JAKARTA, OBOR BIMA.ID – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, mendorong penguatan kewenangan pemerintahan dan kapasitas fiskal daerah kepulauan agar pembangunan di wilayah NTB dapat berjalan lebih merata dan sesuai dengan kondisi geografis daerah.
Hal tersebut disampaikan Miq Iqbal saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI di Gedung Nusantara I, Jakarta, Senin (16/11/2026). Pertemuan tersebut membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi NTB dan UU Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Dalam forum tersebut, Gubernur NTB menegaskan bahwa revisi undang-undang harus mampu memberikan pengakuan nyata terhadap karakteristik dan kekhasan masing-masing daerah, terutama sebagai wilayah kepulauan yang memiliki potensi besar di sektor kelautan dan pariwisata.
Menurut Miq Iqbal, kondisi geografis NTB memiliki tantangan tersendiri. Dari total luas wilayah 49.312,19 kilometer persegi, sekitar 59,13 persen merupakan wilayah perairan laut, sedangkan daratan hanya 40,87 persen.
NTB juga memiliki dua pulau utama, yakni Lombok dan Sumbawa, serta 403 pulau kecil dengan panjang garis pantai mencapai 2.992,52 kilometer.
Kondisi tersebut menjadikan laut sebagai bagian penting dari kehidupan masyarakat NTB. Selain menjadi jalur penghubung antarpulau, wilayah perairan juga menyimpan potensi besar untuk pengembangan ekonomi, perikanan, kelautan, dan pariwisata.
Namun, karakteristik kepulauan juga menghadirkan tantangan berupa tingginya biaya pembangunan, distribusi logistik, transportasi, serta pelayanan publik yang harus menjangkau wilayah-wilayah terpencil.
“Bagi kami, hal yang paling penting dari revisi undang-undang ini adalah adanya pengakuan terhadap kekhasan daerah kami,” tegas Miq Iqbal.
Ia menjelaskan, pengembangan potensi NTB membutuhkan dukungan kebijakan yang lebih kuat, khususnya dalam pembangunan konektivitas antarpulau, pelabuhan, dermaga, infrastruktur dasar, serta pengelolaan lingkungan.
Selain itu, diperlukan penguatan kapasitas fiskal daerah agar pemerintah provinsi memiliki kemampuan pembiayaan yang lebih memadai dalam mempercepat pembangunan.
Miq Iqbal juga mengemukakan sejumlah alternatif pembiayaan daerah, termasuk kemungkinan pengembangan skema penerimaan dari aktivitas pariwisata dan pemanfaatan obligasi daerah dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam RDP tersebut, dukungan terhadap penguatan kekhasan daerah juga disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Enik Ermawati, serta Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti.
Sementara itu, Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan menyampaikan bahwa revisi kedua undang-undang tersebut telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026. Pembahasannya diarahkan untuk mengakomodasi karakteristik wilayah kepulauan serta potensi pariwisata NTB dan NTT.
Miq Iqbal juga menyoroti pentingnya sinergi pembangunan antara NTB dan NTT, termasuk bersama Provinsi Bali melalui forum regional KRBNN. Menurutnya, kedekatan geografis dan kesamaan kepentingan pembangunan menjadi modal penting untuk memperkuat kerja sama kawasan.
“NTB dan NTT ini bukan cita-cita untuk bersatu, tetapi sebuah takdir untuk bersatu,” ungkapnya.
Ia berharap revisi undang-undang tersebut tidak hanya menghasilkan pengakuan secara normatif, tetapi juga menghadirkan kebijakan konkret berupa penguatan kewenangan, dukungan fiskal, dan pembiayaan yang mempertimbangkan kondisi geografis daerah kepulauan.
Dengan demikian, kekayaan laut dan pariwisata NTB diharapkan mampu menjadi kekuatan ekonomi yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, membuka lapangan pekerjaan, serta mendorong pemerataan pembangunan hingga ke pulau-pulau kecil.
#OB.005#
