Kategori: Headline

KOTA BIMA,OBORBIMA.ID – Wakil Wali Kota Bima H. Feri Sofyan, SH bersama Sekretaris Daerah Drs. H. Mukhtar, MH beserta jajarannya menghadiri Rapat Paripurna ke-20 yang membahas terkait Penyampaian Laporan Badan Anggaran DPRD Kota Bima terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Dengan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Bima Alfian Indrawirawan S.Adm Wakil Wali Kota Bima H. Feri Sofyan, SH menyampaikan pandangannya terkait betapa pentingnya melakukan penyesuaian anggaran melalui Perubahan Anggaran tersebut. Dengan melakukan perubahan maka dapat meningkatkan kinerja dan capaian yang tepat sasaran.

“Perubahan anggaran pendapatan dan belnja daerah tahun anggaran 2022 memiliki arti yang sangat penting dan strategis guna meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat,” Ucapnya

Selain meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan, rapat yang berlangsung di Gedung Rapat DPRD Kota Bima tersebut juga menjadi bukti keseriusan dan sinergitas berbagai pihak dalam memberikan yang terbaik demi terwujudnya kualitas pembangunan infrastruktur dan ekonomi masyarakat yang berorientasi pada pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat.

“Ini menjadi bukti adanya sinergitas antara lembaga eksekutif dengan lembaga legislatif dalam merespon dinamika kebutuhan masyarakat yang selalu berkembang serta dinamika nasional yang ditandai dengan adanya beberapa perubahan kebijakan Pemerintah Pusat,” Bangganya.

Tak sampai disitu, sanjungannya juga turut terhatur kepada seluruh jajaran DPRD Kota Bima khususnya Badan Anggaran yang telah bekerja keras dalam perumusan dan pemetaan anggaran yang tepat guna dan tepat sasaran bersama dengan Pemerintah Kota sehingga menghasilkan sebuah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atas dasar persetujuan dan komitmen bersama.

“Atas nama Pemerintah Kota Bima saya menyampaikan Apresiasi setinggi-tingginya Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD khususnya Badan Anggaran yang telah kencurahkan energi maupun pikirannya bersama tim anggaran Pemerintah Kota Bima.” Sanjung Wakil Wali Kota Bima H. Feri Sofyan, SH.

Tak lupa harapan turut disampaikan diakhir sambutannya yang menginginkan agar apa yang direncanakan dan dirancang bersama dapat segera terealisasi melalui berbagai mekanisme yang sesuai dengan amanat peraturan yang nantinya akan di evaluasi oleh Gubernur Provinsi NTB.

“Diharapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat disampaikan dan dievaluasi oleh Gubernur NTB dan ditetapkan sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan sehingga bisa dijalankan sesuai rencana.” Harapnya sekaligus mengakhiri sesi sambutannya di Jumat sore tersebut (16/09).

BIMA,OBORBIMA.ID – Sebanyak 74 pejabat yang merupakan Ketua Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Mataram, Hakim, Panitera, Sekretaris, Ketua Pengadilan Agama, Panitera dan Sekretaris PA Se Provinsi Bali dan NTB melakukan silaturahmi dengan Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE, Wakil Bupati Bima Drs H Dahlan M Noer, Staf Ahli dan Asisten Setda Kamis (15/9) di Pendopo Bupati.

Bupati Bima dalam pengantar penerimaan rombongan Ketua Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Mataram mengungkapkan, meskipun silaturahmi berlangsung sederhana, mudah-mudahan bisa menggambarkan keramahtamahan masyarakat Kabupaten Bima menerima tamu yang berkunjung ke daerah ini.

“Pemerintah Kabupaten Bima memberikan apresiasi atas peningkatan status Pengadilan Agama Bima dari kelas 1.B ke kelas 1.A mudah-mudahan akan lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,”Ungkap Bupati.

Menurut Bupati, Pengadilan Agama (PA) Bima telah banyak mendukung Pemerintah Kabupaten Bima dalam sidang-sidang isbat untuk penerbitan dokumen kependudukan dan upaya ini cukup membantu dalam menertibkan administrasi kependudukan.

