MATARAM.OBORBIMA.ID — Pemerintah Kabupaten Bima menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel. Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah se-NTB yang digelar di Graha Bakti Praja Conference Center, Mataram, Kamis (3/9/2026).
Rakor tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Bupati Bima Ady Mahyudi hadir bersama Wakil Bupati Bima dr. H. Irfan Zubaidy, Ketua DPRD Kabupaten Bima Diah Citra Pravitasari, S.IP., Sekretaris Daerah Adel Linggi Ardi, SE., Inspektur Kabupaten Bima Iwan Setiawan, SE., Kepala Bapenda Budiharta, SE., Kepala Dinas PUPR Taufik, ST., MT., Kepala Dinas Kesehatan Hj. Nurul Wahyuti, SE., MM., serta sejumlah pejabat eselon III dari Dinas Dikbudpora dan Bappeda.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Ady Mahyudi menyampaikan bahwa keikutsertaan Pemkab Bima bukan sekadar memenuhi agenda koordinasi, tetapi merupakan bagian dari upaya memperkuat sistem pemerintahan agar mampu mencegah potensi penyimpangan sejak awal.
“Keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Bima dalam Rakor ini menjadi bagian dari komitmen untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, efektif dan akuntabel,” tegasnya.
Menurut Bupati, penguatan tata kelola pemerintahan harus diarahkan pada pembangunan sistem yang mampu mengidentifikasi sekaligus mengendalikan berbagai risiko sejak dini.
Dengan sistem yang kuat, kata dia, setiap kebijakan, program dan kegiatan pemerintah daerah diharapkan dapat berjalan sesuai ketentuan serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
Bupati juga menegaskan, Pemkab Bima akan menindaklanjuti hasil rakor dan komitmen bersama melalui sejumlah langkah strategis.
Di antaranya memperbaiki tata kelola perencanaan dan penganggaran, meningkatkan integritas dalam proses pengadaan barang dan jasa, memperkuat pengendalian intern serta manajemen risiko.
Selain itu, optimalisasi fungsi pengawasan juga menjadi perhatian penting agar pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah semakin transparan, akuntabel dan benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Rakor tersebut turut menghadirkan sejumlah pejabat pemerintah pusat sebagai narasumber. Di antaranya Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Komjen Pol. Drs. Tomsi Tohir, M.Si., Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Ely Kusumastuti, Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP Raden Ari Widianto, serta Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Setya Nugraha.
Melalui forum tersebut, pemerintah daerah se-NTB didorong untuk semakin memperkuat pencegahan korupsi dengan membangun sistem pemerintahan yang berintegritas, sekaligus memastikan setiap rupiah anggaran daerah dikelola secara efektif, transparan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.