Apresiasi Program Rumah Layak Huni Baznas

    KOTA BIMA.OBORBIMA.ID – Pj. Wali Kota Bima, Drs. Mukhtar, M.H didampingi Pj. Sekda Kota Bima, H. Supratman melakukan peletakan batu pertama tanda dimulainya pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu, bertempat di Kelurahan Sambinae, Kecamatan Mpunda, pada Jum’at (13/9/2024).

    Program pembangunan RLH bersumber dari zakat masyarakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Provinsi kerjasama dengan Baznas Kota Bima ini dihadiri Ketua DPRD Kota Bima, Alfian Indrawirawan, S.Adm, Ketua dan Anggota Baznas Kota Bima, Camat Mpunda dan Lurah Sambinae.

    Pj. Wali Kota Bima, H. Mukhtar, mengapresiasi dedikasi dan kerja keras Baznas Provinsi kerjasama dengan Baznas Kota Bima melalui program pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu yang ada di Kota Bima.

    Selain program pembangunan RLH dari Baznas sambungnya, program pembangunan rumah layak huni yang sama ada juga pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bima. Walau tidak banyak, namun program ini menjadi salah satu indikator dalam rangka menurunkan prevalensi stunting dan kemiskinan ekstrim.

    “Kami hanya berharap kepada masyarakat agar kami didoakan selalu sehat, sehingga kedepan akan lebih banyak lagi masyarakat yang terbantu, khususnya yang mendapatkan program rumah layak huni ini,” ujar Pj. Wali Kota Bima.

    Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bima, Alfian Indrawirawan, menyampaikan, jika melihat dari anggaran hibah yang ada memang tidak cukup. Namun berkat akselerasi dan kerjasama Baznas yang mengelola zakat dan dana hibah, sehingga program ini benar-benar nyata dinikmati oleh masyarakat.

    Alfian menambahkan, dengan adanya rencana Pemerintah Kota Bima membangun rumah sakit yang representatif di Kota Bima, ditambah dengan adanya rumah sehat Baznas, maka fasilitas dan layanan kesehatan di Kota Bima akan semakin baik dan lengkap.

    “Berkat kerjasama antara Legislatif dan Eksekutif, kami mohon do’akan agar tahun depan rencana pembangunan rumah sakit Kota Bima dengan anggaran 170 miliar dari pemerintah pusat dapat terrealisasi, lokasinya di gedung kantor Wali Kota Bima yang lama”, ucapnya.

    Sebelumnya, Ketua Baznas Kota Bima, H. Nurdin mengungkapkan, program pembangunan rumah layak huni ini murni dari pengelolaan zakat bersumber dari masyarakat yang dilakukan oleh Baznas Provinsi kerjasama dengan Baznas Kota Bima.

    “Alhamdulillah, sejak tahun 2021 sudah terbangun RLH sebanyak 25 unit, tahun 2022 sebanyak 20 unit, tahun 2023 sebanyak 15 unit dan tahun 2024 sebanyak 28 unit”. Pungkasnya.

    *Red*

  • KPK RI Gelar RAKOR Dengan DPRD Kabupaten Bima

    BIMA.OBORBIMA.ID – Komisi Pemberentasan Korupsi Republik Indonesia ( KPK ) RI melalui Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi (Satgas Korsup) Wilayah V.1 meliputi Bali – Nusa Tenggara, menggelar Rapat Koordinasi Akselerasi Pencegahan Korupsi bersama unsur Dewan Pimpinan Rakyat Daerah ( DPRD ) Kabupaten Bima, bertempat di ruang rapat utama kantor DPRD, Rabu ( 11/09/2024 )

    Sebelumnya Rakor yang sama juga di gelar bersama Pemerintah Kabupaten Bima. Dalam arahan Wakil Bupati Bima, Dahlan.M.Noer yang juga didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima, Hj.Nurhayati,.SE,.MM mengapresiasi dan dukungan terhadap KPK dengan di gelarnya Rakor tersebut.

