Oborbima

Kategori: Headline

  • HM. Rum, Pj. Wali Kota Bima Beserta Istri Silaturahmi ke Kediaman Para Tokoh Kota Bima

    KOTA BIMA.OBORBIMA.ID – Setelah menggelar open house di kediaman Pj. Wali Kota Bima di hari pertama lebaran, hari kedua Idul Fitri 1445 H, Kamis 11 April 2024, Pj. Wali Kota Bima, HM. Rum, didampingi istri, Hj. Dewi Wahyuni, melaksanakan serangkaian kunjungan silaturahmi dan halal bihalal ke kediaman sejumlah tokoh di Kota Bima.

    Rangkaian kunjungan dimulai dari kediaman mantan Wali Kota Bima, HM. Qurais H. Abidin, sebagai bentuk penghormatan dan mempererat tali silaturahmi antar-sesama tokoh kota.

    Selanjutnya, Pj. Wali Kota Bima bersama rombongan menyambangi kediaman Kapolres Bima Kota untuk bertukar sambutan dan berbagi kebahagiaan dalam suasana Idul Fitri.

    Tidak hanya itu, turut pula dikunjungi kediaman Ketua DPRD Alfian Indra Wiryawan, Fery Sofian, SH mantan Wakil Wali Kota Bima periode 2018 – 2023, serta kediaman Wakil Ketua DPRD Syamsurih, SH.

    Dalam setiap kunjungan, atmosfer keakraban dan kebersamaan terasa kental, menandakan semangat persaudaraan yang erat di antara para tokoh kota Bima.

    Kunjungan tersebut juga menjadi momentum untuk berbagi harapan dan doa untuk kemajuan serta kesejahteraan masyarakat Kota Bima di masa yang akan datang.

    H. Mohammad Rum menjelaskan, bahwa kunjungan ini bertujuan untuk mempererat hubungan antara Pj. Wali Kota Bima dengan para tokoh dan figur penting di Kota Bima.

    Kata dia, dengan bertemu secara langsung dan berbagi kebahagiaan di momen Idul Fitri, diharapkan hubungan antar-sesama tokoh Kota Bima semakin erat.

    “Kunjungan silaturahmi ini juga menjadi ajang untuk membangun rasa kebersamaan dan persaudaraan di antara tokoh-tokoh Kota Bima. Melalui kegiatan halal bihalal, diharapkan tercipta atmosfer yang harmonis dan kolaboratif dalam menjalankan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik di Kota Bima,”ujarnya.

    Pj. Wali Kota Bima juga menjelaskan, bahwa kunjungan halal bihalal ini menjadi momentum memperkuat hubungan dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan, sehingga tercipta sinergi yang positif dalam upaya mencapai kemajuan bagi masyarakat Kota Bima.

    Selain itu, HM. Rum menyatakan bahwa kunjungan halal bihalal idul Fitri 1445 H ini juga menjadi wadah untuk mengungkapkan apresiasi kepada para tokoh dan figur kota Bima atas kontribusi dan dedikasi mereka dalam memajukan Kota Bima. Ini juga menjadi kesempatan untuk menyampaikan terima kasih atas dukungan mereka selama ini.

    “Tujuan dari kunjungan halal bihalal ini adalah untuk membangun hubungan yang harmonis serta mengungkapkan apresiasi kepada para tokoh dan figur penting di Kota Bima demi kemajuan bersama dan kesejahteraan masyarakat,” jelas H. Mohammad Rum.

    *Red*

  • Warga Desa Dadibou dan Penapali Woha Sepakat Islah, Ini Pesan Bupati IDP

    BIMA.OBORBIMA.ID – Penyerahan secara simbolis senjata api rakitan, perangkat konflik dan penandatanganan kesepakatan perdamaian Islam antara warga Desa Dadibou dan Desa Penapali Kecamatan Woha yang sebelumnya mengalami pertikaian menandai kesepakatan damai kedua desa yang berkonflik tersebut Senin, (8/4) di Lobi Kantor Bupati Bima.

    Kepala Desa Dadibou dan Kades Penapali, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda menanda tangani deklarasi kesepakatan damai yang disaksikan Bupati Bima Hj.Indah Dhamayanti Putri, Kapolres Bima AKBP Eko Sutomo S.IK, M.IK, Pj. Sekda Suwandi, Staf Ahli Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan Afifudin SE, MM, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Fatahullah, S.Pd, Kasat POLPP Syamsul Bahrain, S.IP., M.Si, Kepala Bakesbangpol Drs. Syahrul, Kepala DPMD Kamaludin, S.Sos, Kabag Tata Pemerintahan Setda Irfan, DJ, SH, Muspika Kecamatan Woha

    Bupati Bima dalam sambutannya dihadapan para warga kedua desa menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada masyarakat kedua desa yang memanfaatkan momentum Bulan Suci Ramadhan untuk melaksanakan islah.

    “Saya berterima kasih dan kesadaran inilah yang dibutuhkan karena keinginan untuk samai itu harus tumbuh dari dalam diri masyarakat itu sendiri. Tinggalkan hal yang merugikan dan manfaatkan berbagai potensi yang ada di desa, baik pertanian perikanan maupun peternakan,”katanya.

    Terkait kesepakatan damai ini, Bupati juga menyampaikan apresiasi atas peran aktif para orang tua dan kaum muda.

    “Semua pihak bertanggung jawab untuk bisa menyelesaikan masalah yang terjadi dan Alhamdulillah pada hari ini sudah terlaksana. Atas nama pemerintah menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pejabat dan masyarakat yang sudah hadir, serta secara khusus terima kasih pada Jajaran Kapolres Bima, Danramil Woha yang sudah memfasilitasi islah kedua desa,”Terang Umi Dinda sapaanya.

