LOMBOK TENGAH, OBORBIMA.ID – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus memperkuat kolaborasi ekonomi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui kerja sama perdagangan komoditas pangan, pengembangan sumber daya manusia, serta pertukaran data dan teknologi di bidang peternakan.
Langkah strategis tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara kedua provinsi yang berlangsung di Hotel Pullman, Kabupaten Lombok Tengah, Selasa (20/10/2026), dalam rangkaian kegiatan Capacity Building Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jawa Barat.
Kerja sama ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, memperlancar distribusi barang, sekaligus membuka peluang pertumbuhan ekonomi yang saling menguntungkan bagi kedua daerah.
Wakil Gubernur NTB, Indah Damayanti Putri, menegaskan bahwa kerja sama antardaerah memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan pasokan dan memastikan harga kebutuhan pokok tetap terjangkau oleh masyarakat.
Menurutnya, setiap daerah memiliki keunggulan dan potensi yang dapat dikembangkan melalui kolaborasi. Dengan mempertemukan potensi produksi NTB dan kekuatan pasar Jawa Barat, hubungan perdagangan kedua provinsi diharapkan semakin berkembang dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Jawa Barat merupakan kiblat bagi sejumlah provinsi yang ada, baik dari jumlah penduduk, kemajuan pariwisata, hingga perkembangan UMKM. Semoga antara Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat bisa saling berbagi dan sama-sama belajar menangani inflasi daerah,” ungkap Indah Damayanti Putri.
NTB Siap Perkuat Pasokan Komoditas Peternakan
Salah satu peluang utama dalam kerja sama tersebut adalah pengembangan perdagangan komoditas peternakan asal NTB untuk memenuhi kebutuhan pasar Jawa Barat.
NTB yang memiliki potensi peternakan diharapkan dapat memperluas jangkauan pemasaran produknya, termasuk untuk memenuhi kebutuhan hewan kurban dan komoditas peternakan lainnya.
Melalui kerja sama yang terarah, para peternak di NTB berpeluang memperoleh kepastian pasar yang lebih baik. Sementara itu, Jawa Barat dapat memperkuat ketersediaan pasokan untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya.
Penguatan rantai pasok tersebut juga diharapkan mampu mengurangi hambatan distribusi, meningkatkan efisiensi perdagangan, serta menjaga keseimbangan antara kebutuhan konsumen dan keberlangsungan usaha produsen.
Bagi Pemerintah Provinsi NTB, kerja sama ini bukan sekadar pertukaran komoditas, melainkan peluang untuk meningkatkan nilai ekonomi sektor peternakan dan memperluas manfaat pembangunan bagi masyarakat daerah.
Wagub NTB Dorong Investasi Jawa Barat
Selain memperkuat perdagangan pangan, Indah Damayanti Putri juga mendorong investor asal Jawa Barat untuk melihat NTB sebagai daerah potensial bagi pengembangan usaha dan investasi.
Menurutnya, kerja sama ekonomi yang dibangun kedua provinsi perlu diperluas agar tidak hanya berorientasi pada perdagangan, tetapi juga mampu menciptakan peluang usaha baru, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah.
Ia berharap pelaku usaha dari Jawa Barat dapat mengembangkan investasinya di NTB, terutama pada sektor-sektor yang memiliki potensi pertumbuhan dan mampu mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Sekali lagi, Pak Wakil, kami harapkan mana yang sudah penuh di Jawa Barat, mohon didorong untuk bisa investasi ke Nusa Tenggara Barat,” tuturnya.
Dorongan tersebut menjadi bagian dari upaya NTB untuk memperluas kemitraan ekonomi, memperkuat daya saing daerah, dan menarik investasi yang dapat mendorong pertumbuhan sektor produktif.
Indah Damayanti Putri juga mengapresiasi dukungan Bank Indonesia dalam mendampingi pemerintah kabupaten/kota di NTB untuk memperkuat koordinasi pengendalian inflasi.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan pelaku usaha merupakan faktor penting dalam menjaga stabilitas harga, terutama ketika menghadapi perubahan pasokan dan kebutuhan masyarakat.
