Oborbima

Kategori: Kesehatan

  • BKKBN Provinsi NTB Gelar Sosialisasi 7 Dimensi Lansia Tangguh di Kota Bima

    KOTA BIMA,OBORBIMA. ID – Perwakilan BKKBN Provinsi NTB menggelar pertemuan sosialisasi 7 dimensi lansia tangguh di Kota Bima, kegiatan dilaksanakan di Aula Dinas PPKB Kota Bima dengan sasaran Pengurus BKL (Bina Keluarga Lansia) dan PKB (Penyuluh Keluarga Berencana) Se Kota Bima.

    Dalam pembukaan kegiatan itu, Perwakilan BKKBN Provinsi NTB menjelaskan, bahwa jumlah lansia semakin meningkat, sebagian besar tinggal Bersama keluarga, BKL atau Bina Keluarga Lansia. Kegiatan dengan sasaran Keluarga lansia, dan lansia itu sendiri dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan derajat Kesehatan dan kesejahteraan lansia.

    Ia juga menjelaskan, permasalahan lansia adalah permasalahan bersama sehingga membutuhkan sinergi dan kerjasama berbagai pihak.

    “Keluarga harus memahami tentang kekhasan pada lansia akibat dari proses penuaan yang terdiri dari tujuh dimensi lansia tangguh. Dengan pemahaman yang cukup, keluarga akan mampu menerima lansia dengan segala perubahan yang dialami, tangani secara tepat sehingga lansia lebih Bahagia dan sejahtera,” jelasnya.

    Kata dia, Tujuh dimensi lansia tangguh terdiri dari yaitu dimensi spiritual, fisik, emosional, intelektual, sosial kemasyarakatan, professional dan vokasional, serta lingkungan,” tambahnya.

    “Selain pemahaman tujuh dimensi lansia Tangguh keluarga lansia perlu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan dalam mendampingi dan merawat lansia terutama lansia yang sudah mengalami ketergantungan, melalui program PJP,” pungkasnya.

    Kesempatan yang sama, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bima Nurjanah S.Sos mengatakan Pemerintah Kota Bima telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan derajat Kesehatan maupun kesejahteraan lansia antara lain melalui kegiatan Posyandu Lansia dan BKL.

    “Sinergitas dan Kerjasama berbagai instansi maupun Lembaga yang menangani masalah lansia harus terus ditingkatkan agar tepat sasaran dan tidak tumpeng tindih. Dukungan dari masyarakat luas diperlukan agar program-program yang menangani persoalan lansia berjalan dengan baik,” pungkasnya.

    *OB.009*

  • DPPKB Kota Bima Gelar Pertemuan Penyuluhan Kelompok

    KOTA BIMA,OBORBIMA. ID – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bima menggelar kegiatan Pertemuan Penyuluhan tingkat Kota Bima dilaksanakan di lima kecamatan seKkota Bima, Kegiatan tersebut mengusung tema “Pelayanan KB Pasca salin (KBPP) Tingkat kota Bima.

    Dalam laporanya kegiatan yang disampaikan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bima Nurjanah S.Sos menyampaikan, tujuan dilaksanakannya kegiatan tersebut, yaitu untuk meningkatkan pengetahuan tentang penguatan pengelolaan pelayanan KB, dan KB Pasca Persalinan dalam mendukung pencepatan penurunan stunting

    “Semoga kedepannya angka stunting di Kota Bima dapat ditekan dan capaian Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (KB MKJP) lebih meningkat,”harapnya.

    Kata dia, salah satu upaya pendukung dan arah kebijakan BKKBN yaitu dengan meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan KB dan Kespro yang Komperhensif melalui peningkatan penggunaan Kontrasepsi khususnya KB Pasca Persalinan, BKKBN membuat inovasi melalui alokon yang lebih variatif yaitu tersedianya inserter IUD yang lebih panjang, agar dapat memudahkan pemasangan alokon pasca kelahiran, alokon implant 1 batang untuk 3 tahun, suntikan 1 ml untuk 3 bulan, serta Progestogen Only Pil untuk Ibu menyusui.

