Kategori: Pemerintahan

KOTA BIMA.OBORBIMA.ID – Pj. Wali Kota Bima, Drs. Mukhtar, MH mengukuhkan Kepengurusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bima masa Khidmat 2024-2029, yang berlangsung di Aula Pemerintah Kota Bima, Selasa 22 Oktober 2024.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala kantor Kementerian Agama Kota Bima, Kepala Dinas Kesbangpol Kota Bima,  Tuan guru alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, Kepala Kantor dan pengurus MUI Kota Bima serta camat dan lurah se-Kota Bima.

Dalam sambutannya, Drs. Mukhtar mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus MUI yang baru dikukuhkan. “Atas nama Pemerintah Kota Bima, saya mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus MUI yang telah dikukuhkan. Tugas berat selalu menanti kita, dan untuk itu kita harus bekerjasama dan bekerja sama-sama,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa MUI sebagai induk dari seluruh organisasi keagamaan di Kota Bima memegang peran penting dalam memudahkan koordinasi berbagai kegiatan keagamaan di wilayah tersebut.

“Saya berharap, ke depannya, jika masih ada pengurus organisasi keagamaan yang belum terekrut di MUI, mereka bisa bergabung dan menjadi kader MUI.”harapnya.

Pj. Wali Kota Bima juga menyampaikan komitmen pemerintah dalam mendukung pembangunan sarana ibadah di Kota Bima, khususnya Masjid Raya.

“Kami pemerintah telah menyiapkan tempat, dan insyaallah program utama saya adalah menyelesaikan pembangunan Masjid Raya. Tahun ini, kami akan menyelesaikan interior dan lampu sorot Masjid Raya, dan saya bertekad agar Masjid Raya bisa selesai tahun ini,” tegasnya.

Drs. Mukhtar mengharapkan MUI Kota Bima bersama para camat untuk berperan aktif dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat menjelang Pilkada.

Ia menyarankan agar selama bulan November, MUI membuat naskah khutbah seragam yang bertema tentang bagaimana memilih pemimpin yang baik dan menghimbau masyarakat agar tidak terjerat dalam praktik politik uang.

Di akhir, Pj. Wali Kota juga menekankan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pilkada. “Saya tekankan kepada ASN Kota Bima agar tetap netral. Semoga dengan dipilihnya MUI, Pilkada nanti bisa berjalan aman dan damai,” tutupnya

*Red*

BIMA.OBORBIMA.ID – Pelaksanaan Tugas Bupati Bima H. Dahlan M.Noer Senin (21/10) menghadiri dan memberikan sambutan pada pengukuhan Ketua dan Jajaran Pengurus Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Bima Masa Bakti 2019-2024 di ruang Rapat Utama Kantor Bupati Bima.

Prosesi pengukuhan tersebut turut dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesra Fatahullah S.Pd, Ketua DWP Provinsi NTB Hj.Lale Prayatni Lalu Gita Ariadi.

Dahlan yang juga Penasehat DWP Kabupaten Bima dalam sambutannya secara khusus meminta kepada ketua dan jajaran pengurus DPW untuk senantiasa fokus bekerja pada tujuan utama implementasi program.

“Tantangan saat sekarang dan akan datang sangat berat. Antara lain tingginya perkembangan pengguna Narkoba, bullying pada anak-anak dan peningkatan angka stunting. Pengurus yang baru dilantik diharapkan dapat melaksanakan tugas sesuai yang telah digariskan organisasi,”katanya.

Di samping itu, sambung dia, perlu jalinan kerjasama yang baik dengan pemerintah Daerah, organisasi wanita lainnya, pemuka agama, tokoh masyarakat. “Tanpa hal itu, akan sulit untuk menjawab semua tantangan yang ada,”Terangnya.

Ketua DWP Provinsi NTB Hj.Lale Prayatni Lalu Gita Ariadi dalam sambutannya mengharapkan, agar kepengurusan DWP yang baru dikukuhkan dapat meningkatkan kemampuan dan pengetahuan, menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, meningkatkan kepedulian sosial dan melakukan pembinaan mental.

DWP Kabupaten Bima juga diharapkan memiliki binaan UMKM seperti yang saat ini menjadi program DWP tingkat Provinsi NTB. “Mudah-mudahan DWP Kabupaten Bima juga memiliki binaan yang setiap tahun bisa diberikan bantuan, peningkatan kemampuan, keterampilan kemasan peoduk, pemasaran dan lain sebagainya”. Harap Hj. Lalu.

Senada dengan Hj. Lale Prayatni, Ketua DWP Kabupaten Bima Ny. Fitriani Adel Linggi Ardi, SE berkomitmen membawa DWP memiliki peran penting dalam mendukung tugas suami di mana keberadaannya sangat berarti bagi kemajuan keluarga, masyarakat dan bangsa.

