Kategori: Pemerintahan

KOTA BIMA.OBORBIMA.ID – Asisten III Setda Kota Bima mengatakan, sampai dengan saat ini pemerintah Kota Bima belum menerima petunjuk teknis soal PPPK Paruh Waktu. Ia menegaskan, setiap langkah itu ada prosesnya.

Hal itu diungkapkan M Saleh didampingi Kepala BKPSDM Kota Bima saat menerima audiensi forum Guru Non ASN kategori R2 dan R3 di aula Maja Labo Dahu kantor Wali Kota, pada Senin, 14 Mei 2025.

“Saat ini, BKPSDM sedang memproses pengusulan NIP bagi CASN dan PPPK Tahap 1 tahun anggaran 2024, tidak menutup kemungkinan juga pemerintah pusat sedang melakukan persiapan bagi nasib tenaga honorer kategori R2 dan R3, sesuai Permenpan RB Nomor 16 Tahun 2025 tentang PPPK Paruh Waktu,” ungkap Asisten III.

M Saleh menyebut, kebijakan tentang penyelesaian penataan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sepenuhnya ada pada kewenangan pemerintah pusat, dalam hal ini melalui Kemenpan RB dan Badan Kepegawaian Negara. Bagaimanapun juga, pemerintah daerah tidak melepaskan diri dari arah kebijakan pusat.

“Saya harap rekan-rekan bersabar, tetaplah jalani tugas saat ini sebagaimana mestinya, sambil menunggu juklas dan juknis selanjutnya dari Permenpan RB nomor 16 Tahun 2025 tentang PPPK Paruh Waktu,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Kota Bima, Arief Roesman Effendy, menyampaikan sampai saat ini pihaknya sedang fokus menuntaskan pemberkasan penetapan NIP CASN dan PPPK Tahap 1 yang akan diserahkan secara serentak pada awal Juni 2025.

Kemudian, pihaknya juga baru saja menyelesaikan tahapan seleksi PPPK tahap 2. Untuk pengumuman hasil seleksi kompetensi PPPK tahap 2 pada tanggal 25-31 Mei 2025.

Ia menegaskan, penataan tenaga non ASN PPPK tahap 2 untuk proses pemberkasan belum keluar. Saat ini menunggu jadwal lebih lanjut.

“Saya yakin dan percaya pemkot Bima akan pertimbangkan 2 hal, pertama kemampuan anggaran daerah, dan kedua, kewajaran dan kepatutan bagi tenaga non ASN,” ujar Arief.

Ia menegaskan, untuk besaran gaji bagi PPPK Paruh Waktu merujuk pada Permenpan RB Nomor 16 tahun 2025, gaji yang akan diterima sesuai besaran upah yang diterima saat ini atau sesuai UMR, namun akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah.

*OB.003*

KOTA BIMA.OBORBIMA.ID – Wali Kota Bima, H. A. Rahman H. Abidin, SE didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bima menerima audiensi Korps HMI-WATI (KOHATI) Cabang Bima di ruang kerja Wali Kota.

Pertemuan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus diskusi mengenai isu-isu strategis seputar perempuan dan perlindungan anak di Kota Bima, yang disampaikan langsung oleh Ketua KOHATI Cabang Bima.

Wali Kota Bima mengapresiasi semangat dan komitmen KOHATI dalam memperjuangkan kepentingan perempuan dan anak. Ia mendorong agar KOHATI aktif berkolaborasi dengan DPPPA, Tim Penggerak PKK, dan GOW guna memperkuat edukasi dan advokasi di tengah masyarakat.

“Saya harap KOHATI dapat menjadi mitra strategis dalam menurunkan angka perceraian dan memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak,” ujar Wali Kota.

Selain itu, Wali Kota juga mengajak KOHATI untuk turut menyukseskan program unggulan Pemerintah Kota Bima, yakni program BISA (Bersih, Indah, Sehat, dan Aman), yang telah diluncurkan pada peringatan HUT Kota Bima.

“Mari bersama menjadi garda terdepan dalam mewujudkan Kota Bima yang bersih dan hijau demi masa depan yang lebih baik,”ajak Wali Kota.

