Kategori: Headline

  • Tindak Tegas Pelanggaran Perda, Pemkot Bima Serukan Penertiban PKL, Ternak Liar, dan Miras

    Tindak Tegas Pelanggaran Perda, Pemkot Bima Serukan Penertiban PKL, Ternak Liar, dan Miras

    KOTA BIMA.OBORBIMA.ID – Pemerintah Kota Bima kembali menegaskan komitmennya untuk menjaga ketertiban wilayah melalui penertiban PKL liar, ternak berkeliaran, dan pelanggaran Perda lainnya. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi yang dipimpin langsung oleh Wali Kota H. A. Rahman H. Abidin, SE dan Wakil Wali Kota Feri Sofiyan, SH di Aula Maja Labo Dahu.

    Penertiban akan dilakukan secara tegas dan terukur melibatkan Satpol PP serta dukungan penuh Camat dan Lurah. Wakil Wali Kota meminta pendataan pemilik ternak segera dilakukan dan disertai sosialisasi agar tidak terjadi konflik di lapangan.

    Dalam hal pemberantasan minuman keras dan narkoba, Wali Kota menegaskan bahwa peredaran miras adalah pelanggaran berat. Pemkot tidak mentolerir keberadaan cafe-cafe yang menjual miras tanpa izin. Setiap pelanggaran akan dilaporkan dan ditindaklanjuti oleh Polres. Bahkan, jika terdapat keterlibatan oknum aparat, Wali Kota meminta segera dilaporkan ke dirinya langsung.

    “Jika kita terus bergerak dan edukasi masyarakat, lama-lama mereka akan sadar. Tapi harus dilakukan bersama-sama, jangan tunggu disuruh,” ujarnya.

    Perhatian khusus juga diberikan pada peredaran narkoba jenis sabu yang marak di kalangan pelajar SMP dan SMA. Camat dan Lurah diminta rutin melakukan patroli bersama Babinsa dan Bhabinkamtibmas, serta membentuk kembali Forum Remaja dan Karang Taruna sebagai wadah pembinaan sosial.

    Langkah lain yang ditekankan adalah pengaktifan kembali siskamling dan pos jaga malam di tiap lingkungan. Pemkot juga meminta evaluasi ulang terhadap SK RT/RW, agar penandatanganan kembali dilakukan oleh Lurah sebagai pemegang kewenangan di tingkat kelurahan.

    “Dengan semangat “BISA” (Bersih, Indah, Sehat, dan Asri), Pemerintah Kota Bima berharap seluruh elemen pemerintahan dapat bekerja dalam satu barisan untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan sejahtera.,”Pungkasnya.

    *OB.002*

  • Ada Apa Dengan Bupati Bima “Absen” Beri Sambutan di HJB Ke-385

    Ada Apa Dengan Bupati Bima “Absen” Beri Sambutan di HJB Ke-385

    BIMA.OBORBIMA.ID – Momen setiap Hari Ulang Tahun Bima selama ini, Bupati selalu menjadi inspektur upacara sekaligus memberikan sambutan di puncak peringatan. Namun di tahun 2025 ini, Bupati Bima Ady Mahyudi absen.

    Upacara puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-385 Kabupaten Bima yang digelar di halaman Kantor Bupati pada Sabtu, (5/7/2025) berlangsung khidmat.

    Absennya sambutan dari Bupati Bima Ady Mahyudi dalam momen sakral ini menuai sorotan. Dalam rangkaian acara tersebut, Gubernur NTB H. Lalu Muhammad Iqbal bertindak sebagai inspektur upacara dan satu-satunya pejabat yang menyampaikan sambutan.

    Tak ada sepatah kata pun dari Bupati Ady yang biasanya menjadi bagian penting dalam peringatan HUT daerah.Situasi ini memunculkan tanda tanya di kalangan peserta dan undangan.

    “Ini momen penting, hari jadi daerah sendiri. Mestinya bupati hadir menyampaikan langsung kepada masyarakat soal capaian dan arah pembangunan. Ini bukan cuma seremonial,” ujar Syarif, salah satu peserta upacara, saat dimintai tanggapan.