Fitriani mengajak para pihak bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam kegiatan DWP yang lebih solid, inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat dalam menjalankan program kerja yang telah disusun sebelumnya.

*Red*

KOTA BIMA.OBORBIMA.ID – Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bima, Drs. Supratman M.AP, mengadakan audiensi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait evaluasi penanggulangan bencana.

Acara ini berlangsung pada Senin (21/10/2024) di ruang rapat Sekda Kota Bima dengan fokus pembahasan pada tiga tahap penting dalam penanggulangan bencana, yakni tahap pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana.

Dalam audiensi tersebut, Drs. Supratman M.AP menekankan pentingnya sinergi antara Pemerintah daerah dan BPKP dalam memperkuat kesiapan Kota Bima menghadapi berbagai potensi bencana.

“Kota Bima yang rawan terhadap bencana seperti banjir dan tanah longsor memerlukan langkah-langkah strategis dan efektif, tidak hanya saat tanggap darurat, tetapi juga pada masa pra dan pasca bencana. Kami harap evaluasi ini dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang,” ujar Pj Sekda.

Tim BPKP yang hadir dalam pertemuan ini memaparkan hasil evaluasi awal mereka terkait kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, dan kebijakan pemerintah daerah dalam menghadapi bencana. Mereka juga memberikan masukan mengenai pengelolaan dana darurat dan pemanfaatan sumber daya yang lebih efisien selama masa tanggap darurat.

Pada kesempatan yang sama, Pj Sekda menggarisbawahi bahwa peningkatan koordinasi antar lembaga serta transparansi dalam pengelolaan anggaran bencana menjadi salah satu prioritas utama Pemerintah.

“Kami akan terus berupaya memastikan setiap tahap penanganan bencana berjalan optimal dan mengurangi dampak yang dirasakan masyarakat,” tambahnya.

Audiensi ini diharapkan menjadi langkah menuju perbaikan sistem penanggulangan bencana di Kota Bima, yang nantinya dapat mengurangi resiko dan kerugian yang diakibatkan oleh bencana alam.

*RED*

BIMA.OBORBIMA.ID – Selama dua hari yaitu Rabu dan Kamis (23 dan 24 Oktober 2024), sebanyak 1.026 peserta yang lulus seleksi administrasi berhak mengikuti seleksi tahap selanjutnya yaitu ksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS untuk memperebutkan 100 formasi yang tersedia.

Laily menjelaskan, dari jumlah tersebut, 963 peserta memilih lokasi ujian Mandiri instansi Kabupaten Bima di Aula Masjid Agung Bima, 61 peserta memilih lokasi ujian Tilok Luar/ Tilok Mandiri BKN, 2 peserta memilih tidak ikut ujian SKD dan memakai Nilai SKD tahun 2023 lalu.

Dalam pelaksanaan seleksi, peserta dapat memilih lokasi ujian sesuai yang ditentukan oleh Pemkab. Bima, juga bisa memilih lokasi ujian di luar Tilok mandiri instansi seperti Tilok mandiri BKN .

“Peserta seleksi SKD juga bisa memilih untuk tidak mengikuti ujian dengan memilih memakai nilai hasil SKD tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 pada seleksi CPNS tahun 2024 ini,”katanya.

Ia menjelaskan, BKD Kabupaten Bima telah menyiapkan ruangan tes berkapasitas 150 peserta yang dibagi dalam empat sesi selama dua hari tersebut.

*Red*

BIMA.OBORBIMA.ID – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Bima, Drs. H. Supratman, M.AP., memimpin apel pembinaan di Kantor Kelurahan Tanjung pada Senin 7 Oktober 2024.

Apel pembinaan ini sebagai tindak lanjut dari beredarnya berita mengenai adanya spanduk salah satu calon yang digelar di ruang aula kantor Kelurahan Tanjung. 

Pj Sekda menegaskan, pentingnya menjaga netralitas ASN, terutama dalam konteks politik menjelang pemilu.

Dalam pembinaannya, Pj Sekda meminta ASN untuk bersikap profesional dan tidak menggunakan fasilitas pemerintah untuk kepentingan politik.

“Semua pihak diharapkan bekerja sesuai dengan aturan dan tetap fokus melayani masyarakat tanpa memihak, guna menjaga integritas dan kredibilitas pemerintahan,”ujarnya.

Ditegaskannya, sebagai ASN, seluruh aparatur pemerintah Kota Bima wajib menjaga netralitas dalam pilkada.

“Saya tegaskan, sebagai ASN, seluruh ASN wajib netral dan tidak terlibat dalam politik sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah”, ujar Pj Sekda.