    Kapolres Bima AKBP Eko Sutomo dalam arahannya menyampaikan, kesepakatan damai (Islah) seyogianya merupakan kesadaran dari masyarakat. “Langkah seperti inilah yang diharapkan”. Kata Kapolres.

    Kapolres juga mengharapkan dukungan dan kerjasama dari masyarakat agar suasana damai dan konflik bisa diminimalisir dengan melaporkan setiap tindak pidana atau pelanggaran hukum kepada aparat penegak hukum

    Dalam surat pernyataan damai yang dibacakan oleh Kepala Desa Dadibou Abdul Azis dan Kepala Desa Penapali M. Taher tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk merekatkan ukhuwah, silaturahmi menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban.

    Kedua desa juga sepakat menghidupkan budaya kebersamaan, saling menghargai dan tidak bertindak main hakim sendiri, menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul dengan mengedepankan musyawarah mufakat dan penegakan supremasi hukum.

    Para pihak juga sepakat tidak memberi ruang kepada para pihak atau kelompok untuk melakukan tindakan yang memicu konflik baru dan jika di kemudian hari terdapat pihak yang melanggar pernyataan damai mereka sepakat untuk menyerahkan penanganan kepada aparat penegak hukum.

    *Red*

  • Teka Teki Siapa Akan Jadi Sekda Kabupaten Bima

    BIMA.OBORBIMA.ID –  Tiga orang nama calon sekretaris daerah (Sekda) Kabupaten Bima diumumkan, setelah berhasil lulus sejumlah tahapan seleksi yang dilakukan oleh tim penjaringan.

    Kabag Prokopimda Setda Kabupaten Bima Suryadin pada media ini menjelaskan, jika saat ini ketiga nama yakni, Adel Linggi Ardi, SE (Kepala BPKAD Kabupaten Bima), Taufik, ST.MT  (Kepala Bappeda dan Litbang) dan Zunaidin S.Sos.,MM (Kadis Dikbudpora Kab.Bima) menunggu rekomendasi dari KASN.

    “Tes uji kompetensi dan tes presentasi makalah dan wawancara sudah tuntas. Sekarang tinggal menunggu rekomendasi KASN,” jelasnya.

    Setelah terbit rekomendasi KASN,  Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) akan memilih salah satu nama yang kemudian mengajukan permohonan rekomendasi pelantikan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui gubernur NTB.

    “Nanti akan ada SK Bupati tentang pengangkatan Sekda definitif Kabupaten Bima yang waktu pelantikannya akan ditentukan kemudian,”bebernya.

    Ditanya terkait siapa salah satu dari tiga orang tersebut, apakah berdasarkan nomor urut.  Kak Yan sapaanya menuturkan, bahwa nomor urut tersebut jangan di jadikan dasar bahwa dialah yang akan menjadi sekda, akan tetapi nama-nama peserta dengan nilai terbaik seleksi terbuka tersebut yang diurutkan berdasarkan abjad.

    Ditempat terpisah Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Puteri SE, M.IP dikonformasi media ini belum memberikan komentar.

    *Red*

  • Calon Sekda Kabupaten Bima Mengerucut Pada Tiga Nama

    BIMA.OBORBIMA.ID – Mengacu kepada pengumuman Penetapan Hasil Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Sekretaris Daerah Kabupaten Bima Tahun 2024, berdasarkan surat nomor 800/17-Pansel/07.2/ 2024 tanggal 5 April 2024 yang di tandatangani oleh ketua Pansel Ibnu Salim, SH., M.Si CGCAE tanggal 5 April 2024 mengumumkan nama-nama peserta dengan nilai terbaik seleksi terbuka tersebut yang diurutkan berdasarkan abjad yaitu, Adel Linggi Ardi, SE (Kepala BPKAD Kabupaten Bima), Taufik, ST.MT (Kepala Bappeda dan Litbang) dan Zunaidin S.Sos.,MM (Kadis Dikbudpora Kab.Bima)

    “ke tiga nama hasil seleksi terbuka (Selter) jabatan tinggi Pratama sekretaris daerah tersebut, selanjutnya akan dikirimkan kepada Komisi ASN untuk diminta rekomendasi,”ungkap Kabag Prokopimda Setda Kabupaten Bima Suryadin pada media ini Minggu, 7/4/24.

    Kata Kak Yan sapaanya, setelah terbit rekomendasi KASN, Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) akan memilih salah satu nama yang kemudian mengajukan permohonan rekomendasi pelantikan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui gubernur NTB.

    “Nanti akan ada SK Bupati tentang pengangkatan Sekda definitif Kabupaten Bima, yang waktu pelantikannya akan ditentukan kemudian,”ujarnya.

    *Red*

  • Dukung Pengamanan Penyelenggaraan Pilkada 2024,  Pemkab Bima Serahkan Dana Rp.8.5 Milyar

    BIMA.OBORBIMA.ID – Sebagai wujud dukungan bagi pengamanan penyelenggaraan Pemilihan Umum kepala daerah Pilkada Kabupaten Bima yang akan berlangsung bulan November mendatang, Bupati Bima Hj.Indah Dhamayanti Putri, SE.M.IP melakukan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tentang Pelaksanaan dan Hibah Kegiatan Pengamanan Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Bima tahun 2024 antara dengan Kepolisian Resor Bima, Kepolisian Resort Bima Kota dan Komando Distrik Militer 1608/Bima Rabu (3/4) di Ruang Rapat FORKOPIMDA Kantor Bupati Bima.