    “Ini sebagai bentuk dukungan Pemerintah daerah bersama DPRD Kabupaten Bima, terkait tujuh fokus pendampingan yang dilakukan oleh KPK,”katanya

    Sementara itu, Kasatgas KPK RI Dian Patria menjelaskan, tujuan Rakor akselerasi pencegahan korupsi di Kabupaten Bima, dalam rangka melakukan pembinaan, pengarahan, dan pencegahan terhadap aparatur sipil negara dari tindak korupsi.

    “Jika KPK tidak melakukan intervensi terhadap pelaksanaan pembangunan pemerintahan, maka ada banyak hal yang tidak berujung, atau tidak terselesaikan,”ujarnya.

    Satgas Koordinasi dan Supervisi KPK hadir di daerah untuk pencegahan korupsi, sehingga masyarakat sejahtera, menekan angka kemiskinan dan stunting.

    “Juga mendorong kemandirian fiskal daerah, mengoptimalkan fungsi aparatur pemerintah, memperbaiki layanan publik, dan mengefisiensikan APBD untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat,” ujar Dian.

    Rakor akselerasi pencegahan korupsi akan berdampak pada manfaat yang baik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pemerintah di di Kabupaten Bima. Sehingga Rakor akselerasi ini dihadiri juga Banggar, bendahara, Sekda dan pihak terkait dari Pemerintah Kabupaten Bima.

    Lebih lanjut Dian menekankan pentingnya kerjasama atau kolaborasi antar pihak dalam hal ini legislative dan eksekutif dalam menciptakan iklim berpemerintahan yang sejuk dan mendukung upaya pencegahan korupsi. Kerjasama ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam peningkatan penerimaan dari komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya pajak daerah.

    *Red*

  • PJ Wali Kota Bima Bangun Silaturahmi dengan Ombudsman RI Perwakilan NTB

    KOTA BIMA.OBORBIMA.ID – PJ Wali Kota Bima, Drs. H. Muhktar , MH didampingi langsung oleh Asisten I terima kunjungan silaturahmi dan audiensi dengan Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Nusa Tenggara Barat (NTB) di Ruang Kerja Wali Kota Bima. Rabu, ( 11/09/24 ).

    Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Bima untuk memperkuat kerja sama dengan lembaga pengawas pelayanan publik tersebut.

    Dalam pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh keakraban, Drs. H. Mukhtar, MH menyampaikan apresiasinya terhadap peran Ombudsman RI dalam menjaga kualitas pelayanan publik, khususnya di wilayah NTB, termasuk Kota Bima.

    Ia menegaskan komitmen Pemkot Bima untuk selalu mendukung tugas dan fungsi Ombudsman dalam mengawasi dan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.

    “Kami berharap kolaborasi yang baik antara Pemerintah Kota Bima dan Ombudsman NTB bisa terus ditingkatkan. Kami siap menerima masukan dan rekomendasi dari Ombudsman untuk perbaikan pelayanan publik di Kota Bima,” ujar PJ Wali Kota Bima.

    Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB, Dwi Sudarsono , menyampaikan bahwa pertemuan ini adalah momen penting untuk saling tukar informasi terkait berbagai masalah pelayanan publik yang ada di Kota Bima.

    Ombudsman siap mendukung Pemkot Bima dalam memperbaiki kualitas layanan dan memastikan hak-hak masyarakat terpenuhi dengan baik.

    “Kami akan terus memantau dan memberikan rekomendasi kepada Pemkot Bima jika ditemukan indikasi maladministrasi dalam pelayanan publik. Sinergi ini penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat,” tambah Dwi Sudarsono.

    Kata dia, silaturahmi ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara kedua pihak dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, transparan, dan bertanggung jawab di Kota Bima.

    “Dengan demikian, pelayanan publik yang lebih berkualitas dan merata bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat,”ujarnya.

    *Red*

  • Untuk Mendorong Pencegahan Tindak Korupsi, KPK RI – Pemkab Bima Gelar Rakor Akselerasi

    BIMA.OBORBIMA.ID – Untuk mendorong percepatan pencegahan tindak korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah, Selasa (10/9) Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi (Satgas Korsup) Wilayah V.1 KPK RI yang meliputi Bali dan Nusa Tenggara mengadakan Rapat Koordinasi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dengan beberapa OPD pengampu.