Jawa Barat Belajar dari Pengalaman NTB
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, menyampaikan bahwa kunjungan ke NTB menjadi kesempatan penting untuk memperdalam pertukaran pengetahuan dan pengalaman dalam pengendalian inflasi daerah.
Ia menilai pengalaman NTB dapat menjadi bahan pembelajaran bagi Jawa Barat dalam memperkuat strategi menjaga stabilitas harga melalui koordinasi lintas sektor dan kerja sama antarpemangku kepentingan.
“NTB adalah guru yang baik dan guru yang berhasil mendidik muridnya. Bagi kami, kegiatan ini bukan hanya sekadar kunjungan, tetapi menjadi kesempatan untuk belajar secara langsung dari pengalaman NTB dalam menjaga stabilitas harga,” ujarnya.
Erwan menegaskan, keberhasilan pengendalian inflasi tidak cukup hanya dilihat dari angka statistik. Lebih dari itu, pemerintah perlu memastikan bahwa barang kebutuhan masyarakat tersedia, distribusi berjalan lancar, harga tetap terjangkau, dan usaha petani serta peternak dapat terus berkembang.
Karena itu, pengendalian inflasi membutuhkan perencanaan yang matang, langkah antisipatif, serta koordinasi berkelanjutan antara pemerintah daerah dan seluruh pihak yang terlibat dalam rantai pasok pangan.
Menurutnya, ketersediaan barang di tingkat produsen harus diikuti dengan sistem distribusi yang efisien agar pasokan dapat menjangkau konsumen dengan harga yang wajar.
Realisasi Investasi Jawa Barat Capai Rp300 Triliun
Dalam kesempatan tersebut, Erwan juga menyampaikan pengalaman Jawa Barat dalam mendorong pertumbuhan investasi. Ia menyebut realisasi investasi di provinsi tersebut mencapai Rp300 triliun pada 2025.
Pengalaman Jawa Barat dalam mengembangkan iklim investasi diharapkan dapat menjadi bahan pertukaran pengetahuan bagi NTB untuk memperluas peluang usaha dan memperkuat perekonomian daerah.
Pertukaran pengalaman tersebut dinilai penting agar masing-masing provinsi dapat mempelajari strategi yang sesuai dengan karakteristik, sumber daya, dan kebutuhan pembangunan daerahnya.
Erwan berharap kesepakatan yang telah ditandatangani tidak berhenti pada dokumen formal, tetapi dilanjutkan dengan program kerja yang jelas, terukur, dan berkelanjutan.
Ia menekankan bahwa penguatan rantai pasok komoditas strategis harus menjadi salah satu prioritas agar manfaat kerja sama dapat dirasakan secara langsung oleh produsen, pelaku usaha, maupun masyarakat sebagai konsumen.
“Kerja sama yang dibangun harus menghasilkan tindak lanjut yang konkret dan terukur. Bukan berhenti pada dokumen kesepakatan semata atau sekadar MoU, tetapi bisa berlanjut ke penguatan komoditas strategis lainnya,” tegas Erwan.
Perkuat Ketahanan Pangan dan Pertumbuhan Ekonomi
Kerja sama antara NTB dan Jawa Barat diharapkan menjadi fondasi bagi terbentuknya sistem perdagangan antardaerah yang semakin terintegrasi.
Melalui penyediaan komoditas pangan, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan data dan teknologi di bidang peternakan, kedua provinsi memiliki peluang untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan daya saing ekonomi daerah.
Implementasi kerja sama tersebut juga diharapkan mampu menciptakan kepastian pasar bagi produsen, memperlancar distribusi komoditas strategis, dan menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat.
Dengan tindak lanjut yang konkret, kemitraan NTB dan Jawa Barat berpotensi berkembang menjadi model kolaborasi antardaerah yang menghubungkan kebutuhan pasar dengan potensi produksi, sekaligus membuka peluang investasi dan pengembangan usaha baru.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat Muslimin Anwar, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB Andhi Wahyu Riyadno, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat Linda Al Amin, Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Barat Budi Kurnia, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB M. Riadi, serta jajaran TPID kabupaten/kota.
Sinergi antara kedua provinsi diharapkan tidak hanya memperkuat stabilitas harga dan ketersediaan pangan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat NTB dan Jawa Barat.
#OB.017#