Kategori: Kesehatan

BIMA.OBORBIMA.ID – Menyambut Milad ke – 60 tahun 2024, jajaran Bank NTB Syariah menggelar Bakti Sosial Operasi Mata Katarak Gratis melalui program “Nampak Terang Benderang” Kamis (7/3/2024) yang dipusatkan di Rumah Sakit Umum Sondosia Bima.

Kadis Kesehatan Kabupaten Bima Fahrurrahman, SE.,M.Si dalam laporannya memaparkan, pihaknya telah melakukan skrining selama 3 hari pada 21 Puskesmas di kabupaten Bima dan diperoleh data terdapat 400 penderita.

“Namun yang akan dilakukan operasi dalam dua hari kegiatan bakti sosial sebanyak 250 pasien terdiri dari 150 warga Kabupaten Bima dan 100 dari Kota Bima,”bebernya.

Fahrurrahman menyampaikan Terima kasih atas dukungan Bank NTB Syariah yang telah membantu pendanaan demi fasilitasi kegiatan dan berharap dukungan tersebut dapat diberikan secara berkelanjutan.

Pada Bakti Sosial yang juga dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Fatahullah, S.Pd, para pejabat eselon III Dikes, Pimpinan Bank NTB Kantor Cabang (KC) Tente dan KC Soekarno- Hatta, Perwakilan Pemkot Bima dan Manajemen RSUD Sondosia tersebut, Kadis Kesehatan Provinsi NTB menyampaikan beberapa arahan.

“Jumlah penderita katarak di NTB sebanyak 15 ribu penderita, menempati urutan nomor dua di Indonesia setelah provinsi Jawa Timur. Pemerintah menargetkan penanganan 5.000 pasien per tahun. Sehingga jumlah tersebut dapat diselesaikan dalam kurun waktu 3 tahun,” Ungkap Kadis Kesehatan Provinsi NTB, Dr. dr. H. L. Hamzi Fikri, MM., MARS.

Sebagian besar katarak disebabkan oleh paparan sinar ultraviolet, sehingga banyak penderita yang berdomisili di wilayah pesisir seperti nelayan.

Karena itu, untuk melindungi mata, dianjurkan untuk menggunakan kacamata hitam saat melakukan aktivitas pada siang hari.

“Saat ini, murid SD dan para pelajar sekolah menengah juga mengalami gangguan penglihatan karena radiasi dari layar HP. Karena itu, anak-anak perlu dilindungi agar tidak menggunakan perangkat elektronik dalam jangka waktu yang lama,”imbuhnya.

Selain itu, sambung dia, masyarakat juga diminta untuk secara teratur mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin seperti jambu biji, brokoli, wortel, jeruk, jenis buah-buahan dan sayuran lainnya.

“Semua pihak perlu memperhatikan kesehatan mata sebab bila penglihatan sudah membaik maka kita akan kembali produktif dan berpengaruh baik pada aktivitas mata pencaharian,” Imbuhnya.

Kegiatan operasi katarak berlangsung tanggal 7 dan 8 Maret 2024 yang juga dihadiri oleh Direktur RSUP Manangbai Sumbawa ini menghadirkan 5 dokter spesialis mata beserta para perawat mata yang profesional dengan rentang waktu operasi selama 15 menit per pasien.Acara kemudian dilanjutkan dengan peninjauan kegiatan operasi katarak.

*Red*

KOTA BIMA.OBORBIMA.ID – Pj. Walikota Bima, Ir. H. Mohammad Rum, MT didampingi Kepala Dinas kesehatan Kota Bima dan Direktur RSUD Kota Bima, bertemu dengan Ketua Baleg DPR RI, Dr. Supratman Andi Atgas, SH.,MH untuk membahas agenda audiensi yang akan dilakukan bersama tim relokasi RSUD Kota Bima dengan Kementerian Kesehatan RI.

Dalam pertemuan tersebut, disampaikan juga kesiapan Kota Bima dalam menerima alat kesehatan untuk lokus prioritas seperti Kanker, Jantung, Saraf, Uronefro, dan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA). Alat-alat tersebut termasuk CTScan, Mammografi, dan Citotoksik yang diharapkan akan meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Bima.

