KOTA BIMA.OBORBIMA.ID – Anggota DPR RI Komisi V Fraksi Partai NasDem, H. Mori Hanafi, melakukan kunjungan kerja ke Pelabuhan Bima, Jumat (31/7/2026). Kunjungan tersebut difokuskan pada pembahasan tindak lanjut pengembangan fasilitas Pelabuhan Bima (Faspel) sekaligus meninjau rencana pembangunan pelabuhan baru yang dinilai strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Kota dan Kabupaten Bima.
Dalam kunjungan tersebut, Mori Hanafi didampingi Anggota DPRD Provinsi NTB Abdul Rauf, Ketua DPRD Kota Bima, Kepala KSOP Bima, Asisten II Setda Kota Bima, Kepala BPBD Kota Bima, Dinas Perhubungan Kota Bima, Kepala Pelindo Bima, Komandan Kodim 1608/Bima, serta sejumlah pejabat dan pemangku kepentingan lainnya.
Kepala KSOP Bima, M. Junaidin, SE., MM., dalam laporannya menjelaskan bahwa pemerintah telah mengusulkan pemindahan pelabuhan ke kawasan Bonto sebagai bagian dari upaya jangka panjang meningkatkan kapasitas layanan kepelabuhanan di wilayah Bima.
Menurutnya, usulan tersebut telah mendapat perhatian pemerintah pusat dan saat ini masih berada pada tahap kajian teknis. Tim dari kementerian telah melakukan survei lapangan guna menilai kelayakan lokasi yang diusulkan.
Ia menjelaskan, salah satu keunggulan lokasi tersebut adalah memiliki kedalaman laut yang mencapai lebih dari 10 meter, bahkan pada titik dermaga dapat mencapai sekitar 15 meter. Kondisi itu memungkinkan pembangunan dermaga tanpa memerlukan trestle yang panjang sehingga dinilai lebih efisien dari sisi konstruksi maupun biaya.
Selain itu, kawasan tersebut juga memiliki area yang cukup luas untuk lapangan penumpukan peti kemas dan fasilitas pendukung lainnya. Dengan kondisi tersebut, pelabuhan baru diyakini mampu melayani kapal-kapal berukuran besar sekaligus meningkatkan daya saing sektor logistik di Pulau Sumbawa.
“Kami berharap Bapak Mori Hanafi dapat membantu mendorong pemerintah pusat, khususnya Kementerian Perhubungan, agar pembangunan pelabuhan ini menjadi prioritas. Kota dan Kabupaten Bima memiliki potensi ekonomi yang besar sehingga membutuhkan pelabuhan dengan fasilitas yang lebih memadai,” ujar Junaidin.
Menanggapi hal tersebut, Mori Hanafi menegaskan bahwa pengembangan Pelabuhan Bima menjadi salah satu perhatian Komisi V DPR RI dalam pembahasan program pembangunan infrastruktur di Nusa Tenggara Barat.
Ia menjelaskan, sejumlah program strategis telah dibahas bersama pemerintah pusat, mulai dari pembangunan sekolah rakyat, penanganan banjir, pembangunan kembali kantor DPRD yang terbakar, hingga berbagai proyek infrastruktur lainnya.
Terkait Pelabuhan Bima, Mori Hanafi mengungkapkan bahwa rencana pengembangannya sempat mengalami kendala akibat kebijakan efisiensi anggaran nasional setelah terbitnya Peraturan Presiden pada tahun 2025.
Akibatnya, sejumlah program yang telah direncanakan harus mengalami penyesuaian jadwal.
Meski demikian, ia memastikan pemerintah pusat tetap memberikan perhatian terhadap pengembangan pelabuhan di Bima dan prosesnya kini terus berjalan.
“Potensi daerah kita sangat besar. Hasil pertanian, perkebunan, peternakan hingga sektor perdagangan membutuhkan dukungan pelabuhan yang lebih representatif. Kalau fasilitas pelabuhan berkembang, maka arus barang akan semakin meningkat dan pertumbuhan ekonomi daerah juga akan semakin cepat,” katanya.
Mori Hanafi juga menilai lokasi yang saat ini diusulkan memiliki sejumlah keunggulan dibanding lokasi pelabuhan yang ada sekarang. Selain memiliki kedalaman laut yang memadai, kawasan tersebut tidak berada di muara sungai sehingga risiko sedimentasi jauh lebih kecil.
“Kedalaman lautnya sangat baik, mencapai sekitar 14 hingga 15 meter. Yang lebih penting lagi, tidak ada aliran sungai yang membawa sedimentasi ke lokasi tersebut. Ini menjadi keuntungan besar untuk pengembangan pelabuhan dalam jangka panjang,” jelasnya.
Selain membahas pelabuhan, Mori Hanafi juga menyinggung rencana pengembangan Terminal Dara Bima. Menurutnya, peningkatan aktivitas ekonomi dan investasi di Bima akan berdampak pada meningkatnya mobilitas masyarakat maupun distribusi barang sehingga diperlukan pengembangan infrastruktur transportasi secara menyeluruh.
Ia mengakui terdapat sejumlah kendala, terutama terkait pembebasan lahan. Namun ia berharap seluruh pihak dapat bekerja sama agar proses tersebut dapat segera diselesaikan sehingga pembangunan tidak terus tertunda.
Menurutnya, apabila pengembangan infrastruktur transportasi tidak segera dilakukan, maka dalam beberapa tahun ke depan Kota Bima berpotensi menghadapi persoalan kemacetan serta keterbatasan kapasitas pelayanan transportasi.
“Kita tidak boleh menunggu terlalu lama. Pertumbuhan ekonomi Bima terus meningkat. Investasi mulai masuk, aktivitas perdagangan bertambah, sehingga infrastruktur harus dipersiapkan sejak sekarang agar mampu mengimbangi perkembangan daerah,” tegasnya.
Di akhir kunjungan, Mori Hanafi menegaskan komitmennya untuk terus mengawal berbagai usulan pembangunan infrastruktur dari Bima agar memperoleh dukungan pemerintah pusat.
Ia berharap pengembangan Pelabuhan Bima dapat segera direalisasikan karena diyakini akan menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi kawasan timur Pulau Sumbawa.
#OB.001#