    Berkaitan dengan aspek penganggaran, beberapa hal yang akan diserahkan berkaitan dengan pengamanan. Total dana yang diserahkan sesuai NPHD tersebut sebesar Rp 8,5 milyar yang masing-masing dialokasikan Rp 4 milyar kepada Polres Bima, Rp 3 milyar untuk Polres Bima Kota, Rp 500 juta Kepada Batalyon Brimobda dan Rp 1 Milyar untuk Kodim 1608/Bima.

    Pada pertemuan yang juga dihadiri Wakil Bupati Drs.H Dahlan M.Noer, Komandan Kodim 1608/Bima Letkol Inf. Andi Lulianto S.Kom, Kapolres Bima AKBP Eko Sutomo S.IK, M.IK, Kapolres Bima Kota AKBP Yudha Pranata S.IK, Pj. Sekda Suwandi ST, MT, Asisten Pemerintahan dan Kesra Fatahullah, S.Pd, Kepala BPKAD Adel Linggi Ardi, SE, Kepala Bakesbangpol Drs.Syahrul, Bupati dalam sambutannya mengatakan, sehubungan dengan telah dimulainya tahapan pemilihan kepala daerah maka perlu dibahas pula aspek penganggaran sebagai salah satu komponen yang tidak terpisahkan dari tahapan tersebut.

    Kata dia, setelah dilakukan tahapan pendaftaran pemilih hingga kampanye jika tidak ada halangan, maka tahapan pencoblosan akan berlangsung pada minggu IV bulan November 2024.

    “Kita tentu berharap pelaksanaan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati tersebut berjalan dengan aman, lancar dan dijauhkan dari halangan dan rintangan. Siapapun yang terpilih diharapkan akan membawa kebaikan bagi masyarakat dan daerah Kabupaten Bima,” ungkap Bupati Bima dalam sambutan pada penyerahan NPHD sebesar Rp 8,5 milyar tersebut.

    Menutup sambutannya Bupati menginstruksikan kepada kepala perangkat daerah, terkait untuk membantu pencairan anggaran tersebut sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku demi kelancaran pengamanan pada semua tahapan Pilkada serentak mendatang.

    *Red*

  • Buka Musrenbang RKPD Tahun 2025, Ini Paparan Bupati IDP 

    BIMA.OBORBIMA.ID – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bima Tahun 2025 dan RPJPD Kabupaten Bima Tahun 2025 – 2045 yang berlangsung Rabu (3/04/2024) di Ball Room Hotel Marina Inn Jln. Pantai Lawata Kota Bima dibuka secara resmi oleh Bupati Bima Hj.Indah Dhamayanti Putri, SE.M.IP.

    Bupati Bima yang hadir bersama Wakil Bupati H.Dahlan M.Noer, Ketua DPRD Kabupaten Bima Muhammad Putera Ferryandi, SE.M.IP, Wakil Ketua DPRD Dra.Hj. Nurhayati, MM, para pejabat struktural dan fungsional menyampaikan apresiasi kepada Kepala Bappeda yang sudah melaksanakan kegiatan sesuai jadwal dan menindaklanjuti Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK dalam aspek perencanaan pembangunan.

    “Saya juga menyampaikan apresiasi kepada Kepala Bappeda beserta jajaran yang telah mengantarkan Kabupaten Bima sebagai salah satu daerah yang telah melaksanakan Musrenbang perempuan dan disabilitas.

    “Musrenbang khusus ini menandakan kepedulian pemerintah atas kebutuhan perempuan, anak dan disabilitas. Mudah-mudahan upaya seperti ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan pada masa yang akan datang,” Terang Bupati

    Sebelumnya Ketua DPRD kabupaten Bima Muhammad Putera Ferryandi, SE.M.IP yang memaparkan pokok pikiran legislatif pada forum tersebut mengatakan, Musrenbang merupakan poin yang memiliki peran penting dan strategis dalam penyampaian dokumen hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD.

    “Dokumen tersebut merupakan daftar permasalahan berupa saran dan pendapat yang didasarkan pada hasil penyerapan aspirasi melalui reses, dengar pendapat dengan mitra kerja OPD, kunjungan kerja DPRD serta telah disinkronkan dengan prioritas pembangunan,” Jlasnya.

    Selain penyampaian dari Bupati dan Ketua DPRD, Musrenbang tersebut juga dimanfaatkan oleh berbeda provinsi NTB Melalui aplikasi zoom meeting untuk mencari untuk memaparkan arah dan kebijakan pembangunan di tingkat provinsi yang antara lain mencakup indikator transformasi ekonomi, transformasi ekonomi hijau dan transformasi digital.

    *RED*

  • ‘Sejarah’ Terbanyak Ke-4 di Indonesia, Bupati IDP Serahkan 2.764 SK ASN PPPK 

    BIMA OBORBIMA.ID – Penyerahan 2.764 ASN tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hasil pelaksanaan seleksi ASN  tahun 2023 yang merupakan tenaga teknis, tenaga Kesehatan dan tenaga guru dihadiri oleh Bupati Bima Hj.Indah Dhamayanti Putri, SE.M.IP yang didampingi Wakil Bupati H.Dahlan M.Noer,  Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar  Dr.Yudhantoro Bayu Wiratmoko, S.Kom., MMSi.

    Bupati Bima Hj.Indah Dhamayanti Putri, SE.M.IP mengucapkan selamat kepada para PPPK yang merupakan tenaga teknis, tenaga Kesehatan dan tenaga guru telah menerima SK.

    Apalagi, kata Umi Dinda sapaanya, PPPK di Kabupaten Bima  merupakan ‘sejarah’ karena Jumlah formasi merupakan yang terbanyak ke – 4 seluruh Indonesia.

    “Atas nama pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Bima, saya menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa hormat kepada Presiden Republik Indonesia yang telah memberikan formasi PPPK yang besar tersebut,”ucapnya.