Ketua Baleg DPR RI, Dr. Supratman Andi Atgas, SH.,MH menyambut baik kerjasama antara Pemkot Bima dan Kementerian Kesehatan RI dalam meningkatkan fasilitas kesehatan di Kota Bima.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang berkualitas.

“Audiensi tersebut dijadwalkan akan dilaksanakan dalam waktu dekat, dimana diharapkan akan menghasilkan langkah-langkah konkret dalam pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat Kota Bima,”ujarnya.

Sementara itu, HM. Rum menegaskan bahwa rangkaian diskursus dengan Ketua Baleg DPR RI adalah merupakan aspek penting dalam pengembangan fasilitas kesehatan RSUD Kota Bima.

“Hal ini bertujuan agar masyarakat Kota Bima memiliki akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dan dapat membantu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan,”pungkasnya.

Sejalan dengan target tersebut, Pj. Walikota Bima menjelaskan bahwa dengan fasilitas kesehatan yang diperbarui dan diperluas dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada pasien.

*Ini termasuk meningkatkan kapasitas dan ketersediaan alat-alat medis dan perawatan yang lebih canggih,”tandasnya.

Mengingat kondisi RSUD Kota Bima saat ini dinilai kurang representatif dalam menunjang pelayanan kesehatan yang berkualitas karena kondisi ruangan yang terbatas dan seringkali mengalami musibah banjir, Pemerintah Kota Bima perlu segera menyikapi hal tersebut melalui upaya relokasi RSUD Kota Bima ke tempat yang lebih representatif.

Diharapkan dengan adanya rencana relokasi RSUD Kota Bima nantinya akan memberikan multiplayer effect bagi peningkatan penanganan penyakit Prioritas seperti kanker, jantung, saraf, uronefro, dan KIA. Dengan demikian tentunya akan membantu dalam penanganan penyakit-penyakit tersebut secara lebih efektif dan tepat waktu.

“Hal ini tentunya akan berimbas pada penurunan Angka Kematian dan penyebaran Penyakit berbahaya. Dengan fasilitas kesehatan yang lebih baik, diharapkan dapat mengurangi angka kematian dan penyakit di masyarakat Kota Bima. Pelayanan yang lebih baik dan penanganan yang lebih cepat dapat membantu dalam mencegah dan mengobati penyakit dengan lebih efektif,” ujar HM. Rum.

Diakhir keterangannya, HM. Rum menjelaskan bahwa pengembangan fasilitas kesehatan juga akan memberikan kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga kesehatan melalui pelatihan dan pendidikan yang lebih baik.

Hal ini akan membantu dalam memperkuat sistem kesehatan lokal dan meningkatkan kompetensi profesional tenaga kesehatan.

“Dengan mencapai manfaat-manfaat seperti ini, pengembangan fasilitas kesehatan dan upaya relokasi RSUD Kota Bima diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Kota Bima,” tutup H. Mohammad Rum.

*Red*

KOTA BIMA.OBORBIMA.ID – Guna mewujudkan Perilaku masyarakat yang higienis dan saniter secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, Pemerintah Kota Bima melalui Pokja PKP Kota Bima gelar Deklarasi 5 Pilar STBM Kota Bima. Senin 04 Maret 2024

STBM merupakan pendekatan yang dianggap Efektif untuk mengubah perilaku masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan.

PJ. Wali Kota Bima H.Mohammad Rum, MT, dalam hal ini menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak terkait yang telah menyelenggarakn kegiatan yang sangat penting bagi masyarakat Kota Bima.

Deklarasi tersebut mencakup pilar-pilar penting, termasuk kepemimpinan dan partisipasi masyarakat, penghentian buang air besar sembarangan, pengelolaan sampah rumah tangga, pemberdayaan masyarakat dalam bidang air bersih dan higiene, serta promosi perilaku hidup bersih dan sehat.

