MATARAM, OBOR BIMA.ID – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus mendorong pembenahan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas pendidikan daerah. Salah satu langkah yang dilakukan melalui pelantikan pejabat fungsional serta pengukuhan anggota Dewan Pendidikan Provinsi NTB periode 2026–2031.
Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Abul Chair, menegaskan bahwa pejabat yang baru dilantik harus mampu membuktikan kompetensi dan profesionalitas melalui kinerja nyata, inovasi, serta pelayanan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Abul Chair saat menghadiri pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sejumlah pejabat fungsional serta peresmian anggota Dewan Pendidikan Provinsi NTB di Mataram, Selasa (10/11/2026).
Menurut Abul Chair, penguasaan ilmu pengetahuan, integritas, dan keahlian merupakan modal penting dalam membangun pemerintahan yang berkualitas. Karena itu, setiap aparatur dituntut tidak hanya memahami tugas dan tanggung jawabnya, tetapi juga mampu menghadirkan solusi terhadap berbagai persoalan di lingkungan kerja masing-masing.
Ia mengingatkan bahwa jabatan fungsional bukan sekadar pengakuan atas kompetensi seseorang, melainkan amanah profesional yang harus dibuktikan melalui kontribusi nyata.
“Tunjukkan bahwa keahlian Bapak dan Ibu hadir sebagai solusi, mampu membina, memperbaiki, menguatkan tata kelola, dan membantu penyelesaian masalah di OPD masing-masing sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.
Kepala Sekolah Diminta Fokus pada Masa Depan Siswa
Dalam arahannya, Sekda NTB juga memberikan perhatian khusus kepada para kepala sekolah yang baru dikukuhkan dalam jabatan pimpinan satuan pendidikan.
Ia meminta kepala sekolah tidak hanya terjebak pada urusan administrasi dan laporan rutin, tetapi harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang memahami kondisi serta kebutuhan peserta didik.
Menurutnya, kepala sekolah harus peka terhadap persoalan anak didik, terutama siswa yang sering tidak hadir, mengalami kesulitan belajar, maupun berpotensi putus sekolah.
“Jadilah pemimpin pembelajaran, bukan sekadar pengurus administrasi. Kenali keadaan sekolah, perhatikan mana anak didik yang sering tidak hadir atau berisiko putus sekolah. Laporan angka-angka itu penting, tetapi masa depan anak-anak kita jauh lebih penting,” ujarnya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, inklusif, dan menyenangkan bagi seluruh siswa.
Sekolah harus terbebas dari diskriminasi, perundungan, serta praktik pungutan liar yang dapat membebani orang tua murid. Pengelolaan anggaran, sarana prasarana, laboratorium hingga fasilitas sanitasi juga harus dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab.
Dewan Pendidikan Diharapkan Jadi Mitra Strategis Pemerintah
Sementara itu, kepada anggota Dewan Pendidikan Provinsi NTB periode 2026–2031 yang diketuai H. Lendek Jayadi, S.E., M.M., Abul Chair berharap lembaga tersebut mampu menjalankan fungsi secara independen, objektif, dan konstruktif.
Dewan Pendidikan diharapkan menjadi mitra strategis sekaligus mitra kritis pemerintah dalam mengidentifikasi berbagai persoalan pendidikan dan memberikan rekomendasi kebijakan yang tepat sasaran.
Ia menilai, masukan dari Dewan Pendidikan sangat dibutuhkan untuk membaca kondisi pendidikan berdasarkan data, menyerap aspirasi masyarakat, serta menentukan langkah perbaikan yang harus menjadi prioritas pemerintah daerah.
“Dewan Pendidikan ini sangat kita butuhkan untuk membaca data, mendengarkan suara masyarakat, lalu memberikan rekomendasi yang tajam. Lembaga ini harus membantu menjawab di mana masalah terbesar pendidikan NTB berada dan apa yang harus kita perbaiki bersama,” ungkapnya.
Mengakhiri arahannya, Abul Chair mengajak seluruh pejabat yang baru dilantik dan dikukuhkan agar segera bekerja, memetakan persoalan di masing-masing unit kerja, menyusun prioritas yang terukur, serta berani melakukan terobosan dalam meningkatkan kualitas pelayanan.
Ia menegaskan bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan melalui hasil kerja, bukan sekadar posisi yang dibanggakan.
Melalui penguatan aparatur dan peran Dewan Pendidikan tersebut, Pemprov NTB berharap tata kelola pemerintahan semakin baik serta kualitas pendidikan dan pelayanan publik semakin bermutu dan memberikan kebahagiaan bagi masyarakat.
#OB.15#