    Ibu dua anak ini mengajak ribuan tenaga PPPK, junjung tinggilah kehormatan saudara sebagai ASN, bekerjalah dengan komitmen atas kinerja kita. “Saya bersama Wakil Bupati tidak ingin setelah terima SK kinerja malah menjadi menurun,” pesan Umi Dinda.

    Ditempat terpisah Sumarni S.Pd mewakili teman-teman PPPK yang menerima SK, mengungkapkan rasa terima kasih kepada Bupati Bima dan Wakil Bupati Bima.

    “Terima kasih Umi Dinda dan H. Dahlan telah mengangkat derajat dan memperbaiki taraf hidup kami,”ungkap ibu asal Dena ini.

    *OB.001#

  • Patut Bangga, 2.764 ASN PPPK Pemkab Bima Terima SK Pengangkatan

    BIMA.OBORBIMA.ID – Sebanyak 2.764 tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hasil pelaksanaan seleksi ASN tahun 2023 yang merupakan tenaga teknis, tenaga Kesehatan dan tenaga guru Kamis, (28/3) mengikuti prosesi Penyerahan SK Bupati Bima kepada PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima.

    Bupati Bima Hj.Indah Dhamayanti Putri, SE.M.IP yang didampingi Wakil Bupati H.Dahlan M.Noer, Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar Dr.Yudhantoro Bayu Wiratmoko, S.Kom., MMSi, Kepala PT Taspen Mataram Firson Arya Iskandar, para Staf Ahli Bupati, Asisten, kepala OPD dan Kabag di Lingkungan Sekretariat Daerah memberikan arahan kepada ASN baru tersebut.

    Kata dia, hari ini tepat tanggal 17 Ramadhan 1445 Hijriyah, bulan baik , yaitu bulan suci Ramadhan, dimana Al-Quran diturunkan. Oleh karena itu para penerima SK patut berbangga dan bersyukur. Jumlah formasi PPPK Kabupaten Bima merupakan yang terbanyak ke – 4 seluruh Indonesia.

    “Atas nama pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Bima, saya menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa hormat kepada Presiden Republik Indonesia yang telah memberikan formasi PPPK yang besar tersebut,”Kata Bupati.

    Pada kesempatan tersebut, Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar Dr.Yudhantoro menjelaskan, dengan pengangkatan sebagai PPPK, ada beberapa kewajiban yang dituntut yaitu melaksanakan kegiatan yang berbasis kinerja melalui aplikasi yang sudah disediakan.

    Karena pelaksanaan kegiatan sudah sangat terukur, demikian halnya capaian kinerja dengan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

    “Tenaga PPPK, dituntut untuk lebih meningkatkan kompetensinya dalam hal pelayanan. Begitu juga dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari, semua kegiatan berbasis kinerja,” Terangnya.

    Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala BKD dan Diklat Kabupaten Bima Laily Ramdhani, S.STP.MM memaparkan, jumlah yang diusulkan Nomor Induk PPPK sebanyak 2.792 orang. Dari jumlah tersebut 2 orang tenaga guru meninggal, 1 orang tenaga kesehatan dibatalkan, 22 orang bidan pendidik dipending (hold).

    *Total tenaga PPPK yang melakukan proses pertimbangan teknis (Pertek) sebanyak 2.068 guru, 514 tenaga kesehatan dan 187 tenaga teknis, sehingga total PPPK yang menerima SK sebanyak 2.769 orang,”Terang Laily.

    *OB.002*

  • NOTA PENGANTAR LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BIMA TAHUN ANGGARAN 2023

    BIMA.OBORBIMA.ID – Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah, merupakan kewajiban Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan pasal 69 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. LKPJ Kepala daerah, berisi tentang informasi hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah daerah 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan.

    Berikut Kami sampaikan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 berdasarkan realisasi per tanggal 31 Desember 2023 sebelum diaudit oleh BPK RI :
    Pendapatan Daerah, pada APBD Perubahan Tahun 2023 ditargetkan sebesar
    Rp. 1.912.844.180.878,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.853.277.733.180,51 atau 96,89%, rincian pendapatan daerah tersebut dijelaskan sebagai berikut :
    • Pendapatan Asli Daerah, ditargetkan sebesar Rp. 175.495.720.081,00 dan terealisasi sebesar Rp. 159.695.912.750,51 atau 91 %.
    • Pendapatan Transfer, ditargetkan sebesar Rp. 1.733.509.468.797,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.690.306.168.305,00 atau 97,51%.
    • Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, ditargetkan sebesar Rp. 3.838.992,000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.275.652.125,00 atau 85,33%.
    Belanja Daerah, pada APBD Perubahan Tahun 2023, dialokasikan sebesar Rp. 1.942.560.448.596,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.851.976.488.080,97 atau 95,34%, rincian belanja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :
    • Belanja Operasi, dialokasikan sebesar Rp. 1.397.747.380.880,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.322.383.408.622,97 atau 94,61%.
    • Belanja Modal, dialokasikan sebesar Rp. 251.325.703.513,00 dan terealisasi sebesar Rp. 240.396.940.817,00 atau 95,65 %.
    • Belanja Tidak Terduga, dialokasikan sebesar Rp. 3.500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.772.366.000,00 atau 50,64 %.
    • Belanja Transfer, dialokasikan sebesar Rp. 289.987.364.203,00 dan terealisasi sebesar Rp. 287.423.772.641,00 atau 99,12 %.
    Kebijakan pembiayaan daerah pada Tahun 2023 diarahkan pada Penerimaan Pembiayaan daerah pada Tahun 2023 sebesar Rp. 30.716.267,717,66 dan terealisasi Rp. 29.974.350.966,66 atau 97,58% dan Pengeluaraan Pembiayaan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 dan terealisasi Rp. 1.000.000.000,00 atau 100%.