    Menurutnya, Hari Jadi Bima seharusnya menjadi ruang refleksi sekaligus komunikasi antara kepala daerah dan rakyatnya. Ketidakhadiran sambutan Bupati disebut janggal dan di luar kebiasaan.

    Hingga upacara berakhir, belum ada penjelasan resmi dari panitia atau pihak Pemkab Bima terkait alasan tidak adanya sambutan dari Ady Mahyudi.

    Meski demikian, prosesi upacara tetap berjalan sesuai susunan, termasuk pengibaran bendera, pembacaan sejarah singkat Kabupaten Bima, serta sambutan dari Gubernur NTB. Namun, perbincangan soal absennya pidato Bupati masih ramai di kalangan peserta usai acara.

    Di tempat terpisah Kabag Prokopimda Setda Kabukaten Bima Suryadin di konfirmasi media ini melalu whatApp belum memberikan jawaban.

    *Red*

  • Penyampaian Banggar DPRD Kota Bima Terhadap Raperda LKPJ APBD TA.2024

    Penyampaian Banggar DPRD Kota Bima Terhadap Raperda LKPJ APBD TA.2024

    KOTA BIMA.OBORBIMA.ID – Berdasarkan Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bima Nomor 10 Tahun 2025, tanggal 13 Juni 2025 tentang perubahan atas Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kota Bima Nomor 09 Tahun 2025 tentang penetapan jadwal kegiatan rapat-rapat DPRD Kota Bima Masa Sidang III Tahun Dinas 2025, DPRD Kota Bima mengadakan rapat paripurna ke-5 yang berlangsung di Ruangan Rapat Utama DPRD) Kota Bima, Kamis, 3 Juli 2025.

    Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Bima, Syamsurih, S.H, bersama Wakil Ketua, M. Ryan Kusuma Permadi, SH. Turut hadir Sekdakota, Drs. H. Mukhtar Landa MH, mewakili Walikota Bima.

    Ketua DPRD Kota Bima, Syamsurih, S.H., menjelaskan, bahwa rapat paripurna ini menjadi bagian penting dari fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pelaksanaan APBD yang telah berjalan selama tahun anggaran 2024.

    Rapat Paripurna DPRD Kota Bima yang ke-5 dengan agenda penyampaian Laporan Badan Anggaran DPRD Kota Bima terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) pelaksanaan APBD Kota Bima Tahun Anggaran 2024 dengan juru bicara, Yogi Prima Ramadhan, S.E.

    Walaupun menerima LKPJ, namun semua fraksi di lembaga DPRD memberikan banyak catatan sesuai dengan apa menjadi saran dan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Mataram., Diantaranya capaian pendapatan, serapan belanja, serta efisiensi program yang dilaksanakan menjadi poin evaluasi dalam laporan tersebut.

    Diantara masalah realisasi PAD masih jauh dari yang dimaksudkan, kemudian terkait dengan masalah aset daerah, pengelolaan aset daerah., DPRD Kota Bima memberikan catatan penting agar Pemkot Bima membentuk tim khusus untuk menelusuri aset, sehingga pengelolaan aset tak menjadi temuan BPK.

    Kemudian, pengambilan keputusan DPRD Kota Bima., terhadap Raperda LKPJ pelaksanaan APBD Kota Bima Tahun Anggaran 2024., dibacakan oleh Sekretaris DPRD Kota Bima, Siswadi, S.Si, M.Ak, CRMO., dengan persetujuan anggota DPRD yang menghadiri rapat paripurna tersebut, Raperda tersebut ditetapkan menjadi Perda Kota Bima.

    Sedangkan penyampaian pendapat akhir Walikota Bima terhadap Rancangan Raperda LKPJ Akhir Tahun 2024., dibacakan oleh Sekda Kota Bima, Drs. H. Mukhtar Landa, MH, mewakili Walikota Bima., mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Bima yang telah membahas, meneliti dan mengkaji serta menyetujui Raperda tentang LKPJ) APBD Kota Bima Tahun Anggaran 2024.