“Pengembangan sanitasi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama. Dengan membuka deklarasi 5 Pilar STBM, kita bersama-sama membangun fondasi yang kuat untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar HM. Rum

Selain itu, beliau juga menyampaikan bahwa Deklarasi 5 Pilar STBM tersebut  sejalan dengan Program Pemerintah Kota Bima yaitu “Gema jumpa berlian”  yang bukan hanya sekadar membersihkan lingkungan, tetapi juga merupakan wujud nyata dari kepedulian terhadap lingkungan tempat tinggal Masyarakat kota bima.

“Mari kita tingkatkan komitmen bersama dalam mencapai tujuan sanitasi total berbasis masyarakat. Saya berharap agar Masyarakat ikut berperan aktif dalam mendukung setiap inisiatif yang bertujuan meningkatkan kondisi sanitasi di lingkungan mereka,”Tutupnya.

Ketua Pokja PKP Kota Bima dalam laporannya menyampaikan bahwa hasil Verifikasi yang dilaksanakan oleh TIM POKJA PPAS Provinsi NTB menyatakan bahwa Kota Bima dinyatakan lolos dengan hasil baik sebagai kota yang melaksanakan 5 Pilar STBM.

“Kami berharap ke depannya pemerintah Kota Bima bisa meningkatkan sanitasi yang layak dan aman  serta menuju Kota yang bersih, Kesehatan masyarakat merupakan tanggung jawab kami”. Tutupnya

Kegiatan yang berlangsung di Paruga Na’e Convention Hall tersebut turut di hadiri oleh Pj Gubernur NTB, Ketua DPRD Kota Bima, Ketua Pokja PPAS Prov. NTB, Kepala Dinas Kesehatan Prov NTB, Sekretaris Daerah Kota Bima, Ketua Forkopimda Kota Bima, Ketua Tim PKK Kota Bima, Pimpinan OPD, Perwakilan Dandim 1608, Perwakilan Polres Bima Kota,  Kepala Puskesmas serta camat dan Lurah sekota bima.

*Red*

BIMA.OBORBIMA.ID – Wakil Bupati Bima H. Dahlan M. Noer Selasa (27/02/2024) membuka secara resmi pelaksanaan Review Kinerja dan Publikasi Data Stunting Tingkat Kabupaten Bima yang diselenggarakan di Aula Hotel Lila Graha Kota Bima.

Dalam sambutannya, H. Dahlan menekankan pentingnya keselarasan data sebagai dasar acuan pelaksanaan program dalam bekerja.

“Di era sekarang ini, data menjadi hal yang begitu penting terutama langkah pemerintah dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan. Data yang valid menjadi dasar yang kuat,”imbuhnya.

Selain perlunya keterbukaan, Dahlan juga mengingatkan pentingnya koordinasi dan kolaborasi serta koneksi data antar OPD agar tidak terjadi tumpang tindih.

Wabup Dahlan juga meminta kepada seluruh elemen untuk dapat bekerja dan berkarya dengan penuh tanggung jawab demi kemajuan dan kesejahteraan.

“Masyarakat kini menanti kiprah kita atas sejumlah kegiatan yang belum dituntaskan.Terus tingkatkan disiplin, maksimalkan pelayanan dan kerja ikhlas merupakan upaya untuk menurunkan angka stunting,” Pungkas Wabup.

Sebelumnya, kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bima Fahrurrahman, SE., M.Si memaparkan sejumlah upaya penurunan pravelensi stunting pada balita.

“Sejumlah langkah penanganan stunting terkait intervensi spesifik dan sensitive terus digelorakan. program percepatan penurunan stunting yang telah ditetapkan membuahkan hasil nyata dengan turunnya angka stunting di Kabupaten Bima,”tandasnya.

Turut hadir pada kegiatan tersebut perwakilan unsur Forkopimda Kabupaten Bima, Ketua TP-PKK Kabupaten Bima, Kepala OPD terkait stunting, Camat, Kepala Desa Lokus Stunting, Kepala Puskesmas di Kabupaten Bima dan Pengurus TP. PKK lokus stunting.