    Setelah mengadakan Rakor PBJ, Satgas Koordinasi dan Supervisi KPK selanjutnya Rapat Koordinasi Akselerasi Pencegahan Korupsi di lingkungan pemerintah Bima dengan mengundang seluruh Pejabat Eselon II, beberapa instansi vertikal dan Kabag lingkup Sekretariat Daerah di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Bima.

    Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri SE.M.IP yang didampingi Ketua Satgas Koordinasi dan Supervisi KPK RI Dian Patria, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima Hj. Nurhayati, SE,.MM dalam arahannya di hadapan para kepala unit kerja mengungkapkan, Pemerintah daerah sangat mendukung tujuh fokus pendampingan yang dilakukan oleh KPK.

    “Dari tujuh sektor yang menjadi fokus pendampingan yaitu aspek perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas APIP, manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah dan manajemen aset daerah, total capaian Monitoring Center of Prevention (MCP) Kabupaten Bima Per 3 September 2024 telah mencapai 30%,”katanyam

    Kata dia, Bmbeberapa sektor telah menunjukkan progres capaian yang baik. Sementara sektor yang masih perlu mendapatkan pendampingan untuk perbaikan. “Karena itu, fasilitasi dan dukungan dari Satgas Koordinasi dan Supervisi KPK sangat diperlukan agar secara bertahap, capaian MCP Kabupaten Bima mengalami peningkatan,” terang Bupati.

    Menutup sambutannya, Bupati IDP secara khusus meminta kepada beberapa OPD pengampu sektor-sektor yang menjadi fokus KPK agar bekerja dengan lebih serius dan sistematis agar mencapai target yang telah ditetapkan.

    Sementara itu, Ketua Satgas Koordinasi dan Supervisi Wilayah V.1 KPK RI Dian Patria yang hadir dengan beberapa anggota tim dalam pemaparannya menjelaskan, bahwa kehadiran Satgas di daerah adalah untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi dengan melakukan supervisi dan koordinasi perkara, juga memfasilitasi penyerahan aset antara daerah induk dan daerah pemekaran

    Ketua Satgas juga mendorong agar Kepala Daerah lebih memfokuskan capaian tujuh sektor MCP. Hal ini lanjutnya penting mengingat jika capaian MCP tinggi, berarti komitmen pimpinan cukup tinggi dan penegakan regulasi berjalan baik.

    Dirinya juga mengungkapkan pentingnya penyajian data yang benar dalam penanganan dan penyelesaian masalah yang dihadapi. “Penanganan kasus harus mengacu kepada basis data yang benar,”Imbuhnya.

    *Red*

  • Pj. Sekda Kota Bima Hadiri Rakor Aplikasi Srikandi

    KOTA BIMA.OBORBIMA – Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) merupakan sebuah aplikasi umum pertama yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis (AUBKD).

    Penjabat Sekretaris Daerah Setda Kota Bima, Drs. H. Supratman, M. AP berkesempatan menghadiri Rapat Koordinasi Aplikasi Srikandi yang berlangsung di Mataram, Selasa, 3 September 2024.

    H. Supratman didampingi pula oleh Kepala Dinas Kominfotik Kota Bima, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Kepala DPMPTSP, Kepala Bappeda Kota Bima dan Admin SRIKANDI dari beberapa OPD di Pemkot Bima.

    Dengan hadirnya Aplikasi Srikandi Pj. Sekda Kota Bima berharap agar semua OPD lingkup Pemerintah Kota Bima wajib atau segera mengimplementasikan aplikasi ini, agar pelaksanaan administarsi bisa berjalan lancar dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan efektif dan efisien.

    Sementara itu, Direktur Kearsipan Daerah I, Drs. Hilman Rosmana, M. Hum menjelaskan bahwa kearsipan memiliki tujuan yang mendasar yaitu untuk menjamin ketersediaan arsip yang otentik, utuh terpercaya sebagai alat bukti yang sah.

    “Juga bertujuan memberikan perlindungan kepentingan negara dan hak keperdataan rakyat,” jelasnya.