    *OB.008*

  • Ketua DPRD Kabupaten Bima Dae Dita Berikan Bantuan Korban Kebakaran di Desa Sangia

    Ketua DPRD Kabupaten Bima Dae Dita Berikan Bantuan Korban Kebakaran di Desa Sangia

    BIMA.OBORBIMA.ID – Ketua DPRD Kabupaten Bima Diah Citra Pravitasari memberikan bantuan secara langsung kepada 15 warga Desa Sangia Kecamatan Sape Kabupaten Bima yang menjadi korban kebakaran di Rt. 011 Rw. 06 Dusun Talima Desa Sangia Kamis (03/07/25) kemarin.

    Peristiwa kebakaran terjadi sekitar pukul 14.00 WIB dan menghanguskan  14 unit rumah hangus terbakar di antaranya ada rumah yang rusak ringan 9 Unit rumah. Kebakaran tersebut diduga akibat korsleting listrik.

    Sebagai bentuk kepedulian, Dae Dita sapaanya memberikan bantuan berupa uang tunai untuk meringankan beban korban. Penyerahan bantuan dilakukan di lokasi kejadian dan turut dihadiri oleh Pemerintah Desa.

    “Saya menyampaikan duka atas musibah ini. Mudah-mudahan bantuan yang diberikan bisa membantu kebutuhan sehari-hari dan mendukung upaya memulai kembali usaha yang terdampak,” ujarnya Jumat, 047/25.

    Ia juga mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap instalasi listrik di rumah tinggal, agar kejadian serupa dapat dicegah di masa mendatang.

    *OB.001*

  • Bupati dan Forkopimda Hadiri Pawai Rimpu di Bolo

    Bupati dan Forkopimda Hadiri Pawai Rimpu di Bolo

    BIMA.OBORBIMA.ID – Pawai Rimpu Serentak yang berlangsung Kamis (3/7) menyambut peringatan hari jadi ke 385 Bima tahun 2025 berlangsung meriah di 18 Kecamatan dalam rangka memperingati Hari Jadi Bima Ke-385 dilaksanakan serentak 18 kecamatan se Kabupaten Bima.

    Bupati Bima Ady Mahyudi, Wakil Bupati dr.H. Irfan, anggota DPRD Kabupaten Bima Dapil II, Kapolres Bima, AKBP Eko Sutomo, S.IK,M.IK didampingi Kepala OPD Pembina kecamatan Bolo antara lain kepala Dinas Dikbudpora, Zunaidin, S.Sos.MM, Kepala Dinas Pariwisata , Drs. Salam Gani, MPd, Ketua TP.PKK Kabupaten Bima Ny Murni Suciyanti, Ketua GOW Kabupaten Bima Ny.Hj. Anita H. Irfan, Camat Bolo .Dra Hj.Arabiah beserta Muspika dan Pimpinan Cabang Bank NTB Syariah, berada di Pangggung Kehormatan Pawai.

    Dalam sambutannya, Bupati Ady Mahyudi menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh peserta pawai yang telah meramaikan pawai rimpu dalam menyambut HJB Ke-385.

    “Saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada keluarga besar Paguyuban Etnis Jawa-Sila yang sudah berpartisipasi dalam pawai,”ucapnya.

    Selaras dengan Bupati Bima, Wakil Bupati Bima dr. H. Irfan Zubaidy juga menyampaikan agar seluruh elemen masyarakat ikut partisipasi dan memeriahkan HJB Ke-385.

    Di akhir pawai diadakan undian doorprize dari Bank NTB Syariah KCP Bolo, Bank BNI Bolo, Bank Mandiri Bolo. Peserta Pawai dilepas pada dua titik start yaitu dari dusun Lara desa Tambe dan dari arah timur start dari SMAN 2 Bolo dan finish di Cabang Donggo Desa Rato Sila.