*OB.002*

KOTA BIMA.OBORBIMA.ID – Pemerintah Kota BIMA melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terus optimalkan pencegahan dan mengatasi stunting.

Hal ini terlihat Plt Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Kota Bima Hj.Dewi Triyani, S.Sos.M.Si di dampingi Penyuluh KB Kelurahan Sadia Fitri Susila Mei Wanti, A.Md.Keb menyerahkan sertifikat elektronik siap nikah dan hamil (Elsimil) kepada pasangan pengantin baru pada acara resepsi pernikahan yang di Kelurahan Sadia.

PLT Kadis PPKB Hj.Dewi Triyani, S.Sos.M.Si menjelaskan, bahwa Elsimil adalah aplikasi yang merupakan inovasi pemerintah pusat BKKBN dalam mengatasi stunting pada anak melalui edukasi bagi remaja/calon pengantin (catin) tentang bahaya stunting.

Sehingga, dirinya berharap, setiap catin yang akan melaksanakan pengantin harus mendapatkan sertifikat dan sertifikasi Elsimil. Dimana Elsimil ini dapat ditemukan melalui aplikasi yang di download masing-masing catin dan dipandu oleh tim pendamping keluarga yang sudah disiapkan di setiap Kelurahan.

“Aplikasi ini wajib diunduh dan digunakan bagi setiap calon pengantin di Kota Bima guna membantu dalam pencegahan stunting”, katanya.

Menurutnya, salah satu tujuan Elsimil ialah setiap catin diberikan edukasi tentang persiapan gizi dan perilaku hidup sehat kepada calon pengantin.

“Termasuk bagaimana perkembangan kesehatannya, bagaimana nanti apakah bisa mencapai atau menghasilkan anak, karena disitu akan terdeteksi lebih awal bagaimana kondisi ibu atau calon ibu kedepannya,” jelasnya.

*OB.002*

KOTA BIMA.OBORBIMA.ID – PLT Kadis PPKB Hj.Dewi Triyani, S.Sos.M.Si membuka secara resmi kegiatan orientasi tim pendamping keluarga tingkat kota bima tahun 2024.

Kegiatan orientasi TPK dilaksanakan mulai tanggal 22 sampai 26 februari dengan jumlah angkatan sebanyak 7 angkatan dengan jumlah TPK 360 orang. Kegiatan dilaksanakan di dua tempat yaitu, Kecamatan Raba dan kecamatan asakota.

Dalam sambutanya Hj.Dewi Triyani, S.Sos.M.Si menjelaskan, Orientasi TPK merupakan upaya peningkatan sumber daya bagi bidan,kader PKK dan kader KB yang tergabung dalam tim pendamping keluarga dalam upaya percepatan penurunan stunting di kota bima.

Selain itu, kata dia, tujuan dari kegiatan ini untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Sumber daya manusia (SDM) TPK, agar semakin memahami tugas, peran dan fungsi masing-masing.

“Saya berharap pada semua peserta, untuk menguasai semua materi yang di sampaikan oleh para fasilitar dalam mendukung pelaksanaan tugas dilapangan dan dapat mengoperasikan aplikasi ELSIMIL dengan baik,”harapnya.

Tampak hadir dalam kegiatan tersebut, perwakilan BKKBN Provinsi NTB ketua POKJA Latbang Bapak Setya Budi Irianta, SE beserta rombongan dan sekaligus menjadi fasilitator.

*OB.002*

BIMA.OBORBIMA.ID – Pemerintah kabupaten Bima melalui Bagian Kesra Sekretariat Daerah terus meningkatkan kesadaran generasi muda tentang bahaya laten Narkoba dan bahaya penyakit Menular HIV/AIDS dengan melakukan serangkaian kegiatan penyuluhan tentang Penyuluhan Bahaya laten Narkoba dan bahaya penyakit Menular HIV/AIDS adalah program pemerintah daerah setiap tahun yang dilaksanakan dibeberapa sekolah SMP dan SMA yang berada di Wilayah Kabupaten Bima.