    Pimpinan dan Anggota Dewan serta Hadirin Yang Berbahagia,
    Dalam upaya mewujudkan Visi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bima Tahun 2021-2026 yaitu “Terwujudnya Kabupaten Bima Yang Ramah (Religius, Aman, Makmur, Amanah dan Handal)”. Berikut kami sampaikan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bima Tahun 2023 berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan daerah :
    Urusan Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
    Dalam rangka penyelenggaraan urusan Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dialokasikan anggaran Rp. 601.425.207.697,00 dan terealisasi sebesar
    Rp. 564.283.824.993,44 atau 93,82%.
    Tingkat Partisipasi anak usia 5-6 Tahun pada PAUD Tahun 2023 sebanyak 16.907 siswa dari jumlah keseluruhan anak sebanyak 19.507 atau 86,67%.
    Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun pada pendidikan dasar sebanyak 53.406 siswa dari jumlah keseluruhan anak sebanyak 53.515 atau 99,79%.

    Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun pada pendidikan menengah pertama sebanyak 26.069 dari jumlah keseluruhan anak sebanyak 26.275 atau 99,21%.
    Urusan Kesehatan
    Penyelenggaraan urusan kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, pada Tahun 2023 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 170.989.551.743,00 dan terealisasi sebesar Rp. 162.307.002.831,00 atau 94,92%, alokasi anggaran tersebut diarahkan pada perumusan pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit serta pelayanan kesehatan dengan ketersediaan obat-obatan, alat Kesehatan dan tenaga Kesehatan yang memadai bagi pelayanan masyarakat. dengan capaian kinerja antara lain :
    Capaian indikator kinerja daerah pada Tahun 2023 jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sebanyak 10.440 dari jumlah keseluruhan ibu hamil sebanyak 10.582 atau 98,65% dan pelayanan anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar sebanyak 72.240 Orang dari jumlah keseluruhan 79.790 atau 90,53%.
    Urusan Kesehatan yang diselenggarakan oleh RSUD Bima pada Tahun Anggaran 2023 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 142.885.484.218,00 dan terealisasi sebesar Rp. 138.436.222.461,00 atau 96,89%. Pemerintah Kabupaten Bima melalui RSUD Bima selalu berkomitmen memberikan pelayanan antara lain melalui penambahan daya tampung rumah sakit sebanyak 234 tempat tidur, mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2022 sebanyak 212 tempat tidur.
    Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
    Pada Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp. 145.150.391.792,00 dan terealisasi sebesar Rp. 138.414.175.635,00 atau 95,36%, yang diarahkan pada terwujudnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari.
    capaian kinerja antara lain Jumlah kumulatif rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi sebanyak 115.650 rumah tangga Dari Jumlah total proyeksi rumah tangga sebanyak 122.104 rumah tangga atau 94,71%.
    Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
    Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pada Tahun 2023 sebesar Rp. 24.000.213.483,00 dan terealisasi sebesar Rp. 23.578.836.654,00 atau 98,24%, yang diarahkan tersedianya lahan,kawasan pemukiman dan perumahan yang layak huni bagi masyarakat Kabupaten Bima dengan capaian kinerja antara lain:
    Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani sebanyak 15 rumah dari jumlah total rencana unit rumah korban bencana sebanyak 15 rumah atau 100%.

    Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) dari tahun 2022 sebanyak 35.986 menjadi 33.989 pada tahun 2023.

    Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat
    Dalam rangka penyelenggaraan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dilaksanakan oleh beberapa OPD antara lain :
    Satuan Polisi Pamong Praja dialokasikan anggaran sebesar Rp.14.991.479.780,00 dan terealisasi sebesar Rp. 14.428.187.569,35 atau 96,24%, yang diarahkan pada penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban, ketentraman umum serta perlindungan kepada masyarakat.

    BPBD dengan alokasi anggaran Rp. 5.550.118.750,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.286.678.984,- atau 95,25%. Anggaran tersebut diarahkan pada kegiatan kesiapsiagaan melalui sosialisasi dan penyebarluasan informasi kebencanaan pada 132.282 Orang di daerah rawan bencana.
    Sepanjang tahun 2023, warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sebanyak 25.556 Orang.

    Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.290.206.116,00 dan terealisasi Rp. 6.540.976.148,00 atau 89,72%. Pada tahun 2023, terjadi 55 kejadian kebakaran, yang telah ditangani pengendalian kebakaran dan penyelamatannya sebanyak 51 kejadian atau 92,72%.

    Urusan Sosial
    Penyelenggaraan urusan sosial mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.6.776.210.029,- dan terealisasi sebesar Rp. 6.305.746.742,- atau 93,06%. Pada Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Bima telah melakukan penanganan disabilitas terlantar,anak terlantar, lanjut usia dan gelandangan yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sebanyak 649 Orang dari populasi sebanyak 656 atau 98,93%. Tahun 2023 Capaian Jumlah Desa yang melaksanakan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) adalah 191 desa atau 100% Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022 sebanyak134 desa.

    Urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
    Dalam rangka penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan dan transmigrasi, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 8.966.208.610,00 dan terealisasi sebesar Rp. 8.634.008.905,00 atau 96,29%.Anggaran tersebut diarahkan pada peningkatan daya saing sumber daya manusia Kabupaten Bima, yang diwujudkan melalui program perluasan kesempatan kerja sehingga memudahkan calon tenaga kerja baru dalam mencari informasi lapangan kerja, dengan capaian kinerja antara lain : Jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi serta memperoleh sertifikat kompetensi pada Tahun 2022 sebanyak 128 Orang meningkat pada Tahun 2023 sebanyak 352 Orang.
    Jumlah pencari kerja yang terdaftar pada Tahun 2023 sebanyak 1.200 Orang dan yang sudah ditempatkan 941 Orang atau 78,41%.
    Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
    Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 18.676.418.568,00 dan terealisasi sebesar Rp. 18.457.811.735,00 atau 98,82%. Program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan yang melibatkan OPD dilingkungan pemerintah Kabupaten Bima. Tahun 2023 Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan 58 Orang dan telah ditangani sebanyak 58 Orang atau 100%. Jumlah kasus anak korban kekerasan sebanyak 68 Kasus dan ditangani sebanyak 68 kasus atau 100%. Jumlah peserta KB Aktif Modern 55.394 dari total Jumlah Pasangan Usia Subur 76.663 atau 72,2%.
    Urusan Pangan
    Untuk penyelenggaraan urusan Ketahanan Pangan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 3.933.182.236,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.638.115.243,00 atau 92,50%.
    Pada Tahun 2023 Capaian Kinerja Ketersediaan Pangan (beras dan jagung) sebanyak 196.753 Ton dari jumlah kebutuhan konsumsi masyarakat Kabupaten Bima sebanyak 58.075 ton. Dengan demikian Kabupaten Bima mengalami surplus beras dan jagung sebanyak 138.678 ton atau 336,49%
    10. Urusan Lingkungan Hidup
    Dalam rangka penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 7.864.548.050,00 dan terealisasi sebesar Rp. 7.327.505.772,00 atau 93,17%.
    Pengolahan persampahan baik pengurangan maupun penanganan pada Tahun 2023 mengalami peningkatan yaitu 20,24% atau sebanyak 28.882 Ton dari volume sampah Kabupaten Bima sebanyak 142.666 Ton bila dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sebanyak 26.308 Ton atau 18,64%.

    Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
    Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 5.878.061.898,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.589.047.068,00 atau 95,08%.
    Jumlah kepemilikan Akta Kelahiran penduduk usia 0-18 Tahun sebanyak 160.404 jiwa dari jumlah penduduk usia 0-18 sebanyak 163.260 jiwa atau 98,25%.

    Perekaman dan realisasi kepemilikan KTP elektronik pada Tahun 2022 sebanyak 347.973 jiwa, mengalami peningkatan pelayanan pada Tahun 2023 sebanyak 363.035 Jiwa dari total 380.555 jiwa penduduk yang berumur 17 Tahun keatas yang wajib memiliki KTP elektronik atau 95,39%.
    Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
    Dalam rangka Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Tahun 2023 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 6.827.257.941,00 dan terealisasi sebesar Rp. 6.443.749.046,00 atau 94,38%,
    Berdasarkan indeks desa membangun, Tahun 2022 jumlah desa teringgal sebanyak 49 desa, desa berkembang 106 desa, desa maju 34 desa, dan desa mandiri 2 desa. Pada Tahun 2023 terjadi kemajuan signifikan yaitu tersisa 5 desa tertinggal, 131 Desa yang berkembang, 47 desa maju dan 8 desa mandiri.
    Urusan Perhubungan
    Dalam rangka mendukung Penyelenggaraan Urusan Perhubungan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 9.222.601.830,00 dan terealisasi sebesar Rp. 8.760.757.649,00 atau 94,99%. diarahkan pada peningkatan mutu pelayanan transportasi daerah untuk menjamin terlaksananya lalu lintas dan barang.

    Urusan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
    Penyelenggaraan urusan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 5.501.894.067,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.211.771.783.00 atau 94,73%. Pada Tahun 2023 pemerintah Kabupaten Bima memiliki aplikasi layanan publik sebanyak 40 aplikasi dan sebanyak 16 aplikasi berbasis online dan terintegrasi.

    Urusan Koperasi dan UKM
    Dalam upaya memajukan sektor perkoperasian dan UKM, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 5.846.181.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.617.540.946,90 atau 96,08%, ditujukan untuk penguatan ekonomi melalui pembinaan UMKM baik berupa bantuan penguatan modal usaha, Pendidikan dan pelatihan kewirausahaan sehingga berdamapak pada peningkatan omset UMKM dari Rp. 750.000.000,00 meningkat Rp. 3.780.000.000 atau 102%.
    Tahun 2023 Jumlah UMKM yang meningkat statusnya dari mikro,kecil dan menengah dari target 2.689 unit usaha menjadi 4.100 unit usaha atau 152%.

    Urusan Penanaman Modal
    Penyelenggaraan urusan Penanaman Modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP dengan alokasi anggaran Rp. 5.741.248.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.425.304.711,00 atau 94,50%. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi yang telah dioptimalkan dalam pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Bima, pada Tahun 2023 jumlah nilai investasi yang berasal dari Penanaman Modal Dalam Negeri Rp. 245.833.717.948,00 dan Penanam Modal Asing Rp. 12.658.889.507,00 dengan jumlah total keseluruhan Rp. 258.492.607.455,00 meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 221,71%.

    Urusan Perpustakaan dan Kearsipan
    Untuk penyelenggaraan urusan perpustakaan dan kearsipan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 5.780.136.420,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.284.426.644,00 atau 91,42%. Peningkatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dan pengelolaan kearsipan sesuai standar baku oleh semua perangkat daerah. Berdasarkan data kegemaran membaca Nasional, Kabupaten Bima mendapatkan nilai 63,13 (Cukup baik)
    Hadirin Sidang Dewan Yang Terhormat,
    Selanjutnya pada penyelenggaraan Urusan Pilihan, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :
    Urusan Kelautan dan Perikanan
    Untuk mendukung penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan pada Tahun 2023, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 23.922.527.400,00 dan terealisasi sebesar Rp. 23.604.297.010,00 atau 98,67%. Upaya peningkatan hasil produksi perikanan (tangkap dan budidaya) dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Hasil produksi perikanan tangkap sebesar 71.277,12 Ton dan budidaya 193,644 Ton, jadi total hasil produksi perikanan di Kabupaten Bima Tahun 2023 sebesar 264.921,12 Ton.