*OB.002*

MATARAM.OBORBIMA.ID -Setelah menjemput di Bandara Internasional Bizam Lombok Tengah, Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, S.E.,M.IP mendampingi Ketua MPR RI, H. Ahmad Muzani melakukan kunjungan di SMKN 6 Mataram. Jumat, (9/5/2025)

Kunjungan tersebut dalam rangka mengecek kelas Komatsu perusahaan Mesin Jepang yang bekerjasama dengan SMKN 6 Mataram.

Ketua MPR RI yang didampingi Umi Dinda akrab disapa Wagub NTB dan koordinator Kabeng dan Pengelasan, Derliyana melakukan pengecekan pada alat Ragum (alat penjepit), proses pembuatan kursi taman dan alat pemotong plat

Sesuai pemantau dan pengecekan kondisi dan aktivitas SMKN 6 Mataram, Ketua MPR RI dan Wakil Gubernur NTB didampingi Asisten II, Kepala Dinas Koperasi UMKM, Kepala Brida NTB melakukan sesi foto bersama  dengan 10 siswa yang akan di magang kan ke Jepang

Koordinator Kabeng dan Pengelasan, Derliyana menyambut baik kunjungan Ketua MPR RI dan Wakil Gubernur NTB dan ini merupakan perhatian terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh SMKN 6 Mataram

“Kami bisa mengambil hal baik dari kunjungan ini, seperti saran atau masukkan untuk terus menciptakan inovasi terbaik,” ujar Derliyana

Untuk diketahui, Komatsu merupakan sebuah perusahaan multinasional asal Jepang yang memproduksi peralatan konstruksi, pertambangan, kehutanan, militer serta mesin diesel dan peralatan industrial, seperti mesin tekan, laser dan generator termoelektrik.

*OB.008*

KOTA BIMA.OBORBIMA.ID – Wali Kota Bima, H. A. Rahman H. Abidin, SE, menghadiri pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) VII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Tahun 2025 yang digelar di Convention Hall Grand City, Kota Surabaya, Kamis (8/5).

Kehadirannya turut didampingi oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Bima Drs. H. Alwi Yasin, M.AP, Kepala Bappeda Kota Bima Drs. Adisan, serta Kabag Pemerintahan dan Administrasi Umum.

Munas VII APEKSI dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bima Arya Sugiarto, yang ditandai dengan pemukulan alat musik tradisional tambur.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh 98 Wali Kota dan Wakil Wali Kota se-Indonesia, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, serta Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi selaku tuan rumah dan Ketua Dewan Pengurus APEKSI.

Wamendagri Bima Arya dalam sambutannya mengajak seluruh kepala daerah untuk membangun sinergi dalam menyongsong era pemerintahan yang baru.

Ia menekankan pentingnya perencanaan yang matang, sinergi multipihak, serta efisiensi anggaran demi memperkuat kapasitas fiskal daerah.

“Tenang, lihat perencanaan, lihat keuangan, diskusi dengan komunitas, dengan kampus, dengan forkopimda, lalu bergerak secara bertahap dengan komunikasi yang baik,” pesannya.

Ia juga menegaskan bahwa efisiensi anggaran bukan hanya soal pemotongan belanja, tetapi lebih pada pengelolaan yang cermat, tepat sasaran, dan berorientasi hasil. Sinkronisasi dan akselerasi program daerah dinilai penting untuk mendukung visi nasional menjadikan Indonesia keluar dari jebakan pendapatan menengah dan menuju Indonesia Emas 2045.

Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dalam kapasitasnya sebagai tuan rumah sekaligus Ketua Dewan Pengurus APEKSI, menyampaikan bahwa Munas VII APEKSI mengusung tema “Dari APEKSI untuk Negeri” dan dirangkaikan dengan berbagai agenda seperti diskusi strategis, Indonesia City Expo, serta kunjungan lapangan.

Ia menekankan pentingnya Munas sebagai momentum untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan merumuskan kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat.

“Forum ini adalah ruang kolaborasi dan inovasi. Kita ingin pemerintah kota tidak hanya hadir sebagai administrator, tapi juga sebagai motor perubahan dan pelayan publik yang tanggap terhadap dinamika masyarakat,” ujarnya. Ia juga mengajak seluruh anggota APEKSI untuk berperan aktif membangun jejaring antarkota yang lebih kuat demi kemajuan Indonesia.

Wali Kota Bima H. A. Rahman H. Abidin, SE menyambut baik arahan dan inisiatif yang disampaikan Wamendagri dan Wali Kota Surabaya.