    Sekretaris Prov NTB Drs. H. Lalu Gita Ariyadi, M.Si mengatakan, ilmu pengetahuan dan teknologi terus berkembang sehingga penyelenggaraan pemerintah akan memiliki jangkauan yang lebih banyak dan luas dimasa yang akan datang.

    “Oleh karenanya, penggunaan aplikasi Srikandi ini membutuhkan SDM yang berkualitas,” tuturnya.

    Sekretaris Utama ANRI, Rini Agustiani menjelaskan bahwa Rapat Koordinasi ini bukan hanya dalam konteks pemgelolaan arsip yang efisien dan terintegrasi tetapi juga berkaitan dengan kemajuan kebudayaan di Indonesia.

    “Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, pengelolaan arsip dituntut untuk bertransformasi ke arah digital,” jelasnya.

    Aplikasi ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kemudahan dalam proses administrasi pemerintah serta akses pada arsip itu sendiri.

    *RED*

  • Bupati Bima Lepas Pemulangan Jenazah Warga Montong Loteng

    BIMA.OBORBIMA – Setelah sebelumnya berada di kamar jenazah RSUD Bima, Jenazah warga desa Montong Kabupaten Lombok Tengah bernama Andi yang meninggal di PKM Woha, Senin (2/9) dilakukan pelepasan pemulangan jenazah tersebut oleh Bupati Bima Hj.Indah Dhamayanti Putri SE.M.IP di lobi Kantor Bupati Bima untuk diantarkan ke pihak keluarga di Lombok Tengah.

    Upaya pemulangan jenazah tersebut dilakukan setelah pihak keluarga menyampaikan keinginan agar penguburan dilaksanakan di kampung halamannya.

    “Atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bima, menyampaikan duka cita yang mendalam atas kepulangan Almarhum. Kita berdoa semoga amal ibadah almarhum diterima di sisi Allah SWT.
    Pelepasan pemulangan jenazah almarhum Andi ini untuk memastikan penanganan jenazah telah dilakukan semestinya,” Ungkap Bupati Bima saat pelepasan iring-iringan mobil jenazah

    Pada kesempatan tersebut, Bupati didampingi Sekretaris Daerah Adel Linggi Ardi, SE, Asisten Pemerintahan dan Kesra Fatahullah S.Pd, Kadis Sosial Tajudin, SH., M.Si, para Kabag Lingkup Setda, Sekretaris Dinas Kesehatan Nurul Wahyuti, SE.,ME, Kabid terkait BPBD, RSUD Bima dan Dinas Sosial.

    Bupati IDP pada kesempatan tersebut menyerahkan uang santunan senilai Rp. 5 juta untuk yang diserahkan kepada Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinas Sosial Edi Syahroni untuk diserahkan kepada keluarga korban.

    Untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran prosedur tetap (Protap) pelayanan medis terhadap korban, Bupati Bima sudah menginstruksikan kepada Inspektur Kabupaten Bima untuk melakukan pemeriksaan para petugas medis yang menangani korban saat perawatan di unit pelayanan kesehatan.

    “RED*

  • Bupati IDP Sampaikan KUA PPAS-Perubahan TA.2024

    BIMA.OBORBIMA.ID – Rapat Paripurna Ke-8 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bima masa sidang II tahun sidang 2024 dengan agenda penyampaian penjelasan Bupati terhadap rancangan perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2024 berlangsung Jumat (23/8/2024) di ruang sidang utama DPRD Kabupaten Bima.

    Rapat Paripurna Ke-8 tersebut membahas penyampaian Laporan Banggar DPRD terhadap KUA-PPAS TA.2025, penandatanganan nota kesepakatan dan penyampaian penjelasan Bupati Bima terhadap KUPA dan PPAS-P tahun 2024.

    Bupati Bima Hj Indah Dhamayanti Putri SE.M.IP dalam penyampaiannya pada Rapat Paripurna DPRD yang dipimpin oleh Wakil Ketua Yasin S.Pdi., MM. Inov dan Hj. Nurhayati, MM tersebut memaparkan beberapa poin penting yang dimuat dokumen tersebut.