    “Kegiatan Penyusunan Kebijakan Daerah Tentang Pelayanan Keluarga Berencana Pasca Persalinan (KBPP) dalam Mendukung Pencepatan Penurunan Stunting Tahun 2022,”ujarnya.

    *OB.008*

  • Pemkab Bima Raih Penghargaan Eliminasi Malaria

    BIMA,OBORBIMA.ID – Berdasarkan penilaian pada tahun 2021, Kabupaten Bima bersama dengan Kabupaten Dompu dan kabupaten Lombok Timur tahun ini berhasil mendapatkan penghargaan Kementerian Kesehatan RI atas keberhasilan melakukan eliminasi (pengurangan) kasus malaria.

    Penghargaan tersebut diterima oleh Wakil Bupati Bima Drs. H.Dahlan M. Noer pada Peringatan Acara Puncak Hari Malaria Sedunia (HMS) tahun 2022 yang berlangsung Selasa (31/5) di VIP Deluxe Room Pertamina Mandalika International Street Circuit Lombok Tengah.

    Peringatan HMS tahun ini mengangkat tema “Ciptakan Inovasi Menuju Eliminasi, Wujudkan Indonesia Bebas Malaria. Selain dilakukan seremoni juga dilakukan penyerahan sertifikat eliminasi malaria oleh Menteri Kesehatan kepada Bupati dan Walikota yang telah berhasil mencapai eliminasi malaria dan penyampaian komitmen perwakilan Bupati/Walikota dalam mempertahankan statusbebas malaria yang dirangkaikan dengan penyerahan bebas frambusia. Pemerintah kabupaten Bima bersama 65 pemerintah kabupaten, 13 pemerintah kota dan 26 gubernur Se-Indonesia menerima penghargaan tersebut.

    Wakil Bupati Bima didampingi Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Bima Fahrurahman SE, M.Si dan Kabid P2PL Alamsyah SKM yang menghadiri acara penerimaan penghargaan tersebut menjelaskan, capaian ini merupakan buah dari kerja keras jajaran Dinas Kesehatan kabupaten Bima dimana dalam kurun waktu empat tahun terakhir tidak terjadi kasus malaria, kecuali pasien tentara dari Papua berdomisili di kecamatan Ambalawi.

    Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Bima Fahrurahman SE, M.Si mengungkapkan, malaria adalah salah satu penyakit yang menjadi fokus WHO dan Indonesia ditargetkan bebas malaria tahun 2030.

    “Kabupaten Bima memperoleh penghargaan tersebut setelah melalui penilaian pada tahun 2021 dimana eliminasi malaria adalah kepastian bagi daerah yang sudah tidak mengalami kasus lokal dan penularan setempat,”katanya.

    Artinya lanjut mantan kadis Kominfostik kabupaten Bima ini, bahwa jika masih ada kasus malaria, itu dipastikan karena adanya kasus import dari daerah lain yang masih ada endemik malaria.

    *OB.12*

  • DPPKB Kota Bima Gelar Kegiatan Oprasional Ketahanan Keluarga Berbasis Kelompok

    KOTA BIMA,OBORBIMA. ID – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bima menggelar kegiatan Oprasional Ketahanan Keluarga Berbasis Kelompok dengan tema “Penguatan Pokja Kampung KB dalam Menanggulangi Stunting di Kota Bima”. Kegiatan ini dilaksanakan di 16 Kampung KB yang ada di Kota Bima mulai tanggal 11 April – 18 April 2022.

    Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan pembinaan terhadap keluarga melalui kelompok, kegiatan Kelompok tersebut terdiri dari BKB, BKR BKL, PIK Remaja, dan UPPKA. Sehingga, nantinya dapat menjadi keluarga yang berkualitas serta dapat mengedukasi anggota kelompok untuk mencegah meningkatnya angka kelahiran.