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat H, Jubair, S,Ag Selasa (20/02) menjelaskan, pada tahun ini fokus pada kegiatan penyuluhan bagi pelajar SMA melalui beberapa tahap di beberapa kecamatan SMAN 3 Donggo, SMAN 1 Soromndi, SMAN 1 Sape, SMAN 1 Lambu dan SMA di Kecamatan Langgudu, Monta, Tambora/Sanggar, Woha, Belo, Palibelo. Pada tahap III, sosialisasi menyasar SMA Kecamatan Wawo, SMA Kecamatan Bolo, Madapangga, Ambalawi dan Wera.

“Penyuluhan tentang bahaya laten Narkoba dan bahaya penyakit menular HIV/AIDS secara berkala dikalangan pelajar merupakan bentuk tanggungjawab Pemerintah Daerah terhadap masa depan generasi bangsa. Sosialisasi ini memberikan wawasan dan pemahaman bahwa narkoba dan penyakit HIV/AIDS adalah musuh bersama yang dapat menghancurkan moral bangsa dan merusak kesucian agama,”bebernya.

Dalam penyuluhan, katanya, para pelajar dibekali wawasan kebangsaan, pembinaan keimanan dan ketaqwaaan sebagai benteng pertahanan generasi muda sebagai pelanjut kehidupan berbangsa dan bernegara, berkolaborasi dengan BNNK Bima, RSUD Bima, UPT. Puskemas Kecamatan dan Komisi Penanggulan Aids (KPA) Kabupaten Bima

*Red*

KOTA BIMA.OBORBIMA.ID – Penjabat Wali Kota Bima, Ir. H. Mohammad Rum, MT menghadiri peresmian RSAD Sultan Abdul Kahir II Bima diresmikan secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo secara virtual, bertempat di Kelurahan Rabangodu Selatan, Kecamatan Raba, pada Senin, 19 Februari 2024.

Hadir pada peresmian RSAD Sultan Abdul Kahir II Bima tersebut antara lain, Danrem 162 Wira Bhakti, Dandim 1608 Bima, Bupati Bima dan Wakil Bupati Bima, Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Bima, Camat dan Lurah.

Sementara yang hadir secara virtual yakni Presiden RI Joko Widodo, Menteri Pertahanan RI H. Prabowo Subianto, Menteri Kesehatan, ketua Komisi 1 DPR RI, Menteri Investasi, Panglima TNI serta Kapolri.

RSAD Sultan Abdul Kahir II Bima diresmikan bersamaan dengan Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara Panglima Besar Soedirman dan 25 Rumah Sakit TNI lainnya, meliputi, 15 Rumah Sakit TNI Angkatan Darat, 4 Rumah Sakit TNI Angkatan Laut serta 6 Rumah Sakit TNI Angkatan Udara dengan berbagai fasilitas cukup canggih dan modern yang diperuntukan bagi prajurit TNI dan masyarakat umum.

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo yang hadir secara virtual mengatakan, peristiwa Covid-19 telah mengajarkan kepada kita betapa pentingnya fasilitas kesehatan yang lengkap, rumah sakit dengan kesiapan SDM dan fasilitas yang memadai untuk mengatasi kondisi darurat dan kesehatan seperti yang pernah kita alami.

“Saya sangat menghargai, mengapresiasi pembangunan rumah sakit pusat pertahanan negara panglima Besar Sudirman RSPPN dan 25 rumah sakit yang diinisiasi oleh Kementerian pertahanan,” ujar Jokowi.

Jokowi menambahkan, ia melihat di beberapa ruang dan peralatan yang ada betul-betul sebuah peralatan yang modern. Misalnya spek tertinggi teslatiga yang bisa melihat dari segala sudut yang kita inginkan, juga situs yang juga bisa melihat dari semua sudut yang kita inginkan, ruang operasi modern yang terintegrasi juga sangat canggih.

“Pembangunan rumah sakit TNI semuanya TKD nya rata-rata 70 %, ini juga langkah yang sangat bagus untuk mendukung pengembangan industri nasional kita, untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional kita,” ucapnya.