    Peserta pawai diikuti oleh seluruh staf OPD Pembina, UPT Se kecamatan Bolo, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MAN se kecamatan Bolo, paguyuban etnis nusantara, organisasi masyarakat, dan organisasi mahasiswa.

    *OB.009*

  • Wakil Gubernur NTB Kukuhkan Bunda Literasi Kota Bima

    Wakil Gubernur NTB Kukuhkan Bunda Literasi Kota Bima

    KOTA BIMA.OBORBIMA.ID – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Hj. Indah Dhamayanti Putri, S.IP., M.IP., secara resmi mengukuhkan Hj. Badrah Ekawati A. Rahman, SE., S.Tr.Keb. sebagai Bunda Literasi Kota Bima pada Rabu (2/7/2025), bertempat di Pendopo Bupati Lombok Timur.

    Pengukuhan ini merupakan bagian dari upaya strategis Pemerintah Provinsi NTB dalam memperkuat gerakan literasi di seluruh kabupaten dan kota, khususnya melalui peran sentral Bunda Literasi sebagai motor penggerak budaya baca dan belajar di lingkungan keluarga dan masyarakat.

    Dalam sambutannya, Wakil Gubernur NTB menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, komunitas literasi, dan keluarga dalam mewujudkan masyarakat NTB yang cerdas dan berdaya saing.

    “Bunda Literasi adalah figur yang diharapkan mampu menjadi panutan, motivator, dan fasilitator gerakan literasi, mulai dari rumah hingga ke lingkungan sosial yang lebih luas,” ujarnya.

    Usai dikukuhkan, Hj. Badrah Ekawati A. Rahman menyampaikan komitmennya untuk mendorong penguatan budaya literasi di Kota Bima. Ia menegaskan bahwa literasi bukan hanya tentang membaca dan menulis, tetapi juga mencakup kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan komunikatif dalam menghadapi tantangan zaman.

    “Sebagai Bunda Literasi, saya akan berupaya menciptakan ruang-ruang literasi yang ramah dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat, bekerja sama dengan sekolah, taman baca, serta organisasi perempuan dan pemuda,” ungkapnya.

    Acara pengukuhan ini turut dihadiri oleh para Bunda Literasi dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi NTB, kepala dinas perpustakaan dan arsip daerah, tokoh masyarakat, serta para pegiat literasi.

    Dengan pengukuhan Hj. Badrah Ekawati A. Rahman sebagai Bunda Literasi Kota Bima, diharapkan semangat gerakan literasi semakin mengakar kuat, mendorong terwujudnya Kota Bima yang cerdas, inklusif, dan berkemajuan melalui pemberdayaan masyarakat berbasis pengetahuan.

    *OB.001*

  • Terkait Sorotan Hadiah Peserta MTQ di Kelurahan Sarae, Ini Penjelasan Lurah dan Panitia 

    Terkait Sorotan Hadiah Peserta MTQ di Kelurahan Sarae, Ini Penjelasan Lurah dan Panitia 

    KOTA BIMA.OBORBIMA.ID – Mencuatnya di media sosial terkait hadiah peserta lomba MTQ tahun 2025, Lurah Sarae Oka Budiman bergerak cepat memanggil pihak panitia penyelenggara untuk melakukan klarifikasi bersama Camat Rasanae Barat Muhammad Fadil.

    Pada sejumlah media Lurah Sarae menjelaskan, bahwa pihaknya bersama Camat langsung memangil seluruh panitia MTQ dan telah lakukan klarifikasi.

    Dari hasil klarifikasi, kata dia, dana MTQ tahun 2025 ini sejumlah Rp 30 juta sudah bekerja secara profesional dan proporsional.

    “Pada prinsipnya pihak panitia MTQ lebih fokus pada pengadaan hadiah barang serta sarana dan prasarana, bukan dari sisi harian dana pembinaan untuk peserta lomba,”terangnya Selasa, 24/6/25 di kantor lurah setempat.

    Dengan adanya kejadian ini, sambung mantan guru SMA ini, pihaknya telah melakukan pembinaan, dan tahun depan akan lebih fokus pada hadiah dana pembinaan peserta MTQ. Agar dapat memotivasi dalam belajar dan mengamalkan Al Quran.