    “Untuk mempertahankan kelayakan penduduk, kita harus berikan pemahaman kepada remaja mengenai usia perkawinan untuk mencegah terjadinya pernikahan dini, serta mengedukasi mengenai KB,” ujar Kepala Dinas PPKB Kota Bima Nurjanah S.Sos

    Selain itu, kata dia, meningkatkan kapasitas pengelolaan Kampung keluarga berkualitas dalam upaya penurunan angka stunting di Kota Bima. Termasuk sebagai upaya dalam meningkatkan pembentukan jumlah Kampung KB dan meningkatkan jumlah Kampung KB dengan kualifikasi mandiri di Kota Bima.

    “Mudah-mudahan dengan 16 Kampung keluarga yang mandiri, sehingga diharapkan kita mampu untuk membentuk juga dapur sehat (Dashat) di Kampung KB dengan tujuan dapat menurunkan angka stunting,” jelasnya.

    *OB.008*

  • Kader PPKB Dan Sub PPKBD Terima Insentif Dari DPPKB Kota Bima

    KOTA BIMA,OBORBIMA. ID – Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bima membagikan insentif bagi PPKBD dan Sub PPKBD

    Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bima Kota Bima Nurjanah S.Sos mengatakan, insentif juga diberikan kepada Bina Keluarga Berencana (BKB) sebanyak 266 orang yang terdiri dari PPKBD 41 orang dan Sub PPKBD 225 orang yang tersebar di 5 Kecamatan se Kota Bima

    “Untuk kader PPKBD biaya operasional sebesar Rp92.250 ribu per bulan sedangkan sub PPKBD hanya Rp92.250 ribu per bulan dan direalisasikan untuk tiga bulan,” jelasnya.

    Penyerahan intensif atau biaya operasional itu bertujuan untuk memberikan rangsangan dan motivasi bagi para kader, agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam membantu Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) mengoptimalkan sekaligus mewujudkan program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana.

    “Saya berharap agar para kader mampu melaksanakan tugas di lapangan dengan penuh rasa tanggung jawab dalam menunjang program pembangunan keluarga kependudukan dan keluarga berencana (Banggakencana) agar dapat berjalan dengan baik,” ujarnya.

    *OB.008*

  • HUT IBI Ke 71, DPPKB Bersama IBI Kota Bima Gelar Pelayanan KB Gratis

    KOTA BIMA,OBORBIMA.ID – Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bima bekerjasama dengan Ikatan Bidan Kota Bima menggelar kegiatan pelayanan KB dalam rangka HUT IBI Ke-71 Tingkat Kota Bima.

    Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bima Nurjanah S.Sos mengutarakan, kegiatan Pelayanan KB ini dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan KB bagi Pasangan usia subur, dan kegiatan ini ada kaitannya dengan program stunting. Menurutnya, pelayanan KB ini digelar secara nasional di seluruh Provinsi di Tanah air.

    Menurutnya, kegiatan ini semua Fasilitas Kesehatan Praktek Mandiri Bidan (PMB) sekota Bima yang tersebar di 5 Kecamatan se Kota Bima.

    “Memeriahkan HUT IBI ke 71 Tahun 2022 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana yang sasarannya adalah pasangan usia subur (PUS), dimana tujuannya adalah untuk peningkatan kualitas pelayanan KB, kemudian meningkatkan pelayanan alat kontrasepsi untuk Pencapaian peserta KB baru, peserta KB aktif, dan menurunkan angka Unmet Need yang terdiri dari Ingin Anak Tunda (IAT) dan Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL), serta menurunkan angka Drop Out Peserta KB,” Tuturnya Jumat, 20/5/22

    Kegiatan ini, lajut dia, bertujuan untuk menciptakan keluarga yang berkualitas melalui program mengatur jarak kelahiran. Karena dengan KB ini pasangan subur bisa menciptakan generasi yang berkualitas.