“Dukungan diharapkan dapat lebih ditingkatkan dan pemerintah Kabupaten Bima siap mendukung program PA di Kabupaten Bima,” kata Umi Dinda sapaanya.

Dijelaskan Bupati, peningkatan status pengadilan dari kelas 1A memerlukan kerjasama yang baik dan pemerintah daerah berkomitmen mendukung penyiapan lahan pembangunan infrastruktur PA Bima.

Pada silaturahmi tersebut, Kepala PTA Mataram Dr.H.M.Fud Mahfudin SH, MH dalam sambutannya menyampaikan, sehubungan adanya pelantikan Ketua Pengadilan Agama Bima yang baru, mohon pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bima menerima pimpinan yang baru dan membangun kerjasama yang saling menguntungkan.

Ditambahkannya, wilayah kerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram mencakup Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat yang membawahi 17 Kantor Pengadilan Agama dan peningkatan kelas pengadilan Agama Kabupaten Bima dari I.B menjadi I.A merupakan satu kehormatan yang diberikan oleh Mahkamah Agung, dengan mengacu kepada penilaian yang ada dan mudah-mudahan bisa memberikan bobot kualitas penanganan perkara. Tandasnya

*OB.11*

BIMA,OBORBIMA.ID – Penyelenggaraan Festival Uma Lengge Ke-5 di Situs Uma Lengge Desa Maria Kecamatan Wawo yang pada tahun ini mengusung tema “Karawi Kataho, Toho Ndi Tuha” dibuka secara resmi oleh Gubernur NTB Dr. Zulkieflimansyah M.Sc Rabu (14/9) di Situs Uma Lengge Maria. Prosesi pembukaan ditandai dengan pemotongan “humpa” (tanaman merambat) dan pemukulan Gong oleh Gubernur NTB dan Bupati Bima Hj Indah Dhamayanti Putri SE,

Festival tersebut dihadiri juga Walikota Bima H.Muhammad Lutfi SE, Ketua TP. PKK Kota Bima Hj. Elly Alwainy, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait lingkup pemerintah Provinsi NTB dan lingkup Pemerintah Kabupaten Bima.

Gubernur Zul yang mengawali cerita penuh makna tentang petani Thailand antara macan dan ular yang penuh motivasi mengungkapkan, kita harus percaya bahwa setiap ada keinginan, akan selalu ada jalan.

“Festival Uma Lengge harus menulis kesimpulan untuk kembali hadir pada kegiatan yang akan datang,”katanya.

Dikatakan Gubernur, semua Festival bukan hanya sekedar seremoni, tetapi mengandung makna mendalam, mengingatkan agar selalu ingat kepada Allah SWT.

“Mudah-mudahan yang peserta yang hadir mampu memaknai Festival sebagai rasa syukur,” Ungkapnya.

Bupati Bima dalam sambutannya dihadapan Camat dan Muspika Kecamatan Wawo, Kepala desa dan Panitia mengatakan, Uma Lengge merupakan kebanggaan masyarakat Wawo dan kita bisa melihat, sejak dahulu begitu besar menfaat bangunan ini yang tidak hanya menjadi tempat menyimpan berbagai kebutuhan pangan, tetapi menjadi tempat berkumpul, bermusyawah dan merencanakan berbagai hal.

Ia menjelaskan, berkaitan dengan pelaksanaan Festival, pemerintah daerah memberikan apresiasi atas upaya yang dilakukan oleh Kepala Desa dan panitia melalui inisiasi kegiatan Festival Uma Lengge yang memiliki ciri khas.

“Masyarakat Maria diharapkan dapat menjaga dan memelihara situs Uma Lengge dan pemerintah daerah sendiri terus berupaya agar dalam hal pemeliharaan bangunan mendapatkan dukungan dari pemerintah,”ujar Umi Dinda sapaanya.

Menutup sambutannya, Bupati menyampaikan terima kasih atas kehadiran Gubernur dan upaya-upaya promosi destinasi wisata Kabupaten Bima oleh Pemerintah provinsi NTB.

Pada kesempatan tersebut Bupati IDP menyerahkan bantuan pribadi senilai Rp 10 juta untuk mendukung pendanaan event. Hal yang sama juga disampaikan Gubernur NTB yang memberikan sumbangan dana Rp 100 juta bagi penyelenggaraan kegiatan Festifal.