    Ditempat yang sama, Ketua Panitia MTQ Kelurahan Sarae Yusuf Ahmad S.Pd didampingi Bendahara Syafruddin menerangkan, bahwa pihaknya mengakui memang lebih fokus pada hadiah barang untuk peserta, dan dana untuk kelengkapan sarana dan prasarana kebutuhan selama tiga hari pelaksanaan MTQ.

    Ia menjelaskan, dana untuk seluruh kelengkapan sarana dan prasarana serta hadiah MTQ mencapai Rp 21 juta, yang terdiri dari sewa terop, panggung arena, konsumsi, Piala, kipas angin, seprei dan hadiah lainnya.

    “Sedangkan total hadiah untuk peserta lomba sebanyak 42 orang, dewan hakam sebanyak 8 orang, panitera 2 orang dan 3 seksi musabaqah mencapai Rp 9 juta,” katanya.

    Dengan adanya sorotan dari warga setempat, baik Lurah Sarae dan panitia sepakat untuk tahun depan akan melakukan sejumlah pembenahan dan perbaikan, terutama dari sisi dana hadiah peserta yang lebih besar.

    *OB.003*

  • Lantik Pejabat Fungsional, Wagub NTB Ummi Dinda Tekankan Pentingnya Menjaga Hubungan Baik dan Komunikasi

    Lantik Pejabat Fungsional, Wagub NTB Ummi Dinda Tekankan Pentingnya Menjaga Hubungan Baik dan Komunikasi

    MATARAM.OBORBIMA.ID – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE., M.IP., melantik pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Tambora, Kantor Gubernur NTB, pada Senin (23/6/2025), dengan dihadiri oleh jajaran OPD serta para pejabat yang dilantik.

    Dalam sambutannya, Ummi Dinda sapaan Wagub, menyampaikan bahwa jabatan adalah bentuk kepercayaan sekaligus garis takdir yang harus diterima dengan lapang dada. Ia mengajak seluruh pejabat yang baru dilantik untuk menerima tugas yang diberikan sebagai bentuk tanggung jawab spiritual dan profesional.

    “Setiap penempatan yang kita dapatkan itu bukan kebetulan, tapi bagian dari rencana Allah SWT. Maka kita harus berkata pada diri kita sendiri: ini adalah yang terbaik. Karena apa yang Allah tentukan, itu pasti yang paling pas buat kita,” ucap Ummi Dinda mengawali sambutan.

    Ia juga mengajak para ASN untuk menanamkan sikap ikhlas dan menikmati proses pengabdian, meski tantangan sering kali datang dari arah yang tak terduga.

    “Kita harus menikmati setiap garis takdir yang ditetapkan untuk diri kita. Kadang kita bertanya-tanya kenapa ditempatkan di sana, tapi justru di situlah tempat terbaik kita berkembang,” tambahnya.

    Lebih dalam, Umi Dinda menekankan dan mengingatkan pentingnya menjaga hubungan baik dengan atasan, rekan kerja, serta menjaga komunikasi dengan keluarga. Ia menyebut doa orang-orang terdekat sangat menentukan keberhasilan seseorang dalam mengemban amanah.

    “Jangan pernah tinggalkan keluarga hanya karena jabatan. Jangan berubah sikap setelah dilantik. Karena bisa jadi keberhasilan kita hari ini adalah buah dari doa orang tua, pasangan, anak, bahkan keluarga besar yang tak pernah kita sangka. Allah kabulkan doa mereka lewat pelantikan ini,” tegasnya dengan suara yang penuh haru.

    Dalam konteks kerja di pemerintahan, Umi Dinda mengingatkan agar setiap pejabat mampu memahami arah pembangunan daerah. Ia berharap mereka yang dilantik bisa menjadi motor perubahan dan turut menyukseskan agenda strategis pembangunan NTB.