    *OB.009*

  • Maksimalkan Peran Kader di Lapangan, DPPKB Kota Bima Lakukan Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD

    KOTA BIMA,OBORBIMA.ID – Petugas lapangan atau yang lazim disebut PLKB seluruh Kota Bima melakukan pembinaan kader. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh PPKBD dan Sub PPKBD dari seluruh kelurahan yang ada di Kota Bima Rabu, 18/5/22. Kegiatan tersebut di pusatkan di aula kantor P3AKB Kota Bima.

    Sementara itu Kepala Dinas Pemeberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) Kota Bima Nurjanah S.Sos mengatakan, PPKBD merupakan kader yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan dan mengelola program KB di tingkat kelurahan.

    Selain itu, kata dia, terdapat pula Sub PPKBD yang juga bertugas dalam melaksanakan atau mengelola program KB di tingkat RT.

    “PPKBD dan Sub PPKBD merupakan perpanjangan tangan dari Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dalam menyampaikan informasi ke masyarakat luas. Oleh karena itu, guna meningkatkan keberhasilan program KKBPK maka perlu diadakan pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD,”katanya.

    Nurjanah menjelaskan, salah satu peran PPKBD dan Sub PPKBD ialah memberikan penyuluhan, motivasi dan konseling kepada masyarakat. “Oleh karena itu, mereka perlu memahami tentang alat-alat kontrasepsi yang menjadi salah satu sasaran program KKBPK sehingga mereka dapat menyampaikan lagi kepada masyarakat sekitar,” ungkapnya.

    Peserta yang hadir sangat antusias mengikuti kegiatan tersebut. Mereka berharap kegiatan pembinaan bisa lebih sering dilaksanakan dengan berbagai materi yang berbeda, sehingga banyak ilmu dan pengetahuan baru yang didapatkan.

    *OB.008*

  • DPPKB Kota Bima Audit Kasus Sunting

    KOTA BIMA,OBORBIMA.ID – Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bima menggelar pertemuan mempersiapkan pembentukan Tim Audit Stunting dalam rangka apel siaga indentifikasi kasus sunting tingkat kota Bima tahun 2022 di aula setempat.

    Kepala DPPKB Kota Bima Hurjanah S.Sos mengatakan, sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting sehingga perlu untuk membentuk Tim Audit Stunting.

    Dijelaskan, tujuan dibentuknya Tim Audit Stunting untuk merumuskan solusi terhadap permasalahan yang menjadi penyebab Stunting, evaluasi, rekomendasi sebagai tindak lanjut terhadap penanganan kasus stunting serta menjadi bahan laporan kasus stunting di Kota Bima.

    “Tim Audit Kasus Stunting dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan sistem pelayanan kesehatan, manajemen, pendampingan keluarga dan permasalahan medis yang terkait dengan stunting,”katanya

    Ia menjelaskan, Stunting yang merupakan kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis di seribu hari pertama kehidupan anak berefek jangka panjang hingga anak dewasa dan lanjut usia.

    “Dalam mengidentifikasi potensi terjadinya kasus Stunting yang menjadi sasaran dan perlu perhatian adalah calon pengantin, ibu hamil, ibu nifas, baduta dan balita. Sehingga diketahui penyabab masalah dan kendala yang di hadapi dalam penanganan kasus stunting tersebut,”terangnya

    *OB.08*

  • BKKBN Kota Bima Gelar Apel Siaga TPK

    KOTA BIMA,OBORBIMA. ID – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kota Bima menggelar apel siaga Tim Pendamping Keluarga (TPK) Nusantara Bergerak dalam rangka menekan angka stunting di Kota Bima.

    Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Kantor Wali Kota Bima, Kamis, 12 Mei 2022. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Sekretaris Kota Bima Drs. H. Mukhtar, MH berjalan dengan khidmat.

