MATARAM, OBOR BIMA.ID – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.Si., menegaskan bahwa penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 harus benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pengentasan kemiskinan, penguatan ekonomi rakyat, dan peningkatan pelayanan dasar menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
Penegasan tersebut disampaikan perempuan yang akrab disapa Umi Dinda saat memaparkan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB, Senin (9/11/2026).
Menurut Umi Dinda, APBD tidak boleh hanya dipandang sebagai dokumen administratif dan angka-angka keuangan pemerintah. Lebih dari itu, anggaran daerah harus menjadi instrumen pembangunan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan.
Dalam rancangan APBD 2027, Pemerintah Provinsi NTB mengusulkan target pendapatan daerah sebesar Rp6,22 triliun atau meningkat 10,69 persen dibandingkan APBD Murni 2026. Sementara belanja daerah direncanakan mencapai Rp6,06 triliun, meningkat 5,70 persen.
Dari sejumlah program prioritas, pengentasan kemiskinan menjadi perhatian serius Pemprov NTB. Pemerintah menyiapkan dukungan anggaran sekitar Rp745,25 miliar untuk mempercepat penanganan kemiskinan, khususnya pada 106 desa yang masuk kategori kantong kemiskinan ekstrem.
Program tersebut diarahkan melalui pemberdayaan ekonomi keluarga miskin, pengembangan usaha produktif, penguatan perlindungan sosial, serta peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan dan berbagai pelayanan dasar.
Umi Dinda menekankan bahwa setiap program harus disusun secara terukur, tepat sasaran dan memiliki hasil yang dapat dirasakan masyarakat. Sebab, keberhasilan pembangunan bukan ditentukan oleh besarnya anggaran semata, melainkan sejauh mana kebijakan pemerintah mampu mengubah kondisi kehidupan rakyat menjadi lebih baik.
Selain pengentasan kemiskinan, APBD 2027 juga diarahkan untuk memperkuat sektor ekonomi produktif melalui pengembangan industri agromaritim dan hilirisasi. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan daerah sekaligus membuka lapangan kerja dan peluang usaha baru.
Pemprov NTB juga memberikan perhatian terhadap pengembangan pariwisata berkualitas, peningkatan kompetensi tenaga kerja, perluasan konektivitas digital, serta pembenahan tata kelola pemerintahan agar semakin transparan dan akuntabel.
Dari aspek fiskal, rancangan APBD 2027 mencatat surplus sekitar Rp162,7 miliar yang direncanakan untuk mendukung kebutuhan pembiayaan daerah, termasuk penyelesaian kewajiban jatuh tempo dan penyertaan modal.
Sementara untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah, pemerintah akan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui modernisasi sistem perpajakan dan retribusi, pemanfaatan aset daerah serta peningkatan kinerja badan usaha milik daerah.
Umi Dinda juga mengingatkan pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang jujur, transparan dan bertanggung jawab. Seluruh kebijakan anggaran harus memberikan manfaat secara merata, baik bagi masyarakat Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa.
Melalui kebijakan APBD 2027 tersebut, Pemprov NTB berharap pembangunan daerah semakin terarah, angka kemiskinan dapat ditekan, ekonomi masyarakat semakin kuat dan kualitas pelayanan publik terus meningkat.
APBD harus menjadi bukti nyata kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Bukan sekadar besarnya anggaran yang menjadi ukuran, tetapi manfaat dan kesejahteraan yang mampu diwujudkan bagi seluruh rakyat NTB.