    “Rancangan perubahan KUA dan PPAS tahun 2024 diarahkan untuk efisiensi dan transparansi pengelolaan pendapatan daerah, pengembangan konsep pelayanan penerimaan pendapatan daerah yang berbasis teknologi serta optimalisasi pendapatan asli daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah,” Terang Bupati dihadapan para anggota DPRD, Forkopimda dan Kepala OPD.

    Kata dia, perkembangan yang tidak sesuai dengan kebijakan umum anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya, perubahan arah kebijakan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2024 yang disesuaikan dengan arah kebijakan pemerintah pusat melalui pendampingan perwakilan BPKP NTB dalam sistem Pengendalian internal pemerintah (SPIP) menjadi pedoman dalam perubahan anggaran TA.2024.

    “Penanggulangan kemiskinan, peningkatan ketahanan pangan, penanganan stunting, pengembangan UMKM, peningkatan daya saing wisata, tata kelola pemerintahan yang inovatif dan berkualitas serta peningkatan standar pelayanan minimal (SPM) menjadi dasar perubahan arah kebijakan”. Jelasnya.

    Target Pendapatan dalam APBD-P 2024 direncanakan Rp 2,03 Triliun, mengalami kenaikan Rp 69,7 Milyar atau 3,54%dari APBD sebelum perubahan sebesar Rp 1,87 Triliun.

    “Sementara komponen belanja pada APBD-Perubahan 2024 direncanakan sebesar Rp 2,07 Triliun mengalami kenaika sebesar Rp 67,25 milyar atau 3,36 % dari APBD sebelum perubahan sebesar Rp 2.004 Triliun,”bebernya.

    *Red*

  • Bupati Bima : Kades Jaga Kewibawaan dan Kehormatan

    BIMA.OBORBIMA – Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Puteri SE. M.IP mengatakan, selaku pimpinan yang berada di desa, syukuri apa yang ada, jangan pernah tergiur banyak godaan di luar. Mari menjaga kewibawaan, kehormatan dan menjaga amanah sebagai kepala desa dari dari awal sampai dengan akhir masa jabatan”.

    Di samping itu, kata dia, perlu diingatkan bahwa apa yang hari ini diraih, tentu saja tidak terlepas dari doa orang-orang yang dicintai dan telah berjuang bersama Bapak/Ibu Kepala Desa.

    “Oleh karena, itu jangan lupakan kebaikan orang-orang yang telah memperjuangkan para Kades hingga ada di posisi saat ini,”ungkap Umi Dinda saat memberikan sambutan pada pengukuhan penambahan dua tahun masa jabatan 183 Kepala Desa di Kabupaten Bima Jumat (23/8) yang dipusatkan di Aula Masjid Agung Kabupaten Bima Godo Kecamatan Woha.

    Bupati Bima yang hadir bersama Wabup H. Dahlan M.Noer, unsur FORKOPIMDA, Ketua TP PKK Kabupaten Bima Hj. Rostiati Dahlan, S.Pd, Sekda Kabupaten Bima Adel Linggi Ardi, SE, Inspektur Kabupaten Bima Drs.Agus Salim, M.Si, Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kamaruddin, S.Sos para Kepala OPD, Kabag dan Camat mengingatkan pentingnya para Kades memanfaatkan penambahan masa jabatan tersebut.

    “Penambahan dua tahun masa jabatan tanpa pemilihan ini merupakan rahmat dari Allah SWT,”katanya.

    Oleh itu, sambung ibu dua anak ini, manfaatkan sebaik mungkin kesempatan ini untuk menyelesaikan program dan kegiatan yang belum dituntaskan dalam masa jabatan dan memenuhi harapan masyarakat.

    “Saya mengharapkan para kepala desa mampu membangun kemitraan yang baik dengan BPD dan seluruh perangkat yang ada di desa baik Kepala Dusun, Ketua RT dan RW, karena tidak ada pembangunan yang bisa dilaksanakan dengan baik jika tidak mampu menjaga ritme hubungan dengan semua unsur,”harapnya.

    Pengukuhan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa di Kabupaten Bima:

    Ke 183 SK Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa tersebut diserahkan kepada para Kases hasil Pilkades Bergelombang Periode 2019-2025 menjadi 2019-2027, Periode 2020-2026 menjadi 2020-2028 dan Periode 2022-2028 menjadi 2022-2030.