Sebelumnya, Kepala desa Maria Imran Ibrahim S.Pd yang didampingi Ketua Panitia dalam pengantarnya menyampaikan, mewakili seluruh elemen masyarakat Desa Maria menyampaikan ucapan terima kasih kehadiran Gubernur, Bupati dan Walikota Bima

*OB.008*

BIMA,OBORBIMA.ID + Rapat Koordinasi Persiapan Pengadaan ASN Tahun 2022 Selasa (13/9) dibuka secara resmi oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Abdullah Azwar Anas di ballroom Hotel Grand Sahid Jakarta.

Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri SE yang hadir bersama bersama para Gubernur, Bupati, Walikota dan kepala BKD seluruh Indonesia mengikuti dengan seksama Rakor yang mengusung. tema, Mewujudkan SDM ASN Unggul dan Adaptif: Mendukung Birokrasi Digital”.

Menpan dalam pemaparannya mengungkapkan, bahwa arah kebijakan pengadaan ASN Tahun 2022 hanya untuk tenaga PPPK.

“Langkah ini sesuai surat edaran Menteri PANRB nomor B/1161/M.SM.01.00/2021 tanggal 27 Juli 2022 dan B/1551/M.SM.01.00/2021 tanggal 22 Oktober 2021,”katanya.

Ia menjelaskan, ada empat arah kebijakan Kemenpan RB yaitu, Pandemi Covid-19 dan Penyederhanaan Birokrasi merujuk pada perubahan pola kerja birokrasi melalui teknologi informasi secara masif akan mengubah kebutuhan ASN dari segi jumlah maupun kualitas.

“Kebijakan berikutnya, berfokus pada pelayanan dasar guru dan tenaga kesehatan mengingat sisa formasi guru yang belum terpenuhi akan dibuka kembali untuk diusulkan oleh pemerintah daerah,”ujarnya.

Menpan juga menjelaskan, keberpihakan pada eks Tenaga Honorer Kategori-II (THK-II) dimana kebutuhan dapat dialokasikan bagi THK-II yang memenuhi persyaratan, khususnya bagi setidaknya 144.239 tenaga honorer selain guru yaitu, tenaga kesehatan dan tenaga penyuluh yang sudah memiliki kualifikasi pendidikan minimal D3.

“Kebijakan lainnya terkait gaji dan tunjangan dimana kebutuhan ASN diusulkan oleh instansi Pusat dan daerah dengan memperhatikan kemampuan pembayaran gaji dan tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan,”terangnya.

Bupati Bima yang hadir dengan Kepala BKD dan Diklat Drs. Agus Salim M.Si usai Rakor tersebut menjelaskan, bahwa kebijakan yang disampaikan oleh Menpan tersebut akan menjadi pedoman Pemerintah daerah dalam proses pengadaan ASN di Kabupaten Bima sesuai asas dan pedoman yang telah dikeluarkan.

“Hal ini juga, sejalan dengan upaya visi yang dijabakan dalam RPJMD 2021-2026 yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel yang bertujuan mewujudkan aparatur Pemerintah yang baik dan bersih, sehingga tercipta pelayanan publik yang profesional, prima dan berkualitas,”ucap Umi Dinda sapaanya.

Sejumlah narasumber yang memberikan paparan yaitu Deputi Sinka BKN Suharmen, S.Kom, M.Si, Sekjen GTK Kemendikbudristek Prof. Dr. Nunuk Suruani, M.Pd dan Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB Dr. Ir. Alex Denni, M.M

*OB.009*

BIMA,OBORBIMA.ID – Pawai Ta’ruf Kafilah dari seluruh desa peserta yang dipandu Marching Band SMAN 1 Sape menandai dimulainya kegiatan Seleksi Tilawah Qur’an (STQ) Tingkat kecamatan Sape Tahun 2022 yang berlangsung Jumat malam (9/9) di Arena Utama Aula Kantor Camat Sape.