Ia menyampaikan bahwa partisipasi Kota Bima dalam Munas VII APEKSI merupakan wujud komitmen untuk memperkuat jejaring antarkota serta menyusun strategi pembangunan yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.

“Forum ini menjadi wadah penting dalam merumuskan solusi atas persoalan kota, termasuk peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola yang adaptif,” ungkapnya.

Kehadiran Wali Kota Bima beserta jajaran pada Munas VII APEKSI di Surabaya menjadi penegasan peran aktif Kota Bima dalam mendorong kolaborasi nasional dan penguatan kapasitas pemerintah kota dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks.

*OB.008*

KOTA BIMA.OBORBIMA.ID – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bima menerima kunjungan silaturahmi dari Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KP4S) Kota Bima, pasca rapat Komisi II yang digelar sebelumnya.

Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam upaya percepatan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa. Kamis, 08 Mei 2025.

Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk lebih serius dalam menghimpun dukungan rakyat demi mendorong perhatian pemerintah pusat terhadap aspirasi pembentukan provinsi baru.

“Salah satu bentuk konkret dari kesepakatan tersebut adalah rencana aksi demonstrasi damai yang akan dilaksanakan pada 15 Mei 2025 di Pelabuhan Poto Tano, yang akan diikuti oleh elemen masyarakat dari lima kabupaten dan kota di Pulau Sumbawa,”kata mereka di hadapan sekda.

Sekda Kota Bima menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan inisiatif KP4S. “Atas nama Pemerintah Kota Bima, kami mengucapkan terima kasih atas semangat dan upaya yang terus dilakukan KP4S. Secara pribadi dan sebagai Sekda, saya sangat mendambakan terbentuknya Provinsi Pulau Sumbawa. Mudah-mudahan dengan adanya dukungan baru ini, perjuangan kita semakin kuat,” ujarnya.

Di akhir, beliau menyatakan komitmennya untuk menyampaikan aspirasi tersebut kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima.

Ia juga mendorong KP4S untuk terus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah agar langkah-langkah strategis yang diambil bisa berjalan selaras dan efektif.

*OB.009*

BIMA.OBORBIMA.ID – Wali Kota Bima H. A. Rahman H. Abidin, SE menyampaikan apresiasi dan rasa bangga kepada jajaran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bima atas dedikasi luar biasa mereka dalam menjaga kebersihan selama pelaksanaan Festival Pawai Rimpu pada Sabtu, 26 April 2025 lalu.

Wali Kota menyebut para petugas DLH sebagai “pahlawan dalam sunyi” — bekerja tanpa sorotan, namun memberikan kontribusi besar terhadap kenyamanan dan keindahan kota. Meski ribuan peserta memadati rute pawai, para petugas kebersihan sigap menjadi barisan terakhir menyapu, mengangkut, dan memastikan sisa-sisa sampah tidak menjadi warisan usai acara.

“Mereka hadir tanpa sorak-sorai, tapi dampaknya sangat nyata. Saya sampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya untuk seluruh tim DLH. Tanpa mereka, Pawai Rimpu tidak akan seindah dan serapi kemarin,” ujar Wali Kota.

Tak hanya itu, apresiasi juga disampaikan kepada para peserta pawai, khususnya yang menunjukkan kesadaran tinggi dengan membawa kantong plastik sendiri untuk menampung sampah pribadi.

“Inilah contoh nyata bahwa budaya bersih bisa dimulai dari hal kecil. Mereka tidak menunggu diminta. Mereka sadar, dan mereka bertindak. Ini bukti bahwa semua bisa — asal ada niat, dan dimulai dari diri sendiri,” tambahnya.

Wali Kota berharap semangat ini terus ditularkan dalam setiap kegiatan masyarakat. Ia menegaskan bahwa menjaga kebersihan adalah bagian dari identitas warga Kota Bima yang cerdas dan berbudaya.

“Festival Rimpu kemarin bukan hanya tentang warna-warni kain dan tradisi, tetapi juga tentang kesadaran kolektif untuk mencintai dan menjaga kota kita. Mari teruskan semangat ini dalam keseharian kita,” tutupnya.

*OB.008*

BIMA.OBORBIMA.ID – Selasa, 6/5/25, Wakil Gubernur NTB, Indah Damayanti Putri, S.E., M.IP., menghadiri Festival Kampo Mahawo di Kantor Bupati Bima, Bima.