Netralitas ASN sudah jelas diatur dalam berbagai regulasi yang melibatkan kementerian dan lembaga terkait seperti Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

“Dan bagi ASN yang melanggar hal tersebut akan dikenakan sanksi sesuai regulasi yang berlaku,”imbuhnya 

*Red*

KOTA BIMA.OBORBIMA.ID – Sebanyak 1.526 Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dari 218 TPS se Kota Bima pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB dan Wali Kota Bima dan Wakil Wali Kota Bima Tahun 2024 mendapatkan jaminan perlindungan sosial berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) dari Pemerintah Kota Bima.

Hal itu disampaikan Pj. Wali Kota Bima, Drs. Mukhtar, MH didampingi Kepala Disnakertrans dan Kaban Kesbangpol Kota Bima saat menerima silaturrahmi Kepala wilayah BPJS Ketenagakerjaan Bali-Nusra dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bima di ruang kerja Wali Kota Bima, pada Senin, 7 Oktober 2024.

Mukhtar mengatakan, perlindungan badan Adhoc pada Pemilu Pilkada 2024 dalam rangka memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada seluruh anggota badan Adhoc Pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kota Bima. Hal tersebut sejalan dengan amanat Menteri Dalam Negeri RI.

“Para pekerja rentan seperti badan Adhoc KPPS Pilkada 2024 kita berikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan”, ujarnya.

Kata dia, ada sebanyak 1.526 KPPS yang bertugas pada 218 TPS yang akan kita berikan perlindungan jaminan sosialnya. “Semua ini sebagai komitmen penuh Pemerintah Kota Bima dalam mensukseskan Pilkada 2024”, tandasnya.

*Red*

KOTA BIMA.OBORBIMA.ID – Naskah Bo Sangaji Kai resmi memperoleh sertifikat Ingatan Kolektif Nasional (IKON) dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia berdasarkan hasil konsinyasi dewan pakar Ikon pada 22-24 Agustus 2024. Penetapan ini meneguhkan naskah Bo Sangaji Kai sebagai bagian penting peradaban bangsa.

Pengakuan tersebut diungkapkan dalam acara Seminar Nasional “Bo Sangaji Kai” sebagai Ingatan Kolektif Nasional (IKON) yang dibuka secara resmi oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial Setda Kota Bima, Drs. H. Alwi Yasin, M.AP, bertempat di Ball Room Marina Inn Hotel, Kota Bima, Rabu (2/10/2024).

Seperti diketahui, Bo Sangaji Kai berisi naskah yang berkisah tentang kronik kerajaan yang ditulis di istana Bima dari abad ke-17 sampai ke-19. Dokumen ini merupakan catatan penting tentang kehidupan politik dan budaya Kerajaan Bima selama masa Islam dan kolonial.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial Setda Kota Bima, Alwi Yasin mengatakan, berbicara tentang sejarah akan selalu berkembang seiring dengan studi dan riset.

“Bo Sangaji Kai dari awal tidak dicatat sebagai sebuah catatan nasional kita. Perkembangan ilmu pengetahuan teknologi memang disadari betul pengaruh pada peradaban,”katanya.

Seiring perkembangan jaman, kata Alwi, istilah-istilah atau kosa kata budaya masyarakat Bima jaman dahulu hingga saat ini hampir tidak terdengar lagi ditengah masyarakat.

“Seperti contoh, Sarompi Mpida (ranting kayu kering), Kandei (wadah menumbuk gabah), Nocu (alat menumbuk), itu akan hilang satu persatu dimasa mendatang. Maka salah satu wadah yang mencatat nanti adalah di Perpusnas RI”, ucapnya.

Sebelumnya, Kepala Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara Perpusnas RI, Agus Suyoto menjelaskan, usai ditetapkan naskah Bo Sangaji Kai perlu lebih diaktualisasikan. Hal ini agar naskah tersebut melekat dalam ingatan masyarakat di nusantara.

“Jadi jika orang mendengar naskah Bo Sangaji Kai, maka mereka akan teringat dengan cerita dan sejarah kerajaan Bima,” kata Agus, dalam Seminar Pengarusutamaan Naskah Nusantara Ikon di Ball Room Marina Inn Hotel, Kota Bima, Rabu (2/10/2024).

IKON ini sudah berjalan di 3 daerah dari 6 daerah. Tahun 2024 ini pengarusutamaan naskah merupakan salah satu program nasional dari Perpusnas Republik Indonesia yang sangat fokus untuk mengangkat sejarah melalui pernaskahan nusantara.

Tugas Perpusnas RI, kata dia, memang secara khusus gencar mengamankan manuskrip kuno untuk mempertegas identitas keindonesiaan. Dokumentasi naskah di masa silam menjadi catatan-catatan penting.

“Tugas kami merawat yang unik, merawat yang kuno. Tetapi sebenarnya adalah bagaimana sejarah, budaya, peradaban bangsa Indonesia yang didalamnya ada di naskah itu, termasuk naskah Bo Sangaji Kai dapat disampaikan kepada generasi mendatang”, pungkasnya.

*Red*