MATARAM, OBOR BIMA.ID – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus memperkuat upaya mengatasi persoalan anak tidak sekolah (ATS) yang diperkirakan mencapai 70 ribu anak. Salah satu langkah strategis yang didorong adalah melalui pengembangan Program Sekolah Rakyat, sebagai program prioritas Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.Si., yang akrab disapa Umi Dinda, menegaskan bahwa Sekolah Rakyat diharapkan menjadi solusi dalam membuka kembali kesempatan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Hal tersebut disampaikannya saat melakukan peninjauan Sekolah Rakyat rintisan di Sentra Paramita Mataram, Senin (9/11/2026).
Menurut Umi Dinda, persoalan anak tidak sekolah membutuhkan penanganan serius dan tidak cukup hanya melalui pembenahan data administrasi. Pemerintah harus memastikan langsung kondisi anak-anak di lapangan agar program penanganan benar-benar tepat sasaran.
“Kami ingin memastikan angka anak tidak sekolah ini tidak terus bergerak naik. Bukan hanya dari sisi pencatatan, tetapi kita harus memastikan bahwa angka tersebut benar adanya di tingkat lapangan,” tegasnya.
Ia menjelaskan, saat ini fasilitas Sekolah Rakyat telah tersedia di Kabupaten Lombok Utara dan Sentra Paramita Mataram. Pemerintah juga merencanakan pembangunan fasilitas serupa di Pulau Sumbawa untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.
Umi Dinda menilai, perhatian pemerintah pusat melalui program tersebut merupakan peluang besar bagi NTB dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mengurangi angka anak putus sekolah.
“Ini menandakan bahwa Nusa Tenggara Barat menjadi perhatian penuh pemerintah pusat. Sudah sepantasnya kita menyambut dengan baik program-program yang menjadi skala prioritas Presiden untuk dilaksanakan di NTB,” ujarnya.
Selain pembangunan fasilitas, Wagub juga menyoroti pentingnya pendampingan terhadap siswa Sekolah Rakyat. Sebab, anak-anak yang sebelumnya tidak terbiasa dengan sistem pendidikan berasrama membutuhkan perhatian khusus agar mampu beradaptasi.
Guru, tenaga pendamping, dan seluruh pihak terkait diharapkan dapat membangun motivasi belajar, rasa percaya diri, serta kenyamanan siswa selama mengikuti pendidikan.
Di sisi lain, Pemprov NTB terus mendorong koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk memperkuat penanganan anak tidak sekolah melalui kerja sama dan langkah konkret sesuai kondisi masing-masing daerah.
Sementara itu, Kepala Sentra Paramita Mataram, Arif Rahman, mengungkapkan bahwa Sekolah Rakyat rintisan di lembaganya saat ini menampung sebanyak 100 siswa jenjang SMP.
Sentra Paramita sendiri merupakan unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Sosial yang memberikan layanan rehabilitasi sosial bagi kelompok masyarakat rentan di wilayah NTB dan sejumlah daerah di Jawa Timur.
Tidak hanya pendidikan, para siswa juga mendapatkan pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, pendampingan psikologis, serta pembekalan keterampilan vokasional.
“Kami di Sentra Paramita mendapat amanah untuk menyelenggarakan Sekolah Rakyat rintisan dengan 100 siswa. Di sini tersedia poliklinik yang terakreditasi paripurna dan beroperasi 24 jam. Jadi, apabila ada kendala kesehatan pada anak-anak, semuanya dapat dilayani,” jelas Arif.
Ia menambahkan, Sentra Paramita juga menyediakan layanan pendidikan kesetaraan melalui program kejar Paket A, B, dan C. Program ini menjadi alternatif bagi anak-anak yang belum memenuhi persyaratan administrasi maupun batas usia untuk mengikuti Sekolah Rakyat.
Berbagai pelatihan keterampilan turut diberikan, mulai dari menjahit, tata boga, kecantikan, perbengkelan, mebel, pembuatan sabun hingga cuci mobil. Pembekalan tersebut diharapkan mampu membangun kemandirian dan membuka peluang masa depan yang lebih baik bagi para peserta.
Arif berharap dukungan pemerintah daerah dan media dapat memperluas informasi mengenai keberadaan Sentra Paramita beserta berbagai layanan sosial yang tersedia, sehingga masyarakat yang membutuhkan dapat mengakses pelayanan tersebut.
Melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta lembaga sosial, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi lebih dari sekadar tempat belajar. Program ini menjadi salah satu upaya strategis untuk memutus mata rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas generasi muda, dan memastikan tidak ada anak NTB yang kehilangan hak memperoleh pendidikan yang layak.
#OB.009#