Festival ini merupakan bagian dari Program Desa Damai (Kampo Mahawo), sebuah inisiatif kolaborasi antara UN Women, Wahid Foundation, dan La Rimpu sebagai mitra lokal di Kabupaten Bima.

Dalam sambutannya, Wagub menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya festival yang memiliki makna mendalam bagi masyarakat.

Beliau menyoroti program Kampo Mahawo yang terinspirasi dari kearifan lokal ‘rimpu’ dan peran sentral perempuan dalam upaya penyelesaian konflik antar desa yang terjadi beberapa tahun terakhir.

Wagub juga menyampaikan kebanggaannya atas inisiatif para perempuan yang menjadi garda terdepan dalam menyelesaikan berbagai konflik sosial.

“Saya berharap festival ini tidak hanya sukses dalam pelaksanaannya, tetapi juga mampu terus mengedepankan peran perempuan dalam menciptakan perdamaian dan menyelesaikan berbagai permasalahan di masyarakat,”harapnya.

*OB.009*

KOTA BIMA.OBORBIMA.ID – Pemerintah Kota Bima menerima audiensi dan aspirasi dari massa aksi Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EK-LMND) Kota dan Kabupaten Bima yang menggelar demonstrasi damai pada Selasa (6/5).

Aksi tersebut berlangsung tertib dan dihadiri langsung oleh Wakil Wali Kota Bima Feri Sofiyan SH, Wakapolres Bima Kota, Asisten I Setda, Staf Ahli Wali Kota Bidang Politik dan Pemerintahan, serta Kasat Pol PP.

Dalam aksi tersebut, EK-LMND menyampaikan tiga tuntutan utama, Pertama, mendesak Gubernur NTB, Wali Kota Bima, dan Bupati Bima untuk mengawal harga jagung sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP); Kedua, Mendorong Pemerintah Kota dan Kabupaten Bima untuk mendukung percepatan pemekaran wilayah Provinsi Pulau Sumbawa (PPS); dan ketiga, mendesak Wali Kota Bima agar memberikan jaminan perlindungan terhadap para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang terdampak penataan kawasan kota.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Bima Feri Sofiyan, SH menyampaikan, bahwa pemerintah daerah sangat terbuka terhadap masukan dari masyarakat dan organisasi mahasiswa. Dirinya meminta agar aspirasi juga disampaikan secara tertulis melalui surat resmi kepada Wali Kota Bima.

Terkait isu jagung, ia menegaskan bahwa Pemerintah Pusat telah menetapkan HPP jagung sebesar Rp5.500 per kilogram. Namun demikian, penerapan harga tersebut mengacu pada standar kadar air tertentu sesuai ketentuan Bulog. Pemkot Bima terus menjalin koordinasi intensif dengan pihak Bulog agar hasil panen petani dapat terserap maksimal. Saat ini, produksi jagung Kota Bima mencapai lebih dari 15.000 ton, dan pemerintah juga tengah mengupayakan pengadaan gudang sesuai standar untuk menampung hasil panen tersebut.

Mengenai wacana pemekaran PPS, Wakil Wali Kota menyatakan bahwa Pemerintah Kota Bima sangat mendukung jika hal tersebut dapat terwujud demi pemerataan pelayanan publik. Namun, perlu dicatat bahwa proses pemekaran wilayah saat ini terkendala regulasi nasional yang belum membuka kembali moratorium pembentukan daerah otonom baru, meski deklarasi PPS telah dilakukan sejak 2006.

Sementara itu, menanggapi isu penggusuran PKL, Wakil Wali Kota menegaskan bahwa Pemerintah Kota Bima tidak melakukan penggusuran, tetapi justru melakukan penataan agar keberadaan PKL lebih tertib, rapi, dan tidak mengganggu keindahan kota. Penataan ini merupakan bagian dari Gerakan BISA (Bersih, Indah, Sehat, dan Asri) yang baru saja diluncurkan demi mewujudkan wajah Kota Bima yang nyaman dan tertata.

“Pemerintah Kota Bima mengapresiasi perhatian dan kepedulian para mahasiswa serta mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus berkolaborasi dalam mewujudkan Kota Bima yang lebih baik, adil, dan sejahtera,”katanya.

*OB.008*