    “Jabatan boleh baru, tapi dedikasi jangan pernah usang. Teruslah melangkah dengan keyakinan dan doa. InsyaAllah, apa yang kita kerjakan akan memberi manfaat, bukan hanya untuk hari ini, tapi juga untuk masa depan NTB,” tutupnya.

    *OB.11*

  • Tidak Kuorum, Ketua DPRD Tunda Paripurna Hak Angket PPPK

    Tidak Kuorum, Ketua DPRD Tunda Paripurna Hak Angket PPPK

    BIMA.OBORBIMA.ID  – Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Bima agenda pembahasan usulan pembentukan panitia angket seleksi PPPK tahap satu 2024 yang dijadwalkan hari ini, Kamis, 5 Juni 2025, ditunda sampai ada penjadwalan kembali oleh Badan Musyawarah (Banmus).

    Pimpinan sidang sekaligus Ketua DPRD Diah Citra Pravitasari menjelaskan, bahwa penundaan tersebut lantaran kehadiran anggota tidak kuorum.

    Kata Dae Dita sapaanya, dalam Peraturan DPRD Kabupaten Bima Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima Pasal 117 ayat (1) huruf a menyebutkan rapat paripurna memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh paling sedikit tiga perempat dari jumlah anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat dan seterusnya.

    “Merujuk pada pasal 117 ayat 1 huruf a tatib DPRD Kabupaten Bima rapat paripurna tidak bisa kami lanjutkan karena forumnya tidak kuorum, dari empat puluh lima anggota dewan, hanya dua pulub satu orang yang hadir, itupun sudah dengan pimpinan, seharusnya minimal 34 orang baru kuorum,” jelas Politisi Beringin

    Lebih lanjut DCP menceritakan, rapat sempat diskors 2 x 1 jam sesuai tatib untuk menunggu kehadiran anggota lain.

    “Sebelum diputuskan ditunda, rapat sempat saya skors dua kali satu jam sesuai tatib,” ujarnya.

    Dengan penundaan tersebut, sambung mantan ketua Karang Taruna Kota Bima, rapat paripurna pembahasan usulan pembentukan panitia angket PPPK akan dikembalikan ke Badan Musyawarah untuk menjadwalkan ulang dan atau dibuatkan keputusan lain.

    “Ketidak hadiran sebagian anggota dewan dalam paripurna tersebut, karena berbagai alasan dan merupakan sikap politik terhadap Hak Angket,”tandasnya.

    Sekedar informasi, dalam beberapa kali rapat Banmus penjadwalan paripurna hal angket PPPK, sebagian fraksi telah menyampaikan pandangan dan sikap menolak panitia Hak Angket PPPK.

    *OB.001*

  • Terima LHP dari BPK NTB, Ketua DPRD berharap Pemkab Bima Pertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian

    Terima LHP dari BPK NTB, Ketua DPRD berharap Pemkab Bima Pertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian

    BIMA.OBORBIMA.ID – Ketua DPRD Kabupaten Bima Diah Citra Pravitasari menyampaikan apresiasi dan selamat atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke -10 yang kembali diraih Kabupaten Bima dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi NTB pada Selasa (27/05/2025).

    Politisi partai Golkar ini menegaskan, capaian WTP bukan sekadar simbol prestasi, melainkan wujud nyata komitmen bersama dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

    “Capaian ini adalah bukti dari sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan DPRD dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab,” ujarnya

    Menurut Dae Dita sapaanya, keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 10 tahun berturut-turut menjadi dorongan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di masa mendatang.

    “Ini bukan akhir, tetapi awal untuk terus berbenah dan memperkuat tata kelola keuangan yang profesional dan berintegritas,” ucapnya.

    Dalam kesempatan ini, Dae Dita juga menyampaikan terima kasih kepada Kepala Perwakilan BPK Provinsi NTB atas kerjasama yang telah terbina dengan baik selama ini.

    “Kerjasama ini kami harapkan untuk dapat lebih ditingkatkan lagi guna mewujudkan perbaikan-perbaikan Tata Kelola Keuangan Daerah,” pungkasnya.

    *OB.001*