Presiden Jokowi berharap dengan fasilitas dan peralatan yang sangat modern ini, RSPPN dan 25 rumah sakit TNI lainnya dapat menjadi rujukan bagi Kementerian pertahanan, TNI dan keluarga serta masyarakat umum untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang terbaik.

*RED*

KOTA BIMA.OBORBIMA.ID – Bappeda Kota Bima menginisiasi rapat koordinasi (Rakor) rencana aksi penanganan stunting di Ruang Rapat Bappeda. Agenda utama mencakup pembahasan penyusunan Peraturan Walikota (Perwali) untuk penanganan stunting dan penyusunan struktur Tim Percepatan Penanganan Stunting Tahun 2024.

Dalam rapat yang dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Ketua Pj. TP-PKK Kota Bima, Hj. Dewi Wahyuni, SE, Inspektur Daerah Kota Bima, Kepala Dinas P2KB dan Kepala OPD terkait, Perwakilan Kantor Kemenag Bima dan beberapa perwakilan BUMN.

Kepala Bappeda Kota Bima, Drs. Adisan Sahidu menyampaikan komitmen kuat untuk mengatasi stunting melalui langkah-langkah konkret. Pemilihan penyusunan Perwali menjadi salah satu langkah strategis untuk memberikan landasan hukum yang kuat dalam pelaksanaan program penanganan stunting di Kota Bima.

“Langkah ini diambil untuk memastikan koordinasi yang efektif antara berbagai sektor dan pemangku kepentingan dalam implementasi program penanganan stunting,”ujarnya.

Ia menjelaskan, kehadiran banyak pihak dalam rakor ini mencerminkan dukungan masyarakat dan pemerintah daerah dalam menjawab tantangan serius terkait stunting.

“Saya berharap bahwa hasil dari rapat ini akan memberikan landasan yang kuat untuk penyusunan perwali dan struktur Tim Percepatan Penanganan Stunting 2024 yang efektif guna mencapai target penanganan stunting di Kota Bima pada tahun 2024,”harapnya.

Sementara itu, Inspektur Daerah Kota Bima, Drs. M. Fakhrunroji, ME, menjelaskan, bahwa berdasarkan rekomendasi LHP BPK RI Perwakilan NTB pad tahun 2023 lalu, Penanganan Stunting hendaknya difokuskan kepada beberapa point penting antara lain penyusunan Perwali Percepatan Penanganan Stunting yang efektif, Penyusunan struktur TPPS 2024 yang berorientasi pada kinerja percepatan penanganan stunting sesuai dengan tupoksi dan kewenangan masing2 OPD.

Dan yang terakhir, Fakhrunroji menegaskan agar Tim TPPS nantinya memiliki satu data induk tentang fluktuasi pergerakan angka stunting yang akan dijadikan rujukan tentang progres penanganan stunting Kota Bima.

“Saya berharap pada tahun 2024 ini, tidak boleh ada data prevalensi stunting yang berbeda antara Dikes dan DP2KB. Semua harus diarahkan menjadi satu data yang dapat dipertanggungjawabkan bersama,” tegas Inspektur Kota Bima.

Dilain sisi, Pj. Ketua TP-PKK Kota Bima menyoroti bahwa penanganan stunting harus mengacu pada Pendekatan Spesifik dan pendekatan sensitif.Pendekatan spesifik dalam penanganan stunting mencakup intervensi yang secara langsung ditujukan untuk mengatasi masalah gizi buruk yang menyebabkan stunting.

“Ini melibatkan strategi khusus seperti Pemberian Gizi Baik pada 1000 Hari Pertama dengan menitikberatkan fokus pada masa kehamilan hingga dua tahun pertama kehidupan anak, dengan memberikan nutrisi yang seimbang selama periode kritis ini,”imbuhnya

Selain itu, Hj. Dewi Wahyuni, SE, juga menjelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan Suplementasi Gizi juga merupakan upaya strategis yang perlu mendapat perhatian khusus.