    Kegiatan ini kemudian dilanjutkan dengan pembacaan ikrar oleh Kepala Kementrian Agama Kota Bima H. Taufik, S.Ag dan Perwakilan TPK Kota Bima.

    “Diharapkan dengan digelarnya apel ini, TPK dapat semaksimal mungkin memberikan informasi kepada calon pengantin serta ibu hamil,”kata H. Taufik, S.Ag

    Sementara itu Kepala Dinas Pemeberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) Kota Bima Nurjanah S.Sos menjelaskan, terkait pencegahan stunting menjadi unsur utama menjadikan generasi penerus Indonesia dalam mempersiapkan kematangan emosional, sosial, dan fisik agar anak Indonesia mampu berinovasi .

    “Dan semua calon pengantin/calon pasangan usia subur harus melalui pendampingan 3 bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah untuk deteksi dini faktor risiko stunting dan melakukan upaya meminimalisir atau pencegahan pengaruh dari faktor risiko stunting ,” Jelasnya

    Ia menyampaikan, Apel Siaga Tim Pendamping Keluarga (TPK) Bergerak kita laksanakan berdasarkan surat dari BKKBN Pusat tertanggal 20 April 2022 dengan No. 388/BI.02/G3/2022 tentang Apel Siaga Tim Pendamping Keluarga Bergerak yang ditandatangani langsung oleh Kepala BKKBN Pusat Dr. (H.C)dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K).

    “Kegiatan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan bagi calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca bersalin dan Baduta oleh Tim Pendamping Keluarga, sebagai upaya dalam pencapaian penurunan angka stunting di Indonesia khususnya dalam wilayah Kota Bima,”pungkasnya.

    *OB.008*

  • DPPKB Kota Bima Gelar Penyuluhan Berkelompok di Lima Kecamatan

    KOTA BIMA,OBORBIMA. ID – Dinas pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bima menggelar kegiatan penyuluhan berkelompok dengan tema “Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin” Senin, 4/4/2022.

    Kepala Dinas DPPKB Kota Bima Nurjanah S.Sos mengatakan, kegiatan penyuluhan Berkelompok ini dilaksanakan di lima kecamatan se Kota Bima, dengan jumlah sasaran sebanyak 115 orang yang terdiri dari Remaja dan Calon Pengantin (Catin).

    Kata dia, peserta perkecamatan sebanyak 23 orang, dengan sasaran Remaja dan calon pengantin. Kegiatan ini berlangsung selama 5 hari yang di mulai dari tanggal 4 April sampai dengan 8 April 2022.

    “Tujuan kegiatan ini untuk memberikan pemahaman, serta pengetahuan tentang pentingnya kesehatan reproduksi dan pemeriksaan kesehatan sebelum menikah,”ujarnya.

    Dengan kegiatan penyuluhan ini, diharapkan dapat meningkatkan kesiapan dan pemahaman calon pengantin tentang kesehatan reproduksi, sehingga dapat merencanakan kehamilan yang diinginkan, meningkatkan cakupan Program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan KB, mendukung percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi baru lahir.

    Sementara itu, Faridah, SH Kepala Bidang KB yang juga sebagai narasumber menyampaikan, bahwa persiapan yang dibutuhkan dalam pernikahan meliputi persiapan fisik pengasuhan anak, pengelolaan ekonomi keluarga dan yang tak kalah pentingnya adalah faktor psikis.

    “Karena dalam suatu pernikahan ada berbagai konflik, dibutuhkan kesiapan dalam menghadapi serta bagaimana menyelesaikan konflik secara bersama-sama,” katanya.

    Faridah juga mengatakan, sebaiknya setiap calon pengantin sudah merencanakan persiapannya meliputi, kehamilan, psikologis, dan pengasuhan anak sedini mungkin.

    “Edukasi persiapan dan kesiapan rencana berumah tangga hatus dipahami setiap calon oengantin,” tandasnya.

    *OB.004*