Bupati Bima Hj.Indah Dhamayanti Putri, SE yang didampingi Camat Sape Muh. Akbar SP, M.Si, para Kepala OPD dan Kabag Lingkup Setda, Camat Lambu dan Camat Lambitu saat membuka STQ dalam sambutannya secara khusus memberikan apresiasi atas kiprah Kecamatan Sape dalam penyelenggaraan kegiatan tilawah.

Kata dia, Pada setiap momen penyelenggaraan kegiatan MTQ dan STQ, kecamatan Sape merupakan lawan tangguh bagi kecamatan lainnya.

“Sape menjadi juara umum MTQ bukan secara kebetulan tetapi berkat upaya pembinaan sistematis mulai dari usia dini, hingga tingkat dewasa dan menyiapkan para kafilah untuk tampil dalam event besar,”terangnya.

Namun demikian akhir-akhir ini, lanjut Umi Dinda sapaanya, berbagai dinamika seperti munculnya kasus pemanahan yang pelakunya adalah remaja dan pemuda merupakan kewajiban para orang tua, pendidik dan keluarga untuk mengingatkan generasi muda agar melibatkan diri dalam kegiatan positif dan menjauhkan diri dari kegiatan negatif.

“Peran keluarga dan orang tua khususnya Ibu sangat penting dalam membentuk pribadi generasi muda,”imbuhnya.

Dengan demikian maka kita berharap, MTQ dan STQ bisa menjadi tempat untuk menyalurkan hal-hal positif bagi tumbuh kembangnya remaja dan anak-anak.

Menutup sambutannya, Bupati Bima menitipkan harapan kepada Dewan Hakim agar benar-benar memberikan penilaian secara objektif sesuai kemampuan yang ditampilkan pada Qori dan Qariah.

“Penilaian yang objektif akan menambah kepercayaan diri para Qari dan Qariah untuk meraih prestasi secara sehat,” Tandasnya.

Ketua Panitia Subhan H. Ismail, S.Pd.I dalam penyampaiannya mengatakan, penyelenggaraan STQ ditujukan bagi tumbuhnya nilai-nilai Al-Qur’an pada setiap jiwa khususnya generasi Islam demi kebahagiaan dan keselamatan hidup.

“STQ tahun ini akan berlangsung selama enam hari mulai Jumat – Rabu (9 – 14) September 2022 yang mencakup mata lomba tilawah 124 peserta dan 75 peserta lomba tahfiz sehingga total 199 peserta,”Jelasnya.

Prosesi pembukaan STQ ditandai dengan penekanan tombol sirine oleh Bupati Bima yang didampingi Camat Sape dan Ketua Panitia, dilanjutkan dengan penyerahan 600 eksemplar Al-Quran kepada para Kepala Desa. Paket Al-Qur’an tersebut merupakan sumbangan masyarakat Sape melalui Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Al Munawwarah Kecamatan Sape.

*OB.05*

BIMA,OBORBIMA.ID – Pelatihan peningkatan kapasitas kepala desa Se-Kabupaten Bima yang merupakan Kepala desa terpilih hasil Pemilihan Kepala Desa secara serentak yang dilantik pada tanggal 3 Agustus 2022 lalu berlangsung Rabu- Kamis, 7 – 8 September 2022 di Hotel Marina Inn.

Bimbingan Teknis yang mengusung tema, “Desa Unggul, Bima RAMAH ” tersebut dibuka secara resmi oleh Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE.

Bupati Bima yang didampingi Inspektur Kabupaten Bima H.Abdul Wahab Usman SH M.Si dan Sekretaris DPMD Ibrahim, SH, MM dalam arahannya mengungkapkan, para Kades harus banyak belajar, mau membaca dan memperbanyak silaturahmi, bekerja sebagai sebuah tim yang kompak dengan Sekretaris Desa, perangkat desa dan berkoordinasi dengan para pengurus BPD dalam pengelolaan pembangunan di desa

*OB.003*

BIMA,OBORBIMA.ID – Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Suryadin S.S, M.Si dalam siaran persnya mengatakan, mengantisipasi dinamika dan gejolak yang muncul pasca penetapan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh pemerintah, Selasa (6/09) jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) kabupaten Bima menggelar Rapat Koordinasi yang berlangsung di Aula kantor Kejaksaan Negeri Bima.