    *Red*

  • Wujudkan Kota Bima Bersih, Pemkot Bima Bentuk Satgas Terpadu

    KOTA BIMA.OBORBIMA – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah, Drs. H. Supratman, M.AP memimpin Rapat Percepatan Mewujudkan Kota Bima Bersih Jum’at, 23 Agustus 2024.

    Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Wali Kota tersebut dihadiri Pj. Sekda Kota Bima, Kepala DLH Kota Bima, Kepala Dishub Kota Bima, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Koperindag, Kasat Pol PP dan Camat se Kota Bima.

    Penjabat Sekretaris Daerah, H. Supratman mengatakan, bahwa berdasarkan hasil evaluasi, tingkat kebersihan di Kota Bima masih menjadi perhatian bersama seluruh pihak. Terlebih keseriusan pemerintah menegakkan peraturan daerah.

    Untuk itu sambungnya, ia meminta kepada seluruh Camat se Kota Bima untuk mengaktifkan gerakan gotong royong dimasing-masing lingkungan kelurahan. Selain itu, akan dilakukan penataan saudara kita pedagang kaki lima.

    “Prioritas segera untuk ditertibkan PKL di Paruga Nae, trotoar jalan Soekarno Hatta, taman Amahami dan sekitarnya,” ujar Pj. Sekda.

    Dalam mendukung itu semua, dibutuhkan peran dan keseriusan semua pihak dalam mewujudkan Kota Bima yang bersih dan nyaman bagi masyarakat. Lebih-lebih bagi tamu yang berkunjung ke Kota Bima.

    “Segera bentuk Satgas Terpadu lintas OPD dan libatkan TNI/Polri untuk penegakkan dan penindakan sesuai Perda”, ucapnya.

    Supratman mengajak seluruh lapisan masyarakat agar senantiasa menjaga kebersihan. “Lebih khusus kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan agar lebih ditingkatkan,” Tutupnya.

    *Red*

  • Rakor Pimpinan, Dinda-Dahlan Minta OPD Penuhi Target Kinerja

    BIMA.OBORBIMA – Rapat koordinasi pimpinan rakor PIM yang berlangsung Kamis (22/8) di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Bima langsung dipimpin oleh Bupati Hj.Indah Dhamayanti Putri SE.M.IP dan Wakil Bupati H. Dahlan M.Noer dan didampingi Sekretaris Daerah Adel Linggi Ardi, SE.

    Bupati dalam arahannya di hadapan seluruh pejabat Eselon II dan Kepala Bagian Lingkup Setda mengungkapkan bahwa memasuki triwulan III T.A 2024, banyak kegiatan perangkat daerah yang sudah direalisasikan dan terdapat beberapa progres kegiatan strategis yang sudah dilaksanakan dan berjalan dengan baik.

    Namun demikian, Bupati mengingatkan bahwa di tengah penyelenggaraan pilgub dan Pilkada serentak, para pimpinan OPD diminta untuk mencermati setiap perkembangan yang berdampak pada realisasi kegiatan di tingkat kecamatan dan desa.

    “Karena itu saya minta kepada seluruh pimpinan unit kerja memastikan di tengah konsentrasi untuk mendukung keberhasilan seluruh tahapan Pilkada, tidak ada riak dan konflik yang berpengaruh kepada penyelenggaraan Pilkada,”katanya.

    Kata Umi Dinda sapaanya, semua tahapan program dan kegiatan OPD diharapkan berjalan dengan baik dan semua kepala OPD diminta untuk memberikan penjelasan pada setiap aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat maupun kelompok yang ada.

    Selain arahan Bupati, Rakor tersebut juga mendengarkan penyampaian Wakil Bupati H.Dahlan M.Noer.

    “Dalam rentang waktu yang relatif singkat, OPD terkait harus mampu menangani sejumlah isu strategis antara lain stunting yang penanganannya memerlukan sinergi lintas OPD, agar hasil yang dicapai sesuai target yang telah ditetapkan,” Terangnya.

    *Red*