    Urusan Pertanian
    Dalam upaya mendukung penyelenggaraan Urusan Pertanian pada Dinas Pertanian dan Perkebunan, pada Tahun 2023 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 67.613.252.383,00 dan terealisasi sebesar Rp. 63.134.040.542,00 atau 93,38%.
    Upaya peningkatan hasil tanam dengan Capaian produksi padi sebanyak 235,391 ton, jagung sebanyak 575,830 ton,
    Sementara itu, Urusan Pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 21.858.279.984,00 dan terealisasi sebesar Rp. 21.361.514.981,00 atau 97,73%, peningkatan hasil produksi peternakan dan pencegahan penyakit menular ternak, dengan capaian kinerja antara lain :

    Peningkatan jumlah populasi ternak sebesar 23% dibandingkan dengan tahun 2022 dengan jumlah populasi ternak pada tahun 2023 sebesar 4.554.074 ekor.

    Tahun 2023 telah dilaksanakan vaksinasi penyakit mulut dan kuku pada ternak sapi dan kerbau sebanyak 208.400 ekor serta vaksinasi rabies pada hewan kucing dan anjing sebanyak 15.000 ekor.
    Urusan Pariwisata
    Pada Tahun Anggaran 2023 penyelenggaraan Urusan Pariwisata, mendapat alokasi anggaran Rp. 6.158.502.436,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.643.941.962,00 atau 91,64%.

    Peningkatan Promosi pariwisata serta pengembangan potensi destinasi wisata berdampak pada peningkatan jumlah kunjungan wisata domestik 77.670 Orang dan mancanegara 95 Orang.
    Urusan Perindustrian dan Perdagangan
    Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 8.113.685.861,00 dan terealisasi sebesar Rp. 7.823.489.883,00 atau 96,42%, yang diarahkan pada terwujudnya sektor Industri dan perdagangan sebagai roda penggerak perekonomian. Dengan capaian kinerja antara lain : Tahun 2023 telah dilaksanakan revitaliasai pasar yang berlokasi di pasar Woha Tente dan pasar Sila Bolo.

    Hadirin Sidang Dewan Yang Terhormat,
    Selanjutnya kami sampaikan pelaksanaan urusan penunjang Pemerintah Daerah sebagai berikut :
    Penyelenggaraan Urusan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2023 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 11.513.319.475,00 dan terealisasi sebesar
    Rp. 10.768.942.674,00 atau 93,53%, yang diarahkan pada koordinasi, perencanaan, pelaporan dan evaluasi serta penyusunan dokumen RPJMD dan RKPD dengan capaian Kinerja antara lain:

    Jumlah usulan masyarakat melalui Musrenbang partisipatif tingkat kecamatan yang terakomodir dalam dokumen RKPD Kabupaten Bima Tahun 2023 sebanyak 605 usulan terverifikasi pada forum perangkat daerah dan ditambah dengan 198 yang terverifikasi pada tahapan Musrenbang Kabupaten melalui pokok-pokok pikiran DPRD.
    Penyelenggaraan Urusan Keuangan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tahun 2023 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 14.788.453.054,00 dan terealisasi sebesar Rp. 13.653.691.184,00 atau 92,33% yang diarahkan pada peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta penataan asset.
    Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, dialokasikan anggaran sebesar
    Rp. 7.626.434.810,00 dan terealisasi sebesar Rp. 6.749.367.789,00 atau 88,50% yang diarahkan pada peningkatan profesioanal sumber daya aparatur pemerintah daerah, melalui proses rekrutmen yang bermutu dan transparan serta Pendidikan dan pelatihan dalam peningkatan kompetensi ASN.

    Penyelenggaraan fungsi penunjang lainnya/pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat, pada Tahun 2023 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 13.637.628.900,00 dan terealisasi sebesar Rp. 13.095.390.844,00 atau 96,02%. Dalam bidang pengawasan capaian Kabupaten Bima dalam pencegahan korupsi melalui Program Monitoring Center of Prevention (MCP) KPK Tahun 2023 meningkat menjadi 87% dari tahun sebelumnya dan memperoleh peringkat ke 3 Se-NTB.
    Penyelenggaraan fungsi penunjang lainnya Bappenda, Tahun 2023 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 6.869.054.400,00 dan terealisasi sebesar Rp. 6.666.005.597,00 atau 97,04% yang diarahkan antara lain meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta meningkatkan kesadaran masyarakat atas kewajiban mambayar pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain. Pada Tahun 2023 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bima sebesar Rp. 159.695.912.750,51 dari target Rp. 175.495.720.081,00 atau 91%. mengalami kenaikan dibandingkan Tahun 2022 Rp. 139.735.558.572,54.
    Hadirin Sidang Dewan Yang Terhormat,
    Penyelenggaraan fungsi penunjang lainnya, yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah, pada Tahun 2023 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 63.539.028.830,00 dan terealisasi sebesar Rp. 61.665.426.883,00 atau 97,05%. yang diarahkan pada peningkatan pemahaman keagamaan dan bantuan sarana peribadatan; Peningkatan sarana dan prasarana aparatur; Penataan peraturan perundang-undangan; Koordinasi pembangunan dan penataan sarana dan prasarana daerah; Penyusunan laporan kinerja instasi pemerintah serta laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

    Penyelenggaraan fungsi penunjang lainnya pada Sekretariat Dewan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 46.496.422.864,00 dan terealisasi sebesar Rp. 44.753.290.991,00 atau 96,25%, Yang diarahkan antara lain untuk memberikan pelayanan administrasi, fasilitasi dan dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
    Penyelenggaraan fungsi penunjang lainnya pada 18 Kecamatan dialokasi anggaran sebesar Rp. 34.655.924.198,00 dan terealisasi sebesar Rp. 31.389.079.497,00 atau 90,57%, yang diarahkan sebagai pelimpahan kewenangan oleh Bupati kepada camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah antara lain peningkatan koordinasi pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pembinaan dan pengawasan pemerintah desa.