Kata Kak Yan sapaanya, Pertemuan tersebut membahas upaya-upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi dan menjaga situasi Kamtibmas pasca penetapan kenaikan harga BBM oleh Pemerintah.

“Selain terkait kenaikan harga BBM, agenda Rakor pada kesempatan tersebut secara umum juga membahas situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Kabupaten Bima,”terangnya.

Ia menjelaskan, Jajaran Forkopimda juga menyepakati pembentukan Satuan Tugas (Satgas) penanganan konflik secara terintegrasi, yang bertugas menangani konflik yang terjadi, baik pada tahap pencegahan, penanganan maupun pasca konflik, juga para pemangku kepentingan yang dilibatkan dalam proses resolusi konflik tersebut.

“Nantinya akan ada surat keputusan tentang Pembentukan tim dan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas Tim dalam penanganan konflik yang terjadi,” katanya mengutip pernyataan Bupati Bima

Rakor dihadiri Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE, Wakil Bupati Drs. H. Dahlan M. Noer, Dandim 1608/Bima Letkol. (Inf) Muhammad Zia Ulhaq S.Sos, Kapolres Bima Kota AKBP Rohadi S.IK, Kapolres Kabupaten Bima AKBP Heru Sasongko S.IK Kepala Kejaksaan Negeri Bima Andhie Fajar Arianto SH, MH, Ketua Pengadilan Negeri Bima Ruslan Hendra Irawan SH, MH, Komandan Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda NTB AKBP Zulkarnain S.IK dan Kepala Bakesbang Kabupaten Bima Drs. Syahrul.

*OB.003*

KOTA BIMA,OBORBIMA.ID – Kasus dugaan penghinaan terhadap etnis Ngali yang diduga dilakukan oleh oknum Kepala Sekolah di Kota Bima,  kini telah memasuki babak baru. Setelah lebih sebulan APH melakukan penyelidikan dengan memeriksa beberapa saksi termasuk saksi Ahli bahasa dan ahli pidana, serta melakukan gelar perkara, lalu naik ke tingkat penyidikan, setelah terpenuhi unsur pidana yang didukung oleh dua alat bukti, akhirnya RFL, oknum Kepsek yang diduga melakukan penghinaan tersebut ditetapkan menjadi tersangka.

Penetapan tersebut dituangkan dalam Surat Penetapan Polres Bima Kota Nomor: S.TAP/232/VIII/2022/Reskrim, tanggal 30 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Kasat Reskrim.

Sehubungan dengan hal ini, Ketua PGRI Kota Bima Suhardin, M. Si yang dihubungi via telepon pada Rabu 31/08/2022 mengatakan, bahwa pihaknya mengajak semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

“Kami tidak bisa mengintervensi terlalu jauh  proses hukum, yang terkait dengan masalah pribadi yang bersangkutan. Kecuali kasus hukum yang timbul dari pelaksanaan tugasnya sebagai guru,” lanjut pria asal Sape Jia ini.

Ketika ditanya tentang status RFL  sebagai tersangka dan sebagai  Kepala Sekolah di Kota Bima,  tokoh muda yang baru ditetapkan sebagai Ketua KPOTI Kota Bima ini menjelaskan, bahwa itu domainnya Walikota Bima selaku pimpinan daerah.

Namun demikian, Suhardin menyarankan agar yang bersangkutan diberi kesempatan yang luas untuk fokus menghadapi kasus hukumnya yang sebentar lagi akan naik ke tahap penuntutan dan persidangan.

“Sebaiknya pimpinan daerah harus segera mengambil kebijakan yang tepat terkait status oknum tersebut sebagai Kepala Sekolah, yang sudah menjadi tersangka, agar tidak mempengaruhi kondusifitas manajemen sekolah. Nanti setelah ada keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (inkrah), baru bisa diambil kebijakan yang bersifat permanen. Tapi itu semua tergantung dari Bapak Walikota Bima,” pungkas penulis buku Seri Pendidikan Karakter ini.

Sebagaimana kita ketahui, bahwa oknum kepsek ini ditetapkan sebagai tersangka karena diduga keras melakukan perbuatan penghinaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 311 pasal 310  KUHP dengan ancaman hukuman kurungan 9 bulan sampai 4 tahun.

*OB.001*