“Pemberian suplemen gizi seperti zat besi, vitamin, dan mineral untuk memastikan kecukupan gizi pada anak-anak yang berisiko stunting,”tandasnya.

Sentuhan spesifik lainnya menurut Hj. Dewi Wahyuni adalah promosi Pemberian ASI Eksklusif dimana dengan upaya Mendorong praktik pemberian Air Susu Ibu (ASI) secara eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan bayi dapat memberikan nutrisi optimal.

“Pendekatan Sensitif dalam Penanganan Stunting yang melibatkan pemahaman mendalam terhadap konteks sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat yang mungkin mempengaruhi kejadian stunting,”cetusnua.

Hal Ini melibatkan, Partisipasi Komunitas dalam perencanaan dan implementasi program, dengan memahami nilai-nilai lokal dan cara masyarakat mengelola makanan.

Pemberdayaan Perempuan juga merupakan hal mutlak dalam menangani persoalan stunting, strategi ini dapat ditempuh dengan menggerakkan perempuan untuk memiliki peran yang lebih aktif dalam pengambilan keputusan terkait gizi dan kesehatan keluarga.

Terakhir Pj. Ketua TP-PKK menyoroti pentingnya Integrasi Program dimana dengan mengintegrasikan program gizi dengan program kesehatan, pendidikan, dan pembangunan ekonomi untuk mendukung pendekatan holistik dalam mempercepat penurunan prevalensi stunting di Kota Bima.

“Kombinasi pendekatan spesifik dan sensitif merupakan strategi yang efektif dalam menangani stunting, menggabungkan intervensi langsung pada gizi dengan pemahaman mendalam terhadap konteks sosial dan budaya yang melingkupi masalah tersebut adalah langkah kongkrit yang bisa kita upayakan bersama,”katanya

Tentunya, sambung dia, seluruh rangkaian kegiatan penanganan stunting Kota Bima juga harus disupport dengan penyediaan anggaran yang memadai serta sumberdaya manusia yang mumpuni.

*Red*

BIMA.OBORBIMA.ID – Setelah menghadiri reakreditasi beberapa Puskesmas di wilayah kabupaten Bima, Rabu (13/12) Wakil Bupati Bima Drs. H. Dahlan M.Noer kembali membuka secara resmi kegiatan survey Akreditasi BLUD Puskesmas Monta oleh Lembaga Akreditasi Prima Husada (LAPH) yang dipimpin oleh Surveyor TKPP dr. Resna Hermawati, Sp. Pk. (K) dan TKSD H. Junaidin, SKM, MM.

Wabup Dahlan dalam sambutannya mengatakan, jajaran Dinas Kesehatan dan dan semua fasilitas pelayanan kesehatan harus selalu mengedepankan pelayanan yang berkualitas, bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Hal lainnya, kata dia, profesionalisme kerja dalam melayani masyarakat merupakan pilar penting juga dalam survei akreditasi ini.

“Saya berharap agar Puskesmas dapat terus berkomitmen meningkatkan kapabilitas dan mutu pelayanan. Dengan memberikan jaminan mutu, kepuasan dan perlindungan, kita akan bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat,”harapnya.

Sementara itu, Surveyor Ketua TKPP dr. Resna Hermawati, Sp. Pk. (K) dalam pengantarnya mengungkapkan, akreditasi ini sesuai dengan yang telah diamanahkan oleh Kementerian Kesehatan bagi pemerataan dan peningkatan kualitas pelayanan.

“Upaya ini diharapkan dapat dilaksanakan serentak dan seluruh fasilitas kesehatan pada tahun 2024 sudah terakreditasi,”jlasnya.

Survei akreditasi BLUD PKM Monta selain dihadiri dan dibuka Wakil Bupati Bima juga turut dihadiri anggota DPRD Provinsi NTB Abdul Rauf, ST, MM, Anggota DPRD Kabupaten Bima Muhammad Sidik,SH, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bima Fahrurrahman, SE, M.Si, Camat Monta Muktamirin, S.IP, beserta Unsur Muspika, Kepala Puskesmas Monta Ns. H. Abdul Salam, S.Kep.

*Red*