    Hadirin Sidang Dewan Yang Terhormat,
    Urusan pemerintahan umum Kesatuan Bangsa dan Politik mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 24.208.751.418,00 dan terealisasi sebesar Rp. 23.333.249.375,00 atau 96,38% yang diarahkan pada program pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik yang sehat dalam kehidupan berdemokrasi dan pembinaan kerukunan antar suku dan umat beragama dalam penanganan konflik yang akan terjadi..

    Pimpinan dan Anggota Dewan serta Hadirin Yang Berbahagia,
    Dapat kami sampaikan juga catatan prestasi Kabupaten Bima selama Tahun 2023
    yang membanggakan antara lain:
    Dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, berhasil mendapatkan Penghargaan sebagai Kabupaten Layak Anak Kategori Pratama dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

    Pada Tahun 2023 Kabupaten Bima Mendapatkan 1 Award dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB (Kementrian Keuangan) atas Penyaluran Dana Desa 100% di Kabupaten Bima
    Pemerintah Kabupaten Bima mendapatkan penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik Kualitas Tinggi dengan kategori B (Zona Hijau) dari perwakilan OMBUDSMAN Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat.
    Anugrah meritokrasi Tahun 2023 dari Komisi Aparatur Sipin Negara dengan kategori BAIK.

    Pimpinan dan Anggota Dewan serta Hadirin Yang Berbahagia,
    Sebagai penutup, perlu disampaikan bahwa dalam penyampaian LKPJ ini masih banyak kekurangan, oleh sebab itu perkenankanlah kami memohon maaf atas berbagai keterbatasan yang ada dan tak lupa kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Dewan yang terhormat dan seluruh pihak yang telah dengan penuh dedikasi dan ketulusan memberikan sumbangsihnya bagi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan semoga uraian singkat yang ada pada nota pengantar LKPJ ini, dapat dijadikan bahan masukan inovasi guna memberikan rekomendasi untuk penyempurnaan di masa mendatang.
    Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi dan membimbing langkah-langkah kita baik yang telah, sedang dan akan kita lakukan. Amin yaa Robbal aalamiin.
    billahi Taufik Wal Hidayah.
    Wassalamu ‘alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

  • Agenda Penyampaian LKPJ TA 2023,  Bupati Bima: Realisasi APBD Rp 1,85 Triliun

    BIMA.OBORBIMA – Rapat Paripurna Ke-5 DPRD Kabupaten Bima Senin (25/3) dengan agenda Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bima Akhir Tahun Anggaran 2023 dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima Muhammad Aminurlah, SE berlangsung Ruang Rapat Utama DPRD Kabupaten Bima.

    Bupati Bima Hj.Indah Dhamayanti Putri, SE.M.IP dalam penyampaiannya dihadapan Rapat Paripurna yang turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Yasin, S.Pd.I.M.M.Inov dan Dra.Hj.Nurhayati,MM memaparkan, pelaksanaan APBD Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2023 berdasarkan realisasi per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp.1.853.277.733.180,51 atau 96,89%, dari target Rp. 1.912.844.180.878.

    Kata dia, pada aspek pendapatan, yang terbagi dalam tiga komponen yaitu PAD yang ditargetkan Rp. 175,4 milyar dan terealisasi sebesar Rp. 159,6 milyar atau 91 %. komponen lain adalah pendapatan Transfer yang ditargetkan sebesar Rp. 1,73 triliun dan terealisasi sebesar Rp. 1,69 Triliun atau atau 97,51%.

    “Demikian halnya lain-lain pendapatan daerah yang sah, ditargetkan sebesar Rp. 3,83 milyar dan terealisasi sebesar Rp. 3,27 atau 85,33%,”bebernya.

    Sementara pada sisi belanja daerah yang dialokasikan sebesar Rp. 1,94 triliun dan terealisasi sebesar Rp. 1,85 triliun atau 95,34%.

    “Komponen belanja tersebut mencakup belanja Operasi yang dialokasikan sebesar Rp. 1,39 triliun dan terealisasi sebesar Rp. 1,32 triliun atau 94,61%. Belanja Modal, dialokasikan sebesar Rp. 251,3 milyar dan terealisasi sebesar Rp. 240,3 milyar atau 95,65 %,”ujarnya.

    Komponen lainnya adalah Belanja Tidak Terduga, dialokasikan sebesar Rp. 3,5 milyar dan terealisasi sebesar Rp. 1,77 milyar atau 50,64 %, serta Belanja Transfer, dialokasikan sebesar Rp. 289,9 milyar dan terealisasi sebesar Rp. 287,4 milyar atau 99,12 %.

    Pada Kebijakan pembiayaan daerah yang diarahkan pada Penerimaan Pembiayaan daerah pada Tahun 2023 sebesar Rp. 30,7 milyar dan terealisasi Rp. 29,9 atau 97,58% serta Pengeluaraan Pembiayaan sebesar satu milyar rupiah dan terealisasi satu milyar rupiah 100%.

    “Belanja tersebut direalisasikan pada 17 Urusan yang menjadi kewenangan, 4 urusan pilihan dan 5 urusan penunjang,”Demikian penjelasan Bupati Bima dihadapan anggota DPRD, Para Pejabat Eselon II dan Eselon III yang menghadiri Rapat Paripurna tersebut.

    *Red*